Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan undian gratis berhadiah merupakan ajang promosi yang dilakukan oleh para pelaku usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan produk-produk tertentu. Untuk mencegah dampak negatif yang akan timbul di masyarakat dari penyclenggaraan undian gratis, maka setiap penyelcnggaraan undian tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Guna menghindari munculnya tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan, maka penyelenggaraan undian gratis harus dilakukan dihadapan Notaris dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial dan/atau instansi sosial Provinsi serta Kepolisian setempat Keberadaan Notaris adalah selaku pejabat umum dan berwenang membuat akta otentik mengenai pelaksanaan undian gratis berhadiah, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang terkuat dan sempurna. Bagaiman peran notaris serta kedudukan akta yang dibuatnya berkaitan dengan penyelenggaraan undian gratis berhadiah menjadi suatu pokok permasalahan yang menjadi dasar penulisan ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan yaitu dengan cara menganalisa bahan-baban hukum primer berupa peraturan perundang yang mengatur tentang Undian serta UU Jabatan Notaris, bahan hukum sekunder, tertier serta dilengkapi dengan wawancara kepada Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS), Departemen Sosial R.I, dan Notaris yang sering membuat akta undian gratis yaitu Bapak Imran llyas,S.H., Notaris Jakarta Pusat dan Bapak Risbert, S.H, Notaris Jakarta Selatan. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan dari analisa adalah Notaris selaku pejabat umum berwewenang membuat akta otentik mengenai pelaksanaan undian gratis berhadiah dalam bentuk Berita Acara Penyegelan dan/atau Berita Acara Penarikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006 tentang izin Undian jo. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk pelaksanaan Pcmberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis. Berita acara Notaris tersebut mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai pelegalisasian pelaksanaan undian gratis berhadiah dalam tahap penyegelan dan/atau pengundian hadiah. Dimana tanpa dibuatnya berita acara secara notariil, maka penyegelan dan/atau pengundian hadiah dinyatakan tidak sah. Akan tetapi, dalam hal tidak ada Notaris atau Nolaris berhalangan hadir dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka berita acara penyegelan danlatau berita pengundian dibuat oleh pejabat Departemen Sosial dan kemudian Notaris membuat pernyataan Keputusan Rapat undian berdasarkan berita acara yang dibuat oleh pejabat Dcpartemen Sosial tersebut"

"Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah Kota Tegal yang harus dipungut dan diadministrasikan sebaik mungkin. Demi mencapai target pendapatan, Pemerintah Kota Tegal menggunakan pendekatan yang berbeda dengan Pemerintah Daerah lainnya, yakni dengan mengimplementasikan kebijakan apresiasi terhadap Wajib PBB-P2 dan aparat pemungut PBB-P2 di tingkat Kelurahan. Skripsi ini mendeskripsikan implementasi kebijakan yang diejawantahkan dalam dua program utama: Program Tahunan Undian Berhadiah bagi Wajib PBB-P2 dan Program Perlombaan Tahunan Kelurahan Pemungut PBB-P2 Terbaik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mendeskripsikan proses implementasi kedua program tersebut yang bertujuan untuk memotivasi baik Wajib PBB-P2 maupun aparat pemungut PBB-P2 di Kota Tegal agar mendukung proses pemungutan dan pengadministrasian PBB-P2 di Kota Tegal. Hasil dari penelitian ini adalah deskripsi mengenai kebijakan apresiasi terhadap Wajib PBBP2 Kota Tegal dan aparat pemungut PBB-P2 Kota Tegal.

---

Land and Building Tax Rural and Urban Sector (PBB-P2) is one source of local revenue Tegal to be collected and administered as possible. To achieve the target revenue, the City of Tegal using different approaches with other regional governments, namely by implementing appreciation policy towards PBB-P2 taxpayers and PBB-P2 collector apparatus at the Village level. This thesis describes the implementation of the policy embodied in the two main programs: Annual Program Lottery for the PBB-P2 Taxpayers and Annual Competition Program for PBB-P2 Best Collector Apparatus. By using a qualitative approach, researcher describe the process of implementation of these two programs aimed at motivating both PBB-P2 taxpayers and PBB-P2 collector apparatus in Tegal to support the process of collecting and administrating PBB-P2 in Tegal. The result of this research are qualitative description about appreciation policy towards Tegal City Land and Building Taxpayers and Tegal City Land and Building Tax Collectors."