Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Rumah yang menjadi kebutuhan dasar manusia masih menjadi barang yang tersier bagi sebagian masyarakat Indonesia. Tingginya angka backlog perumahan mendukung pernyataan tersebut. Hal ini belum diperparah oleh harga rumah yang terus melambung hingga angka keterjangkauan rumah semakin menjauhi tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah tapi juga masyarakat kelas menengah. Pemerintah Joko Widodo mengeluarkan program sejuta (satu juta) rumah dan kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, untuk menciptakan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Sayangnya program tersebut tidak pernah sesuai target, diduga terjadi masalah dalam sistem kerjasama atau kolaborasi yang dipraktekan pada program ini. Permasalahan tersebut bahkan menyentuh Perumnas selaku badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama yang terjadi pada program satu juta rumah, khususnya pada sentra timur selaku produk Perumnas dalam program tersebut. Menggunakan teori collaborative governance dan metode post positivist, serta mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen-dokumen negara, penelitian ini menemukan hasil bahwa kerjasama yang ada pada program satu juta rumah tidak kolaboratif, dimana tidak terpenuhinya unsur inklusifitas, dan unsur proses transparansi. ......House which is a basic human needs is still a tertiary goods for some peoplein Indonesia. The high number of backlog in housing industry supports the statement from before. That problem has not been exacerbated by house prices that continue to soar high, made it unaffordable not only to low-income communities but also middle-class society. The Government of Joko Widodo issued a million (one million) home program and Public Private Partnership policy, to create collaboration between government, privates and the community. Unfortunately the program never reach it targets, it is suspected that there is a problem in the system of cooperation or collaboration practiced in this program. The problem even touches Perumnas as a government owned enterprise. Therefore, this study aims to analyze the cooperation that occurred in the program of one million homes, especially in ‘sentra timur’ as Perumnas products in the program. Using the theory of collaborative governance and post-positivist methods, as well as collecting data by conducting interviews and analysis of state documents, this study found out that the existing cooperation on the one million home program is not collaborative, where non-fulfillment happened in the elements of inclusiveness and elements of the transparency process.

Abstrak :
ABSTRAK
Low-income communities (MBR) is a housing assistance program target by some regulations that have been enacted. whereas the limjit values assigned revenue MBR itself has not been supported with wsupporting data. MBR is the people who have limited purchasing power, need government assistance to get a decent home. GK (poverty line per capita/ month) issued by Central Bureau of Statistic (BPS) and KHL (decent living needs one single per month) issued by the Ministry of Manpower, the figure is describes the minimal conditions for decent living, and MBR (low-income people) the third figure is describes the minimal conditions for a decent life. GK for a family (4 members of the family) each province generally have a value below and KHL.

Abstrak :
One of the utilization of Bandung regency local government land assets is for natural disaster management including landslides. It aimed for the affected community as many as 41 families / 104 people. The fixed housing is semi-permanent houses with 5 x 10 m2 in size.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu masalah perkotaan adalah pemenuhan kebutuhan dasar air bersih karena tingginya tingkat urbanisasi dan segregasi populasi. Secara nasional, di tahun 2015 pemerintah menekankan pencapaian target air minum layak sebesar 68.86% atau khusus di perkotaan sebesar 75.29%. Tapi target tersebut akan sulit dipenuhi karena pendanaan yang tersedia hanya sebesar 20-25% dari total kebutuhan tahun 2010-2014. Program hibah air minum diharapkan dapat menutup kekurangan dana tersebut. Kota Bogor sebagai salah satu penerima manfaat dana hibah tahap pertama 2010-2011 ditargetkan dapat memperluas penyediaan layanan air bersih bagi mastarakat berpenghasilan rendah (MBR) karena sebelumnya rumah tangga di Kota Bogor baru menikmati layanan air bersih sebesar 37.04% (Susenas, 2010). Untuk mengetahui efektifitas program tersebut digunakan metodologi BIA dan uji asosiasi tabel kontingensi dengan uji Chi- Square. Hasil yang diperoleh adalah manfaat program hibah air minum dinikmati oleh rumah tangga berpenghasilan menengah (Q3). Sedangkan dalam impelemtasinya juga terdapat pelanggan rumah tangga MBR penerima manfaat yang putus sambungan karena faktor pendapatan dan sumber air lain selain ledeng meteran PDAM. Untuk memperoleh program yang tepat sasaran perlu diperhatikan syarat penerima manfaat dan mekanisme yang lebih efektif, terutama untuk perluasan layanan air bersih bagi masyarakat miskin.

---

ABSTRACT
One of the problems in the urban area is the fulfillment of the basic needs of urban water supply due to the high level of urbanization and population segregation. Nationally, the Government emphasizes the achievement of the 2015 targets for the provision of improved water source of 68.86% or specialized in urban areas amounted to 75.29%. But the target will be difficult because the available funding was filled only by 20-25% of the total needs in 2010-2014. Therefore, the Drinking Water Grant Program is expected to overcome the shortage of funds. Bogor as one of the first stage of a beneficiary of the grants from 2010-2011, target will be able to widen the provision of clean water service for Low-Income Communities (MBR) because formerly household in Bogor new enjoy clean water service of 37.04% (Susenas, 2010). The methodology of BIA and contingency table with Chi-Square test used to find out the effectiveness of this program. The results obtained drinking water grant program benefits enjoyed by middle-income households (Q3) and household customers, there is a disconnect because the MBR factor income and there is a water source other than piped. To acquire program effectively needs to be qualified a beneficiary and more effective mechanism especially for clean water service expansion for the poor.