Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengungkapan risiko dan tata kelola perusahaan memiliki peran yang penting baik bagi industriperbankan, investor, maupun stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Selain itu, adanyaambiguitas hubungan antara pengungkapan dengan stabilitas bank syariah serta hubungan antara disclosure dengan profitabilitas bank menjadikan topik disclosure dan tata kelola perusahaan penting untuk diteliti. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk melakukan pengujian hipotesis yang diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara mandatory disclosure dan voluntary disclosureterhadap profitabilitas bank yang diproksikan dengan ROA (Return to Asset) serta hubungan antara mandatory disclosure dan voluntary disclosure terhadap stabilitas bank yang diproksikan dengan Z-score. Penelitian ini menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square), RE (Random Effect), dan FE (Fixed Effect) untuk keempat model, dengan sampel 12 bank umum syariah (BUS) di Indonesia periode 2013-2018. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan bank syariah, sementara indeks disclosure yang digunakan untuk mandatory disclosure adalah SEOJK dan indeks voluntary disclosure yang bersumber dari IFSB (Islamic Financial Service Board). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan secara signifikan dan positif antara pengungkapan risiko baik yang bersifat wajib dan sukarela terhadap stabilitas dan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapanrisiko yang dilakukan oleh bank syariah, maka semakin tinggi stabilitas dan profitabilitas bank syariah. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa pentingnya bagi bank syariah untuk meningkatkan pengungkapan yang bersifat wajib atau mandatory, serta memperluas pengungkapan yang bersifat sukarela atau voluntary.

---

Risk Disclosure and corporate governance have an important role for banks, investors, and long-term financial stability. In addition, there is an ambiguity in the relationship between disclosure and stability of Islamic banks as well as the relationship between disclosure and bank profitability, which makes this topic is necessary ti be examined. In accordance, this study aims to explain the relationship between mandatory disclosure and voluntary disclosure of the profitability of banks measured by ROA (Return to Asset) as well as the relationship between mandatory disclosure and voluntary disclosure of bank stability proxied by Z-scores. This study employs metode OLS (Ordinary Least Square), RE (Random Effect), dan FE (Fixed Effect) methods for all four models, with a sample of 12 Islamic commercial banks (BUS) in Indonesia for period of 2013-2018, and the sources of mandatory disclosure index comes from SEOJK while the voluntary disclosure index that is sourced from IFSB (Islamic Financial Service Board).The results of the first and second model both show that there is a significant and positive relationship between mandatory and voluntary disclosure on stability and mandatory disclosure on profitability. When banks increase their disclosure, Islamic banks will have higher stability and profitability. Based on the result from this study, it is important for Islamic banks to increase mandatory or mandatory disclosures and expand voluntary disclosures."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas dewan komisaris, direksi, dan komite audit serta audit eksternal (biaya audit, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan opini audit) terhadap tingkat pengungkapan wajib dan sukarela. Penelitian menggunakan sampel 142 perusahaan publik non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib, sedangkan efektivitas dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan wajib. Efektivitas direksi dan komite audit juga berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela, sedangkan audit eksternal tidak berpengaruh.

---

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the impact of board commissionner, director, audit committee effectiveness and external audit (audit fee, audit firm and audit opinion) on mandatory and voluntary disclosure. This research used 142 non financial companies listed on Indonesian Stock Exchange on 2011 and 2012. The result of the test shows that audit firm size has negative significant impact on mandatory disclosure, while board commissionner and director effectiveness have positive significant impact on mandatory disclosure. Board of director and audit committee effectiveness also have positive significant impact on voluntary disclosure, while audit external doesn‟t have significant impact.

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekomendasi OECD dalam BEPS action plan 12 terkait Mandatory Disclosure Rule sebagai cara untuk mendapatkan informasi dini praktik perencanaan pajak agresif serta penerapannya kedalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia. Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MDR adalah strategi untuk mencegah penghindaran pajak dengan cara mendapatkan informasi dini atas praktik perencanaan pajak agresif yang paling efektif. Dalam penerapannya kedalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia, belum ada dasar hukum yang mengatur serta definisi dan karakterisasi dari perencanaan pajak agresif. Ketentuan MDR juga harus diatur dan disesuaikan dengan kondisi perpajakan Indonesia berdasarkan rekomendasi OECD dalam BEPS action plan 12.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the recommendations by OECD under BEPS action plan 12 Mandatory Dicslosure Rule as a way to obtain early information regarding aggressive tax planning practice, and its implementation into Indonesian taxation regulation. The approach in this study is qualitative with descriptive analysis. The result of this study indicate that MDR is the most effective strategy for prevent tax avoidance by obtain early information regarding aggressive tax planning practice. In its application into Indonesian regulation, there is no legal basis for MDR implementation and definition and characterization of Aggressive Tax Planning. MDR provisions should also be regulated and adjusted to the conditions of taxation Indonesia based on the recommendations under the OECD BEPS action plan 12."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik dari Komite Audit perusahaan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib pada laporan tahunan perusahaan. Penelitian menggunakan sampel 148 perusahaan publik non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa frekuensi pertemuan Komite Audit memiliki hubungan positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib. Tingkat kehadiran Komite Audit, Tenure Komite Audit dan proporsi Komisaris Independen tidak ditemukan hubungan yang signifikan.

---

This study aimed to examine the effect of the characteristics or the effectiveness of the Audit Committee on compliance of mandatory disclosure. The study used 148 non financial public companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015 as sample. The result of the study shows that, frequency of meetings of Audit Committee has positively associated with level of mandatory disclosure. The level of attendance, Tenure Committee and percentage of Independent Commissioner are insignificant."

"ABSTRAKPada tahun 2015, negara-negara yang tergabung dalam Organization of Economic Co-operation and Development dan G20 termasuk Indonesia sepakat menjalankan 15 rencana aksi yang disebut Base Erosion and Profit Shifting BEPS Action Plan untuk mengatasi masalah penggerusan basis pajak dan pengalihan laba. Salah rencana aksinya adalah BEPS Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules untuk menangkal aggressive tax planning. BEPS Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules merupakan pelaporan wajib bagi Wajib Pajak dan promotor untuk mengungkap skema perencanaan pajak tax planning yang dijalankan dalam rangka mendapat informasi dini mengenai perencanaan pajak agresif aggressive tax planning . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian, bentuk dan kerangka desain implementasi yang sesuai, serta dampak dari pengimplementasian rekomendasi BEPS Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data yang dilakukan berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan praktisi, akademisi dan otoritas pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan tantangan utama yang dihadapi adalah landasan hukum, bentuk implementasi berupa Peraturan Menteri Keuangan, dan pengimplementasian menimbulkan dampak positif dan negatif.

---

ABSTRACTIn 2015, countries in the Organization of Economic Co operation and Development OECD and G20 including Indonesia have agreed to implement 15 action plans called the Base Erosion and Profit Shifting BEPS Action Plan to address the problem of the tax base erosion and profit shifting. One of the action plans is BEPS Action Plan 12 Mandatory Disclosure Rules to counter aggressive tax planning. BEPS Action Plan 12 Mandatory Disclosure Rules is mandatory reporting for Taxpayers and promoters to disclose tax planning schemes undertaken in order to obtain early information on aggressive tax planning. This study aims to determine the challenges faced in implementing, the form and design framework of the appropriate implementation, and the impact of the implementation of BEPS Action Plan 12 Mandatory Disclosure Rules in Indonesia. The research is conducted with qualitative approach and data collection is conducted through literature review and in depth interview with practitioner, academics and tax authority in Indonesia. The results of this study indicate the main challenges faced is the legal basis, the form of implementation is Regulation of the Minister of Finance, and the implementation has positive and negative impacts."

"Berkembangnya globalisasi semakin membuka peluang bagi negara-negara dunia untuk melakukan transaksi lintas batas oleh perusahaan multinasional (Multinational Enterprises atau MNEs). Namun, transaksi yang dilakukan MNEs tersebut sering kali menyebabkan pengikisan basis pajak perusahaan melalui praktik perencanaan pajak agresif, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan penerimaan negara. Untuk mengatasi hal ini, OECD dan negara-negara anggota G20 berupaya untuk menangkal praktik perencanaan pajak agresif melalui Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project). Salah satu dari 15 rencana aksi dalam BEPS Project, yang merekomendasikan kebijakan Mandatory Disclosure Rules (MDR) untuk menangkal perencanaan pajak agresif melalui pengungkapan skema perencanaan pajak agresif oleh Wajib Pajak dan promotor, yaitu Rencana Aksi 12. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan peluang dan tantangan, serta mengetahui faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan MDR di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam dalam pengumpulan datanya.  Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan MDR sangat beragam dan kompleks dibandingkan dengan peluang yang tersedia. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung implementasi kebijakan MDR di Indonesia, baik yang secara nyata ada maupun yang dapat diupayakan, seperti eksistensi General Anti-Avoidance Rules (GAAR), program daftar prioritas oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan pembuatan tim khusus yang menangani kebijakan MDR. 

---

The development of globalization increasingly opens opportunities for countries worldwide to engage in cross-border transactions by multinational enterprises (MNEs). However, these MNEs transactions often result in the erosion of a company’s tax base through aggressive tax planning practices, leading to a decrease in government revenue. To address this issue, the OECD and G20 member countries are striving to counter aggressive tax planning through the Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project). One of the 15 action plans within the BEPS Project is Action 12, which recommends the implementation of Mandatory Disclosure Rules (MDR) to combat aggressive tax planning by requiring taxpayers and promoters to disclose aggressive tax planning schemes. This research aims to explain the opportunities and challenges involved in implementing MDR in Indonesia, as well as identify the supporting factors that influence the implementation of these policies. The study utilizes a qualitative approach, incorporating the literature review and in-depth interviews for data collection. The analysis results indicate that Indonesia faces diverse and complex challenges in implementing MDR compared to the available opportunities. Nonetheless, there are several factors that can support the implementation of MDR in Indonesia, both existing factors and those that can be pursued. These include the existence of General Anti-Avoidance Rules (GAAR), priority programs by the Directorate General of Taxes (DJP), and the establishment of specialized teams to handle MDR. "

"Globalisasi terjadi hampir di semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu produk globalisasi adalah munculnya perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan transaksi lintas batas negara dalam kegiatan ekonominya.. Penggerusan basis pajak dengan cara memindahkan keuntungan ini menggerakkan negara-negara yang tergabung dalam G20 bersama OECD untuk membuat aksi anti BEPS ( Base Erosion Profit Shifting) yang memuat lima belas aksi, salah satunya adalah aksi Kewajiban Pengungkapan Perencanaan Pajak (Mandatory Disclosure Rule) yang dirancang untuk menghindari perencanaan pajak agresif. Selain kewajiban pengungkapan perencanaan pajak (Mandatory Disclosure Rule), OECD juga merekomendasikan kepatuhan kooperatif (Cooperative Compliance) untuk antisipasi perencanaan pajak agresif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan MDR di Negara Inggris, keterkaitan pengungkapan perencanaan pajak dan kepatuhan kooperatif dalam upaya mengantisipasi perencanaan pajak agresif serta potensi hambatan yang akan dihadapi jika diterapkan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalahpenerapan kewajiban pengungkapan perencanaan pajak di negara Inggris yang lebih dikenal dengan Disclosure of Tax Avoidance Scheme (DOTAS) belum sempurna karena peraturan masih rumit dipahami, berbiaya kepatuhan tinggi, belum menjamin kepastian bagi wajib pajak. Sementara itu keterkaitan antara kewajiban pengungkapan perencanaan pajak dengan kepatuhan kooperatif  adalah pada komponen 'disclosure' dan 'transparency'. Potensi hambatan yang akan dihadapi jika diterapkan di Indonesia antara lain belum sempurnanya peraturan domestik perpajakan Indonesia, Wajib pajak yang masih rendah kepatuhannya, dan sumber daya manusia di otoritas pajak yang memahami perpajakan internasional sangat terbatas.

---

Globalization occurs in almost all aspects of human life, including in the economic field. One of the products of globalization is the emergence of multinational companies that carry out cross-border transactions in their economic activities. The erosion of the tax base by transferring these profits drives countries that are members of the G20 together with the OECD to create anti-BEPS (Base Erosion Profit Shifting) actions. which contains fifteen actions, one of which is the action of the Mandatory Disclosure Rule which is designed to avoid aggressive tax planning. In addition to the Mandatory Disclosure Rule, the OECD also recommends Cooperative Compliance to anticipate aggressive tax planning. This study aims to analyze the application of MDR in the United Kingdom, the relevance of tax planning disclosures and cooperative compliance in an effort to anticipate aggressive tax planning and potential obstacles that will be faced if applied in Indonesia. The approach used in this study is a qualitative approach.

The results of this study are the application of tax planning disclosure obligations in the UK which is better known as the Disclosure of Tax Avoidance Scheme (DOTAS) is not yet perfect because the regulations are still complicated to understand, with high compliance costs, not guarantee certainty for taxpayers. with cooperative compliance is the component of 'disclosure' and 'transparency'. Potential barriers that will be faced if applied in Indonesia are, among others, incomplete Indonesian domestic tax regulations, taxpayers who are still lazy with compliance, and human resources in tax authorities who understand international taxation are very limited."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaanterhadap terhadap total pengungkapan, pengungkapan non financial measures danpengungkapan financial measures dan untuk mengetahui pengaruh tingkatpengungkapan informasi non financial measures dan financial measures terhadapcost of equity perusahaan publik. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yangdilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiatahun 2013-2014. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan,umur perusahaan, persentase kepemilikan publik, tingkat pertumbuhanperusahaan, tingkat utang yang dimiliki perusahaan, dan tingkat profitabilitasperusahaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik perusahaanberpengaruh terhadap tingkat pengungkapan secara keseluruhan/total disclosure,non financial measures dan financial measures dan pengungkapan totaldisclosure, non financial measures dan financial measures memiliki kolerasinegatif terhadap cost of equity

---

ABSTRACTThe aims of this study are to determine whether there are significant differencesbetween company characteristic on company total disclosure and whether thereare significant differences between non financial measures disclosure andfinancial measures disclosure on cost of equity. This research is an empiricalstudy and conducted on manufacture companies listed on Indonesia StockExchange during the years of 2013-2014. Independent variable of this study arecompany size, company age, percentage of public ownership, company growth,company leverage, and company profitability. This study concludes that thecompany characteristic show a significant effect on company total disclosure andcompany disclosure show a negative coleration on company cost of equity"