Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama : Vika Treshna FatriaProgram Studi : Magister KenotariatanJudul Tesis : UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN PERUSAHAAN AKIBAT INTERNAL FRAUD MELALUI AKTA PENGAKUAN HUTANGPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum akta pengakuan utang serta penerapannya dibandingkan dengan upaya hukum lain dalam pengembalian kerugian perusahaan akibat kasus internal fraud. Upaya pengembalian kerugian perusahan dalam kasus internal fraud kerap kali menemui kendala apabila dilakukan melalui jalur litigasi baik pidana maupun perdata, hal ini tak lain karena panjangnya proses pengembalian kerugian melalui upaya litigasi, mahalnya biaya dalam proses litigasi serta ketidakpastian nilai pengembalian yang diterima perusahaan dari putusan hakim. Beberapa perusahaan yang lebih mengutamakan pemulihan kerugiannya memilih untuk mengesampingkan proses litigasi dan lebih mengupayakan membuat kesepakatan dengan karyawan yang melakukan tindakan fraud. Kesepakatan tersebut terkait dengan pengembalian kerugian perusahaan dengan memberikan jangka waktu tertentu dalam pembayarannya, perusahaan tidak akan melakukan upaya hukum lain untuk menuntut ganti rugi dan menghukum karyawan selaku pelaku fraud, sepanjang karyawan tersebut dengan itikat baik dapat mengembalikan kerugian perusahaan dalam jangka waktu yang ditentukan, yang mana Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pengakuan utang. Bentuk Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dimana penelitian ini menelaah kekuatan hukum akta pengakuan utang dari sudut norma hukum tertulis atau asas-asas hukum positif. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aspek hukum terkait penyelesaian kepentingan perdata yang timbul dari suatu perbuatan pidana dalam internal fraud melalui akta pengakuan utang. Kata Kunci : Akta Pengakuan Utang, Internal Fraud, Pengembalian Kerugian Perusahaan

---

ABSTRACTABSTRACTName Vika Treshna FatriaStudy Program Master of NotaryTitle THE COMPANY 39 S LOSS RECOVERY EFFORT DUE TO INTERNAL FRAUD THROUGH THE DEED OF DEBT ACKNOWLEDGMENTThis study aims to determine the legal force of deed of debt acknowledgment as well as its implementation compared with other legal remedy in the company 39 s loss recovery due to cases of internal fraud. The company 39 s loss recovery effort are often encountered obstacles when it conducted through criminal or civil litigation, it is because the long process of indemnification through litigation effort, the high cost of litigation process and the uncertainty of the compensation value to be decided by the judge. Some companies that prioritize in loss recovery choose to override the litigation effort and and prefer to make a private settlement with the employees who commited internal fraud, as the loss recovery effort. The settlement related to The company 39 s loss recovery by giving a certain period of the payment, as long as the employees can pay its debts, the the company will not perform any other legal efforts to prosecute the employee. The settlement was stated in the deed of debt acknowledgment. The type of this research is normative juridical research, where this research examines the legal force of the deed of debt acknowledgment from a written legal norms or principles of positive law. In general, this study aims to explain the legal aspects related to the settlement of civil interests arising from criminal act in internal fraud through the deed of debt acknowledgment. Kata Kunci Deed of debt acknowledgment, Internal Fraud, Company 39 s Loss Recovery. "

"Disharmonisasi peraturan perundang-undangan pada ranah hukum keuangan publik, khususnya yang beririsan dengan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN, merupakan isu yang mendasar dan krusial. Inkonsistensi tersebut mempengaruhi penegakan hukum. Penelitian ini menganalisis pengaruh dualisme status hukum kekayaan dan keuangan negara, dan mengenai mekanisme pengembalian serta hak penguasaan dan kepemilikan secara riil atas Dana Kerja Sama Operasional (Dana KSO) yang telah disetor ke kas negara sebagai uang pengganti tindak pidana korupsi dalam kasus tindak pidana korupsi pada Anak Perusahaan BUMN (PT PLNBB). Metode penelitian dilakukan yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), serta metode kepustakaan yang didasarkan pada argumentasi melalui studi pustaka. Berdasarkan metode yang digunakan, mekanisme pengembalian kerugian pada PT PLNBB sebagai Anak Perusahaan BUMN berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3318 K/Pid-Sus/2019 dapat mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebab hak kepemilikan dan penguasaan Dana KSO telah berada di negara. Salah satu langkah hukum yang dapat dilakukan PT PLNBB sebagai salah satu Anak Perusahaan BUMN yang dipersamakan sebagai BUMN dapat mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung. Pada lain sisi, menurut teori hukum keuangan publik, analisis pengembalian tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum perdata dan adanya kerugian yang ada pada PT PLNBB. Keabsahan Perjanjian KSO Penambangan Batu Bara antara PT PLNBB dan PT TME tidak memenuhi unsur sebab yang halal, sehingga perjanjian KSO tersebut seharusnya batal demi hukum (null and void), serta Dana KSO seharusnya dapat dikembalikan agar seperti semula dalam Kas PT PLNBB.

---

Disharmonization of laws and regulations in public finance law, especially those that cross with BUMN and BUMN Subsidiaries, is a fundamental and crucial issue. The inconsistency affects law enforcement. This study analyzes the effect of dualism on the legal status of wealth and state finances and regarding the return mechanism as well as rights of control and ownership in real terms over the Operational Cooperation Fund (Dana KSO), which has been accepted into the state treasury as a substitute for corruption in corruption cases in BUMN Subsidiary (PT PLNBB). The research method is juridical-normative with a statutory approach (statute approach) and a case approach (case approach), as well as a library method based on arguments through literature study. Based on the method used, the mechanism for returning losses to PT PLNBB as a BUMN Subsidiary based on the Cassation Judgement of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3318 K/Pid-Sus/2019 can refer to non-tax avenue (PNBP) provisions because the ownership and control rights of the KSO Fund are already in the country. One of the legal steps PT PLNBB can take as a BUMN Subsidiary, equated to a BUMN, is to apply for a fatwa from the Supreme Court. On the other hand, according to the theory of public finance law, the analysis of these returns can be correlated to civil law provisions and losses in PT PLNBB. The validity of the Coal Mining KSO Agreement between PT PLNBB and PT TME does not fulfill the elements of lawful purpose, so the KSO Agreement should be null and void, and the KSO Funds should be able to be returned to PT PLNBB."