Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu dan menganalisis pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kesenjangan anggaran serta pengaruh variabelvariabel tersebut dengan menggunakan budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan desain riset kausal dengan studi kasus di Pemerintah Kabupaten Serang, Banten. Data diambil melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden, yaitu satu orang pejabat aktif di dua puluh lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai perwakilan dari masing-masing SKPD serta anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk penyusunan anggaran periode 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran, sementara pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kesenjangan anggaran dengan memasukkan budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi tidak dapat disimpulkan karena tingkat signifikansi hasil uji tidak memenuhi syarat yang ditetapkan peneliti. ...... The objectives of this research are to find out and analyze the effect of participative budgeting on budgetary slack and its effect by using organizational culture as the moderating variable. This is a quanti tative research which uses causal research design and case study in regional government of Kabupaten Serang, Banten. Questionnaire is used as the tool for data collection. The respondents are employees in twenty five government services (one respondent from each gover nment service) and the members of the regional government budget ing team for period of 2009. The results are that participative bud geting has effect on budgetary slack and that researcher does not have sufficient confidence to make a conclusion about the role of organizational culture as a moderating variable in order to analyze the effect of participative budgeting on budgetary slack since the significant levels resulted do not meet the required ones.

Abstrak :
ABSTRAK
Manajemen keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses yang mencakup berbagai sistem seperti sistem anggaran, sistem pembukuan dan sistem informasi manajemen. Ciri utama manajemen keuangan Pemda adalah pengeluaran investasi dan pengeluaran operasional secara terus menerus, dan sumber dana yang beragam dengan ketergantungan yang tinggi pada dana dari Pemerintah Pusat. Dengan makin berkurangnya sumber dana dari Pusat, Pemda dihadapkan pada tantangan untuk lebih mandiri dan dapat 'meningkatkan kemampuan untuk menggali sumber dana dari daerahnya sendiri dan mengelola sumber daya secara efisien dan efektif. Besarnya tantangan yang dihadapi dan terbatasnya perangkat manajemen keuangan yang ada, mengisyaratkan dikembangkan suatu sistem manajemen keuangan yang lebih baik. Pengembangan sistem manjemen keuangan harus dimulai dari sistem anggaran, sistem pembukuan dan sistem informasi manajemen.

Guna memahami permasalahan ini, penulis melakukan kajian studi literatur terhadap perkembangan sistem manajemen keuangan modern bagi pemerintah daerah. Kemudian penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan manajemen keuangan yang telah dilakukan selama ini di Indonesia. Untuk melihat pelaksanaan penerapan manajemen keuangan modern, penulis melakukan studi pada dua negara yang telah melakukan penyempurnaan yaitu Malaysia dan Belanda. Berdasarkan hasil studi literatur dan studi lapangan ini dapat disimpulkan masalah yang ada dan bagaimana sebaiknya bentuk penyempurnaan manajemen keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sistem anggaran harus disempurnakan dari sistem anggaran yang berorientasi pada obyek pengeluaran menjadi sistem anggaran kinerja. Sistem pembukuan disempurnakan dari pembukuan tunggal berbasis kas menjadi sistem pembukuan berpasangan berbasis akrual. Pengembangan sistem informasi untuk manajemen keuangan tidak hanya pada informasi keuangan saja, tetapi juga mencakup informasi nonkeuangan. Pengembangan ini juga perlu dilengkapi dengan penyempurnaan bentuk organisasi manajemen keuangan yang terpencar pada beberapa unit sehingga menyebabkan informasi keuangan tidak terpadu, menjadi satu kesatuan dengan tanggung jawab yang jelas, dan agar tercipta arus informasi yang balk secara vertikal dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas, maupun secara horizontal antara fungsi-fungsi yang setara.

Abstrak :
Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal pada tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur pelayanan pendidikan termasuk pembiayaannya. Salah satu tujuan umum dari diberlakukannya desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik termasuk pelayanan pendidikan. Akan tetapi yang terjadi saat ini di Indonesia terlihat sebaliknya. Banyak yang menilai bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya dapat meningkatkan pelayanan pendidikan. Dengan menggunakan metode panel yang terdiri dari data kabupaten/kota di pulau Jawa sebelum dan setelah desentralisasi, studi ini dimaksudkan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap akses pendidikan. Untuk manganalisa masalah ini, digunakan dua model yakni model pengeluaran pendidikan pemerintah daerah yang bertujuan melihat pengaruh DAU dan DAK pendidikan terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota dan model akses pendidikan yang bertujuan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akses pendidikan.