Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Profesi seorang dokter merupakan profesi yang mulia, karena diharapkan dapat menyembuhkan pasien dari segala jenis penyakit, dengan anggapan bahwa tugas dokter dapat memperpanjang umur pasien atau setidaknya mengurangi penderitaan atas penyakit yang diderita. Oleh karena itu profesi dokter memiliki tanggung jawab yang berat dalam setiap praktik yang dilakukan. Pertanggungjawaban dokter mencakup pertanggungjawaban dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas hak-hak pasien terhadap dokter apabila melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tindakan medik. Menurut Pasal 359, 360, 361 KUHP, dokter dianggap bersalah apabila dalam melakukan tindakan medik, dokter mengakibatkan pasien luka-luka atau meninggal. Berbeda dengan KUETP, menurut UU No:23 tahun 1992 tentang Kesehatan mempunyai pasal-pasal yang mengatur dengan tindakan disiplin dan ganti rugi bagi tenaga kesehatan, khususnya dalam hal ini dokter yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tindakan medik. Namun UU No:23 tahun 1992 tentang kesehatan pada pasal-pasal ketentuan pidana tidak mengatur sanksi dan hukuman tentang kasus malapraktik. Dalam perkembangannya, muncullah UU No:29 tahun 2004 sebagai pelaksana UU No:23 tahun 1992. Melalui UU No: 29 tahun 2004 yang sangat diharapkan sebagai jawaban atas hak pasien dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, khususnya dalam kasus malapraktik. Tetapi harapan dirasakan belum dapat terwujudkan, karena UU No: 29 tahun 2004 pada pasal-pasal pidananya juga tidak mencantumkan pasal-pasal tentang hukuman/sanksi pidana terhadap dokter yang terbukti melakukan malapraktik."

"Masalah utama yang diteliti adalah tindakan malapraktek jabatan notaris di bidang hukum, baik Hukum Pidana, Hukum Perdata maupun Hukum Administrasi yang dikupas berdasarkan pandangan juridis normatif dalam kaitannya dengan upaya penegakan hukum, hukum disiplin dan kode etik profesi; sejauh mana hukum disiplin dan kode etik dapat berfungsi sebagai faktor penunjang upaya penegakan, hukum tersebut dan bagaimana standar penegakan hukum yang sebaiknya diperhatikan hakim dalam memutus suatu perkara seorang profesional. Adapun metode yang digunakan yaitu penelitian hukum juridis normatif dengan cara menggunakan data sekunder berupa pemahaman bahan-bahan hukum dan perundang-undangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen/kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara. Analisa yang diperoleh yaitu perbuatan malapraktek cenderung terjadi karena adanya pergeseran nilai-nilai yang dianut masyarakat sehingga batasan antara yang sifatnya melanggar hukum material tidak jelas. Faktor ketidakmampuan, ketidaktahuan serta kelalaian dapat menjadi pencetus terjadinya malapraktek, hal ini juga disebabkan lemahnya kontrol penegakan hukum dan hukum disiplin serta tidak terpenuhinya standar profesi. Kesimpulan utama adalah notaris sebagai jabatan kepercayaan harus selalu dilandasi oleh kejujuran yang tinggi dan integritas moral yang balk karena jabatan itu menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan. Tindakan malapraktek pada umumnya adalah penyimpangan dari standar profesi sehingga menimbulkan kerugian pihak lain, maka perlu ditegaskan penerapan hukum disiplin dan kode etik secara baik serta perlu adanya standar penegakan hukum yang bersifat baku sehingga hakim dalam menerapkan hukum tidak bersifat juridis dogmatis saja. Peranan Ikatan Notaris Indonesia menjadi jembatan mempererat rasa solidaritas sesama anggota notaris yang mampu mengayomi profesi tersebut."

"Perkembangan dunia kesehatan yang semakin cepat membuat sebagian dari pelaku usaha mengabaikan kepentingan-kepentingan dari konsumen. Apoteker selaku pelaku usaha tidak jarang mengabaikan kode etik yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Usaha pemerintah dalam menegakkan perlindungan konsumen dirasakan belum maksimal sehingga membuat konsumen bingung ketika kepentingannya dilanggar mereka harus melakukan apa. Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, masih sangat sulit untuk dibuktikan. Hal tersebut dikarenakan, pasien selaku konsumen, masih berada pada pihak yang lemah. Adanya Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Perlindungan Konsumen dirasakan masih belum dapat melindungi pasien selaku konsumen. Upaya ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik juga masih sangat jarang dirasakan oleh pasien yang dirugikan.

---

The development of world health that was faster to make some of the actors ignore the business interests of consumers. Pharmacist as the business was not uncommon to ignore the code of conduct that resulted in losses to consumers. Government efforts in enforcing consumer protection have not felt so create maximum consumer interests are confused what they have to do. Malpractice conducted by health personnel, are very difficult to prove. It is cause, as the patient consumer, are still on the weak side. There is an act of the health and consumer protection still has not felt able to protect patients as consumers. Efforts as a form of compensation from the responsibility of health workers who perform malpractice are still very rarely felt by the injured patient."