Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Potensi yang terdapat di daerah harus dapat didukung dengan pelayanan publik yang memuaskan. Pengintegrasian pelayanan publik sering kali menjadi pilihan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan demi perubahan pada bidang integrasi pelayanan telah banyak dilakukan. Sampai akhirnya dibentuklah Mal Pelayanan Publik pada April 2021. Dengan demikian, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan post positivist, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Analisis dilakukan menggunakan teori One Stop Shop dari Askim (2011) yang dibagi ke dalam lima isntrumen, yaitu: a. Task Portofolio; b. Participant Structure; c. Autonomy; d. Proximity to Citizen; e. Instruments. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur partisipan pada Mal Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan cukup beragam. Akan tetapi, masing-masing penyedia belum memberikan task portofolio pelayanan yang lengkap. Selain itu, partisipan tidak terlalu terikat dengan MPP karena belum memiliki keterkaitan proses atau pun pengelolaan, masih bersifat co-located. Terakhir, beberapa pelayanan online sulit difahami pelanggan. Rekomendasi yang diberikan adalah dengan melalkukan sosialisasi infromasi pelayanan online, penyediaan form pendaftaran manual, data yang terintegrasi, dan kemudahan penyelesaian produk di tempat yang sama. ...... The potential contained in the area must be supported by satisfactory public services. The integration of public services is often the choice of the South Tangerang City Government as an effort to improve the quality of public services. Change after change in the field of service integration has been done a lot. Until finally formed a Public Service Mall in April 2021. This research aims to analyze the integration of public services in South Tangerang Public Service Mall. Approach study in this research is using post-positivist, by collecting data through in-depth interviews, literature studies, and observation. The analysis is conducted using the Theory of One Stop Shop from Askim (2011) which is divided into five components, namely: a. Task Portofolio; b. Participant Structure; c. Autonomy; d. Proximity to Citizen; e. Instruments. The result of this research shows that the structure of participants in the South Tangerang Public Service Mall is quite diverse. However, each participant does not provide a complete service portfolio task. In addition, participants are not too attached to MPP because it does not have a process link or management, only co-located. Lastly, some online services are difficult for customers to understand. Recommendations given in this research is to socialize the information of online services, provide the manual registration forms, do incorporation data, and give the ease of product completion in the same place.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis tentang strategi komunikasi proaktif dan pengaruhnya dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian dilakukan di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa strategi komunikasi proaktif serta pengimplementasianya yang dilakukan oleh Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dan memaparkan hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi proaktif yang memiliki kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi serta teknik triangulasi data. Teori yang digunakan penelitian ini meliputi strategi komunikasi proaktif (action strategies, communication strategies), media publikasi dan dikaitkan dengan dimensi kualitas pelayanan publik. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa strategi komunikasi proaktif yang diimplimentasikan oleh MPP Kota Bekasi telah optimal disetiap tipologinya dan mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik disana. Namun masih diperlukan pengoptimalisasian dalam publikasi informasi pelayanan publik melalui media yang ada sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik dapat lebih maksimal.

---

The research analyse about proactive communication strategy and the influence to improve quality of Public services. The research holds on Public Services Mall of Bekasi City. The reason of this research is to analyse the proactive of communication strategy and the implementation doing in Public Services Mall of Bekasi City and give the evaluation result of implementation of proactive communication strategies which has correlation with the improvement of quality in public services. The research is use Qualitative approach with study case method. The techniques of data collection are consists of interview, observation, library research, documentation, and technique of data triangulation. The theories of this research used are proactive communication strategies (action strategies, communication strategies), media publications and associated dimensions of quality of public services. The research showed that proactive of communication strategy that was implemented by Public Services Mall of Bekasi City was optimize in every typology and have positive influence to improve the quality of public services in Bekasi. Even though, it must need the effort to optimize in public information services by using existing media and hope the improvement of public services quality is more maximum.

Abstrak :
ABSTRAK
Upaya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik Di Indonesia Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, aman dan nyaman. Selain itu pelayanan publik yang ada masih terpisah berdasarkan jenis dan cakupan masing-masing pelayanan yang terpisah. Tesis ini membahas tentang bentuk pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu tempat antara pelayanan dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD dan swasta yang dinamakan Mal Pelayanan Publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mal Pelayanan Publik merupakan bentuk pelayanan publik yang mampu menjawab permasalahan pelayanan publik yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, karena menggabungkan pelayanan yang selama in terpisah-pisah menjadi satu tempat dan melibatkan seluruh komponen pelayanan publik yaitu pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD dan swasta. Disamping itu terdapat beberapa kendala yang harus diselesaikan dalam implementasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, supaya dapat diwujudkan di seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Maka dari itu perlu adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan dasar hukum Mal Pelayanan Publik dari Peraturan Menteri menjadi Peraturan Presiden, sehingga Mal Pelayanan Publik bisa dibangun di seluruh Indonesia. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Mal Pelayanan Publik, Urgensi, Kendala, kemudahan berusaha.

---

ABSTRACT
Upaya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik Di Indonesia Public services organized by the government are currently not in line with the expectations of the community. The public wants public services that are fast, precise, cheap, safe and convenient. In addition, existing public services are still separate based on the type and scope of each separate service. This thesis discusses the form of integrated public services in one place between the services of the provincial government, the district municipal government, the ministries agencies, the state owned enterprises, enterprises and private and the private sector called the Public Service Mall. The research method used is the literature that is juridical normative. The results of this study indicate that Public Service Mall is a form of public service that is able to answer the problems of public services that have not been in accordance with the expectations of the community, because it combines the services during the separated into one place and involves all components of public services namely provincial government, local government districts municipalities, ministries agencies, state owned enterprises, enterprises and private. Besides, there are some obstacles that must be solved in the implementation of Public Service Maintenance, in order to be realized in all provincial government and local government of regency city in Indonesia. Therefore, it is necessary for government efforts to improve the legal basis of Public Service Mal from Ministerial Regulation to Presidential Regulation, so that Public Service Malls can be built throughout Indonesia. Keywords Public Service, Public Service Mall, Urgency, Constraints, ease of doing business

Abstrak :
Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu tempat pelayanan publik, dimana dalamnya terdapat Instansi Polda Metro Jaya. Seperti yang kita ketahui di masyarakat banyak anggapan negatif yang tersebar terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Instansi Polda Metro Jaya terutama hal ini di dukung oleh laporan yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI terkait instansi yang paling banyak di adukan masyarakat tersebut, meski demikian melalui data yang peneliti terima dari DPMPTSP DKI Jakarta, instansi Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik menjadi instansi yang paling banyak di datangi oleh pemohon layanan untuk melakukan proses permohonan layanan. Hal ini melatarbelakangi peneliti untuk menganalisis bagaimana kualitas Pelayanan Publik pada Instansi Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data mixed methods melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kualitas Pelayanan menurut Lovelock (1994). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta masuk ke dalam kateogri baik. Hal tersebut berdasarkan 8 dimensi kualitas pelayanan yang masuk ke dalam kategori baik. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan publik Instansi Polda Metro Jaya di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta sebagai acuan bagi mal pelayanan publik yang lain. ......Public Service Mall is one of the places of public service, which includes Metro Jaya Regional Police Agency as the service institution. As the words surmised in the community, there are a lot of negative assumptions that are unroll related to the services provided by the Metro Jaya Regional Police Agency, especially this is supported by a report issued by the Indonesian Ombudsman related to the agency most publicly reported. However, through the data that the researcher received from DKI Jakarta DPMPTSP, Metro Jaya Regional Police Agency in the Public Service Mall is the most visited institutions by service applicants to carry out the service request process. These conditions became the background of the research to analyze how is the quality of public services at the Metro Jaya Regional Police Agency in the Jakarta Public Service Mall. This research used a quantitative approach with mixed-methods data collection techniques which conducted through in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the quality of service from the Jakarta Regional Police in the Public Service Mall falls into the good category. This is based on the 8 dimensions of service quality that fall into either category. The purpose is to analyze the quality of public services of the Metro Jaya Police Agency at the Jakarta Public Service.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan lima dimensi Service Quality oleh Zeithaml, Berry dan Parasuraman (1985), yaitu dimensi Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu survei, wawancara mendalam, observasi peneliti, dan studi kepustakaan. Survei dilakukan secara offline di gedung MPP DKI Jakarta dan online melalui platform Google Form dengan total responden sebanyak 150 responden. Selain itu, juga dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan DPMPTSP DKI Jakarta, pengguna layanan di MPP DKI Jakarta, petugas frontliner di MPP DKI Jakarta, dan akademisi bidang pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta sudah baik, yaitu sebesar 84,7% dengan Tangible sebagai dimensi yang mendapat kategori tertinggi (84%) dan Responsiveness memiliki angka terendah (76%). Berdasarkan hasil penelitian, maka masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta oleh berbagai pihak terutama DPMPTSP DKI Jakarta sebagai penyelenggara layanan. ......This study aims to measure the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta. This study used five dimensions of Service Quality by Zeithaml, Berry and Parasuraman (1985), namely the dimensions of Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. Researchers use quantitative approaches with quantitative and qualitative data collection techniques, namely surveys, in-depth interviews, simple observations of researchers, and literature studies. The survey was conducted offline at the MPP DKI Jakarta building and online through the Google Form platform with a total of 150 respondents. In addition, in-depth interviews were also conducted with several parties related to DPMPTSP DKI Jakarta, service users at MPP DKI Jakarta, frontliners at MPP DKI Jakarta, and academics in the field of public services. The results showed that the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta was good, which was 84.7% with Tangible as the dimension that received the highest category (84%) and Responsiveness had the lowest number (76%). Based on the results of the research, improvements are still needed in the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta by various parties, especially DPMPTSP DKI Jakarta as a service provider.

Abstrak :
Aktivitas fisik merupakan hal penting dalam kehidupan karena memiliki banyak sekali manfaat. Walaupun begitu, masih banyak pekerja yang terpajan risiko kurang aktivitas fisik. Untuk itu, perlu diketahui komponen apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan aktivitas fisik pada pekerja Mal Pelayanan Publik Kota Cilegon. Digunakan desain kuantitatif dengan studi cross sectional ada 58 pekerja Mal Pelayanan Publik Kota Cilegon yang memenuhi kriteria. Hasilnya, 65,5% pekerja tergolong aktif, 34,5% pekerja tidak aktif dan 12% pekerja tidak melakukan aktivitas fisik sama sekali. Komponen yang mempengaruhi pelaksanaan aktivitas fisik di Mal Pelayanan Publik Kota Cilegon antara lain; tingkat pendidikan (p value = 0.005), perceived benefits (P value = 0.01), dukungan teman (p value = 0.014), indeks massa tubuh (p value = 0.018), dan dukungan keluarga (p Value = 0.05). Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan aktivitas fisik antara lain penyediaan fasilitas olahraga, pelaksanaan senam bersama, instruksi peregangan di sela bekerja, dan edukasi aktivitas fisik yang bisa dilakukan.d Harapannya setelah dilakukan penelitian ini, aktivitas fisik pekerja Mal Pelayanan Publik Kota Cilegon dapat ditingkatkan. ......Physical activity is important because it has so many benefits. Even so, there are still many workers who are exposed to the risk of lack of physical activity. For this reason, it is necessary to know what affects the implementation of physical activity in workers. Quantitative design was used with a cross sectional study on 58 Cilegon Public Service Mall workers who met the criteria. As a result, 65.5% of workers are classified as active, 34.5% of workers are inactive and 12% of workers do not carry out any physical activity at all. Level of education (p value = 0.005), perceived benefits (P value = 0.01), friend support (p value = 0.014), body mass index (p value = 0.018), and family support (p value = 0.05) are the components that affect the implementation of physical activity in Cilegon Public Service Mall. Things that can be done to improve the implementation of physical activity include providing physical activity facilities, implementing group exercises, stretching instructions between work, and educating on physical activities. It is hoped that after conducting this research, the physical activity of Cilegon City Public Service Mall workers can be increased.

Abstrak :
Permintaan masyarakat akan pelayanan publik yang memadai semakin meningkat seiring dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai upaya mengintegrasikan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga berdasarkan penilaian penguna untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh pengguna layanan. Penelitian ini menggunakan teori Service Quality (SERVQUAL) dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) dengan lima dimensi mencakup dimensi tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empathy untuk mengukur kualitas pelayanan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan gap analysis untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh pengguna dilanjutkan dengan penyajian diagram kartesius untuk mengetahui pencapaian dari setiap indikator sekaligus sebagai tolak ukur untuk melakukan perbaikan maupun pengembangan mutu pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei kepada 100 responden, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga adalah baik, meskipun masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima pengguna sehingga diperlukan upaya perbaikan dan pengembangan pada beberapa indikator khususnya yang berkaitan dengan sosialisasi dan daya tanggap petugas layanan. ......The public's demand for adequate public services is increasing along with the many needs that must be met. Public Service Mall (MPP) exists as an effort to integrate services in the context of providing better public services. This research examines the quality of public services at Public Service Malls in Purbalingga Regency based on user assessments to determine the gap between expectations and the reality of services received by service users. This study uses the theory of Service Quality (SERVQUAL) from Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) with five dimensions including tangible, responsiveness, reliability, assurance, and empathy to measure service quality. In addition, this study also uses gap analysis to find out the gap between expectations and the reality of services received by service users, followed the presentation of a Cartesian diagram to determine the achievements of each indicator as well as a benchmark for making improvements and developing services quality. This research uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys to 100 respondents, in- depth interviews, observation, and documentation. The results showed that the quality of public services at Public Service Malls in Purbalingga Regency was in the good category, although there was still a gap between expectations and the reality of the service received by users, so efforts to improve and develop the implementation of Public Service Malls in Purbalingga Regency were needed on several indicators, especially those related to socialization and responsiveness of service officers.

Abstrak :
Penelitian ini membahas terkait pengukuran kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi (MPP Kota Bekasi) selama masa pandemi Covid-19. Untuk mengukur kualitas pelayanan, penelitian ini menggunakan teori Service Performance yang dikemukakan oleh Cronin & Taylor (1992) yang mencakup dimensi tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empahty. Teori ini berfokus bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh unit pelayanan dalam memberikan pelayanan yang kepada pengguna sehingga proses pengukuran kualitas harus berdasarkan penilaian pengguna terhadap pelayanan yang mereka terima.. Selain itu penelitian ini juga menggunakan kombinasi hasil pengukuran Service Performance dengan teknik Importance-Performance Analysis (IPA) untuk mengetahui indikator pelayanan publik yang perlu dikembangkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei kepada pengguna MPP Kota Bekasi dan wawancara dengan responden pengguna MPP Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan MPP Kota Bekasi selama masa Pandemi Covid-19 adalah baik dengan pembuktian bahwa setiap dimensi Service Performance masuk kedalam kategori baik. Kemudian, hasil pemetaan teknik IPA juga menunjukkan terdapat beberapa indikator layanan yang perlu dikembangkan yaitu kesediaan peralatan modern, kenyamanan sarana dan prasarana, penampilan petugas yang rapi, pelayanan tepat waktu, pelayanan yang akurat atau cermat, keamanan pelayanan, pemahaman petugas terhadap kebutuhan pengguna, dan penerapan jam operasional yang tepat. ......This research is related to measuring the quality of the implementation of the Bekasi City Public Service Mall (MPP Bekasi City) during the Covid-19 pandemic. To measure service quality, this study uses the Service Performance theory proposed by Cronin & Taylor (1992) which includes the dimensions of tangible, responsiveness, reliability, assurance, and empathy. This theory focuses on the performance produced by the service unit in providing services to users so that the quality measurement process must be based on the user's assessment of what they receive. In addition, this study also uses a combination of the results of the Service Performance measurement with the Importance-Performance Analysis (IPA) technique. ) to determine indicators of public services that need to be developed. This study uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of a survey of Bekasi City MPP users and interviews with Bekasi City MPP users. The results showed that the service quality of the Bekasi City MPP during the Covid-19 pandemic was good with evidence that each dimension of Service Performance was in the good category. Then the results of the mapping of science techniques also show several service indicators that need to be developed, namely the availability of modern equipment, convenience of facilities and infrastructure, neat appearance of officers, timely service, accurate or thorough service, service, understanding of user needs, and good service. accurate. implementation of proper operating hours.