Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan ekonomi Indonesia saat ini , tengah memasuki tahapindustrialisasi dimana berbagai jenis industri tumbuh dengan kecepatanyang menakjubkan. Tahap tersebut ,dipercepat dengan derasnya lajurelokasi industri dari banyak negara maju mencari faktor produksi yangbiayanya masiJ:J. kompetitif. Kedua kondisi tersebut ,yang muncul secarabersamaan ,dari dalam dan luar negeri ,memperbesar magnitudepembangunan industri Disisi lain ,sebagai akibat langsung dari pembangunan industri ,makapertumbuhan fungsi fungsi perkantoran dan komersial lain sebagai deriveddemand juga ttimbuh pesat.Sektor jasa juga berkembang pesat ,sebagai akibat akselerasi langsungterhadap industri.Demikian juga pada pertumbuhan GNP Indonesia yangsemakin meninggi ,membuat berbagai pola konsumsi masyarakat bernbah. Kondisi kondisi tersebut melecut melonjaknya kebutuhan listriksebagai infrastruktur dari pembangunan. Hampir disegala sektor ,padakurun waktu terakhir ini ,kebutuhan listrik meningkat pesat.Perubahanpola konsumsi masyarakat yang semakin makmur juga menunjukkanindikasi meningkatnya jumlah konsumsi listrik per orang per tahun.Selain itu ,permintaan agar jumlah rumah tangga terlistriki bertambahjuga meningkat pesat ."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan mengenai investasi ketenagalistrikan di Indonesia, kemudian membandingkannya dengan pengaturan di India dan Thailand. Selain itu akan dianalisis permasalahan hukum dalam penerapan peraturan investasi ketenagalistrikan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tinjauan lapangan ke berbagai pihak terkait, antara lain PT PLN (Persero), PT Adaro Energy Tbk, PT Indika Energy Tbk, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan kendala yang dialami yaitu kendala dalam pembebasan lahan, kendala dalam penjaminan, dan minimnya peraturan perundang-undangan yang mencukupi untuk hal-hal yang masih baru. Dengan demikian, pemerintah diharapkan lebih berpihak kepada masyarakat dan menjadi regulator yang tegas.

---

This research aimed to describe the regulation of electricity investment in Indonesia, then compare it with the settings in India and Thailand n addition to these legal issues will be analyzed in the application of investment regulations of electricity in Indonesia. The research was conducted by a review of the field to the various parties concerned, among others, PT PLN (Persero), PT Adaro Energy Tbk, PT Indika Energy Tbk, and PT (Persero) Indonesia's infrastructure.

Based on the results of the study, found that constraints are constraints in land acquisition, financing constraints in, and the lack of adequate legislation for things that are new. Thus, the Government expected more favor to the community and being an assertive regulators."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik swasta oleh PT PLN (Persero) serta dampak-dampak yang ditimbulkan bagi Independent Power Producer (IPP) dan PT PLN (Persero). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik swasta oleh PT PLN (Persero) belum memenuhi asas kepastian hukum. Selain itu, pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik tersebut menimbulkan beban material pada IPP dan PT PLN (Persero).

---

This study aims to analyze the application of the certainty of law principle in the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity by PT PLN (Persero) and the impacts on the Independent Power Producer (IPP) and PT PLN (Persero). This research uses descriptive quantitative research approaches and data collection techniques such as depth interviews and literature reviews.

The result of this research is the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity by PT PLN (Persero) does not meet the requirements of certainty of law principle. In addition, the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity raises the material costs for the IPP and PT PLN (Persero)."

"Tesis ini membahas asas keseimbangan dalam Power Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Listrik) dengan memfokuskan analisis kepada pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Perjanjian Jual Beli Listrik. Pembahasan mengacu pada peraturan perundangan di bidang ketenagalistrikan dan peraturan terkait, teori hukum tentang keseimbangan dari para sarjana hukum terkemuka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah sebaiknya mengawasi pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Listrik agar keseimbangan hak dan kewajiban tetap terjaga, memberikan dukungan kepada pihak yang lemah kedudukannya dalam Perjanjian Jual Beli Listrik agar kedudukan PLN dan produsen listrik swasta sama kuat.

---

The focus of this thesis discusses the balance of rights and obligations reflected in power purchase agreement with focus on the implementation of balance principle. The analysis is conducted by referring to prevailing Electricity laws and regulations and theory of law on balance principle from notable legal scholars. The data were collected by library research. The researcher suggests that Government supervises the implementation of power purchase agreement, to render support for less powerful party in order to protect both parties? position remain balance."

"Skripsi ini membahas mengenai pemungutan atas pajak penggunaan energi listrik di Kabupaten Bekasi. Permasalahan dalam skripsi ini difokuskan pada bagaimana efektivitas pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta PT. X yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan official assessment system atas pajak penggunaan energi listrik yang dihasilkan PT. X karena PT. X belum memiliki kemampuan secara teknis dan administratif untuk menjadi pemungut pajak. Selain itu, bagi perusahaan-perusahaan yang baru berdiri sulit untuk diterapkan self assessment karena diragukan kepatuhannya. Secara keseluruhan, pemungutan pajak penggunaan energi listrik dinilai belum terpenuhi berdasarkan dimensi struktur, sistem, staf dan skill. Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan beban kerja tiap bagian, jumlah pegawai yang berlebih dan latar belakang pendidikan petugas yang tidak sesuai dengan tugas yang diemban, sistem yang belum optimal serta kurangnya pendidikan bagi petugas.

---

This paper discusses the collection of taxes on energy use in the district of Jakarta. Problems in this thesis focused on the extent of the effectiveness of tax collection electrical energy usage for electricity generated by privately owned companies PT. X is performed by the Department of Revenue, Finance and Asset Management Bekasi. This study uses a quantitative approach based on the theory of Seven S.

The results of this study indicate that the background Bekasi government official to apply the tax assessment system for the use of electrical energy generated PT. X because of PT. X does not have the technical and administrative skills to become tax collectors. In addition, for companies newly established selfassessment is difficult to apply because of questionable compliance.

Overall, the taxation of electrical energy usage considered have not been met based on the dimensions of structures, systems, staff and skills. This is caused by uneven workload of each section, the excess number of employees and the educational background of the officer who is not in accordance with their mandates, a system that has not been optimal and lack of education for officers."