Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keputusan pihak manajemen Rumah Sakit MH. Thamrin melakukan perubahan organisasi, yakni dari rumah sakit berklasifikasi C ke kiasifikasi B adalah agar Rumah sakit MH. Thamrin dapat melayani tuntutan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Perubahan organisasi tersebut berimplikasi kepada perlunya dilakukan manajemen perubahan untuk mendukung perubahan organisasi tersebut. Keberhasilan penerapan manajemen perubahan tersebut harus dilakukan secara simultan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan "hard side of change" dan "soft side of change". Oleh karena itu analisis manajemen perubahan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan "hard side of change" dan "soft side of change". Permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah bagaimana proses manajemen perubahan yang telah dilakukan Rumah Sakit MH. Thamrin Jakarta, jika dilihat dengan pendekatan Soft Side of Change. Untuk menganalisis penelitian ini penulis merujuk kepada apa yang dikemukakan oleh Timothy J. Galpin. Karena alasan untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka analisis penelitian ini hanya dari aspek soft side of change. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi proses manajemen perubahan, termasuk kesulitan yang diaiami oleh Rumah Sakit MH. Thamrin dalam melakukan manajemen perubahan. Tipe penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Sedangkan untuk menganalis data yang terkumpul digunakan teknik analisis kualitatif yang merupakan hasil analisis dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses manajemen perubahan melalui pendekatan soft side of change yang dilakukan oleh Rumah Sakit MR Thamrin, baik menyangkut perumusan technical goal dan analitical goal serta soft side goal, penentuan momentum pelaksanaan, maupun pada tahap implementasinya telah dilakukan. Hanya saja di dalam penentuan perumusan alat-alat maupun penentuan momentum pelaksanaan manajemen perubahan, masih lebih bersifat dari atas ke bawah (top down). Pada hal konsep manajemen perubahan sangat menekankan keterlibatan semua pihak di semua tingkatan dalam manajemen. Sedangkan dalam hal kesulitan-kesulitan yang dialami dalam menerapkan manajemen pembahan, diakui ada beberapa kesulitan, namun kesulitan tersebut tidak sampai menghambat proses penerapan manajemen perubahan yang dilakukan oleh Rumah Sakit MH. Thamrin Jakarta.

Abstrak :
Konflik atas sumber daya hutan terjadi secara meluas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berbagai kajian mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di Indonesia ini terjadi karena implementasi kebijakan pemerintah yang membatasi akses warga kampung hutan untuk ikut serta mengelola hutan sekaligus mendapatkan manfaat dari sumber daya tersebut. Konflik yang diuraikan ini sebenarnya hanya merupakan bagian dari konflik secara keseluruhan yang dihadapi warga kampung hutan dalam kehidupan mereka. Dengan melihat konflik sebagai suatu proses rangkaian kejadian dimana masing-masing pihak yang berkonflik berusaha memenangkan kepentingan masing-masing dengan pilihan Cara masing-masing, kajian ini mengupas pilihan pranata yang diambil oleh warga kampung hutan dalam mekanisme penanganan konflik yang mereka hadapi, termasuk konflik yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya hutan. Pilihan ini diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dapat dirumuskan seagai kemanan dan kenyamanan pihak yang terlibat dalam menangani konflik dengan tetap memperjuangkan kepentingannya sebagai tujuannya. Kajian mengenai konflik ini didasarkan pada sejumlah kasus konflik yang ditemukan pada saat penelitian lapangan dan kemudian dituliskan kembali dalam bentuk ilustrasi rangkaian kejadian konflik dengan satu konteks tertentu. Konflik yang disajikan berupa konflik yang berkenaan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan baik di areal warga maupun di kawasan hutan negara, konflik seputar renovasi masjid Al - Iman di Kampung Baru, konflik pengelolaan kawasan hutan berupa peremajaan kopi dan pengarangan dalam kawasan hutan negara dan konflik-konflik pencurian. Dari kajian ini ditemukan bahwa warga kampung hutan mendasarkan pilihan pranata berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang paling mendasar adalah ketersediaan pranata dalam masyarakat setempat. Dari pranata-pranata tersebut, ada kemungkinan pihak-pihak yang terlibat memilih lebih dari satu pranata dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan posisi mereka dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Pada kondisi dimana aturan dan mekanisme penanganan konflik tidak tersedia, warga kampung, dengan dibantu oleh pihak luar ataupun tidak, mampu menciptakan pranata baru melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama antara berbagai pihak yang berkepentingan. Kehadiran pihak luar sebagai pihak yang menyadarkan para. pihak yang berkonflik dan menggerakkan para pihak itu untuk bersama-sama menangani konflik, sekaligus menjadi teman belajar bersama untuk menemukan suatu bentuk pranata yang sesuai untuk menangani konflik yang terjadi dapat mempercepat proses pembangunan pranata ini. Berdasarkan hasil dari kajian ini, dapat diambil suatu pemahaman baru mengenai konflik masyarakat kampung hutan. Pada umumnya, konflik yang terjadi pada masyarakat kampung hutan terjadi karena adanya ketidaksepahaman yang dibiarkan berlanjut dan diejawantahkan dalam sikap terbuka atau terselubung dalam berbagai arena social. Oleh karena itu, walaupun konflik yang terjadi tidak serta merta dapat difragmentasi sebagai konflik kehutanan atau non-kehutanan. Dengan melihat konflik masyarakat kampung hutan sebagai suatu kesatuan, dapat dilihat dengan lebih jelas bahwa ternyata, konflik warga kampung hutan dengan pihak Dinas Kehutanan sehubungan dengan pemanfaatan dan penguasaan lahan dalam kawasan hutan negara hanya merupakan satu bagian kecil dari satu konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kampung hutan. Upaya untuk mencegah dan menangani konflik yang terjadi Dapat dilakukan secara efektif jika masyarakat memiliki pranata yang kuat sebagai tempat mereka berpaling dan bersandar. Keberadaan pranata yang kuat juga dapat menjadi sarana komunikasi antara warga dan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Selain itu, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah juga dapat dijadikan bagian dari pranata ini dengan cara menyederhanakan proses dan bahasa aturan tersebut. Kiranya, inilah cara yang paling efektif yang dapat dilakukan untuk proses sosialisasi peraturan dan kebijakan.

Abstrak :
Abstrak
SMA Terbuka Kepanjen merupakan sekolah program jarak jauh yang dirintis oleh direktorat PKLK Kementerian pendidikan dan Kebudayaan RI. SMA Terbuka Kepanjen telah menetapkan sasaran mutu yang ingin dicapai di antaranya adalah menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui literasi digital. Untuk mencapai sasaran tersebut, salah satu program yang dicanangkan adalah Program Penguatan Sistem Akademik dan kesiswaan dengan sasaran Tersedianya Fasilitas elearning SMA Terbuka Kepanjen melalui laman www.elearning.smatjjkepanjen.sch.id. LMS (Learning Management System) berkembang pesat seiring kemajuan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam bentuk Sistem Pembelajaran Secara Elektronik atau e Learning System. E-Learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung pengembangan kegiatan belajar mengajar dengan media jaringan komputer, baik intranet maupun internet. Dengan e-Learning memungkinkan terjadinya proses pendidikan tanpa melalui tatap muka langsung dan pengembangan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa bisa dilakukan secara terus menerus. Model e-Learning yang diimplementasikan adalah dominan online, atau metode pembelajaran yang menggabungkan antara sistem eLearning 80 % dengan metode konvensional atau tata muka (facetoface) 20%.

Abstrak :
RINGKASAN Meningkatnya jumlah penduduk serta meningkatnya kualitas hidup merupakan pendorong untuk semakin pesatnya pembangunan. Kegiatan industri merupakan salah satu di antara kegiatan pembangunan yang ada. Namun apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif antara lain pencemaran lingkungan serta pengurasan sumberdaya. Industri minuman ringan PT PLI telah beroperasi cukup lama, namun Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPLC) belum beroperasi sebagaimana mestinya sehingga masih menyumbang sejumlah kandungan bahan organik ke badan air penerima (BAP). Selain itu yang tidak kalah pentingnya bahwa upaya minimisasi bahwa upaya minimisasi limbah belum dilaksanakan sehingga terjadi pemborosan sumber daya air dan gula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk minimisasi limbah serta mendapatkan teknologi yang sesuai untuk pengolahan limbah cair yang terjadi. Lingkup kajian penelitian adalah Pelaksanaan Audit pemakaian gula dan air sebagai bahan baku utama dan dilanjutkan dengan pengujian teknik pengolahan limbah cair yang terbentuk. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang ditunjang dengan penelitian eksperimental. Hipotesis Kerja : 1. Ada pengaruh upaya minimisasi limbah terhadap jumlah penggunaan bahan baku khususnya air dan gula. 2. Jika pengolahan limbah dilakukan maka kandungan bahan pencemar dalam limbah cair akan turun. Metode penelitian yang dilakukan meliputi 3 tahap yaitu (1) Penelitian Pendahuluan, (2) Audit Limbah dan (3) Percobaan Pengolahan Limbah Penelitian pendahuluan menghasilkan gambaran kandungan pH, SS, BCD, COD dan bahan organik dari berbagai discharge point. Diperoleh pula semua informasi yang diperlukan untuk Audit limbah. Percobaan Pengolahan Limbah dimulai dengan uji pendahuluan untuk menentukan dosis koagulan dan dilanjutkan dengan percobaan koagulasi dan sedimentasi. Analisis Data: dengan uji-t untuk melihat perbedaan kandungan limbah cair. Dari hasil penelitian ternyata bahwa yang menjadi masalah adalah : 1. Kandungan BOD dan COD limbah yang melebihi Baku Mutu. 2. Pengelolaan yang kurang baik sehingga menimbulkan pemborosan sumberdaya air dan gula pada hampir semua satuan operasi yang keseluruhannya mencapai 402,86 l air dan gula sebanyak 68,24 kg sehari yang bernilai Rp. 2.759.814,50 sebulan. Jika dilakukan upaya penggunaan kembali (reuse) minuman yang biasanya dibuang, menjadi bahan yang dapat diproses ulang maka akan menghemat sebanyak 249,04 l. air dan 18,16 kg gula setiap hari atau senilai Rp. 745.078,00 sebulan. Daur ulang air limbah juga dapat dilakukan, untuk memanfaatkan kembali limbah sebanyak 353,63 M3 setiap hari sebagai masukan bagi proses pencucian botol dalam washer. Pengolahan limbah yang dipilih berdasarkan karakteristik limbah dan BOD / COD < 0,4 adalah dengan cara Fisik-Kimia dengan koagulasi flokulasi dan sedimentasi. Hal ini terjadi karena kandungan bahan organik yang mudah diurai secara biologis (biodegradable) ternyata rendah. Untuk tujuan ini dosis yang paling sesuai adalah penggunaan koagulan Ca(OH)2 10% dan FeSO4 10% masing-masing 10 ml untuk setiap 1 limbah cair pada pH = 7 Pendimensian IPLC berdasarkan debit limbah : 1. Bak penampungan : panjang = 5 M, lebar 5 M dan tinggi (kedalaman) = 2,5 M 2. Tangki koagulasi : panjang = 0,33 M, Iebar = 0,33 M dan tinggi = 0,6 M 3. Tangki sedimentasi : panjang = 4 M, lebar = 4 M dan tinggi = 1,5M Tenaga listrik yang dibutuhkan dalam Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPLC) adalah : 1. Pengadukan di Tangki Koagulasi = 1,548 KWH 2. Pengadukan di Tangki Flokulasi = 3,816 KWH Dengan kondisi limbah seperti ini diperlukan biaya mengoperasikan Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPLC) sebesar Rp. 7.786.844,50 yang meliputi biaya tenaga listrik, pengadaan bahan kimia (koagulan), tenaga kerja serta biaya analisis sampel secara berkala. Jika upaya minimisasi limbah dilaksanakan, maka biaya pengolahan limbah tidak perlu dikeluarkan karena limbah yang terjadi jumlahnya (volume) kecil dan kandungan bahan organiknya tidak melebihi Baku Mutu. Kepustakaan : 33 buku (1981-1995)

---

Management of Wastewater in Soft Drink Industry (Case study PT PLI Tangerang)This research aims to investigate methods to minimize waste generation in soft drink industry and to investigate suitable technology to treat its wastewater. The scope of this research includes environmental audit on sugar and water consumption and evaluation on the wastewater treatment method. Steps taken in completing these aims consists of (1) Preliminary Investigation, (ii) Waste Audit, (iii) Experiment on Wastewater Treatment. Preliminary Investigation aims to obtain wastewater quality and quantity from several discharge points. Moreover, other necessary Information to enable waste auditing are also obtained in this step. Experiment on Wastewater Treatment includes jar-testing and investigation on settling characteristics of the flock obtained during jar-testing. T-test is employed in analysing the data on wastewater quality. The test indicates the following problems : 1. BDD dan COD level In the effluent exceed limit level 2. Improper practices result in the wastage of sugar and water in almost every operation. All of these amount to 402.86 1. of water and 68.24 kg of sugar everyday. This is equal to Rp. 2,759,814.50 in one month. Reusing the soft drink that would end up as wastes will save 249.041. of water and 18.16 kg of sugar everyday. This is equal to Rp. 745,078 in one month. Moreover, reusing the effluent will save 353.63 m3 of water everyday. Bottle washer can be the suitable operation for effluent reuse. On the basis of BOD/COD ratio that is less than 0.4, coagulation, flocculation, and sedimentation are chosen as the method to treat the wastewater. Chemical required in these process are 10 ml Ca(OH)2 10% and 10 m1 Fe8O4 10% for every liter of wastewater at pH = 7. Wastewater treatment unit dimensions : 1. Collecting tank, length = 5 m ; width = 5 m; and depth = 2.5 m 2. Coagulation tank, length = 0.33 m ; width = 0.33 m ; and depth = 0.6 m 3. Sedimentation tank, length = 4 m; widht = 4 m; and depth = 1.5 m Power requirement : 1. Mixing in coagulation process requires 1,548 KWH 2. Mixing in flocculation process requires 3,816 KWH Treatment cost is calculated as Rp. 7,786,844.50 in one month. This cost includes energy cost, chemicals as coagulant, worker cost, and regular laboratory testing cost. If waste minimization is implemented, the cost required to treat wastewater can be eliminated. This is because the wastewater produced are much less in terms of its quantity. After all, wastewater quality can be expected to have met the limit level due to the minimization program.

Abstrak :
Penelitian ini mencoba menguji apakah manajemen laba oleh perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan ke Bapepam lebih besar daripada perusahaan yang tidak terlambat. Penelitian ini juga menguji pengaruh faktor-faktor lainnya, yaitu tingkat hutang perusahaan, ukuran perusahaan, komite audit, komisaris independen dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Penelitian ini memberikan bukti bahwa perusahaan yang terlambat menunjukkan rata-rata discretionary accruals yang lebih besar daripada perusahaan yang tidak terlambat. Statistik deskriptif antara perusahaan yang terlambat dan tidak terlambat menunjukan baberapa indikator keuangan yang berbeda seeara signifikan. Skala usaha perusahaan terbukti memiliki hubungan positif dengan discretionary accruals. Tingkat hutang perusahaan terbukti memiliki hubungan negatif dengan discretionary accruals. Perusahaan yang memiliki komite audit sesuai dengan ketentuan Bapepam terbukti memiliki rata-rata discretionary accruals yang lebih rendah daripada perusahaan yang memiliki komite audit tetapi belum sesuai dengan ketentuan Bapepam atau perusahaan yang tidak memiliki komite audit. Proporsi komisaris independen dalam dewan komisarisPerusahaan tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat discretionary accruals. Perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 5 memiliki discretionary accruals lebih rendah daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big 5.

Abstrak :
Dalam industri pertambangan dewasa ini, Para pemain berusaha meningkatkan daya saing dengan cara meningkatkan pxoduktivitas dan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan penggunaan teknologi yang baru dan melakukan perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement) dalam proses produksinya. Dalam menghadapi persaingan tersebut perusahaan dalam melaksanakan strategi yang telah diterapkan sesuai dengan core competencies dari setiap perusahaan. Namun manajemen perusahaan sering kali menghadapi kesulitan dalam mengvisualisasikan dan mengkomunikasikan strategi yang telah diformulasikan oleh manajemen untuk meningkatkan daya saing dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. Selain itu, perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya yang berwujud (langiable assets) saja dalam menghadapi persaingan yang kompetitif, diperlukan kemampuan operasi yang efisien, keahlian karyawan, integritas manajemen, jaringan pemasuk dan lainnya scbagai sumber daya yang tidak berwujud (intangiable assets). Kedua sumber daya tersebut pada akhirnya akan memberikan hasil finansial dan nilai yang langgeng bagi pemegang saham (lung lernr shareholders value). Sistem penilaian kinerja (KRA-Key Result Area dan KPI-Key Performance Indicator) yang diterapkan perusahaan memang telah mcnggunakan kerangka balanced scorecard dalam menentukan objektifuya, hanya saja penetapan objektifnya tidak dilakukan dengan menterjemahkan terlebih dahulu ke strategy map tetapi langsung ditentukan dari Executive Committee tanpa hubungan sebab akibat yang jelas. Oleh karena itu masih diperlukan adanya perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang dilakukan pada sistem penilaian kinerja KRA dan KPI perusahaan. Kelemahan-kelemahan pada sistem penilaian kinerja KRA dan ICI dapat diperbaiki dengan implementasi balanced scorecard dengan penjabaran strategi melalui strategy map yang diharapkan dapat mentranslasikan dan mengvisualisasikan strategi dan nisi pcrusahaan, yang kemudian dilanjutkan dengan menyntukan objektif operasional, ukuran, dan target sehingga terbentuk sistem manajcmen pengukuran yang terintegrasi dan selaras antara aktivitas operasi perusahan dengan objektif strategi. Perancangan balanced scorecard dengan penjabaran strategi melalui strategy map untuk pcrusahaan merupakan langkah awal dalam mengvisualisasikan dan mengkomunikasikan strategi yang telah ditentukan perusahaan sehingga seluruh aktivitas karyawan perusahaan fokus pada strategi tersebut. Lebih jauh, perancangan balanced scorecard dilakukan dengan menggunakan, menggabungkan, dan menyelaraskan strategi, objektif dan pengukuran-pengukuran (KPI) yang telah ada di perusahaan kedalam empat perpektif balanced scorecard. beberapa pengukuran masih perlu ditambahkan seiring dengan penyempurnaan terus-menerus sesuai dengan kondisi yang berkembang di perusahaan. Selanjutnya penyusunan balanced scorecard dengan penjabaran strategi melalui strategy map diharapkan menggambarkan strategi perusahaan secara keseluruhan dan hubungan diantara seluruh bagian perusahaan, dan dapat mentranslasikan strategi perusahaan kedalam operationalsecara baik dan jelas. Setelah perusahaan melakukan penyempurnaan yang telah dijabarkan sesuai dengan tiap-tiap prinsip perusahaan yang berfokus pada strategi, maka pada akhirnya akan menciptakan suatu sistem manajemen stratejik yang menginstitusikan nilai-nilai budaya dan struktur baru kedalam sistem manajemen yang baru. Strategy map yang mendeskripsikan dan mengvisualisasikan strategi, balanced scorecard yang mengukur strategi, dan sistem manajemen bare menyatukan setiap bagian dari organisasi yang berfokus pada strategi.