Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 53 Tahun 2017, pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara BSSN yang merupakan penguatan dan perluasan fungsi dari Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2010, maka BSSN yang mempunyai perluasan fungsi dalam bidang persandian dan keamanan informasi dituntut untuk meningkatkan kualitas dan mengintegrasikan pelayanan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rancangan awal pelayanan teknologi informasi pada BSSN dengan menggunakan suatu kerangka kerja IT Service Management ITSM , yaitu Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 Tahun 2011 pada domain Service Strategy dan Service Design. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan awal strategi dan portofolio pelayanan TI BSSN.

---

Based on Presidential Regulation Perpres No. 53 of 2017, the government established the National Crypto and Cyber Agency NCCA which is the strengthening and expansion of the function of the National Crypto Agency and the Directorate of Information Security of the Ministry of Communications and Information Technology. BSSN has the duty to implement cyber security effectively and efficiently by utilizing, developing, and consolidating all elements related to cyber security. With the implementation of bureaucratic reforms throughout the Ministries, Institutions, and Local Governments since 2010, BSSN which has an expansion of functions in the field of cryptography and information security is required to improve the quality and to integrate the information technology based services.

This research aims to create an initial design of information technology service at BSSN by using IT Service Management framework ITSM , which is Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 2011 at Service Strategy and Service Design domains. The result of this research is the initial design of BSSN IT service strategy and portfolio. "

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai lembaga negara yang membidangi bidang pendidikan dan kebudayaan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan informasi publik. Hal ini mengingat pemangku kepentingan dan problematika di bidang pendidikan dan kebudayaan sangat luas dan beragam. Namun dalam memberikan pelayanan informasi publik ini, masih ada kendala yang dihadapi Kemdikbud terkait dengan manajemen pelayanannya. Penelitian ini menganalisis manajemen pelayanan informasi publik di Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perspektif service bluebrint yang dikemukakan oleh G. Lynn Shostack, yang kemudian dikembangkan oleh Valerie Zeithaml dan Mary Jo. Bitner. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum optimal kerena mayoritas informasi public yang ada di unit-unit utama belum dikuasai oleh Pusat Informasi dan Humas, disebabkan belum terintegrasinya pengelolaan informasi public. Selain ini masih terdapat masalah sumber daya manusia dan peralatan yang mendukung pelayanan informasi publik. Tindakan yang disarankan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas adalah mengintegrasikan pengelolaan informasi public dengan menciptakan database informasi pendidikan dan kebudayaan. Selain itu re-organisasi dan peningkatan koordinasi di internal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peralatan juga diperlukan dalam meningkatan kualitas pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas.

---

Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) as the state agency in charge of education and culture has a major responsibility in providing public information. This is because the stakeholders and the problems in the fields of education and culture is very vast and diverse. However, in providing this public information service, there are still obstacles faced Kemdikbud associated with service management. This study analyzes the management of public information services at the Center for Information and Public Relations of the Ministry of Education and Culture with the perspective of service bluebrint proposed by G. Lynn Shostack, which was then developed by Valerie Zeithaml and Mary Jo. Bitner. This research approach is post-positivist qualitative research methods.

The conclusion of this study is that the public information service at the Center for Information and Public Relations of the Ministry of Education and Culture is not optimal because most of the public information available on the main units have not been regulated by the Centre for Information and Public Relations, because the management of public information is not integrated yet. In addition, there are problems of human resources and equipment that support the public information service.

Recommended actions to optimize the public information services at the Center for Information and Public Relations is to integrate the management of public information by creating a database of educational and cultural information. And to reorganize and to improve internal coordination. Improving the quality of human resources and equipment is also needed to enhance the quality of public information services at the Center for Information and Public Relations."

"Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 53 Tahun 2017, pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara BSSN yang merupakan penguatan dan perluasan fungsi dari Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2010, maka BSSN yang mempunyai perluasan fungsi dalam bidang persandian dan keamanan informasi dituntut untuk meningkatkan kualitas dan mengintegrasikan pelayanan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rancangan awal pelayanan teknologi informasi pada BSSN dengan menggunakan suatu kerangka kerja IT Service Management ITSM, yaitu Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 Tahun 2011 pada domain Service Strategy dan Service Design. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan awal strategi dan portofolio pelayanan TI BSSN.

---

Based on Presidential Regulation Perpres No. 53 of 2017, the government established the National Crypto and Cyber Agency NCCA which is the strengthening and expansion of the function of the National Crypto Agency and the Directorate of Information Security of the Ministry of Communications and Information Technology. BSSN has the duty to implement cyber security effectively and efficiently by utilizing, developing, and consolidating all elements related to cyber security. With the implementation of bureaucratic reforms throughout the Ministries, Institutions, and Local Governments since 2010, BSSN which has an expansion of functions in the field of cryptography and information security is required to improve the quality and to integrate the information technology based services. This research aims to create an initial design of information technology service at BSSN by using IT Service Management framework ITSM , which is Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 2011 at Service Strategy and Service Design domains. The result of this research is the initial design of BSSN IT service strategy and portfolio."

"Apotek merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Dalam rangka memahami dan mempraktikkan manajemen dan pelayanan kefarmasian di Apotek, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Apotek Safa untuk melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA).Tujuan pelaksanaan PKPA di Apotek Safa adalah agar calon Apoteker mampu memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam rangka pengelolaan Apotek serta melakukan praktik pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan praktik kefarmasian di Apotek; dan memiliki gambaran nyata tentang permasalahan praktik kefarmasian serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik kefarmasian. Selama masa PKPA, mahasiswa mempelajari penataan dan seluruh alur manajemen dan pelayanan yang dilakukan di Apotek Safa, meliputi pemesanan, penerimaan, penataan, pencatatan penjualan, dan pembayaran obat, serta pelayanan resep dan non-resep.Berdasarkan PKPA yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Apoteker memiliki peran yang penting dalam mengelola apotek, baik sebagai Apoteker Penanggungjawab Apotek maupun Apoteker Pendamping; Apoteker perlu memliki kemampuan berwirausaha dan komunikasi yang baik utuk dapat mengelola apotek; dan permasalahan yang dihadapi Apotek Safa selama PKPA adalah terjadinya kekosongan beberapa item obat dengan tingkat penjualan yang tinggi yang disebabkan karena kekosongan dari produsen. Selain itu, terjadi ketidakseimbangan antara uang yang didapat dan barang yang terjual karena pencatatan penjualan yang tidak lengkap.

---

Pharmacy is one of the important factors that play a role in improving public health. In order to understand and practice management and pharmacy services in Pharmacy, Faculty of Pharmacy, University of Indonesia in collaboration with Apotek Safa to do the Pharmacy Practice (PKPA).The aims of this PKPA is that prospective Apothecary are able to understand the duties and responsibilities of Apothecary in the management of pharmacy practice and pharmaceutical services in accordance with the provisions of the applicable legislation; have the insight, knowledge, skills, and practical experience to do the practice of pharmacy in pharmacy; and have a real picture of the problems pharmacy practice and learn the strategies and activities that can be done in order to develop the practice of pharmacy. During the period PKPA, students study the arrangement and the entire workflow management and services performed in Apotek Safa, including ordering, receiving, arrangement, recording sales, and payment of drugs, as well as the services of prescription and non-prescription.Based on PKPA that has been done, it can be concluded that Apotehcary has an important role in managing the pharmacy, either as a Responsible Apothecary Pharmacy and Apothecary Assistants; Apotehcary has to be good in entrepreneurship skills and communication to be able to manage the pharmacy; and the problems faced during PKPA in Apotek Safa is a vacuum in some drug items with a high level of sales due to the emptiness of the manufacturer. In addition, there is an imbalance between the money raised and the goods sold for incomplete recording sales."

"ABSTRAKUnit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan UPDAK Pemprov DKI Jakarta adalah sebuah unit yang bertugas mengelola dan melayani pelayanan arsip catatan sipil di Provinsi DKI Jakarta. Saat ini pelaksanaan pelayanan arsip catatan sipil berjalan belum optimal, dengan indikator bahwa 30.22 masih terjadi keterlambatan pelayanan kepada masyarakat serta masih ada arsip catatan sipil yang berusia diatas 5 tahun dan belum masuk ke record center UPDAK. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada instansi UPDAK maka diperlukan sebuah sistem informasi manajemen pelayanan arsip catatan sipil. Untuk membangun sebuah sistem informasi manajemen pelayanan dipilih tahapan pengembangan sistem informasi yang mengacu ke System Development Life Cycle SDLC dengan tahapan planning, analysis, design dan implementation dan menggunakan Unified Modelling Language UML. Dari hasil perancangan sistem informasi manajemen pelayanan arsip catatan sipil terbentuk 2 modul besar yaitu modul Loket Pelayanan dan modul Pengelolaan Pelayanan. Dari hasil rancangan sistem informasi manajemen pelayanan arsip didapat manfaat berupa 5 Bussiness Process Automation BPA yaitu Melengkapi Permohonan, Pemutahiran Data Pelayanan, Berita Acara Penelitian Register, Pencatatan Akta dan CP, Pembuatan/Distribusi Laporan dan 3 Bussiness Process Improvement BPI yaitu Permohonan Pelayanan Online, Pelayanan Mutasi Data dan Monitoring Pelayanan serta 1 Bussiness Process Reengineering BPR : Permohonan Legalisir Online.

---

ABSTRACTUnit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan UPDAK Pemprov DKI Jakarta is a unit that serves records archive in DKI Jakarta. Nowday, civil registration records services is not optimal yet, with an indicator of 30.22 delayed services and there are civil records aged over 5 years and does not entered the UPDAK record center. To solve the problems that occur in the UPDAK agency it is necessary an information management service system records civil records. Waterfall model and Unified Modeling Language UML selected as methodology to build a management information system services. There are 4 stages of design planning, analysis, design and implementation. As a result, formed 2 large module Loket Pelayanan Service Submission module and Pengelolaan Pelayanan Service Management module. As results of information management system archive services design we obtained benefits of 5 Business Process Automation BPA Melengkapi Permohonan, Pemutahiran Data Pelayanan, Berita Acara Penelitian Register, Pencatatan Akta dan CP, Pembuatan Distribusi Laporan also 3 Business Process Improvement BPI Permohonan Pelayanan Online, Pelayanan Mutasi Data and Monitoring Pelayanan and 1 Business Process Reingeering BPR Permohonan Legalisir Online."

"Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu tempat pelayanan publik, dimana dalamnya terdapat Instansi Polda Metro Jaya. Seperti yang kita ketahui di masyarakat banyak anggapan negatif yang tersebar terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Instansi Polda Metro Jaya terutama hal ini di dukung oleh laporan yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI terkait instansi yang paling banyak di adukan masyarakat tersebut, meski demikian melalui data yang peneliti terima dari DPMPTSP DKI Jakarta, instansi Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik menjadi instansi yang paling banyak di datangi oleh pemohon layanan untuk melakukan proses permohonan layanan. Hal ini melatarbelakangi peneliti untuk menganalisis bagaimana kualitas Pelayanan Publik pada Instansi Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data mixed methods melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kualitas Pelayanan menurut Lovelock (1994). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta masuk ke dalam kateogri baik. Hal tersebut berdasarkan 8 dimensi kualitas pelayanan yang masuk ke dalam kategori baik. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan publik Instansi Polda Metro Jaya di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta sebagai acuan bagi mal pelayanan publik yang lain.

---

Public Service Mall is one of the places of public service, which includes Metro Jaya Regional Police Agency as the service institution. As the words surmised in the community, there are a lot of negative assumptions that are unroll related to the services provided by the Metro Jaya Regional Police Agency, especially this is supported by a report issued by the Indonesian Ombudsman related to the agency most publicly reported. However, through the data that the researcher received from DKI Jakarta DPMPTSP, Metro Jaya Regional Police Agency in the Public Service Mall is the most visited institutions by service applicants to carry out the service request process. These conditions became the background of the research to analyze how is the quality of public services at the Metro Jaya Regional Police Agency in the Jakarta Public Service Mall. This research used a quantitative approach with mixed-methods data collection techniques which conducted through in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the quality of service from the Jakarta Regional Police in the Public Service Mall falls into the good category. This is based on the 8 dimensions of service quality that fall into either category. The purpose is to analyze the quality of public services of the Metro Jaya Police Agency at the Jakarta Public Service."