Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berbicara mengenai otonomi daerah, tentu tidak dapat terlepas dari isu kapasitas keuangan dari masing-masing daerah. Hal ini dikarenakan otonomi dan desentralisasi selalu dikaitkan dengan besaran uang yang dapat dimiliki daerah. Tentu saja hal tersebut akan berkaitan langsung dengan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan prosentase terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari pemetaan itulah kiranya skala prioritas kegiatan perlu disusun. Tujuan kegiatan ini adalah: (1) menyediakan suatu program dasar perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu dalam kerangka Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (2) mengoptimalkan perencanaan pembangunan di Kota Bandung melalui penjaringan kebutuhan masyarakat. (3) menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan di Kota Bandung tahun 2006. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan teknik kuantitatif melalui penggunaan software sebagai salah satu bentuk aplikasi e-government. Hasil analisis data menunjukkan peringkat masing-masing kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan kriteria yang telah ditentukan sebagai prioritas pembangunan Kota Bandung.

---

Discussing about the local authonomy, certainly cannot be separated from the financial capacity issue from each local government. This is due to the fact that the authonomy and decentralization are always directly connected with the total of the budget obtained by the local government. Therefore, this matter certainly will be related to the total of the Pendapatan AsliDaerah (PAD) and the percentage towards the APBD. From the description above, the priority scale of the activity is necessary to be arranged. The purposes of the activity are: (1) providing a basic programme of development planning entirely in the local authonomy framework based on the regulation (Undang-Undang) No. 32 Tahun 2004 concerning The Local Gevernment. (2) optimizing the development planning in Bandung through selecting the society's need. (3) arranging the priority scale of the development activity in Bandung in 2006. The research method used in this paper is explorative descriptive with the quantitative technique by the software usage as one of egovernment applications. The result of the data analysis shows rank of each development activity which will be performed based on the determined criteria as the development priority in Bandung.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai manajemen belanja modal di Kota Serang yang dilatarbelakangi oleh pentingnya belanja modal bagi daerah namun alokasi belanja modal Kota Serang merupakan yang terkecil di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui metode kualitatif.Teori yang digunakan ialah teori anggaran, belanja daerah, dan manajemen pengeluaran daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen belanja modal di Kota Serang belum berjalan dengan baik yang ditandai dengan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan alokasi anggarannya, SDM perencanaan dan pengadaan barang/jasa yang kurang kompeten, adanya dinamika politik lokal, terdapat pelaksanaan belanja modal yang kurang optimal karena terlambatnya kebijakan dan gagal lelang, serta alokasi belanja modal dan skala prioritas di Kota Serang sebagai DOB yang berdiri pada tahun 2007 cenderung tidak sama dengan daerah pada umumnya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the capital expenditure management in Serang City, which is motivated by the important of capital expenditure, however the average aloovation of capital expenditur in Serang City is the smallest in Banten Province. This study uses post-positivist approach with descriptive purpose trough qualitative methods. The research uses concept of budget, public expenditur, and public expenditure management. The results showed that the capital expenditure management in Serang City has not gone well, characterized by a mistmatch between plans with the budget allocations, personnel of planning and procurement that are less competent, the dynamics of local politics, the impelementation of the capital expenditure was not optimal because of the late policies and failed auctions, as well as the allocation of capital expenditures and priorities in Serang City are not likely the same as the area in general.

Abstrak :
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 ? 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 ? 2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemda Kota Bogor perlu dilakukan beberapa langkah di antaranya perlu dilakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

---

The income of local own revenues is a significant sources for routine and developmen expenditure in local government. The amount of local taxation and user charges income are influenced by the kind of local taxation and user charges which is being implemented and adjusted by the rule that is implemented, related with income of local taxation and user charges. The contribution of local taxation and user charges income to acceptance of local own resources in Bogor Municipal in the periode of budget years 1993/1994-2000 has significant meaning with the average income 27,78 per years. The contributin of local taxation and user charges income to the total income of Bogor Municipal can be see in their local government budget, related to the ability in doing local authonomy is good enough. The component of local taxation in the period 1993/1994-2000 has contribute 7,81 % per years with the growth average about 22.89 % per years. Mean while, the acceptance that come form the user charge component, in the same periode has contributed 15,61 % per years with the growth average 5.08 % per years. In increasing the contribution of local taxation and user charge income to the total of local own resources income and their contribution to the local government budget of Bogor Municipal, several things need to be done, such as intensification of collecting local taxation and user charges and also extensification by implementation of new local taxation and user charge, adjusted with the condition and potention that available.

Abstrak :
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 ? 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 ? 2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemda Kota Bogor perlu dilakukan beberapa langkah di antaranya perlu dilakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

---

The income of local own revenues is a significant sources for routine and developmen expenditure in local government. The amount of local taxation and user charges income are influenced by the kind of local taxation and user charges which is being implemented and adjusted by the rule that is implemented, related with income of local taxation and user charges. The contribution of local taxation and user charges income to acceptance of local own resources in Bogor Municipal in the periode of budget years 1993/1994-2000 has significant meaning with the average income 27,78 per years. The contributin of local taxation and user charges income to the total income of Bogor Municipal can be see in their local government budget, related to the ability in doing local authonomy is good enough. The component of local taxation in the period 1993/1994-2000 has contribute 7,81 % per years with the growth average about 22.89 % per years. Mean while, the acceptance that come form the user charge component, in the same periode has contributed 15,61 % per years with the growth average 5.08 % per years. In increasing the contribution of local taxation and user charge income to the total of local own resources income and their contribution to the local government budget of Bogor Municipal, several things need to be done, such as intensification of collecting local taxation and user charges and also extensification by implementation of new local taxation and user charge, adjusted with the condition and potention that available.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis tentang konflik antara Bupati dan DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2019. Pada Pilkada 2018 untuk pertama kalinya Kabupaten Sikka dipimpin oleh bupati terpilih dari pasangan calon jalur perseorangan. Permasalahan muncul ketika pembahasan anggaran daerah terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD dalam APBD tahun anggaran 2019. Hal ini menimbulkan konflik dengan anggota DPRD, terutama Badan Anggaran, yang menyusun angka tunjangan lebih tinggi dengan berpatokan pada peraturan bupati sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer bersumber dari wawancara mendalam dengan sejumlah informan terkait. Temuan penelitian ini menunjukkan konflik kepentingan antara Bupati dan DPRD Sikka merupakan bentuk perebutan sumber daya ekonomi, yaitu APBD. Kesimpulan ini sejalan dengan teori konflik dari Maswadi Rauf yang menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh kelangkaan posisi dan sumber daya. Selain itu, diketahui terdapat kepentingan dari Bupati maupun DPRD yang berkonflik. Kepentingan bupati terkait pelemahan karakter DPRD yang sedang berkampanye menuju pemilihan anggota legislatif  tahun 2019. Hal ini berkaitan dengan bupati terpilih dari jalur perseorangan, sehingga sangat minim dukungan dari anggota legislatif yang menolak mendukung bupati sewaktu mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018. Sementara kepentingan DPRD adalah mempertahankan nilai tunjangan perumahan dan transportasi serta menolak tuduhan mark up tunjangan. ......This research analyzes the conflict between the Local Leader and Local Legislative Assembly (DPRD) of Sikka Regency, East Nusa Tenggara in the preparation of the 2019 Local Government Budget year (APBD). In the 2018 Local Leader Election for the first time, Sikka Regency was led by an elected regent from an individual candidate pair. The problem arise when discussing regional budgets related to housing allowances and transportation allowances for DPRD members in the 2019 APBD. This led to conflicts with DPRD members, especially the Budget Agency, which compiled a higher allowance figure based on previous regent regulations. This study uses qualitative methods with primary data sourced from in-depth interviews with a number of related informants. The findings of this study indicate that the conflict of interest between the Regent and DPRD Sikka is a form of struggle for economic resources, namely the APBD. This conclusion is in line with Maswadi Rauf's conflict theory which states that conflict is caused by a scarcity of positions and resources. In addition, it is known that there are conflicting interests of the Local Leader and the DPRD. Local Leader’s interest is related to the weakening of the character of the DPRD who is campaigning towards the election of legislative members in 2019. This relates to the elected regent from an individual route, so there is very little support from legislative members who refuse to support the regent when running for the 2018 local leader election (Pilkada). Meanwhile, the DPRD's interest is to maintain the value of housing and transportation allowances and reject accusations of mark-up allowances.

Abstrak :
Skripsi ini membahas manajemen belanja pegawai di Kabupaten Klaten yang dilatarbelakangi oleh pentingnya belanja pegawai bagi penyelenggaraan pemerintahan, namun rata-rata alokasi belanja pegawai Kabupaten Klaten mencapai 76,80 persen dari APBD tahun 2010 hingga semester 1 tahun 2013 menjadikannya terbesar di Indonesia, padahal dari 524 daerah hanya mencapai 53,40 persen dari APBD. Manajemen belanja pegawai di Kabupaten Klaten belum berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan tujuan deskriptif melalui metode kualitatif, yaitu wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan karena menghambat manajemen belanja pegawai di Kabupaten Klaten, meliputi tidak terdapat perencanaan pada belanja pegawaidan analisis kebutuhan pegawai yang tidak rutin, tidak terdapat batasan PNS bagi daerah, tidak terdapat batasan belanja pegawai bagi daerah, struktur penggajian yang tidak berdasarkan kinerja, inkonsistensi kebijakan, tidak terdapat batasan transfer antar rekening, tidak terdapat sistem manajemen penggajian terpusat, dan hasil pelaporan yang tidak dijadikan umpan balik sehingga belum terdapat tindakan dari daerah untuk menyelesaikan permasalahan belanja pegawai. ...... This thesis discusses the personnel expenditure management in Klaten District, which is motivated by the importance of personnel expenditure in running the government, however the average allocation of personnel expenditure in Klaten District reached 76,80 percent of the local government budget in 2010 until the first half of 2013, whereas of 524 regions in Indonesia only reached 53,40 percent of the local government budget. The personnel expenditure management in Klaten District is not running as expected. This study uses post-positivist approach with descriptive purpose through qualitative methods, which are in-depth interviews and documentary studies. The results show that there are factors to consider because they inhibit personnel expenditure management in Klaten District, including there are no planning on personnel expenditure and irregular analysis of needs of civil servants, no restriction on the amount of personnel, no limit on personnel expenditure, the salary structure is not based on performance, policy inconsistencies, no limit on transfer between accounts, no centralized payroll management system, and reporting results are not used as feedback so that therehas been no action to resolve the problem of personnel expenditure.