Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian atau kajian mengenai desentralisasi atau otonomi daerah telah banyak dilakukan oleh para pakar menurut disiplin ilmu masing-masing. Namun penelitian mengenai desentralisasi dan otonomi daerah masih tergolong langka. Terlebih-lebih penelitian mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi Dati II dari segi Ilmu Administrasi Negara. Karena itu, penelitian ini berjudul "Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Dati II: Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Dati II Dari Segi Ilmu Administrasi Negara." Dalam penelitian ini dikaji mengenai (1) berapa besarnya otonomi Dati II dibandingkan dengan bagian otonomi Dati I di wilayah Dati II yang bersangkutan, dan (2)faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi Dati II tersebut. Besarnya otonomi Dati II tidak berada dalam kehampaan ruang, tetapi hasil dari pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut adalah cara penyerahan wewenang oleh Pemerintahan Pusat kepada Daerah, proses penyerahan wewenang yang ditempuh oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan kemampuan administrasi Daerah. Penelitian ini berawal dengan kajian dokumenter. Berbagai kebijaksanaan nasional mengenai desentralisasi dikaji secara nasional. Selanjutnya untuk mengetahui bekerjanya kebijaksanaan tersebut dilakukan penelitian lapangan di beberapa Dati II. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisa bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi Dati II lebih kecil daripada bagian otonomi Dati I di wilayah Dati II yang bersangkutan. Disamping itu terdapat variasi mengenai besarnya otonomi kedua tingkatan daerah otonom secara nasional. Porsi otonomi Dati II seperti itu kurang kondusif bagi layanan kepada masyarakat dan bagi keperluan pendekatan pembangunan dari bawah.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji peran pemerintah daerah dalam pengimplementasian Kurikulum 2013, terutama terkait dengan (1) sosialisasi, (2) pendidikan dan pelatihan (diklat) guru, kepala sekolah dan pengawas, (3) pengadaan dan distribusi buku, (4) pendanaan, dan (5) monitoring dan evaluasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemerintah daerah pada umumnya tidak menyediakan anggaran secara khusus untuk kepentingan sosialisasi. Kurikulum 2013, melakukan sosialisasi kepada guru, kepala sekola, pengawas umumnya yang disisipkan melalui berbagai kegiatan rapat dinas, workshop, seminar, pendidikan dan pelatihan, dan kegiatan-kegiatan seperti KKG, MGMP, KKS, dan forum pengawas sekolah; (2) peran pemerintah daerah dalam pendidikan dan pelatihan Kurikulum 2013 terbatas sebagai koordinator; (3) pemerintah daerah menjadi sangat berperan dalam mengatasi keterlambatan pengadaan dan distribusi buku, yaitu dengan cara memfasilitasi pengadaan compact disc (CD) pengganti buku, dan berkoordinasi dengan sekolah untuk memenuhi kebutuhan buku; (4) dalam hal pendanaan, pemerintah daerahmulai terlibat di tahun kedua implementasi. Kurikulum 2013, sebagian besar pemerintah daerah menyediakan anggaran melalui APBD dalam berbagai bentuk, sebagian besar untuk melatih guru dan yang lainnya umumnya untuk melatih kepala sekolah dan pengawas; dan (5) pemerintah daerah umumnya belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Kurikulum 2013 karena selain masih dalam proses implementasi, pengetahuan pelaku monitoring dan evaluasi mengenai Kurikulum 2013 di daerah masih terbatas. Penelitian ini meyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah masih belum signifikan dalam pengimplementasian Kurikulum 2013.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Di Negara berkembang, transfusi darah paling banyak diberikan untuk perawatan komplikasi kehamilan dan persalinan, anemia yang parah pada anakanak, trauma dan perawatan kelainan darah. Akses pada darah yang aman dapat mencegah hingga seperempat kematian ibu setiap tahun. persediaan darah adalah 2% dari populasi penduduk. Persentase tertinggi kebutuhan ideal darah se-Indonesia ada di Jawa Barat namun ketersediaan darah hanya mencapai 35,4% kebutuhannya. Penelitian ini ingin mengetahui dukungan pemerintah daerah tingkat Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan darah tahun 2010-2015. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peraturan daerah provinsi tentang penyelenggaraan kesehatan, namun belum mengacu pada peraturan baru terkait pelayanan darah. Terdapat alokasi anggaran program rutin yang secara tidak langsung mendukung pelayanan darah dan bantuan hibah Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Barat. Bantuan hibah ini belum diperhitungkan dalam biaya pengganti pengolahan darah tingkat provinsi. Jumlah Unit Transfusi Darah dinilai mencukupi namun jumlah Bank Darah Rumah Sakit masih sedikit. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi dengan Unit Transfusi Darah Pusat PMI masih sedikit. Tidak terdapat tenaga kesehatan PNS tingkat provinsi yang diperbantukan di UTD. Data Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat pendonor darah melalui desa siaga aktif belum dipetakan. Komunikasi data antara Dinas Kesehatan dan UTD masih lemah. Tren jumlah pendonor, jumlah produksi komponen darah dan tingkat partisipasi masyarakat semakin besar. Tren penggunaan darah meningkat di bidang kebidanan. Diperlukan sosialisasi peraturan-peraturan terbaru, penyesuaian peraturan daerah dengan kebijakan nasional, penerapan jejaring pelayanan darah provinsi dan pelaksanaan program quick win pelayanan darah.

---

ABSTRACT
Blood service is one of health services that utilize human blood as the base material for humanitarian and not for commercial purposes. In developing countries, most blood transfusions are given for pregnancy and childbirth complication treatment, severe anemia in children, trauma and blood disorders. Access to safe blood can prevent up to a quarter of maternal deaths annually. Blood supply recommendation is 2% of the population. The highest percentage of blood needs in Indonesia is in West Java which in 2013 availability of blood accounted for 35.4% needs. This study investigated the local government support of West Java province for blood service 2010-2015. This study was qualitative design with case study approach. The data collection obtained through in-depth interviews, observation, and study literature. The results showed there were provincial regulations on health administration, but not comply with the new regulations. There was a regular program budget allocation, which indirectly support the blood service and grants to Indonesia Red Cross branch West Java. This grant has not been taken into account in provincial level of blood processing charge. Blood transfusion services were considered sufficient but the number hospital blood banks were still small. Management information system among BTS-es integrated with Indonesia Red Cross Central BTS were small. There were no civil servants in provincial level employed at BTS. Blood donor data through Desa Siaga Aktif were not available. Data communication between the Provincial Health Office and BTS was still weak. There were rising trend in the number of donors, blood component production and level of community participation. There was increasing blood use trend in obstetrics. Socialization of recent regulations is needed, adjustment of local regulations with national policy, the implementation of the provincial network of blood services and the blood service quick-win program should be endorsed.