Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Pada tahun 2015, negara-negara yang tergabung dalam Organization of Economic Co-operation and Development dan G20 termasuk Indonesia sepakat menjalankan 15 rencana aksi yang disebut Base Erosion and Profit Shifting BEPS Action Plan untuk mengatasi masalah penggerusan basis pajak dan pengalihan laba. Salah rencana aksinya adalah BEPS Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules untuk menangkal aggressive tax planning. BEPS Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules merupakan pelaporan wajib bagi Wajib Pajak dan promotor untuk mengungkap skema perencanaan pajak tax planning yang dijalankan dalam rangka mendapat informasi dini mengenai perencanaan pajak agresif aggressive tax planning . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian, bentuk dan kerangka desain implementasi yang sesuai, serta dampak dari pengimplementasian rekomendasi BEPS Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data yang dilakukan berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan praktisi, akademisi dan otoritas pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan tantangan utama yang dihadapi adalah landasan hukum, bentuk implementasi berupa Peraturan Menteri Keuangan, dan pengimplementasian menimbulkan dampak positif dan negatif.

---

ABSTRACT
In 2015, countries in the Organization of Economic Co operation and Development OECD and G20 including Indonesia have agreed to implement 15 action plans called the Base Erosion and Profit Shifting BEPS Action Plan to address the problem of the tax base erosion and profit shifting. One of the action plans is BEPS Action Plan 12 Mandatory Disclosure Rules to counter aggressive tax planning. BEPS Action Plan 12 Mandatory Disclosure Rules is mandatory reporting for Taxpayers and promoters to disclose tax planning schemes undertaken in order to obtain early information on aggressive tax planning. This study aims to determine the challenges faced in implementing, the form and design framework of the appropriate implementation, and the impact of the implementation of BEPS Action Plan 12 Mandatory Disclosure Rules in Indonesia. The research is conducted with qualitative approach and data collection is conducted through literature review and in depth interview with practitioner, academics and tax authority in Indonesia. The results of this study indicate the main challenges faced is the legal basis, the form of implementation is Regulation of the Minister of Finance, and the implementation has positive and negative impacts.

Abstrak :
Berkembangnya globalisasi semakin membuka peluang bagi negara-negara dunia untuk melakukan transaksi lintas batas oleh perusahaan multinasional (Multinational Enterprises atau MNEs). Namun, transaksi yang dilakukan MNEs tersebut sering kali menyebabkan pengikisan basis pajak perusahaan melalui praktik perencanaan pajak agresif, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan penerimaan negara. Untuk mengatasi hal ini, OECD dan negara-negara anggota G20 berupaya untuk menangkal praktik perencanaan pajak agresif melalui Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project). Salah satu dari 15 rencana aksi dalam BEPS Project, yang merekomendasikan kebijakan Mandatory Disclosure Rules (MDR) untuk menangkal perencanaan pajak agresif melalui pengungkapan skema perencanaan pajak agresif oleh Wajib Pajak dan promotor, yaitu Rencana Aksi 12. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan peluang dan tantangan, serta mengetahui faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan MDR di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam dalam pengumpulan datanya.  Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan MDR sangat beragam dan kompleks dibandingkan dengan peluang yang tersedia. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung implementasi kebijakan MDR di Indonesia, baik yang secara nyata ada maupun yang dapat diupayakan, seperti eksistensi General Anti-Avoidance Rules (GAAR), program daftar prioritas oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan pembuatan tim khusus yang menangani kebijakan MDR.  ......The development of globalization increasingly opens opportunities for countries worldwide to engage in cross-border transactions by multinational enterprises (MNEs). However, these MNEs transactions often result in the erosion of a company’s tax base through aggressive tax planning practices, leading to a decrease in government revenue. To address this issue, the OECD and G20 member countries are striving to counter aggressive tax planning through the Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project). One of the 15 action plans within the BEPS Project is Action 12, which recommends the implementation of Mandatory Disclosure Rules (MDR) to combat aggressive tax planning by requiring taxpayers and promoters to disclose aggressive tax planning schemes. This research aims to explain the opportunities and challenges involved in implementing MDR in Indonesia, as well as identify the supporting factors that influence the implementation of these policies. The study utilizes a qualitative approach, incorporating the literature review and in-depth interviews for data collection. The analysis results indicate that Indonesia faces diverse and complex challenges in implementing MDR compared to the available opportunities. Nonetheless, there are several factors that can support the implementation of MDR in Indonesia, both existing factors and those that can be pursued. These include the existence of General Anti-Avoidance Rules (GAAR), priority programs by the Directorate General of Taxes (DJP), and the establishment of specialized teams to handle MDR.