Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Terdapat institusi yang melakukan pengawasan terhadap Notaris salah satunya yaitu Majelis Pengawas. Majelis Pengawas dalam bertindak harus mendapatkan laporan terlebih dahulu dari masyarakat setelah adanya laporan yang disampaikan Majelis Pengawas akan membentuk Tim Pemeriksa yang kemudian akan mengeluarkan putusan mengenai kasus yang dilaporkan. Terdapat kasus seorang Notaris yang diputus oleh putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Lampung Nomor:01/Pts/Mj.PWN Prov Lampung/III/2018 yaitu pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan karena dianggap telah merangkap jabatan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah yaitu bagaimanakah kekuatan hukum dan pelaksanaan terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya berkaitan dengan adanya rangkap jabatan oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan bentuk yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, penulis menyimpulkan mengenai rumusan masalah yang ada yaitu Putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya tidak memiliki kekuatan hukum dan pelaksanaan dari putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka tidak memiliki akibat hukum terhadap Notaris yang bersangkutan dan tidak dapat dilaksanakan putusannya.

---

Notary is a General Officer authorized to make authentic deeds, in carrying out his position the Notary must act trustfully, honestly, thoroughly, independently, impartially and safeguard the interests of the parties concerned in legal actions. There are institutions that conduct supervision of Notary, one of which is the Supervisory Council. The Supervisory Council in acting must obtain a report in advance from the public after the report submitted by the Supervisory Council will form an Examining Team which will then issue a decision regarding the reported case. There was a case of a Notary who was decided by the decision of the Lampung Province Regional Supervisory Council Number: 01 / Pts / Mj.PWN Prov Lampung / III / 2018 which was a temporary termination of 3 (three) months because they were considered concurrent. Based on this background the author formulates a problem, namely how is the power of law and implementation of the decision of the Regional Supervisory Council that exceeds its authority with regard to the concurrent position by a Notary. The research method used is a normative juridical form and descriptive analytical research typology. The type of data used is secondary data collected by means of library research and the results of this research are descriptive analytical. After conducting further research, the author concludes that the formulation of the existing problem is that the Decision of the Regional Supervisory Council that exceeds its authority does not have legal force and the implementation of the decision cannot be carried out, then there is no legal effect on the Notary concerned and the decision cannot be implemented."

"Tesis ini membahas kasus akta perpanjangan sewa menyewa yang dibuat oleh seorang notaris. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perpanjangan sewa menyewa dan penerapan sanksi sebagai pertanggungjawaban notaris yang telah melakukan pelanggaran jabatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan penggunaan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis. Simpulan berdasarkan permasalahan adalah Akta Perpanjangan Sewa Menyewa yang dibuat di hadapan Notaris IB S.H.,M.Kn telah memuat isi perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian berupa kesepakatan dan sebab yang halal, sehingga ketentuan mengenai sahnya suatu perjanjian menjadi tidak terpenuhi. Berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris, Notaris IB S.H.M.Kn juga telah bertindak tidak amanah, tidak jujur, tidak saksama, dan berpihak dalam membuat Akta Perpanjangan Sewa Menyewa. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan yang ditindaklanjuti dengan penyampaian Berita Acara Pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta, kemudian Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta telah menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Notaris IB, S.H.,M.Kn yang telah terbukti melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN.

---

This thesis discusses the case of deed of lease extension made by a notary. The main problem in this thesis is how the roles and responsibilities of the notary in lease extension deed and to enforce the sanction for the notary who has committed violation. The research method used in this thesis is the normative juridical research method using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. In this study, the approach used in this research was qualitative approach that produce analytical descriptive data. The conclusion based on this research is the Deed of Lease Extension made before the Notary IB S.H., M.Kn has contained the contents of the agreement that did not fulfill the legal requirements of agreement in the form of violation of mutual agreement between parties and lawful cause, therefore the provisions on the validity of the agreement become unfulfilled. Pursuant to UUJN and Notary Code of Conduct, Notary IB S.H.M.Kn has also acted unlawfully, dishonest, inaccurate, and act non impartiality in the making of the Deed of Lease Extension. After being examined by the South Jakarta Regional Supervisory Board followed up by the Submission of the Minutes of Examination to the Regional Supervisory Council of DKI Jakarta Province, then the Regional Supervisory Board of DKI Jakarta Province has imposed administrative sanctions in the form of written warning to Notary IB, SH, M.Kn who has been prove to violates Article 16 paragraph 1 letter a UUJN."

"Kewenangan Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk mengawasi Notaris di Indonesia. Pemerintah telah menyusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Notaris sebagai pejabat umum diberikan wewenang oleh Negara untuk membantu masyarakat dalam hubungan keperdataannya, akan tetapi didalam praktek masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang merugikan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Semakin banyaknya Notaris di Indonesia sehingga pengawasan terhadap Notaris harus lebih ditingkatkan demi menjaga harkat dan martabat profesi Notaris di mata masyarakat serta untuk melindungi masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, tipologi penelitiannya adalah penelitian deskriptif analitis yang berarti suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penulis menarik kesimpulan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi kepada Notaris dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat masih terbatas. Setiap tingkat Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki wewenang dalam menjatuhkan sanksi apabila memang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Penguatan terhadap kedudukan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan kategorisasi kewenangannya dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat masih belum ada karena hal ini belum secara tegas dan jelas diatur oleh aturan yang ada.

---

The authority of the Majelis Pengawas Notaris as an institution assigned by the Government to oversee Notary in Indonesia. The government has drafted several laws and regulations governing the authority and obligations of the Majelis Pengawas Notaris comprising Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Notaries as public officials are authorized by the State to assist the community in its civil relationship, but in practice there are still many violations committed by Notaries that harm the public who use the services of Notaries. The increasing number of Notaries in Indonesia so that the supervision of Notary must be improved in order to maintain the dignity of the Notary profession in the eyes of the community and to protect the community. The research method used in this research is a form of normative juridical research which is a scientific research procedure to find the logic of legal science from the normative side, research typology is analytical descriptive research which means a method that serves to describe or give an idea of the object under study through the data Or samples that have been collected as is without doing the analysis and making conclusions that apply to the public. The authors draw the conclusion that the authority of the Notary Supervisory Board in giving sanctions to the Notary in the framework of the protection of society is still limited. Each level of the Notary Supervisory Board does not have the authority to impose sanctions in the event of a violation committed by a Notary. The strengthening of the position of the Supervisory Board of Notaries based on the categorization of its authority in the framework of the protection of the people still does not exist because it has not been explicitly and clearly regulated by the existing rules."

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang dalam membuat akta autentik autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Selain Notaris, pejabat lain yang juga mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik adalah Pembuat Akta Tanah yang disingkat PPAT adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas Satuan Rumah Susun. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan menjelaskan peranan Pembina dan Pengawas PPAT yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam membina dan mengawasi kinerja PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Majelis Pengawas Notaris dalam kasus ini sebenarnya tidak dapat melakukan penyidikan dan mengeluarkan putusan terhadap kasus ini, dikarenakan telah melampaui kewenangan nya, namun karena PPAT ini juga merangkap sebagai Notaris, hanya moralitas nya saja yang dapat dilakukan pemeriksaan, meski demikian kasus ini lebih menitik beratkan kepada jabatan nya sebagai PPAT. Secara teoritis, PPAT tersebut memang telah terbukti melanggar sumpah jabatan nya, dan Majelis Pengawas PPAT dapat melakukan pemeriksaan terhadap PPAT tersebut, namun Majelis Pengawas PPAT tersebut dapat melakukan pemeriksaan apabila ada pengaduan dari si pelapor tersebut, tetapi sampai saat ini pula, pelapor tidak melakukan pengaduan kepada Majelis Pengawas PPAT ini, karena ketidaktahuan nya.

---

The notary is the Public Officials authorized to make an authentic act of authenticity in all acts, agreements, and determinations required by a general rule or by the interested parties to be specified in an authentic act. In addition to the Notary, the other official who has the authority to make an authentic act is the Land Commissioner abbreviated as PPAT is the Office authorized to make authentic acts regarding certain acts of law relating to land or property rights in a Unit of Units. The purpose of the writing of this thesis is to understand the abuse of office by the Office of Land Claims Officers and to explain the role of PPAT Builders and Supervisors played by the National Land Agency in building and monitoring PPAT performance. The method of research used is the normative jurisprudence which is the research conducted on the basis of the main law by examining the theories, concepts, principles of law and the laws and regulations relating to this research. The approach used is descriptive analytics using primary and secondary data. According to the research results, the Notary Supervisory Council in this case was actually unable to investigate and issue a verdict on this case, as it had gone beyond its authority, but as the PPAT also came under the notice of Notary, only his morality could be examined, in any case This is more of a concern for his position as PPAT. Theoretically, the PPAT has indeed been found to have violated his oath of office, and the PPAT Supervisory Council may conduct investigations into the PPAT, but the PPAT Supervisory Council may conduct investigations in the wake of the complainant, to this PPAT Supervisory Council, for his ignorance."

"ABSTRAKTesis ini membahas peran Majelis Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya yang rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Adanya kasus-kasus pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 (dua ribu empat) Tentang Jabatan Notaris, merupakan suatu bukti kurang efektifnya peran Majelis Pengawasan. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya peran Majelis Pengawas dalam menjalan tugasnya, diantaranya belum adanya alokasi anggaran belanja yang dikhususkan untuk Majelis Pengawas, tidak adanya sistem pengawasan terhadap proses pembuatan akta notaris, tidak adanya sistem penerimaan laporan bulanan dari notaris, buruknya manajemen pengawasan yang diterapkan oleh Majelis Pengawas, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap kelalaian kewajiban penyampaian laporan bulanan notaris, tidak adanya tindak lanjut dari hasil hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, kurangnya sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 (dua ribu empat) Tentang Jabatan Notaris, adanya rangkap jabatan bagi anggota Majelis Pengawas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 (dua ribu empat) Tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaanya kurang lengkap termasuk dalam pemberian sanksi kurang jelas. Untuk meningkatkan peran Majelis Pengawas maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, diantaranya mengajukan alokasi anggaran belanja yang dikhususkan untuk Majelis Pengawas, membuat sistem pengawasan terhadap proses pembuatan akta notaris, membuat sistem penerimaan laporan bulanan dari notaris, memperbaiki manajemen pengawasan yang diterapkan oleh Majelis Pengawas, memberikan sanksi yang tegas terhadap kelalaian kewajiban penyampaian laporan bulanan notaris, tindak lanjuti hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, tingkatkan sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 (dua ribu empat) Tentang Jabatan Notaris, hilangkan rangkap jabatan bagi anggota Majelis Pengawas, untuk segera merubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 (dua ribu empat) Tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaanya yang kurang lengkap termasuk dalam pemberian sanksi kurang jelas.

---

ABSTRACTThis Thesis discusses the role of the Supervisory Council in carrying out the behaviour of the notary acts in assuming their profession position rentan to abuse capable public herming. The presence of violating cases to the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2004 (two thousand four) on the Positioin of Notaries, is a kind of evidence of less effective of the role of the Supervisory Council. The factors causing less effective of the role of the Supervisory Coucil in assuming its tasks, among others, is due to the absence budget alloocations specialized for the Supervisory Council, the absence of the monthly reporting system from the notaries, insuffiencient supervisory management applied by the Supervisory Council, no stern sanctions to the failure to the obligation of report delivery to the obligations by notaries, no follow ups to the inspection by the Inspection Team, lack of familiarizatin of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2004 (two thousand four) on the Position of Notary, and the incompleteness applying guideline thereof includes in giving sanction thereto. In order to increase the role of the Supervisory Council therefore, it needs to be revised, among others, to propose budget allocations, to improve the management of the supervision applied by the Supervisory Council, exercise stern sanctions to any failure to the obligation in delivering monthly notaries' report, follow ups to the inspection result of the Inspection Team, increase the familiartizarion of the Law of the Republic of Indonesia of 2004 (two thousand four) on the Position of Notaries and the ommission of duplicate of position for the members of Supervisory Council, to immediately ammend the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2004 (two thousand four) on the Position of Notaries and the applying guideline thereof which is incomplete including in its incomplete sanctions given."