Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan pembangunan perumahan rakyat bertujuan agar seluruh rakyat Indonesia menempati rumah yang layak di lingkungan yang sehat. Untuk mencapai tujuan pemerintah melaksanakan program pembangunan perumahan rakyat. Rumah susun sederhana adalah suatu fenomena bertinggal di perkotaan yang muncul karena terbatasnya lahan, terutama kota besar seperti Jakarta. Seiring dengan bertumpuknya penghuni di rusuna, persoalan yang muncul juga terus menumpuk. Penghasilan warga yang menjadi sasaran tidak mampu untuk memikul biaya hunian. Sehingga sebagian penghuninya mulai berganti kepada mereka yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakcocokan dan ketidakjelasan terhadap batasan kebutuhan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang dipengaruhi oleh nilai guna/tukar rumah bagi penghuninya. Hal ini dapat dilihat sebagai apresiasi komoditas rumah yang berbeda bagi setiap kosumen. Upaya penanggulangannya dirunut melalui evaluasi kebijakan pembangunan perumahan rakyat yang telah disusun. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat lebih jelas apa yang menyebabkan masalah dalam kebijakan pembangunan perumahan. Pernbahasan dilakukan melalui aspek sosio-kultural dan ekonomi penghuni. Menggunakan kerangka teoritis yang menggabungkan pendekatan tentang makna rumah dengan masalah supply-demand dan pengaruh nilai gunaltukar terhadap rumah sebagai komoditas. Dari hasil analisis ditemukan bahwa masalah yang timbul pada pelaksanaan kebijakan pembangunan rusuna diakibatkan hubungan-hubungan antara moda produksi industrial dalam supply perumahan dengan demand yang ada. tekanan yang ada menyebabkan nilai guna/tukar pada rumah sebagai komoditas yang mempunyai market yang sangat potensial. Pada akhirnya dari hasil evaluasi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan rumah susun sederhana belum mencapai tujuan yang diharapkan.

---

Housing policy in Indonesia encompass two main issue: 1) housing delivery of provision; 2) Upgrading. Public housing is supposed to provide housing for the needy. In reality this is not the case. PERUMNAS housing in many cases has missed its objective's, it has been required by those who are not eligible. This study examines the mismatch of housing supply to the income groups. It seeks to evaluate the deficiencies of housing policies that many cause the mismatch. Evaluation study uses the methods of Turner's priorities; of Drakakis-Smith's supply and demand; and of Burgess's idea in commodities. This evaluates: 1) What housing means to the poor; 2) Who supply's whom; 3) The dialectic of use-value and exchange-value. Four PERUMNAS flat housing have been chosen as case studies. Tanah Abang flat housing; Kebon Kacang flat housing; Kemayoran flat housing; and Cengkareng flat housing. Tanah Abang and Kebon Kacang flat housing represent the personal property of housing, Kemayoran and Cengkareng flat housing represent the rental housing; that provide by government and it has to be used by the poor. Findings show that the relationship between dweller and housing is closely related to socio-cultural and economic aspect, for example: housing is also a means of earning a living (waning kelontong, arung makan, wartel, laundry, etc); it is not about found standardized housing; strong market forces, especially those who afford market price will increase the exchange value and therefore, tendencies for seeks the house to those who are not eligible.

Abstrak :
ABSTRAK
Keterbatasan lahan merupakan suatu kendala dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi warga perkotaan. Ditambah dengan arus urbanisasi dan pertambahan penduduk mengakibatkan munculnya daerah permukiman yang kumuh dan tidak memenuhi standar kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengambil suatu kebijakan membangun rumah susun dengan pendekatan membangun tanpa menggusur sehingga masyarakat memperoleh berbagai keuntungan dalam memenuhi kebutuhan rumahnya.

Perubahan tempat tinggal dari rumah tipe horizontal ke tipe rumah susun merupakan kendala sendiri bagi warga penghuninya. Hal ini disebabkan adanya fasilitas bersama dan kondisi lingkungan sosial baru yang memerlukan adaptasi, dan berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan bersama yang memerlukan partisipasi bagi penghuninya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola adaptasi penghuni rumah susun terhadap adanya perubahan lingkungan fisik dan sosial tempat tinggal mereka. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menerangkan berbagai gejala dan fenomena yang berkaitan dengan pola adaptasi terhadap lingkungan di rumah susun Kemayoran.

Teknik pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan pedoman wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah i..bu rumahtangga yang tinggal di lokas.i rumah susun paling sedikit 2 tahun dan mempunyai anak berusia 12 tahun ke bawah. Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memperoleh gambaran kehidupan warga lebih nyata dan mendalam.

Dari analisis terhadap variabel penelitian diketahul bahwa tingkat pendidikan responder mempunyai pengaruh terhadap partisipasi warga dalam pengelolaan lingkungan bersama. Makin tinggi tingkat pendidikan warga, makin tinggi kesadaran mereka dalam partisipasi pengelolaan lingkungan.

Kondisi bangunan rumah susun menyebabkan hubungan warga secara fisik lebih dekat dibanding rumah horizontal. Namun demikian, pola komunikasi antar warga kurang akomodatif terhadap pemecahan masalah-masalah yang ada. Sikap toleransi yang dikembangkan cenderung .bertujuan untuk sekedar menghindari konflik terbuka, dan belum merupakan suatu penerimaan atau penyelesaian dari sumber permasalahan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penghuni untuk tetap bertahan tinggal di rumah susun adalah berbagai fasilitas dan sarana ekonomi yang memberikan peluang guna meningkatkan penghasilan. Kemampuan warga dalam memanfaatkan sarana ekonomi ditambah kemampuan menyesuaikan antara jumlah anggota keluarga dengan luas ruang hunian, telah dapat mengangkat status sosial ekonominya. Selanjutnya dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik penghuni akan mempunyai kesempatan dan kemampuan melakukan penyesuaian diri di tempat tinggalnya. Hal ini membuktikan adanya hubungan timbal balik antara status sosial ekonomi dengan kemampuan warga beradaptasi.

Selanjutnya persepsi dan kesadaran warga tentang masalah-masalah yang menyebabkan lingkungannya berkesan kumuh akan memotivasi mereka mengadakan berbagai kegiatan dan berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kondisi lingkungan yang lebih baik. Dengan demikian motivasi untuk berpartisipasi akan mempermudah proses penyesuaian penghuni terhadap kondisi fisik dan sosial di lingkungan permukiman yang baru.

---

ABSTRACT
The limited size is an obstacle to meet the housing demand of the people, especially in urban areas. Additional, urbanization and population, resulted in the establishment of unsanitary housing and its environment. To overcome the problems, the government took the policy of building high-rise apartments. The approach was development without condemnation so that the people will gain various advantages in meeting their housing need.

The change of horizontal housing in vertical type is a constraint the inhabitants. This is brought about by the presence of joint facilities and new social environment which need adaptation and various activities environmental management that need participation of all the respective inhabitants.

This research is aimed to know the apartment inhabitants' adaptation pattern in correlation with the changing housing type including the physical and social environment. The study is qualitative descriptive in nature. It describes the various behavioral phenomena of the inhabitants in the Kemayoran environmental apartment.

The data is collected by doing in depth interview as well as using guided structured interview as re-search instrument. The respondents of this research are housewives who have lived in Kemayoran Apartment minimally two years and over and they have children of not more than 12 years old. Participative approach was carried out to get a picture of the real life style of the inhabitants.

From the results of research variable analysis disclosed that respondents' education have influence towards their participation in managing the apartment environment and common living area. If higher education wider the participation.

The condition of the apartment building caused the inhabitants' inter-relationship, physically; closer to each other than in horizontal housing. Nevertheless, the communication pattern among them tends to be unaccommodative towards solving the existing problem. The developed tolerance attitude was meant to avoid open conflict, not an acceptance or a solution to the source of the problem.

Some economic facilities in the apartment environment provide opportunities to the inhabitants in obtaining additional income as well as increasing their social economic condition. This is one factor that motivated the inhabitants to choose living at Kemayoran Apartment permanently. The inhabitants' ability to make use of the economical opportunity and their ability to adapt between the number of family members and size of their housing space showed their effort towards adaptation. It proved that there is interdependency and reciprocal relationship between the increasing social economy and inhabitants' ability towards adaptation.

Further more the inhabitants awareness concerning the problems which caused their environment look dirty will motivate them to conduct activities and participate to increase better environmental condition. So it proved that motivation to participate will facilitate the adaptation process of inhabitants towards their physical and social environment in their new housing settlement.

Abstrak :
Rumah susun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dlengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Rumah susun dilihat dari sudut penggunaannya dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu rumah susun hunian, bukan hunian (non hunian) dan campuran. Pendirian rumah susun harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Apabila pembangunan rumah susun telah diselesaikan dan mendapatkan izin layak huni, pihak penyelenggara pembangunan rumah susun diwajibkan untuk memisahkan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun yang dilakukan dengan sebuah akta yaitu Akta pemisahan Rumah Susun. Dalam tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai rumah susun yang peruntukannya turut disertai dengan peruntukan hotel atau pusat perbelanjaan (mall) termasuk dalamnya bagian bersama dan benda bersama yang dimiliki oleh para pemilik satuan rumah susun, serta bila dalam pembangunan rumah susun pada tahap selanjutnya mengalami perubahan rencana yang mengakibatkan perubahan terhadap nilai perbandingan proporsional dalam akta pemisahan rumah susun. Untuk mencari jawaban permasalahan, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Untuk memperoleh bahan hukum primer penulis mempergunakan peraturan perundang-undangan dibidang agraria dan rumah susun. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur, sedangkan untuk bahan hukum tertier dipergunakan kamus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terhadap rumah susun jenis campuran antara bagian bersama dan benda bersama yang ada merupakan kepemilikan bersama yang saling menunjang terhadap fungsi rumah susun tersebut. Sedangkan bila terjadi perubahan terhadap bangunan yang berakibat berubahnya nilai perbandingan proporsional harus mendapat persetujuan dari perhimpunan penghuni, kemudian dibuatlah akta pemisahan baru yang disebut Akta Perubahan Pemisahan.