Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perkawinan yang didasari karena faktor social, dilaksanakan dengan singkat tanpa memikirkan biaya, tidak memperhatikan peraturan undang-undang perkawinan, merupakan perkawinan yang mudah dilakukan atau lebih dikenal dengan nikah sirri, perkawinan yang tidak sah karena perkawinan tersebut tidak dicatat menurut peraturan perundang-undang negara yang berlaku. Perkawinan sirri banyak merupakan pihak perempuan dan anak-anak karena perkawinan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum, perkawinan sirri tidak mempunyai surat atau akta nikah. Dengan maraknya perkawinan sirri, penulis, dalam tesis ini meneliti bagaimana akibat hukum dari perkawinan sirri berdasarkan sebuah kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 253K/PID/1999, yaitu kedudukan istri, hak anak dan harta bersama apakah mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinan sirri, apakah istri dan anak berhak atas harta bersama. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normative. Penelitian dilakukan dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan perundang-undangan lainnya, dilakukan dengan menganalisa data secara kualitatif yaitu dengan cara meneliti akibat hukum dani perkawinan sirri. Dengan menggunakan pola pikir induktif deduktif diperoleh kesimpulan yaitu perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan tidak terdaftar adalah perkawinan yang tidak sah, perkawinan dianggap tidak pernah ada, karena tidak sesuai dengan Undangundang Perkawinan No. 1 tahun 1974, kedudukan sebagai isteripun tidak sah, tidak berhak atas nafkah dan waris, begitu pula dengan status anak adalah anak luar kawin yang tidak berhak mewaris. Saran yang diharapkan agar menghindari perkawinan sirri, lakukan pencatatan perkawinan dan pemerintah meninjau kembali Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai mengenai perkawinan penghayat aliran kepercayaan agama djawa sunda dan masalah-masalah hukum yang menyertainya. Salah satunya yaitu sulitnya mencatatkan perkawinan, ketidakjelasan status anak dan pembagian warisnya. Kesulitan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan kini telah diakomodir dengan disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kesulitan yang ditemui pada kantor catatan sipil yang bertugas mencatatakan perkawinan. Mengenai status anak pun masih terdapat kesulitan pembuatan akta kelahiran yang juga mengakibatkan kaburnya status anak. Begitu pula mengenai pembagian warisnya, status penghayat kepercayaan masih dihadapkan oleh pilihan hukum waris. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang berarti penelitian ini mengacu dan berbasis pada analisis norma hukum dengan tujuan unuk menemukan kebenaran logika keilmuan dari sisi normatifnya. Data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai status perkawinan penghayat aliran kepercayaan, status anak dan sistem pembagian warisnya. Hasil penelitian menyarankan untuk membuat payung hukum mengenai kebebasan beragama dan revisi peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Juga agar memindahkan kewenangan pengawasan aliran kepercayaan dari dinas pariwisata ke suatu instansi baru yang merupakan bawahan dari departemen agama, departemen kebudayaan dan departemen dalam negeri. ......This thesis discussing about penghayat aliran kepercayaan agama djawa sunda’s marriage and the entire law problem that follows. One of the problem is the difficulty in legalize their marriage, uncertainties following the children’s status and inheritance System. Difficulties in legalizing the marriage is now accommodated by citizen’s administration system act number 23/2006 and government’s regulation number 37/2007. But in practice, there are still difficulties occur from the civil registration office. Children’s statuses are still uncertain due to difficulties on making the birth certificate. The inheritance systems also show two options to penghayat aliran kepercayaan. This thesis’ method is juridical normative, means this thesis based on law norm analysis, which goals is to find the normative logic truth. This research are based on primary data which is interview with the certain subject and secondary data which is primary, secondary and tertier law source. This research’s goal is to obatining the marriage status on penghayat aliran kepercayaan, child’ status and inheritance systems. The results of this thesis suggest government to legalize a new act about freedom on religion, and also revised all the act or regulations so that the act/regulations match to the soul of Citizen administration system act number 23/2006. And writer also suggests the government to transfer the ruling jurisdiction from the culture department to a new ruling board based on religion department, culture department and internal affair department’s cooperation.

Abstrak :
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan mariage forc/em>atau pernikahan paksa di Prancis pada masa pemerintahan Jacques Chirac dan François Hollande. Kebebasan individu untuk menikah direnggut oleh adanya praktik pernikahan paksa yang mana bertolak belakang dengan prinsip negara Prancis yang tertulis dalam Konstitusi Republik Kelima tahun 1958. Perbedaan sikap Prancis dalam melawan fenomena pernikahan paksa diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang disahkan oleh kedua presiden. Berawal dari pengesahan kebijakan pertama yang memperketat kontrol praktik pernikahan paksa, hingga dibentuknya hukum pidana pada pelaku pernikahan paksa. Karakteristik kebijakan dari kedua masa pemerintahan yang berdampak terhadap praktik pernikahan paksa di Prancis penting untuk dibahas berdasarkan pengaruh ideologi politik dan kepentingan otoritas publik pada kedua masa pemerintahan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi literatur, penelitian ini memaparkan kebijakan Jacques Chirac dan Fraois Hollande serta kondisi sosial masyarakat pada masanya untuk menguraikan keterkaitan ideologi politik kedua pemerintahan, sikap Prancis terhadap pernikahan paksa pada periode itu, serta dampak implementasi terhadap jumlah praktiknya. Melalui analisis dengan konsep ideologi politik dan konteks pada masa kedua pemerintahan, ditemukan bahwa ideologi politik tidak sepenuhnya menjadi faktor pengendali sikap Prancis pada kedua masa pemerintahan, mementingkan perlindungan wanita dan anak secara keseluruhan, dan bukan mengangkat imigran sebagai fokus utama permasalahan.

---

This article aims to explain the differences and similarities of mariage forc or forced marriage in France under Jacques Chirac and François Hollande presidency. Individual freedom to marry were torn by the existence of the practice of forced marriage which is contrary to the principle of France written in Fifth French Republic Constitution 1958. Frances different attitude in fighting against this phenomenon is manifested in policies made by the two presidents. Starting from the first policy ratification which reinforce control of the marriage, until the creation of criminal law on perpetrators of the practice. The policies characteristic of the two presidency that have impacts on the practice are important to be discussed based on the influence of political ideology and the interests of public authorities in both presidency. Using qualitative methods and literature study techniques, this study describes Jacques Chirac and Franois Hollandes policies and the social conditions of society at the time to describe the interrelationships of the political ideologies of the two presidency, the attitude of France to forced marriage in that period, and the impact of implementation on the number of practices. Through analysis with the concept of political ideology and the context of the two presidency, found that political ideology was not entirely a controlling factor of French attitudes in both presidency, but rather concerned with the protection of women and children in general, rather than focused on the immigrant.