Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Direksi sebagai organ Perseroan wajib melaksanakan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Permasalahan timbul apabila keputusan Direksi dalam pengurusan Perseroan membawa kerugian bagi Perseroan. Sistem korporasi common law mengenal norma nir-pertanggungjawaban Direksi yang menetapkan bahwa Direksi tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan dalam pengurusan, apabila tindakan Direksi tersebut didasari atas itikad baik dan sifat hati-hati. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah norma nir-pertanggungjawaban Direksi menurut pendapat para ahli dan dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan pengimplementasian norma nir-pertanggungjawaban Direksi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 PK/Pid/2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian adalah deskriptif. Dalam penelitian ini, bahan pustaka merupakan data dasar sebagai data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen yaitu penelusuran literatur. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 97 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 55 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2004 tentang Peraturan Nomor IX.I.6 mengenai Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik angka 5 telah mengakui norma nir-pertanggungjawaban Direksi. Dalam kasus PT. Jasa Alam Sejahtera, Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa keputusan Direktur Utama PT. Jasa Alam Sejahtera menggunakan rekening pribadinya Direktur Utama sementara waktu untuk menerima uang pembayaran sewa kios milik Perseroan sesuai dengan Pasal 97 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga secara yuridis Direktur Utama tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi.Kata Kunci: Norma Nir-Pertanggungjawaban Direksi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102/PK/Pid/2013

---

ABSTRACT
Directors as organ of the Company shall perform the maintenance of Company in good faith and responsible. The problem arises if the decision of Directors in the management of Company brings loss to the Company. The common law corporate system recognizes the norm of non responsibility of the Directors which stipulates that the Directors shall not be liable for damages arising from a decision making action in the management, if the actions of Directors are based on good faith and due care. The subject matter of this study are opinion of experts about the norm of non responsibility of the Directors and in laws and regulations of Republic of Indonesia and implementation of the norm of non responsibility of Directors in Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 102 PK Pid 2013. This research uses normative juridical research method and research typology is descriptive. In this research, library material is the basic data as secondary data. Secondary data collection method through literature study. The data is collected by document study that is literature tracking. Data analysis method is done qualitatively. The results showed that Article 97 paragraph 5 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Article 55 paragraph 3 of Law Number 19 of 2003 on BUMN, and Decision of the Chairman of BAPEPAM Number Kep 45 PM 2004 on Rule Number IX.I.6 regarding the Directors and Commissioners of Issuers and Public Companies Number 5 has acknowledged the norm of non responsibility of the Directors. In the case of PT. Jasa Alam Sejahtera, the Judges of the Supreme Court considers that the decision of President Director of that company uses his personal account President Director to receive the lease payment of the Company in accordance with Article 97 paragraph 5 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies so that the Director can not be held personally accountable.Keywords The Norm of Non Responsibility of The Directors, Decision of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 102 PK Pid 2013

Abstrak :
Dalam perkembangannya hampir semua lapisan masyarakat telah menuangkan wasiat dalam bentuk akta autentik. Pemberian wasiat adalah hak seseorang sebelum meninggal dunia untuk memberikan hak miliknya kepada orang lain dan pelaksanaannya setelah yang berwasiat meninggal dunia. Namum pelaksanaan wasiat autentik tidak selalu berjalan dengan baik, pada kenyataannya sering terjadi silang sengketa antara pihak ahii waris karena ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberian wasiat pewaris hanya kepada seorang atau sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta peninggalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak opsi dapat diterapkan pewaris dalam pemberian wasiat autentik dan memahami akibat hukum yang timbul dari pemberian wasiat autentik kepada sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta warisan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan tinjauan terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisa dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis al-Qur'an dan al-Hadist serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat pemberian wasiat autentik kepada sebagian ahli waris atas sebagian besar atau seluruh harta peninggalan pewaris guna mengetahui kesesuaian peraturan dengan kenyataan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hak opsi tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan oleh pewaris yang beragama Islam. Namun bukan berarti pewaris yang tunduk pada hukum Islam tidak dapat membuat wasiat dalam bentuk akta autentik dihadapan Notaris. Hukum Islam khususnya dalam aturan hukum kewarisan pada dasarnya tidak melarang wasiat dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis baik dalam akta dibawah tangan atau akta autentik. Sedangkan dalam pemberian wasiat kepada sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta warisan diharuskan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari ahli waris lainnya. Oleh karena itu seseorang yang ingin memberikan suatu wasiat hendaknya mengetahui kaidah-¬kaidah yang berlaku dalam berwasiat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak merugikan pihak ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. ...... In this modern age, almost every society has transferred their inheritance will in the form of authentic will of testament. An inheritance will can be defined as passing on wealth upon the death of an individual to a legal heir. However, the practice of the authentic will of testament does not always accordingly work. In reality, there have been several cases of disputes between the legal heirs because one feel hampered that the other receive bigger portion or all of the inheritance. The purpose of this research is to discover whether or not the inheritance recipient has any option rights in the authentic will of testament and to understand the legal impacts caused by the authentic will of testament that given to the parties involved. This thesis is juridical normative literature research based on the inheritance laws of Islam in Indonesia. The data that were used are secondary data with a qualitative analysis on al-Qur'an, al-Hadist and regulations related to the practice of authentic will of testament. The end result of this research was that option rights cannot be applied by Islamic heirs, but it does not mean that Islamic heirs cannot make a legal will of testament by creating an authentic or non authentic legal document in front of a notary, as the Islamic law does not prohibits an inheritance will to be documented literally or verbally non authentic or authentically. Thus, the passing on wealth inheritance to a legal heir should be approved by all of its legal heirs beforehand, therefore the heir-giver must know all the rules and regulations concerning inheritance will in order to create a well environment between heirs based the inheritance laws of Islam in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (untuk selanjutnya disebut "RKAT") dalam perseroan terbatas adalah instrumen yang penting sebagai dasar dan arah dalam pengurusan perseroan. Tetapi pengaturan RKAT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak rinci. Pembuatan RKAT juga tidak diwajibkan dalam undang-undang tersebut. Tesis ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan RKAT tersebut: perihal pembuatan RKAT menjadi dokumentasi hukum yang mengikat dan isinya, perihal perubahan RKAT dan syarat-syaratnya. Hal-hal tersebut tidak diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, tetapi telah terdapat beberapa putusan pengadilan antara lain putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2740K/PID/2006 dan penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 169/Pdt.P/2016/PN.BDG yang mewajibkan organ perseroan membuat RKAT secara tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RKAT harus dibuat secara tertulis dan disetujui oleh dewan komisaris ataupun rapat umum pemegang saham, dan karenanya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum.

---

ABSTRACT
Annual work plan and budget in a limited liability company is an important instrument as basis and guidance in managing the company. However, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company did not provide detailed regulation on it. Annual work plan and budget is not obliged to be made under the law. This thesis reviews legal issues related to the annual work plan and budget: concerning the inception of annual work plan and budget to become a binding legal document and its content, concerning amendment and terms for amendment of annual work plan and budget. Such matter is not accommodated in laws and regulations, but there were several court decision such as Supreme Court decision No. 2740K/PID/2006 and District Court of Bandung Stipulation No. 169/Pdt.P/2016/PN.BDG that oblige company organs to make annual work plan and budget in written. This research is a normative legal research with qualitative analysis on primary and secondary data. This research shows that annual work plan and budget must be made in written and approved by board of commissioners or the general meeting of shareholders, and therefore it shall be effective and binding.

Abstrak :
ABSTRAK
Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat dimana di dalamnya menjelaskan tentang keadaan tanahnya. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali terjadi sengketa karena timbulnya sertipikat ganda. Hal ini disebabkan oleh cacat hukum administrasi karena sertipikat tidak dipetakan, diukur dan Kantor Pertanahan tidak melakukan pengukuran ulang sebagaimana yang dimohon oleh pemilik tanah dengan alasan tidak diketemukan titik koordinatnya atas tanah dimaksud. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam kasus yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154 PK/TUN/2010. Sertipikat ganda ini berawal dari permohonan penjelasan mengenai status tanah sertipikat Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dikarenakan terhadap tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak lain dan telah berdiri bangunan di atasnya. Di dalam Surat Jawabannya menyatakan bahwa telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan luas 4.400 m² tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana di atas tanah sertipikat Hak Milik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Untuk menyelesaikan sengketa sertipikat ganda dapat ditempuh dengan jalan musyawarah, jika tidak dapat diselesaikan maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan sengketa kepemilikan melalui Peradilan Umum (Perdata).

---

ABSTRACT
Certificate of land rights is strong evidence that where in it describes the state of the land. But in reality often because of the emergence of a dispute dual certificate. It is caused by defects in the administration of the law because the certificate is not mapped, measured and Land Office did not perform repeated measurements as requested by the owners of the land on the grounds coordinate points is not found aver the land. It can be seen as in the case set forth in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 154 PK/TUN/2010. This dual certificate request originated from a description of the status of the certificate of land ownership rights to The Head of Tangerang District Land Office, due to the land has been occupied by others and has been building standing on it. In the reply letter has been issued a certificate stating that the right to build a number 6957/Bencongan, spacious 4,400 m² was recorded on behalf PT. Tunggal Reksa Kencana on land property certificates. The research method used is the method of normative research that aims to get secondary data through library research. To resolve disputes multiple certificates can be reached by consensus, if not resolved then the aggrieved party can file a lawsuit over ownership through general court (civil).

Abstrak :
Pemisahan dan pembagian harta bersama terikat baik dari harta warisan maupun harta perkawinan menurut hukum positif Indonesia adalah suatu perbuatan hukum untuk mengakhiri keadaan tidak terbagi yang mengakibatkan kepada masingmasing orang akan memperoleh kewenangan penuh atas benda tersebut untuk melakukan tindakan hukum. Pemisahan dan pembagian pada pemilihan bersama terikat bersifat deklaratif dan mempunyai daya berlaku surut. Bentuk Akta Pemisahan dan Pembagian sangat tergantung pada jenis obyek kebendaan apa yang akan dibagi. Notaris harus dapat dengan tepat mengonstantir kehendak penghadap, dan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan, sehingga tidak terdapat kekeliruan dalan menerapkan hukum dalam pembuatan akta yang berimplikasi pada batalnya produk akta, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 697 PK/Pdt/2012.

---

The separation and division of co-related property to either of the inheritance or the marital property according to the Indonesian positive law is a legal act to end the state of joint ownership that resulted to each person will get full authority to take legal action over the object. Separation and division of the co-related property is bound to be declarative and which has retroactive effect. The form of deed of separation and division depends on the type of object material. Notary must be able to precisely interpreted the client`s will and obediently follow the prudential principal in carrying his position, there for there will be no mistake in applying the law on the notary deed, which implicate the annulment of the deed as in the Indonesian Supreme Court Decision No.697 PK/Pdt/2012.

Abstrak :
Alasan mendesak sebagai dasar pemutusan hubungan kerja sering kali menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, penting untuk mendefinisikan alasan mendesak secara jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penafsiran yang beragam atau penyalahgunaan oleh para pihak. Alasan mendesak biasanya mencakup situasi tak terduga dan di luar kendali kedua belah pihak, seperti krisis ekonomi, keadaan darurat, atau situasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1088 K/PDT.SUS-PHI/2022, terjadi perbedaan pendapat antara pekerja, yang beranggapan tidak melakukan kesalahan, dan pengusaha, yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan karena pelanggaran oleh pekerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kriteria alasan mendesak dan prosedur pemutusan hubungan kerja, serta penerapan kedua aspek tersebut dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1088 K/PDT.SUS-PHI/2022. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan Deskriptif-Analitis dan menganalisis data secara kualitatif dari data sekunder yang berfokus pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka. ......Urgent reasons as a basis for termination of employment often lead to complex legal debates. In the context of labor law, it is important to clearly define urgent reasons in accordance with applicable regulations to prevent diverse interpretations or misuse by the parties involved. Urgent reasons usually include unforeseen situations and circumstances beyond the control of both parties, such as economic crises, emergencies, or other situations regulated by law. In the case of the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Decision No. 1088 K/PDT.SUS-PHI/2022, there was a disagreement between the worker, who believed they had not committed any wrongdoing, and the employer, who stated that the termination of employment (PHK) was due to a violation by the worker as regulated in the Collective Labor Agreement. This paper aims to analyze the criteria for urgent reasons and the procedures for employment termination, as well as the application of these aspects in the case of the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Decision No. 1088 K/PDT.SUS-PHI/2022. This research uses a doctrinal method with a Descriptive-Analytical approach, analyzing qualitative data from secondary sources focusing on primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study.