Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menjawab fenomena yang melatarbelakangi motivasi pengambilan keputusan pemberian restrukturisasi kredit kepada debitur UMKM terdampak COVID-19 di BPD X. Penelitian ini menggunakan strategi berupa studi kasus (single case study) dengan menggunakan unit analisa berjenjang (multiple embedded unit analysis). Data diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara semi terstruktur. Penelitian ini menggunakan analisa konten, tematik, dan perbandingan konstan dengan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini mengevaluasi fenomena pengambilan keputusan restrukturisasi kredit pada masa COVID-19 menggunakan institutional logics. Institutional logics relevan dalam menjelaskan hubungan perilaku individu dengan institusi yang dapat memengaruhi sebuah tindakan. Hasil penelitian menunjukkan symbolic carriers (regulasi) memengaruhi material carriers (perilaku aktor, rutinitas, internal prosedur) sehingga terjadi praktik coupling sebatas pada penyusunan SOP yang merujuk pada POJK No.11/POJK.03/2020; POJK No.48/POJK.03/2020; POJK No.17/POJK.03/2020, sementara praktik decoupling terjadi pada penerapan SOP dalam memutuskan restrukturisasi kredit di BPD X pada masa COVID-19. Terdapat multiple logics dari praktik restrukturisasi, yaitu logika rutinitas, aktor, dan prosedur. Kemudian, terjadi logika yang saling berkompetisi (competing logics) yaitu logika prosedur dan aktor dalam memberikan pertimbangan dan keputusan kelayakan debitur dan skema restrukturisasi kredit. Logika prosedur merupakan logika dominan (dominant/overarching logics) yang memotivasi BPD X dalam pemberian keputusan restrukturisasi kredit. ......This study aims to answer the phenomena that lie behind the decision to grant credit restructuring to MSME debtors affected by COVID-19 at BPD X. This research approach uses a qualitative single case study method with multiple embedded unit analyses. Data were obtained from observation, documentation, and semi-structured interviews. This study uses content analysis, thematic, and constant comparison with the NVivo 12 Plus software. The uniqueness of this study is evaluating the phenomenon of decision-making of credit restructuring using institutional logics. Institutional logic is relevant to explain the relationship between individual behavior and institutions that can influence action. The results of the study show that symbolic carriers (regulations) affect material carriers (actor behavior, routines, internal procedures) thereby triggering the coupling practice that is limited to the preparation of SOPs referring to  POJK No.11/POJK.03/2020; POJK No.48/POJK.03/2020; POJK No.17/POJK.03/2020, while the decoupling practice occurred in the implementation of SOPs in deciding credit restructuring at BPD X during COVID-19. There are multiple logics of this restructuring practice, namely the logic of routines, actors, and procedures. Then, the competing logics are the logic of procedures and the logic of actors in providing considerations and decisions on debtor eligibility and credit restructuring schemes. The logic of procedure is the dominant logic that motivates BPD X in making credit restructuring decisions.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab fenomena berupa kepemilikan kas berlebih yang signifikan di pemerintah daerah dan motivasi yang mendasarinya. Permasalahan ini bermula saat pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk tidak segera menggunakan kas yang diterima dan mengendap sebesar Rp180 triliun hingga Rp200 triliun dalam rentang 2018 – 2020. Jumlah tersebut antara lain berasal dari transfer dana perimbangan pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pengarsipan, observasi, dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Unit analisis berupa tiga pemerintah daerah di Pulau Jawa berdasarkan posisi saldo Kas dan Setara Kas yang relatif signifikan tahun 2018 – 2019 di samping pertimbangan besaran nilai alokasi transfer dana perimbangan. Logika Institusional dijadikan landasan untuk mengetahui faktor apa yang memotivasi atau menjadi tantangan pemerintah daerah mengambil kebijakan tersebut dan mengkombinasikan dengan Expected Comparative Utility Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi sebagai symbolic carrier dan aktivitas rutin sebagai material carrier menjadi logika yang saling berkompetisi terkait penyebab fenomena tersebut di mana faktor terakhir menjadi logika dominan. Perilaku SKPD dan penyedia barang/jasa yang cenderung mengajukan tagihan pembayaran di akhir periode berdampak pada kelebihan kas daerah dan selanjutnya diambil kebijakan rasional berupa penempatan di deposito pada bank BUMN/BPD dalam rangka implementasi risk aversion.

Abstrak :
Studi-studi mengenai keberadaan lokapasar di Indonesia menunjukkan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui kontribusi platform secara menyeluruh sebagai solusi untuk pengelolaan bisnis secara analitis dan efektif pada aspek operasional, logistik, pemasaran, dan resistensi terhadap pandemi. Akan tetapi, keberadaan TikTok Shop sebagai lokapasar jenis social commerce menghadapi berbagai respons negatif, meliputi menurunnya penjualan UMKM hingga 50%, tuduhan predatory pricing, dan masalah perdagangan lintas batas, yang menciptakan konstruksi wacana negatif di media sosial sehingga berujung pada ditutupnya TikTok Shop bersamaan dengan diresmikannya Permendag No. 31 tahun 2023 mengenai regulasi lokapasar. Penelitian ini menyoroti efek reaksi dan kesadaran publik pada X terhadap dinamika social forces di pasar digital Indonesia sehingga mendorong intervensi pemerintah ketika menghadapi dua kepentingan publik yang bersinggungan; perlindungan UMKM dan pengembangan perdagangan dalam negeri melalui transformasi digital. Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus menggunakan social network analysis dan framework analysis terhadap kasus aktual di Indonesia, yang memungkinkan eksplorasi mendalam tentang kompleksitas interaksi antara social forces dan logika institusional dalam konteks penutupan TikTok Shop. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada jejaring sosial X yang mendiskusikan TikTok Shop setelah munculnya konten mengenai dampak negatif TikTok Shop terhadap UMKM. Selain itu, ditemukan perubahan fokus pada proses penyusunan di Kementerian Perdagangan akibat adanya dorongan eksternal untuk berfokus pada perlindungan UMKM. ...... Studies on the existence of marketplaces in Indonesia show a positive impact on economic development and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia through the overall contribution of the platform as a solution for analytical and effective business management in operational, logistics, marketing and resistance to pandemics. However, the existence of TikTok Shop as a social commerce type of marketplace has faced various negative responses, including a great decline in MSME revenue of up to 50%, accusations of predatory pricing, and problems with cross-border trade, which created the construction of negative discourse on social media, leading to the closure of TikTok Shop and the ratification of Permendag No. 31 tahun 2023 concerning marketplace regulations. This research highlights the effect of public reactions in X and awareness of issues towards the dynamics of social forces in the Indonesian digital market, in encouraging government intervention while dealing with two intersecting public interests: protecting MSMEs and improving domestic trade by digital transformation. This research adopts a social network and framework analysis of actual cases in Indonesia, which allows an in-depth exploration of the complexity of the interaction between social forces and institutional logic in the context of TikTok Shop closures. The results show a significant difference in X social network which discusses TikTok shops after the emergence of content regarding the negative impact of TikTok shops on MSMEs. Apart from that, it was also found that there was a change in the focus of drafting regulations at the Ministry of Trade as a result of external forces to focus on protecting MSMEs.