Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini membahas mengenai Pekerja Rumah Tangga PRT dalam Hukum Ketenagakerjaan, khususnya Perlindungan. Mengenai tenaga kerja yang berlaku dalam hukum ketenagakerjaan adapun hubungan mengenai pekerja rumah tangga khususnya tentang perlindungan PRT yang tinggal dirumah majikan dan PRT yang tidak tinggal di rumah majikan. Pada umumnya orang yang memakai jasa PRT tidak memberikan kesejahteraan, sedangkan hukum ketenagakerjaan memberikan kesejahteraan kepada para pekerja formal dan informal. Setiap pekerja mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan majikan pun harus menghormati hak kewajiban dari PRT tersebut. Dengan demikian yang harus diperhatikan dari perlindungan PRT dengan menggunaka jasa PRT sesuai dengan hukum ketenagakerjaan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa perlindungan PRT di Indonesia kurang mencakup semua PRT yang bekerja di posisi manapun yang bersifat kekeluargaan sampai bersifat atasan, bawahan dimana melakukan perlindungan harus melibatkan peran dari Rukun Tentangga RT sebagai aparat setempat.

---

ABSTRACTThis study uses a normative juridical research methods that deals with domestic workers in Labor Law, especially in protection. In regards to labor force that 39 s applicable in the labor law, as well as the relationship on domestic workers, Which focuses especially on the the protection of domestic workers living in the homes of employers and those who do not. In general, people who uses the services of domestic workers do not pride welfare to them, whilst in contrast, the labor law provides welfare to formal and informal workers. Every worker has the rights and obligations to do and the employer must respect the right of duty of each domestic workers. Thus, the protection of domestic workers should be considered with their services in accordance with the labor low. The results of this study indicate that the protection of domestic workers in Indonesia does not cover all domestic workers who are working in any position that is familial to superiors, subordinates where the protection must involve the role of Rukun Aboutga RT as the local officials."

"Sektor pekerja domestik, yang berada di ranah privat, dipengaruhi dan didominasi oleh perempuan namun aktivitas yang dilakukan sektor tersebut terus didevaluasi. Gerakan feminis untuk mencapai kesetaraan gender berperan dalam meningkatkan partisipasi perempuan di ranah publik namun disertai pula dengan peningkatan pemekerjaan pekerja domestik. Tulisan ini, terinspirasi Tronto, mengeksplorasi moralitas memekerjakan pekerja domestik sebagai implikasi dari feminisme. Dalam relasinya dengan majikan, tulisan ini menggunakan perspektif etika kepedulian dan kritik feminis untuk mengeksplisitkan dilema moral yang muncul dalam keputusan pekerja domestik untuk melakukan pekerjaan domestik dan, melalui konteks ini, saya menyatakan bahwa mengabaikan dimensi relasional dan emosional pekerja adalah salah secara moral bagi majikan. Kebutuhan pekerja domestik dan pihak yang berelasi merupakan bagian dari tanggung jawab bersama masyarakat penerima.

---

The domestic work sector, which takes place in the private realm, is influenced and dominated by women but the activities the sector does are continually devalued. In spite of feminist movements to achieve gender equality, the increase in women’s participation in the public realm is followed by the increase of hiring of the domestic workers. This paper, inspired by Tronto, explores the questions related to these workers as an implication of feminism. In relations to their employers, this paper uses care ethical approach and feminist criticism to explicate the moral dilemmas in the workers’ decision to take the job and, in light of this context, I argue that it is morally wrong for employers to ignore the relational and emotional dimension of the workers. The needs of the workers and their relata are part of the receiving society’s collective responsibility."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana prinsip Vicarious Liability majikan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan franchise perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia demi menjamin kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktriner dengan pendekatan terhadap putusan-putusan pengadilan di Amerika Serikat. Vicarious liability merupakan asas yang memungkinkan seseorang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain atau benda di bawah pengawasannya. Meskipun vicarious liability telah diakui dalam Pasal 1367 KUHPerdata, hingga saat ini belum ada pengaturan atau putusan hukum yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab franchisor dalam perjanjian franchise di Indonesia. Fokus pengaturan di Indonesia saat ini hanyalah berdasar pada perjanjian kerja saja. Sebaliknya, di Amerika Serikat, vicarious liability majikan pada bisnis franchise telah dikenal luas, dengan banyak putusan pengadilan yang menetapkan bahwa franchisor maupun franchisee dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan karyawan franchisee apabila terbukti memiliki kontrol signifikan terhadap operasi franchisee. Pendekatan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih luas dengan mempertimbangkan hubungan antara franchisor dan franchisee, terutama jika franchisor memiliki pengaruh besar terhadap manajemen operasional franchisee. Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia, perlu adanya pengaturan mengenai tanggung jawab franchisor atas tindakan karyawan franchisee, khususnya dalam situasi di mana franchisor memiliki kontrol signifikan terhadap aspek operasional franchisee. Pengaturan ini dapat mencakup batasan dan kriteria yang jelas terkait pengaruh franchisor, sehingga tanggung jawab hukum tidak hanya bergantung pada perjanjian kerja antara franchisee dan karyawan, tetapi juga mencakup hubungan hukum antara franchisor dan franchisee.

---

This paper analyzes how the principle of Vicarious Liability of employers for unlawful acts committed by franchise employees needs to be regulated in Indonesian laws and regulations in order to ensure legal certainty and justice. This study uses a doctrinal research method with an approach to court decisions in the United States. The concept of vicarious liability is a principle that allows someone to be responsible for unlawful acts committed by another person or object under his/her supervision. Although vicarious liability has been recognized in Article 1367 of the Civil Code, to date there has been no regulation or legal decision that explicitly regulates the responsibility of franchisors in franchise agreements in Indonesia. The focus of regulation in Indonesia is currently only based on employment agreements. In contrast, in the United States, the concept of vicarious liability in the franchise business is widely known, with many court decisions establishing that both franchisors and franchisees can be held liable for the actions of franchisee employees if they are proven to have significant control over the franchisee's operations. This approach provides broader legal protection by considering the relationship between the franchisor and franchisee, especially if the franchisor has a significant influence on the franchisee's operational management. To ensure legal certainty and justice in Indonesia, there needs to be a regulation regarding the franchisor's liability for the actions of franchisee employees, especially in situations where the franchisor has significant control over the operational aspects of the franchisee. This regulation can include clear limitations and criteria regarding the franchisor's influence, so that legal liability does not only depend on the employment agreement between the franchisee and the employee, but also includes the legal relationship between the franchisor and the franchisee."