Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan ilmu kesehatan dengan teknologi modern tidak terlepas dari kian maraknya kasus gugatan malpraktik. Apabila pasien menggugat tindakan medis dari tenaga kesehatan ke persidangan, maka proses yang sangat penting adalah pembuktian yang menggunakan alat-alat bukti surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah keterangan ahli, karena hakim yang berasal dari pendidikan hukum seringkali kurang mengetahui kode etik dan istilah-istilah dalam lingkup kesehatan. Karya tulis ini akan membahas mengenai eksistensi keterangan ahli di pengadilan serta pengaruh penggunaan keterangan ahli terhadap keputusan hakim bagi kedua belah pihak. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan kepustakaan yang bersifat normatif dengan menggunakan bahan sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pembuktian dalam kasus gugatan malpraktik sangat sulit, terutama mengenai direct cause dari kerugian yang diderita pasien yang disebabkan oleh tenaga kesehatan. Di sinilah peran ahli. Meskipun tidak mengikat, namun keterangan ahli sangat diperlukan di dalam pembuktian kasus malpraktik. Keterangan ahli dalam kasus medis diberikan sesuai dengan doktrin dari Leenen adalah memenuhi ketentuan: melaksanakan tugas dengan hati-hati, dilakukan harus sesuai dengan standar medis, mempunyai kemampuan yang rata-rata dengan teman sejawat, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ia menangani pasien tersebut, serta sarana dan upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut harus memenuhi prinsip proporsional dibandingkan dengan tujuan dari tindakan medis tersebut. Keterangan ahli yang diberikan sesuai dengan doktrin yang diberikan oleh Prof.Leenen akan memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam kasus antara Mesdiwanda melawan Rumah Sakit Pasar Rebo, pertimbangan hakim tidak lengkap dan tidak menggunakan keterangan ahli sesuai dengan ketentuan doktrin sehingga tidak memenuhi rasa keadilan sehingga hakim pada akhirnya menjatuhkan putusan bersalah kepada Tergugat dan Tergugat harus mengganti rugi kepada Penggugat."

"Masalah utama yang diteliti adalah tindakan malapraktek jabatan notaris di bidang hukum, baik Hukum Pidana, Hukum Perdata maupun Hukum Administrasi yang dikupas berdasarkan pandangan juridis normatif dalam kaitannya dengan upaya penegakan hukum, hukum disiplin dan kode etik profesi; sejauh mana hukum disiplin dan kode etik dapat berfungsi sebagai faktor penunjang upaya penegakan, hukum tersebut dan bagaimana standar penegakan hukum yang sebaiknya diperhatikan hakim dalam memutus suatu perkara seorang profesional. Adapun metode yang digunakan yaitu penelitian hukum juridis normatif dengan cara menggunakan data sekunder berupa pemahaman bahan-bahan hukum dan perundang-undangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen/kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara. Analisa yang diperoleh yaitu perbuatan malapraktek cenderung terjadi karena adanya pergeseran nilai-nilai yang dianut masyarakat sehingga batasan antara yang sifatnya melanggar hukum material tidak jelas. Faktor ketidakmampuan, ketidaktahuan serta kelalaian dapat menjadi pencetus terjadinya malapraktek, hal ini juga disebabkan lemahnya kontrol penegakan hukum dan hukum disiplin serta tidak terpenuhinya standar profesi. Kesimpulan utama adalah notaris sebagai jabatan kepercayaan harus selalu dilandasi oleh kejujuran yang tinggi dan integritas moral yang balk karena jabatan itu menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan. Tindakan malapraktek pada umumnya adalah penyimpangan dari standar profesi sehingga menimbulkan kerugian pihak lain, maka perlu ditegaskan penerapan hukum disiplin dan kode etik secara baik serta perlu adanya standar penegakan hukum yang bersifat baku sehingga hakim dalam menerapkan hukum tidak bersifat juridis dogmatis saja. Peranan Ikatan Notaris Indonesia menjadi jembatan mempererat rasa solidaritas sesama anggota notaris yang mampu mengayomi profesi tersebut."