Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN. Dalam hal pemerintahan, SOP bermanfaat untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan standar prosedur operation untuk pekerjaan perawatan pemeliharaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di lingkungan gedung negara. Metodologi yang digunakan yaitu validasi pakar, survei responden dan wawancara dan dianalisa menggunakan analisa risiko. Hasil dalam penelitian ini, terdapat 28 risiko dimana 20 risiko merupakan risiko tinggi dan 8 merupakan risiko yang sedang. Risiko-risiko ini yang akan digunakan dalam pengembangan standar operasi prosedur untuk pekerjaan perawatan dan pemeliharaan dalam gedung negara. ......Goverment Building is a building for official purposes that becomes state property and is held with funding source derived from APBN funds. In terms of governance, SOPs are useful to help the government 39 s performance to be more effective and efficient in community service. This study aims to develop standard operating procedures for maintenance work, planning, implementation and supervision in the state building environment. The methodology used is expert validation, respondent survey and interview and analyzed using risk analysis. The results in this study, there are 28 risks where 20 risks are high risk and 8 is a moderate risk. These risks will be used in the development of standard operating procedures for maintenance and maintenance work within a state building

Abstrak :
Maintain a sustainable heritage building is currently a crucial challenge.The heritage building is unique from its structure and values such as a historical, education, aesthetics, economy, architecture,community and it requires special handling. One of the problems of heritage buildings in the absence of operational standards  (SOP) for maintenance in Indonesia. The purpose of this study to develop a standard operational model maintenance heritage building of risk-based.The research data compose literature review, questionnaires, and qualitative risk data analysis.The risk analysis identified 20 risks of 40 risks variables have the highest risk rank. The result of the study established a risk-based SOP heritage building maintenance.The conclusion it can help to build management in improving the quality of heritage building maintenance practise.

---

Pemeliharaan gedung  cagar budayaberkelanjutan saat ini merupakan tantangan yang krusial. Bangunan warisan unik dari struktur dan nilai-nilai seperti sejarah, pendidikan, estetika, ekonomi, arsitektur, masyarakat dan membutuhkan penanganan khusus. Salah satu masalah bangunan cagar budaya adalah tidak adanya standar operasional (SOP) untuk pemeliharaan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan model operasional standar pemeliharaan bangunan warisan berbasis risiko. Data penelitian menyusun tinjauan literatur, kuesioner, dan analisis data risiko kualitatif. Analisis risiko mengidentifikasi 25risiko dari 40 variabel risiko yang memiliki peringkat risiko tertinggi. Hasil penelitian ini menetapkan pemeliharaan SOP warisan bangunan berbasis risiko. Kesimpulannya dapat membantu untuk membangun manajemen dalam meningkatkan kualitas praktik pemeliharaan bangunan warisan budaya.

Abstrak :
Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa benda, bangunan , struktur, situs, dan kawasan  di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kementerian Sekretariat Negara RI saat ini mengelola 6 Istana yang tersebar di Indonesia, yaitu Istana Negara, Istana Merdeka, Istana Kepresidenan Bogor, Istana Kepresidenan Cipanas, Istana Kepresidenan Yogyakarta serta Istana Kepresidenan Tampaksiring. Istana-istana tersebut menjadi tempat penting bagi presiden beserta wakil presiden dalam menjalankan roda pemerintahan baik dimasa lampau maupun dimasa sekarang. Saat ini keenam Istana Kepresidenan yang dimaksud telah ditetapkan sebagai Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) dan keberadaannya menjadi nilai penting dalam upaya pelestarian cagar budaya yang sudah diatur dalam Permen PU Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilestarikan. Atas dasar tersebut keandalan bangunan perlu didukung dengan sistem pemeliharaan yang baik, tepat dan benar  terhadap  bangunan gedung cagar budaya. Penelitian ini bertujuan mengembangkan e-maintenance berbasis (1) Work Breakdown Structure (WBS), sebagai dasar awal perencanaan pemeliharaan bangunan gedung cagar budaya, yang nantinya aktivitas kegiatana di urai menjadi suatu pedoman pelaksanaan pemeliharaan BGCB, selanjutnya diintegrasikan pada (2) Building Information Modeling (BIM) yang memuat informasi, pedoman, dan data historis pemeliharaan bangunan. Model ini kemudian dimasukkan dalam (3) Sistem Informasi, untuk mendukung kemudahan akses yang dapat mempercepat proses pemeliharaan bangunan gedung cagar budaya. Pengembangan e-maintenance ini akan meningkatkan kinerja pemeliharaan bangunan cagar budaya dan diharapkan dapat diadopsi untuk bangunan historis lainnya. Metodologi penelitian yang digunakan berupa validasi pakar, wawancara, studi literatur dan studi kasus. Hasil validasi kemudian diintegrasikan ke dalam BIM dan dikembangkan dalam sebuah sistem informasi yang diuji coba terhadap obyek penelitian bangunan gedung cagar budaya berupa bangunan gedung Istana Kepresidenan Bogor. ......Cultural Heritage is material in the form of objects, buildings, structures, sites, and areas on land and / or in water that need to be preserved because they have important values for history, science, education, religion, and/or culture through the determination process. The Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia currently manages 6 palaces spread across Indonesia: the State Palace, Merdeka Palace, Bogor Presidential Palace, Cipanas Presidential Palace, Yogyakarta Presidential Palace, and Tampaksiring Presidential Palace. These palaces are important places for the president and vice president in running the wheels of government both in the past and present. Currently, the six Presidential Palaces in question have been designated as Cultural Heritage Buildings, and their existence is an important value in efforts to preserve cultural Heritage, which has been regulated in The Ministry of Public Works Regulation Number 19 of 2021 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Preserved Buildings. On this basis, building reliability must be supported by a good, precise, and correct maintenance system for cultural heritage buildings. This study aims to develop e-maintenance based on (1) Work Breakdown Structure (WBS) as the initial basis for planning the maintenance of cultural heritage buildings, which later the activities will be broken down into a guideline for the implementation of BGCB maintenance, then integrated into (2) Building Information Modeling (BIM) which contains information, guidelines, and historical data on building maintenance. This model is then included in (3) Information Systems to support ease of access that can speed up the maintenance process of cultural heritage buildings. The development of this e-maintenance will improve the maintenance performance of cultural heritage buildings and is expected to be adopted for other historical buildings. The research methodology used is in the form of expert validation, interviews, literature studies and case studies. The validation results were then integrated into BIM and developed in an information system tested on the object of research on cultural heritage buildings in the form of the Bogor Presidential Palace building.

Abstrak :
Fenomena kerusakan yang terjadi pada bangunan gedung sering terjadi dan dapat memberikan dampak buruk yaitu mengganggu kinerja para penggunanya. Untuk mengatasi kerusakan tersebut perlu dilakukan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan pada komponen arsitektur bangunan tersebut. Pada nyatanya, pada bangunan pemerintah belum adanya standar operasional prosedur yang dapat digunakan unruk dijadikan pedoman teknis pemeliharaan dan perawatan komponen arsitektur. Tidak adanya prosedur sering kali menjadi hambatan dan berdampak buruk pada saat teknis pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan gedung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi komponen arsitektur pada bangunan negara, menetapkan alur komunikasi, mengembangkan prosedur dan menetapkan bentuk perencanaan k3 terkait pekerjaan pemeliharaan dan perawatan bangunan negara di Jakarta. Strategi penelitian yang digunakan adalah analisis arsip dan kuesioner kepada pakar. Dari identifikasi faktor yang penghambat, prosedur dapat dikembangkan berdasarkan literatur terkait. Hasil dari penelitian adalah standar operasional prosedur berbasis risiko yang kemudian digunakan dalam penyusunan rekomendasi perencanaan K3, sehingga dapat meningkatkan kinerja keselamatan dalam pekerjaan tersebut.

---

The phenomenon of damage that occurs in building buildings often occur and can adversely affect the performance of its users. To overcome the damage need to do maintenance work and maintenance on the architectural component of the building. In fact, in government buildings there is no standard operating procedures that can be used for technical guidance of maintenance and maintenance of architectural components. The absence of a procedure is often an obstacle and adversely affects the technical implementation of maintenance and maintenance work. The purpose of this research is to identify the architectural component of the state building, establish the communication channel, develop the procedure and establish the planning form of the work related to maintenance and maintenance of state building in Jakarta. The research strategy used is archive analysis and questionnaire. From identification of inhibiting factors, procedures may be developed based on related literature. The results of the study are risk based standard operation procedures used in the safety plan recommendations so as to improve safety performance in the work.