Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kerjasama antara Komisi Aparatur Sipil Negara KASN dan Badan Kepegawaian Negara BKN ditujukan untuk memperkuat peran strategis kedua institusi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara ASN , khususnya pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi JPT . Pada kenyataannya hubungan KASN dan BKN masih menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan, dan pada praktiknya masih ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengisian JPT pada institusi-institusi pemerintah. Skripsi ini membahas tentang kerjasama yang dilakukan oleh KASN dan BKN dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengisian JPT, serta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan konsep tahapan kerjasama kelembagaan dan analisis faktor-faktor pengaruh, untuk menjelaskan hubungan kerjasama antar-organisasi pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan data wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama KASN dan BKN berjalan efektif pada tahap pertukaran kontak dan pertukaran pengetahuan, tetapi pada tahap aksi bersama dan hubungan timbal balik tidak berjalan efektif. Hal tersebut terutama dipengaruhi faktor alur informasi, ketidakpastian proses kerjasama, dan ketidakjelasan ketentuan hukum.

---

ABSTRACT
Cooperation between Komisi Aparatur Sipil Negara KASN and Badan Kepegawaian Negara BKN aimed at reinforcing the strategic roles of the two institutions in the management of State Civil Apparatus ASN , particularly the implementation of the filling Top Head Management Jabatan Pimpinan Tinggi JPT . In reality, the relationship between KASN and BKN still pose a potential overlapping authority, and in practice deviation can still be found in the implementation of the filling JPT on government institutions. This thesis discusses the cooperation undertaken by BKN and KASN in monitoring and evaluating the implementation of the filling JPT, and the factors that influence it. This thesis uses the concept of stages of institutional cooperation and analysis of influencing factors, to explain the cooperation of inter governmental organizations. This study uses a post positivist approach with in depth interview data. Results of this study shows that the cooperation KASN and BKN run effectively on the stage of exchange of contacts and exchange of knowledge, but in the stage of joint action and mutual cooperation has not been effective. This is mainly influenced by the flow of information, the uncertainty of the process of cooperation, and the vagueness of the law.

Abstrak :
Sebagai salah satu upaya dalam menerapkan e-government secara merata di Indonesia, pemerintah membuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE diharapkan dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal. Tidak hanya pada pelayanan yang diberikan langsung kepada publik, namun juga pada proses pelaksanaan pemerintahan seperti pengawasan dan pengendalian Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN kepada seluruh Instansi pemerintah di Indonesia oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan luasnya cakupan pengawasan dan pengendalian NSPK maka BKN meluncurkan Website Indeks NSPK pada tahun 2020 sebagai alat bantu dalam melakukan pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan pada Website Indeks NSPK pada tahun 2023 dengan menggunakan teori utama E-Government Quality (E-GovQual) dari Papadomichelaki & Menzas (2012). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data campuran (mixed methods) dengan survei, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Website Indeks NSPK diukur dari seluruh dimensi pengukuran yang utarakan oleh Papadomichelaki & Menzies yaitu (1) Efficiency, (2) Trust, (3) Reliability, dan (4) Citizen Support tergolong dalam kategori baik. ......As one of the efforts in implementing e-government evenly in Indonesia, the government made Presidential Regulation (Perpres) Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). The implementation of SPBE is expected to be utilized in various ways. Not only in services provided directly to the public, but also in the process of implementing government such as supervision and control of ASN management Norms Standards Procedures and Criteria (NSPK) to all government agencies in Indonesia by the State Personnel Agency (BKN). With the wide scope of NSPK supervision and control, BKN launched the NSPK Index Website in 2020 as a tool in conducting supervision and control of the ASN Management NSPK. This study aims to analyze the quality of service on the NSPK Index Website in 2023 using the main theory of EGovernment Quality (E-GovQual) from Papadomichelaki & Menzas (2012). This research uses a quantitative approach and uses mixed methods data collection techniques with surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the NSPK Index Website measured from all measurement dimensions stated by Papadomichelaki & Menzies, namely (1) Efficiency, (2) Trust, (3) Reliability, and (4) Citizen Support is classified in the good category.

Abstrak :
Rendahnya kualitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menyelenggarakan pemerintahan masih menjadi tantangan yang dihadapi saat ini. Untuk itu, Reformasi birokrasi dilakukan sebagai upaya pemerintah mewujudkan dynamic and world class government dengan salah satu reformasi dilakukan melalui perbaikan sistem rekrutmen dalam mendapatkan sumber daya manusia aparatur (SDMA) berkualitas. Employer branding ASN dilakukan sebagai salah satu strategi untuk menarik generasi muda dapat bergabung menjadi ASN di tengah lapangan pekerjaan yang semakin beragam. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh employer branding terhadap intensi Generasi Z di UI, UGM, dan Unpad sebagai generasi muda berkualitas untuk melamar sebagai ASN. Pada penelitian ini, variabel employer branding diukur dengan beberapa dimensi menurut Dabirian, Kietzmann, & Diba (2017) yang telah disesuaikan. Variabel intention to apply, diukur dengan menggabungkan indikator menurut Birgelen, Wetzels, & Dolen (2008) dan Gomes & Neves (2011). Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada 106 responden sesuai kriteria penelitian, dan melakukan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa employer branding memiliki pengaruh terhadap intention to apply dengan dimensi interest value, economic value, dan work-life balance menjadi dimensi yang berpengaruh signifikan terhadap intensi Gen Z untuk melamar sebagai ASN. ......The low quality of civil servant apparatus (ASN) in organizing governance remains a challenge faced today. Therefore, bureaucratic reform is undertaken as a government effort to realize a dynamic and world-class government, with one of the reforms being implemented through the improvement of the recruitment system in obtaining qualified human resources for the apparatus (SDMA). Employer branding for ASN is carried out as one strategy to attract the younger generation to join as civil servants amidst an increasingly diverse job market. This research is conducted to analyze the influence of employer branding on the intention of Generation Z at UI, UGM, and Unpad as quality young generations to apply as civil servants. In this study, the employer branding variable is measured with several dimensions according to Dabirian, Kietzmann, & Diba (2017) that have been adjusted. The intention to apply variable is measured by combining indicators according to Birgelen, Wetzels, & Dolen (2008) and Gomes & Neves (2011). This research uses a mixed-method approach by distributing questionnaires to 106 respondents based on the research criteria and conducting in-depth interviews. The results show that employer branding has an influence on the intention to apply, with the dimensions of interest value, economic value, and work-life balance being significant factors influencing the intention of Gen Z to apply as civil servants.

Abstrak :
ABSTRAK Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional, dimana salah satu fungsinya adalah melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah. BKN telah menerapkan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) yang terintegrasi pada seluruh Instansi Pemerintah dengan harapan membuat BKN memiliki database PNS yang akurat dan muktahir serta dapat mengurangi perbedaan data kepegawaian antara Instansi Pemerintah dengan BKN, namun setiap Instansi Pemerintah memiliki sistem informasi kepegawaian yang arsitektur sistemnya berbeda dengan SAPK. Adanya pengelolaan data kepegawaian yang masih parsial menyebabkan standarisasi dan integrasi data pegawai ASN menjadi sulit terwujud dan membuat pemanfaatan data pegawai ASN menjadi terbatas. Berkenaan dengan hal tersebut maka dibutuhkan keseragaman format dan metode akses data kepegawaian sehingga data ASN antar Instansi Pemerintah menjadi standar dan terintegrasi serta proses pertukaran dan penggunaan data antar instansi menjadi lebih mudah, walaupun masing-masing instansi memiliki struktur platform, teknologi, dan produk database yang berbeda. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan kamus data. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan sebuah model kamus data kepegawaian khususnya PNS yang dapat mendukung pelaksanaan manajemen ASN. Kamus data ini dibangun berdasarkan data flow diagram, dimana pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi terhadap aturan-aturan kepegawaian dan dokumen-dokumen internal organisasi yang terkait dengan proses kepegawaian dan sistem informasi ASN maupun wawancara. Penelitian ini menghasilkan kamus data kepegawaian ASN yang terdiri dari 176 struktur data kepegawaian dan 832 elemen data kepegawaian.

---

ABSTRACT Based on Law No. 5 of 2014 about Nation Government Officers (ASN), National Civil Service Agency (BKN) has the authority to develop and implement the ASN management nationally, where one of its functions is to manage and store the ASN information that has been updated by Government Agencies. BKN has implemented a national civil service information system (SAPK), which is integrated in all Government Agencies in hopes of making accurate PNS database and reducing the differences of personnel data between Government Agencies with BKN. In addition to that system, some of Government Agency has developed their own personnel information system. That system is different from the SAPK system architecture. The presence of partial personnel data management cause the ASN data integration and standardization becomes difficult and the use of ASN data is limited. It is necessary to uniform the format and the access method of personnel data so that the ASN data between Government Agencies become standardized and integrated as well as the exchange and use of data between institutions become easier, although each agency has a different structural platform, technology, and database. This can be done through the development of the data dictionary. This study aims to define a model of government officer?s data dictionary in particular that can support the implementation of the ASN management. The data dictionary is built based on the data flow diagram, in which the data collection is done with the study documentation of government officer?s regulations and internal documents related to organizational processes and ASN information systems as well as interviews. This research resulted ASN data dictionary consisting of 176 data structures and 832 data elements.

Abstrak :
Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mencanangkan agar pada tahun 2024 aparatur sipil negara bisa berkualitas hebat atau biasa disebut "berkelas dunia" . akan tetapi kondisi ASN saat ini beserta peraturan-peraturan yang mengatur ASN sangatlah tidak mendukung sehingga mengubah ASN dari kondisi saat ini menjadi berkelas dunia hanya dalam tempo enam tahun adalah utopis. dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis ini penulis menunjukkan bahwa jika dilakukan serangkaian langkah menggunakan balanced scorecard (BSC), maka hal itu tidaklah utopis bahkan dapat direalisasikan. akan tetapi karena enam tahun untuk mengubah manusia tidaklah mudah, penulis menyarankan agar selain merealisasikan kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam penelitian ini juga kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mengadopsi atau mencontoh praktik-praktik baik yang sudah ada di kementerian/ lembaga ataupun pemerintah daerah.