Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa rasionalitas pemikiran akademik dan praktik tentang sistem pelayanan hak-hak anggota Polri yang masih bersifat manual atau konvesional belum optimal mewujudkan pelayanan hak-hak anggota Polri yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Oleh sebab itulah tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan program One Stop Service dalam rangka pelayanan pemenuhan hak-hak anggota Polri, dan mendeskripsikan secara utuh dan obyektif implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi secara kualitatif faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program One Stop Service dalam pelayanan pemenuhan hak-hak anggota Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan dilakukan selama sebulan di Biro SDM Mabes Polri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara dan telaah dokkumen. Sementara teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program One Stop Service yang dikembangkan oleh Biro SDM Polri untuk memudahkan personel dalam mengakses kebutuhan dan hak seperti gaji, cuti dan juga perumahan serta asuransi. Pelayanan hak-hak anggota Polri ini dilakukan dnegan mengadopsi teknologi Single-Sign-On (SSO), dan ini dinlai relevan dengan kebutuhan pemenuhan hak-hak anggota Polri. Ada tiga aspek utama dalam implemntasinya, yang meliputi unsur tindakan, aktor dan tujuan. Sementara itu, faktor yang memengaruhi implementasinya adalah komunikasi, sumber daya, faktor kecenderungan dan struktur birokrasi. ......This research is motivated by several rationalities of academic thinking and practice regarding the system of the services of the rights of the personnel of Indonesian National Police. The system is still manual or conventional and is not optimal in realizing effective, efficient, and integrated services for Indonesian National Police personnel’s rights. Therefore, the main purpose of the research is to describe the One-Stop Service program in the context of fulfilling the rights of the personnel of Indonesian National Police, and to fully and objectively describe its implementation. In addition, the research also aims to identify qualitatively the factors that influence the implementation of One Stop Service program in fulfilling their members’ rights. The research employs the qualitative-descriptive approach and is carried out for a month at the Human Resources Bureau of Indonesian National Police. The author uses several data collection techniques, such as observations, interviews and document review. Meanwhile, data is analysed is carried out through the stages of data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study concludes that One Stop Service program developed by Indonesian National Police has facilitated its personnel in accessing their needs and rights such as salaries, leave as well as housing and insurance. The service is carried out by adopting Single- Sign-On (SSO) technology, and this is considered relevant to fulfilling the personnel of Indonesian National Police. There are three main aspects in its implementation: elements of action, actors and goals. Meanwhile, the factors that influence its implementation are communication, resources, trend factors and bureaucratic structure.

Abstrak :
ABSTRACT
Implementasi sistem e-Office merupakan bagian dari penerapan e-Government dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai administrasi internal. Sebagai salah satu institusi fundamental yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik di bidang keamanan dan ketertiban, saat ini POLRI juga memiliki sistem e-Office yang telah diterapkan kepada satker SDM. Implementasi sistem e-Office pada satker SDM saat ini berjalan tanpa ada dasar hukum di internal POLRI yang mengatur penggunaan sistem dalam operasional sehari-hari. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem e-Office yang ada di satker SDM MABES POLRI perlu dilakukan, karena sistem ini akan menjadi percontohan bagi satker-satker lainnya yang terdapat di MABES POLRI. Penelitian ini menggunakan teori Sistem Informasi Manajemen (SIM), Efektivitas Sistem, BPR, dan COBIT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi di lapangan, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Office di satker SDM saat ini masih tidak efektif karena 4 dari 5 indikator yang ada menunjukan hasil tidak efektif. Indikator yang menunjukkan hasil efektif hanya indikator kepuasan pengguna, sedangkan indikator lainnya seperti indikator penggunaan, kualitas sistem, integrasi aplikasi kedalam proses bisnis, dan ketepatan penggunaan dan performa aplikasi.

---

ABSTRACT
The implementation of e-Office system is part of the e-Government programme, which has the purpose to improve the performance of internal staff in administration matters. As one of the fundamental institutions with responsibility to provide public service in the security and law enforcement field, the Indonesian National Police (POLRI) also has implement the e-Office system in its Human Resource division. The e-Office implementation in Human Resource division currently running without any internal regulation that manage the usage of system in daily operations. Therefore, it is required to perform evaluation of the e-Office system implementation in the Human Resource division of Indonesian National Police (POLRI), because this implementation is the pilot for implementation on other divisions in Indonesian National Police (POLRI). This research is using Management Information System theory, System Effectivity, BPR, and COBIT. This research is using qualitative method with observation, literature study, and deep interview for data gathering. The result of this research shows that the implementation of e-Office system in Human Resource division of Indonesian National Police (POLRI) is ineffective, because 4 out of 5 indicators showing result as ineffective. The only effective one is user satisfaction, while the other ineffective indicators are use, system quality, application integration into business process, and proper use of application and system performance.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang penanganan kasus tindak pidana jaringan narkoba internasional yang dilakukan oleh Mabes Polri terhadap Kelompok Boncel mantan Warga Negara Indonesia pemasok jaringan narkoba pada tanggal 11 Maret 2013. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal atau jenis penelitian sosio legal research dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dengan menggunakan data skunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kelompok Boncel merupakan salah satu kelompok pemasok narkoba ke kota-kota besar di Indonesia terutama kota Jakarta; (2) Kronologis kasus tindak pidana narkoba jaringan internasional Belanda- Jakarta yang dilakukan oleh kelompok Boncel dimulai pada awal bulan Nopember tahun 2012, yakni adanya penawaran ecstasy yang dilakukan oleh Laosan (WN Hongkong) kepada Fredi sebanyak 400.000 butir dengan harga Rp. 14.300 (empat belas ribu tiga ratus rupiah) per butir yang dikirim langsung dari Amsterdam, Belanda; (3) Penanganan terhadap kasus tindak pidana narkoba jaringan internasional Belanda-Jakarta yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terhadap Kelompok Boncel Pada tanggal 11 Maret 2013, adalah sebagai berikut: (a) Pemanggilan kepada saksi mahkota, saksi anggota Polisi dan saksi masyarakat; (b) Penangkapan; (c) Penahanan; (d) Penggeledahan badan pakaian, mobil dan rumah; (e) Penyitaan; (f) Pemeriksaan barang bukti secara laboratoris; dan (g) Pemusnahan barang bukti narkotika; (4) Kajian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok Boncel adalah: (a) Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (b) Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (c) Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan (d) Pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

This thesis analysis the handling of the international drug network criminal by the Indonesian Police Headquarter against Boncel group, a former Indonesian Citizen who supplied drug last 11 March, 2013. This research is a non doctrinal legal research or socio legal research by using secondary and primary data. The result show that: (1) Boncel group supplied drugs to big cities in Indonesia, especially to Jakarta; (2) The supply of drugs through international network Holland-Jakarta by Boncel group has been started in early Nopember 2012, namely that Mr. Laosan (Hongkong Citizen) sent to Mr. Fredy 400.000 grams drugs at the price of Rp. 14.300 per gram sent directly from Amsterdam; (3) The handling of the international drug criminal acts, Police headquarter against Boncel group on 11 March, 2013 as follows: (a) invitation to all relevant writnesses; (b) arrests; (c) Detention; (d) The search for clothes, cars and homes; (e) The seizure; (f) Examination of the evidence by laboratories; (g) The destruction of the evidence, and (g) The destruction of the evidence of narcotics; (4) The study of the law against criminal acts committed by Boncel group are: (a) Article 114, paragraph (2) jo. Article 132, paragraph (2) of Act No. 35 of 2009 about Narcotics; (b) of article 132, paragraph (2) of Act No. 35 of 2009 about Narcotics; (c) Article 113, paragraph (2) jo. Article 132, paragraph (2) of Act No. 35 of 2009 about Narcotics; and (d) of article 112, paragraph (2) jo. Article 132, paragraph (2) of Act No. 35 of 2009 about narcotics.