Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Terpilihnya Maddin dan Marganti sebagai bupati dan wakil bupati di Humbang Hasundutan menimbulkan tanda tanya, mengapa Maddin yang bermarga Sihombing dapat memenangkan Pilkada, padahal marga Sihombing bukan marga yang mayoritas di Humbang Hasundutan. Dalam kehidupan orang Batak, marga masih sangat mengikat sistem kekerabatan orang batak sehingga dalam menentukan kepemimpinan pun marga mayoritaslah yang paling berpeluang menjadi pemimpin di Humbang Hasundutan. Dengan terpilihnya Maddin ini, marga ternyata bukan harga mati sebagai penentu kemenangan, lalu kalau bukan marga yang utama, faktor - faktor apa yang berperan memenangkan Maddin dan Marganti. kemudian dari faktor tersebut, faktor mana yang paling berperan dan mengapa faktor tersebut yang paling berperan, hal inilah yang menjadi pokok permasalahan dalarn penelitian ini. Untuk menganalisa masalah ini, perlu ada teori sebagai kerangka berpikirnya. Pelaksanaan pilkada diawali dari adanya demokratisasi dalam perpolitikan Indonesia yang berdampak pada perpolitikan lokal, dimana masyarakat dilibatkan secara langsung untuk memilih kepala daerahnya, maka dilaksanakanlah sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam penelitian ini, penulis memakai beberapa teori, yaitu faktor sosiologis, seperti kelompok sosial, identitas sosial dan lain - lain, kemudian ada juga karena faktor psikologi sosial,faktor ini terkait dengan identitas partai politik pemilih, ada juga teori tentang pilihan rasional yaitu pilihan berdasarkan untung rugi, pilihan rasional ini bisa dilihat dan orientasi isu maupun orientasi kandidat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bantuan data kuantitalif yakni menggali informasi dari 90 responden dan 25 informan yang diwawancarai secara mendalam. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang paling berperan memenangkan pasangan Maddin dan Marganti adalah faktor orientasi kandidat(63,4%), kemudian orientasi isu(59,9%), faktor sentimen primordial atau marga(45,6%), dan yang kurang berperan faktor identifikasi partai(34,17%). Implikasi teori terhadap temuan penelitian ini ternyata sebagian tend perilaku memilih dapat menjelaskan pokok permasalahan, terutama teori tentang pilihan rasional. Dimana masyarakat Humbang Hasundutan sudah mempertimbangkan untung rugi dalam memutuskan pilihan politiknya, mengenai teori perilaku memilih berdasarkan faktor identifikasi partai kurang relevan untuk menjelaskan kasus ini karena perbedaan asumsi terhadap sosialiasi politik, sedangkan teori mengenai faktor kelompok sosial juga bisa membantu memahami perilaku memilih di Humbang Hasundutan ini karena sentimen primordial masih berperan - meskipun bukan faktor dominan - dalam perilaku memilih.

---

The appointment of Maddin and Marganti as regents and vice regents in Humbang Hasundutan raise question of how can Maddin who has Sihombing kinship win the local election. It is surprising because Sihombing is not a majority kinship in the regency. In the life of Bataknese, kinship still ties the family relationship of Bataknese so that in selected their leader, the majority of certain kinship will have better opportunity to become the leader of Humbang Hasundutan. As the appointment of Maddin, kinship is not a definite determination of a winning. Because of that, it raises a question of what are the factors that have significant role to win Maddin and Marganti. Then, from those factors, which one is the most significant and why. This is the research question of the research. To analyze that problem, theoretical framework is needed. The implementation of the election of local leader is initiated by democratization in Indonesian politics which influences local politics. In local context, democratization has endorsed political change to give authority for people to elect their own leader directly. In this research, some theories are applied, such as sociological factors like social group, social identification, and others. There is also social psychology which relates to identities of political parties who support candidates. There is also theory of rational choice that explains consideration of the voters based on fortunate and loss. This rational choice can be seen from of issue or candidate orientation. This research applies qualitative research method supported by quantitative data from 90 respondents and 25 informants who are interviewed deeply. The finding of the research is that the main factor of the winning of Maddin and Marganti is candidate orientation (63.4%)_ It is followed by issue orientation (59.9%), primordial sentiment or kinship (45.6%), and party identification (34.17%). Theoretical implication of the findings is that some of theory of voting behavior can explain the main problem, especially rational choice theory. Humbang Hasundutan society has considered the fortunate and the loss of their choice. Theory of voting behavior explains that the voting is based on party identification is less relevant. Meanwhile, theory of social group can also help to explain voting behavior in the regency because primordial sentiment is still relevant; even it is not a dominant factor.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kewenangan Penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada pemilukada serentak. Tujuannya adalah menganalisa sejauh mana kewenangan seorang Penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada daerah-daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturah Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Dearh serta peraturan terkait lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini mengemukakan tentang kewenangan yang dimiliki oleh seorang Penjabat kepala daerah serta batasan-batasan kewenangannya, atau dengan kata lain menjelaskan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Penjabat dalam menjalankan tugas sekalu Penjabat yang ditunjuk oleh Kementrian Dalam Negeri. Penunjukan seorang Penjabat oleh Kementrian Dalam Negeri pada prinsipnya hanya untuk meneruskan jalannya roda administrasi pemerintahan pada wilayah-wilayah yang ditinggal oleh kepala daerah definitif baik karena telah habis masa jabatan ataupun karena mengundurkan diri untuk mencalonkan kembali sebagai kepala daerah di wilayah yang berbeda.

---

ABSTRACT
This thesis talk about the authority of Ad Interim of Local Leader that fills a vacancy of Local Leader on Silmutaneous Regional Elections. The purpose is to analyze how far the authority of Ad Interim in a region that will perform the regional election based on Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Pearaturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah and Undang ?Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah and others related regulation. The method in this research is normative juridical by using primary material of law and secondary material of law. The result of this research propose about Ad Interim authority and limitation of authority, in other words it is explain about things to do and things not to do by ad interim that choosed by Home Ministry. Indication of ad interim by Home Ministry is to operate the government administration in the region has left by definitive local leader, both had expired term of office or resigned to run back as Local Leader in differentregions.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis tentang konflik antara Bupati dan DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2019. Pada Pilkada 2018 untuk pertama kalinya Kabupaten Sikka dipimpin oleh bupati terpilih dari pasangan calon jalur perseorangan. Permasalahan muncul ketika pembahasan anggaran daerah terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD dalam APBD tahun anggaran 2019. Hal ini menimbulkan konflik dengan anggota DPRD, terutama Badan Anggaran, yang menyusun angka tunjangan lebih tinggi dengan berpatokan pada peraturan bupati sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer bersumber dari wawancara mendalam dengan sejumlah informan terkait. Temuan penelitian ini menunjukkan konflik kepentingan antara Bupati dan DPRD Sikka merupakan bentuk perebutan sumber daya ekonomi, yaitu APBD. Kesimpulan ini sejalan dengan teori konflik dari Maswadi Rauf yang menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh kelangkaan posisi dan sumber daya. Selain itu, diketahui terdapat kepentingan dari Bupati maupun DPRD yang berkonflik. Kepentingan bupati terkait pelemahan karakter DPRD yang sedang berkampanye menuju pemilihan anggota legislatif  tahun 2019. Hal ini berkaitan dengan bupati terpilih dari jalur perseorangan, sehingga sangat minim dukungan dari anggota legislatif yang menolak mendukung bupati sewaktu mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018. Sementara kepentingan DPRD adalah mempertahankan nilai tunjangan perumahan dan transportasi serta menolak tuduhan mark up tunjangan. ......This research analyzes the conflict between the Local Leader and Local Legislative Assembly (DPRD) of Sikka Regency, East Nusa Tenggara in the preparation of the 2019 Local Government Budget year (APBD). In the 2018 Local Leader Election for the first time, Sikka Regency was led by an elected regent from an individual candidate pair. The problem arise when discussing regional budgets related to housing allowances and transportation allowances for DPRD members in the 2019 APBD. This led to conflicts with DPRD members, especially the Budget Agency, which compiled a higher allowance figure based on previous regent regulations. This study uses qualitative methods with primary data sourced from in-depth interviews with a number of related informants. The findings of this study indicate that the conflict of interest between the Regent and DPRD Sikka is a form of struggle for economic resources, namely the APBD. This conclusion is in line with Maswadi Rauf's conflict theory which states that conflict is caused by a scarcity of positions and resources. In addition, it is known that there are conflicting interests of the Local Leader and the DPRD. Local Leader’s interest is related to the weakening of the character of the DPRD who is campaigning towards the election of legislative members in 2019. This relates to the elected regent from an individual route, so there is very little support from legislative members who refuse to support the regent when running for the 2018 local leader election (Pilkada). Meanwhile, the DPRD's interest is to maintain the value of housing and transportation allowances and reject accusations of mark-up allowances.