Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada saat ini keberadaan taman tidak hanya dapat dijumpai pada ruang luar saja. Penggunaan taman pada ruang dalam, mengalami perkembangan dan banyak digunakanuuntuk rnendukung perancangan ruang clalam sebuah bangunan. Taman pada ruang dalam tidak hanya berfnmgsi sebagai penurgiang kualitas estetika ruangan saja, tetapi juga mempuuyai peranan yang cukup penting terhadap ruang clan terhadap manusia sebagai pengguna ruang. Adapun peranan taman dapat ditinjau dari segi cstetika, arsitektural,teknik, emosional dan simbolik.

Melalui penataan taman yang dipadukan dengan desain ruang secara keseluruhan serta melalui komposisi yang tepat dari berbagai elemen pembentuk taman yang sesuai dengan prinsip-prinsip perancangan ruang dalam, akan dihasilkan sebuah perancangan ruang dalam yang tepat guna dan tepat citra. Berbagai teori yang mendukung dan studi kasus mengenai peranan taman pada perancangan ruang dalam akan turut disertakan untuk melengkapi penulisan skripsi.

Abstrak :
Proses-proses politik di parlemen sangat diwarnai perilaku-perilaku anggotanya dalam mendistribusikan kekuasaan dan pencarian dukungan untuk legitimasi. Melalui perubahan konstitusi dan pembentukan berbagai perundang-undangan, sistem politik dinegosiasikan dengan proses-proses politik seluruh elemen bangsa terutama para anggota parlemen. Bagaimana suatu proses-proses politik di parlemen berlangsung, bagaimana strategi-strategi parlemen memperoleh kembali legitimasi dan bagaimana pula perilaku mereka mempergunakan dan memproduksi kekuasaan. Sehingga pada gilirannya, bagaimana jejaring patron-klien memproduksi kekuasaan dan siapa yang sebenarnya memainkan kekuasaan di pentas perpolitikan Indonesia. Dengan demikian, budaya politik parlemen merupakan konstruksi budaya yang dihasilkan dari proses timbal balik antara struktur (sistem dan budaya lama) dengan kesadaran subyektif (upaya-upaya perubahan dan perilaku anggota parlemen). Untuk menemukan konstruksi budaya politik tersebut, penelitian ini meletakkan antropologi politik sebagai sebuah pendekatan kualitatif, khususnya pirantinya mengenai pendekatan dinamik yang mempertimbangkan historical time. Pendekatan ini melihat dinamika proses-proses politik sehingga memungkinkan untuk mengoptik perilaku dan aktivitas politik, bahkan masuk ke ruang-ruang `eksotik' kekuasaan yang tersembunyi. Untuk kepentingan analisa, penelitian ini meminjam perangkat hermeneutika sosial yang diperkenalkan Littlejohn, pendekatan "praksis" yang diperkenalkan Boudieu dan "wacana" yang diperkenalkan Foucoult. Dari data yang diperoleh, ditemukan berbagai peristiwa yang menunjukkan adanya konstitusi yang masih bermasalah, sehingga negosiasi-negosiasi politik lebih banyak dilakukan di luar prosedur dan mekanisme resmi seperti di kafe-kafe. Operasionalisasi `amplop' sebagai suatu pesan menjadi pintu masuk mengungkapan praktek-praktek suap, korupsi dan money politic di parlemen. Tradisi patemalistik terlalu akut membekam mentalitas bangsa Indonesia, sehingga perilaku 'sungkan' yang terbungkus dalam `amplop' makin memperkuat patronase. Para parlemen selalu aktif mencari `celah' untuk menjaga eksistensinya dan harus memasuki dan mengikuti jaringan suap pada patron-klien. Dari sinilah, ditangkap mengapa sulit sekali memilah-milah antara kepentingan politik, hukum dan ekonomi.

Abstrak :
Perdebatan dalam politik Amerika mengenai peran kelompok kepentingan dalam sebuah masyarakat yang demokratis sangat menarik untuk dicermati. Apakah kebijakan Presiden atau keputusan yang diambil oleh Konggres yang tidak popular di mata publik Amerika dapat dikatakan sebagai suatu keputusan yang demokratis? Tesis ini akan meneliti mengenai peran "China Lobby" sebagai sebuah kelompok kepentingan, dalam upayanya untuk mempengaruhi eksekutif, legislatif dan juga publik Amerika Serikat untuk kepentingan status MFN Cina. Dalam menganalisis masalah, tesis ini akan lebih memfokuskan pada upaya-upaya dan teknik-teknik yang digunakan oleh "China Lobby" untuk mencapai tujuannya. Dan dibahas pula tindakan-tindakan yang diambil oleh "Anti China Lobby" untuk meng"counter" upaya "China Lobby". Interaksi yang terjadi antara "China Lobby", "Anti China Lobby", Presiden, dan juga Konggres menggambarkan sebuah kehidupan politik yang dinamis dalam masyarakat Amerika yang tatanan kelembagaannya telah tertata secara kokoh dan mengakar.

---

The debate in American politics about the role of interest groups in the democratic society is a very interesting subject to be explore. Would the unpopular policies of either the President or Congress be deemed as undemocratic policies? This thesis will analyze the role of China Lobby-as an interest group-in their effort to influence the executive branches, the legislative branches and also American public for the sake of China MFN status. In the research, this thesis will focus on the efforts and techniques used by the China Lobby to fulfill their interest. This thesis will also discuss the actions taken by Anti China Lobby to counter the China Lobby efforts. The interaction between the China Lobby, the Anti China Lobby, the President and Congress describes the dynamic political life of American society whose institutional structure are rooted and tenacious.

Abstrak :
ABSTRAK
Lobby Yahudi merupakan mitos yang tak dapat dipungkiri kekuatannya dalam mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat (AS), terutama kebijakan luar negeri negerinya terhadap Timur Tengah. Lobby Yahudi dikenal sebagai lobby yang paling efektif dan disegani oleh para petinggi di Amerika Serikat serta memiliki pengaruhpengaruh yang kuat dalam sistim pemerintahan di AS, lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif maupun lembaga-lembaga non-pemerintah dan media massa. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah kekuatan lobby Yahudi dan pola hubungannya dengan pemerintahan George W.Bush sehingga berhasil mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah, contohnya dalam kasus Invasi AS ke Irak. Dalam menganalisa permasalahan, penulis menggunakan teori-teori, yaitu teori lobby dari Mc.Eneny yang mendefinisikan lobby dan aktivitas lobby sebagai upaya untuk mempengaruhi undang-undang atau kebijakan pada tingkat federal. Teori ini didukung oleh teori lobby menurut Richard Hall yang menekankan lobby sebagai bentuk subsidi yang membantu para pembuat keputusan dalam mempromosikan kepentingankepentingan anggota dan kelompok-kelompoknya. Teorinya juga memperhitungkan preference-centered lobbying dimana lobby dan kontribusi kampanye jarang mengubah posisi pembuat keputusan. Menumt hipotesa penulis, Lobby Yahudi effektif mempengaruhi lingkungan eksekutif maupun legislatif Amerika Serikat, terbukti dengan keberhasilannya mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri pemerintahan George W.Bush, khususnya dalam meng "goal"kan Invasi Amerika Serikat ke Irak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan riset kepustakaan yang dilakukan melalui pengumpulan data dan infonnasi dari buku-buku, majalah, surat kabar, dan web-site. Dalam upaya memahami, penulis melihat perpasalahan dari perspektif masyarakat yang diteliti (verstehen). Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kelompok etnis minoritas Yahudi dengan kekuatan "lobby" nya, penulis melampirkan data-data mengenai etnis Yahudi di Amerika Serikat sebagai data pendukung.

---

ABSTRACT
The Jewish lobby in America is like a myth that cannot be denied regarding its powerful influence on American Foreign Policy, mainly on the Middle East. The Jewish lobby is generally recognized and acknowledged as the most powerful, effective lobby in ' America. The Jewish lobby in America is widely respected by its leaders due to its huge influence on the U.S. government's political system - the Executive and Legislative branches as well as the mass media. This research investigates the Jews' lobby powerful relationship with the United States Government under Bush Administration and their successful in influencing US foreign policy to the Middle East, in the case of the US invasion to Iraq. In analyzing problems, I applied a theory of Lobby by Mc. Eneney which defines lobbying and lobbying activities as a weapon to influence the bills or policies to the highest federal level. This theory is supported by the theory of lobby by Richard Hall which is stressed to believe that lobby is a form of subsidy which helps to promote the interest of its constituents. This theory also considered as a preference centered lobbying in where lobby and contribution campaign rarely change positions in the decision making. In my hypothesis, the Jews lobby is effective and powerful influence on executive and legislative branches of the United States Government proved by the success of influencing American Foreign Policy during George W. Bush Administration, especially in its goal to the US Invasion to Iraq. This research applies qualitative methods based on library research from collected data and information from books, magazines, newspapers, journals, and websites. In order to identify and better understand the issues, the "Verstehen" method has been applied whereby the problem has been visualized from the perspective of the community that has been investigated. To measure the success of the Jewish minority with their lobby power, attached herewith is supportive data about Jews in the U.S.

Abstrak :
ABSTRAK: Tesis ini bertujuan untuk mengetahui konsep perdagangan pengaruh yang diatur di dalam Pasal 18 Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi Tahun 2003 UNCAC. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut belum menerapkan peraturan mengenai perdagangan pengaruh dalam hukum positif. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian normatif dengan perolehan data secara khusus dari UNCAC, peraturan perundang-undangan nasional, putusan pengadilan, dan literatur-literatur hukum terkait. Data-data yang diperoleh akan dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif yang kemudian diuraikan secara sistematis. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan kriminalisasi terhadap perdagangan pengaruh. Perdagangan pengaruh memiliki unsur yang berhubungan erat dengan akses khusus yang dimiliki seorang pejabat publik atau swasta ke otoritas publik tertentu yang dibutuhkan seseorang pihak berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari kebijakan publik yang dihasilkan. Banyak pejabat publik di Indonesia yang telah melakukan praktik perdagangan pengaruh, namun dijerat dengan delik suap, contohnya seperti kasus Luthfi Hasan Ishaaq dan Irman Gusman. Dengan demikian, kriminalisasi terhadap perdagangan pengaruh dapat membantu para penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum yang efektif dan sesuai dengan koridor hukum.

---

ABSTRACT: This thesis aims to know the related concepts of trading in influence that regulated in article 18 of the United Nations Convention Against Corruption Year 2003 UNCAC . Indonesia as one of the countries that have ratified the convention has not yet applied the regulation on the trading in influence in their law. The research in this thesis uses normative research methods with specific data acquisiton from UNCAC, national legislations, court decisions, and related legal literatures. The distributed data will be described and analyzed qualitatively later systematically. The results of this thesis suggest that the government needs to consider criminalizing the trading in influence. Trading in influence has elements that are closely related to the particular access that a public or private official has to a certain public authority that the person rsquo s interest in need of the benefit that obtained from the resulting public decision latter. Many public officials in Indonesia have practiced trading in influence, but have been accused with bribery offenses, such as the case of Luthfi Hasan Ishaaq and Irman Gusman. Thus, criminalization of trading in influence can assist law enforcement to carry out effective law enforcement and in accordance with legal corridors.