Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Reformation movement at the end of the 20th century changed some rules of the 1945 constitution. That movement among others changed state organs having authorities to make law. At first president used to be a state organ of law maker with consent of Parliament (Article 5 paragraph 1 of the former 1945 constitution. By that change it was determined that Parliament is that state organ of law maker (Article 20 paragraph 1 of the new 1945 constitution). But in the laws determined, since after the change of the 1945 constitution up to now, it was stated by formulating that President is the organ of law maker. Dealing with that disharmony, this article tends to discuss about forms of law that should prevail at the era of the enforcement of the reformed 19445.

Abstrak :
Tugas dan panggilan untuk membangun bangsa dan negara adalah konsekuensi logis dari Kemerdekaan yang telah dicapai. Berkenaan dengan itu Pemerintah Orde Baru telah merumuskan Pola Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional Indonesia menempatkan manusia Indonesia sebagai fokus, maka manusia Indonesia merupakan pelaku dan tujuan dari Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional tersebut dilaksanakan oleh seluruh manusia Indonesia, termasuk oleh para kaum wanitanya, walaupun dalam kenyataannya, pada konteks sejarah, bahwa kaum wanita belum mendapat mitra sejajar dengan kaum pria. Hal ini tercermin pada panorama sejarah perjuangan wanita Indonesia yang sudah dimulai sejak zaman Hindu hingga zaman pembangunan dewasa ini. Adapun sifat dan bentuk perjuangannya terbagi atas :
1. The Period of Awakening (1909-1942)
2. The Transitional Period (1942-1945)
3. After the Proclamation of Independence. The Period of Awakening (1903-1942). Pada periode ini pergerakan wanita Indonesia sudah dimulai sejak abad 19, dan dipelapori oleh wanita berbagai bagian negara, antara lain oleh R.A. Kartini dari (Central Java), yang memperjuangkan persamaan hak-hak bagi wanita dalam segala bidang serta dalam ikatan perkawinan menolak poligami. Perjuangan ini dilanjutkan dengan adanya Konggres Wanita Indonesia, tanggal 22 Desember 1923 di Yogyakarta untuk meningkatkan status kaum Wanita. Konggres Wanita pertama ini, menekankan kebutuhan akan pendidikan bagi anak-anak perempuan dam meningkatkan status wanita dalam perkawinan. Kemudian dilanjutkan dengan Konggres Wanita Indonesia ke-3, yang menekankan pada situasi wanita dalam pekerjaan dan hak wanita untuk bersuara dan sebagai pegawai negeri. Pada The Transitional Period (1942-1945), Indonesia diduduki oleh Jepang dan Fujinkai (Japanese World for Women's Association), melakukan aktivitas-aktivitas meliputi:
1. Menanamkan patriotisme dikalangan wanita Indonesia
2. Mendirikan dapur umum.
3. Mengurangi pengangguran.
4. Meningkatkan sandang dan hasil pertanian
5. Meningkatkan industri rumah tangga.
6. Mengadakan kursus memberantas buta huruf. Untuk memikat partisipasi wanita dalam perang Asia Timur Raya, Jepang mendirikan "Persatuan Srikandi" yang anggotanya terdiri dari anak wanita yang berumur antara 15-20 tahun, yang akhirnya membentuk suatu kekuatan yang melahirkan solidaritas dikalangan wanita. Pendudukan Jepang diutamakan bagi pembebasan dari penindasan Kolonial Belanda, sehingga menghambat aktivitas wanita Indonesia untuk berkembang ke dalam suatu pergerakan wanita. Akhirnya wanita bersama pria secara kontinue melakukan pergerakan Nasional. Selanjutnya After the Proclamation of Independence, pada tanggal 17 Agustus 1945, awal tahun 1946 Organisasi Wanita Indonesia memperoleh identitas dan disatukan kedalam satu federasi yang dinamakan "KOWANI" termasuk diantaranya PERWARI. Dengan demikian berdasarkan sejarah, pergerakan wanita indonesia telah menunjukkan kemampuannya yang tidak saja melakukan pekerjaan yang di pandang hanya pantas dilakukan oleh kaum pria. Karenanya, penghargaan terhadap partisipasi wanita dalam perjuangan kemerdekaan, UUD 1945 menjamin persamaan hak-hak bagi wanita dan pria di segala bidang. Namun demikian, masih timbul pertanyaan : sampai sejauh mana UUD 1945, pasal 27 (ayat 1 & 2) yang mencerminkan inspirasi persamaan hak bagi wanita di segala bidang pembangunan dapat terwujud. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, penulis menyorotinya dari titik sentral pernbangunan nasional beserta aparatur penyelenggaranya, khususnya pada pegawai negeri sipil wanita.

Abstrak :
ABSTRACT
Pidada fruit (Sonneratia caseolaris) is a type of fruit from mangrove plants that are used as processed food ingredients into pidada dodol by the coastal community in Muaragembong. The purpose of this community service was to observe the hygiene and sanitation of pidada dodol processing by the people of Biyambong Neighborhood, Mekar Village, Muaragembong Sub-district, Bekasi Regency. Processing pidada dodol is still done traditionally, so it is very important for the community to be aware of the hygiene and sanitation in producing good quality dodol. The expected benefit of this community service activity was to help pidada dodol producers pay attention to the hygiene and safety aspects when making pidada dodol. The results of this community service indicated that the community served understood the importance of hygiene and sanitation during the processing of dodol pidada. Through counseling and the questionnaire on hygiene and sanitation aspects of dodol processing, it is expected that the dodol makers on the coastal of Muaragembong would be more aware of the hygiene and sanitation so that their products become safer and healthier.

Abstrak :
This paper examines industrialization policy in two oil giant economies, Indonesia and Nigeria. What are the key features of continued economic divergence in these two countries since the 1980s? It shows that Indonesia?s policy-makers adopted a series of liberalization measures and switched to an export-oriented strategy to develop manufacturing industries from the mid-1980s, while Nigeria?s policy-makers was reluctant to do so. This paper also seeks to understand the rationale behind the different policy choices. This paper argues that policy-makers? experience and educational background are possible explanation to the different industrialization policies in these two countries.

Abstrak :
Koperasi adalah badan usaha ekonomi yang sesuai bagi bangsa Indonesia karena di dalamnya tercantum dasar demokrasi ekonomi, yakni usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kedudukan koperasi menjadi lebih strategis karena koperasi merupakan amanat kanstitusi negara kita dan diharapkan dapat menjadi sokoguru perekonomian nasional. Upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi sudah banyak dilakukan. Namun dalam kenyataannya koperasi masih jauh ketinggalan dibandingkan kedua sektor perekonomian lainnya. Belum mampunya koperasi berperan dalan perekonomian nasional disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang mendasar dan diamati dalam penelitian ini adalah persepsi pengelola tentang hakekat tujuan koperasi yang akan berpengaruh terhadap penentuan kebijaksanaan dalam pencapaian tujuan. Hal ini erat kaitannya dengan tujuan koperasi yang berdimensi ganda, yakni sebagai organisasi ekonomi yang harus mempertahankan watak sosial yang dimilikinya. Untuk itu diteliti tentang kemampuan koperasi serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelola dalam penentuan kebijaksanaan organisasi. Penelitian dilakukan di wilayah Kotamadya Malang dan Kabupaten Malang. Untuk itu diambil sampel sebanyak 20 koperasi, yang terbagi dalam 10 koperasi yang dinyatakan telah berhasil atau memiliki kemampuan dan 10 koperasi yang tergolong belum berhasil. Variabel bebas yang diteliti meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan kebijaksanaan yakni nilai yang dianut oleh pengambil keputusan (Xi), kepribadian pengambil keputusan (X2), pembagian wewenang dalam organisasi (X3), persepsi manajemen tentang keteraantungan ekstern (X4), keberanian manajemen dalam mengambil risiko (X5) dan kekuasaan manajemen CX6). Sedangkan variabel tergantung adalah kemampuan koperasi (Y) dengan pendekatan melalui penerapan kebijaksanaan Model Tujuan Rasional dan Model Hubungan Manusia. Analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel X terhadap Y adalah regresi korelasi berganda. Sedangkan untuk mengukur sampai sejauh mana koperasi tersebut melaksanakan model kebijaksanaan,dilakukan analisis persentase. Hasil analisis memperlihatkan kecenderungan sebagai berikut : 1. Melalui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan koperasi ditemukan bahwa : a. Sebagian besar para pengambil keputusan memiliki komitmen yang tinggi terhadap terhadap nilai-nilai koperasi. Hal ini terlihat antara lain dengan keinginan mereka untuk memberikan prioritas pada pelayanan anggota. Demikian pula mereka tidak menginginkan apabila aspek ekonomis lebih ditonjolkan dari pada aspek sosialnya, meskipun mereka memahami bahwa koperasi adalah organisasi ekonami. b. Kepribadian para pengambil keputusan secara umum cukup baik dan selaras dengan prinsip kebersamaan dalam koperasi. Hal ini terlihat antara lain dengan keinginan menerapkan keterbukaan dan persaingan sehat. Namun kepercayaan pada prang lain belum tumbuh secara balk. meskipun faktor kepercayaan termasuk penting dalam dunia usaha. 2. Mengenai pembagian wewenang, sebagian besar responden setuju bila pelaksanaan kegiatan operasional diserahkan pada manajemen, bahkan tidak hanya menyangkut masalah usaha raja tetapi termasuk pula masalah organisasi. Para pengambil keputusan tidak menginginkan adanya ketergantungan yang besar pada pemerintah. Untuk mengembangkan koperasi, tidak perlu bantuan yang bersifat langsung, melainkan cukup dengan adanya peluang-peluang usaha. Dijumpai adanya kecenderungan di kalangan para pengambil keputusan dalam koperasi bahwa tingkat keberanian mereka dalam mengambil risiko masih perlu ditingkatkan lagi. Para pengambil keputusan tidak menginginkan adanya kekuasaan yang berada di luar dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya kemandirian mereka cukup tinggi. Namun dalam praktek, keinginan tersebut masih belum dapat diwujudkan.

Abstrak :
Perkembangan industri konstruksi yang semakin pesat mendorong diperlukannya suatu improvisasi dari perusahaan jasa konstruksi dalam melakukan efisiensi serta memaksimalisasi dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Namun dalam kenyataannya, seorang pembuat keputusan seringkali mengalami kesukaran dalam mengambil keputusan. Hal tersebut mendorong diperlukannya suatu analisa keputusan yang dapat meminimalisasi kerugian akibat pelaksanaan keputusan yang diambil. Dalam proses mencapai tujuan tersebut metode pemecahan masalah yang digunakan adalah dengan cara analisa kasus. Yaitu dilakukan suatu penelitian yang didasarkan pada data lapangan yang kemudian diterapkan pada suatu program DSS (Decicion Support System) dengan menggunakan metode tree diagram analysis sehingga semua alternatif tindakan serta probabilitas dan konsekuensi dalam suatu proses pengambilan keputusan dapat diperlihatkan. Program Mimi. ax ver 1.1 merupakan pengembangan Decision Support System (DSS) berbasis internet dengan database yang dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan teknologi yang dikembangkan oleh masing-masing produsen alat berat. Program ini dirancang sebagai suatu sistem yang memberi kemudahan bagi para pembuat keputusan dalam memilih backhoe dan loader pada proyek konstruksi basement yang sesuai dengan keperluan teknis lapangan dan kondisi finansial perusahan.

Abstrak :
[ ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan keluarga terhadap keputusan perusahaan non finansial dalam melakukan merger dan akuisisi. Penelitian ini juga menguji pengaruh kepemilikan keluarga terhadap cumulative abnormal return, ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan merger dan akuisisi. Regresi logistik untuk 249 perusahaan dalam 6 tahun penelitian menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga secara signifikan lebih pasif dalam melakukan kegiatan merger dan akuisisi. Secara umum, seiring pertambahan persentase kepemilikan keluarga, efek entrenchment semakin menguat. Walaupun begitu, pengaruh persentase kepemilikan dalam berbagai rentang ditemukan berbeda, dikarenakan ada hubungan non linear antara konsentrasi kepemilikan dengan keputusan merger dan akuisisi. Regresi OLS menemukan bahwa walaupun sentimen pasar akan kegiatan merger dan akuisisi secara umum positif, namun efeknya melemah seiring dengan pertambahan persentase kepemilikan dalam perusahaan bidder keluarga.

---

ABSTRACT This research aims to examine the impact of family ownership to merger and acquisition decision. This research also aims to examine the difference of family ownership in terms of market sentiment using proxy stock cumulative abnormal return following merger and acquisition. Logistic regression for 249 firms in 6 years discovers that family firms are significantly more passive towards merger and acquisition decision, and this entrenchment effect is reinforced as the family percentage increases. However, it is found that there is non linear relationship between family percentage and its likelihood to merge and acquire. OLS regression finds that even when merger and acquisition decision generally create positive value on abnormal return, this effect is weakened as family ownership percentage increases in bidder firm.;This research aims to examine the impact of family ownership to merger and acquisition decision. This research also aims to examine the difference of family ownership in terms of market sentiment using proxy stock cumulative abnormal return following merger and acquisition. Logistic regression for 249 firms in 6 years discovers that family firms are significantly more passive towards merger and acquisition decision, and this entrenchment effect is reinforced as the family percentage increases. However, it is found that there is non linear relationship between family percentage and its likelihood to merge and acquire. OLS regression finds that even when merger and acquisition decision generally create positive value on abnormal return, this effect is weakened as family ownership percentage increases in bidder firm.;This research aims to examine the impact of family ownership to merger and acquisition decision. This research also aims to examine the difference of family ownership in terms of market sentiment using proxy stock cumulative abnormal return following merger and acquisition. Logistic regression for 249 firms in 6 years discovers that family firms are significantly more passive towards merger and acquisition decision, and this entrenchment effect is reinforced as the family percentage increases. However, it is found that there is non linear relationship between family percentage and its likelihood to merge and acquire. OLS regression finds that even when merger and acquisition decision generally create positive value on abnormal return, this effect is weakened as family ownership percentage increases in bidder firm.;This research aims to examine the impact of family ownership to merger and acquisition decision. This research also aims to examine the difference of family ownership in terms of market sentiment using proxy stock cumulative abnormal return following merger and acquisition. Logistic regression for 249 firms in 6 years discovers that family firms are significantly more passive towards merger and acquisition decision, and this entrenchment effect is reinforced as the family percentage increases. However, it is found that there is non linear relationship between family percentage and its likelihood to merge and acquire. OLS regression finds that even when merger and acquisition decision generally create positive value on abnormal return, this effect is weakened as family ownership percentage increases in bidder firm., This research aims to examine the impact of family ownership to merger and acquisition decision. This research also aims to examine the difference of family ownership in terms of market sentiment using proxy stock cumulative abnormal return following merger and acquisition. Logistic regression for 249 firms in 6 years discovers that family firms are significantly more passive towards merger and acquisition decision, and this entrenchment effect is reinforced as the family percentage increases. However, it is found that there is non linear relationship between family percentage and its likelihood to merge and acquire. OLS regression finds that even when merger and acquisition decision generally create positive value on abnormal return, this effect is weakened as family ownership percentage increases in bidder firm.]