Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menguji dan menganalisis efektivitas penerapan thin capitalization rules dalam mengurangi tindakan penghindaran pajak di Indonesia khususnya pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengaruh penerapan thin capitalization rules dibedakan menjadi dua jenis yaitu pengaruh terhadap struktur modal perusahaan (direct impact) dan pengaruh terhadap corporate tax avoidance (indirect impact). Pengujian dilakukan menggunakan metode regresi dengan pendekatan difference-in-differences (DiD) untuk membuktikan adanya causal inference antara variabel independen dan dependen yang diteliti. Lebih jauh, penelitian ini juga membahas efek moderasi krisis finansial akibat pandemi covid-19 dan menyertakan analisis singkat terkait perilaku perusahaan dengan status BUMN. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, di mana sampel merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2011 sampai dengan 2021. Secara ringkas hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan thin capitalization rules berpengaruh terhadap perubahan struktur modal perusahaan, namun tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan publik (listed company). Hasil penelitian juga menemukan bahwa dampak krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 mampu memoderasi pengaruh thin capitalization rules terhadap praktik penghindaran pajak dan struktur modal perusahaan. ......This study generally aims to test and analyze the effectiveness of thin capitalization rules in reducing tax avoidance measures in Indonesia, especially for listed companies. The effect of thin capitalization rules is divided into two types: the influence on the company's capital structure (direct impact) and corporate tax avoidance (indirect impact). The test was carried out using a regression method with a difference-in-difference (DiD) approach in proving causal inference between the studied independent and dependent variables. Furthermore, this study discusses the moderating effect of the financial crisis due to the Covid-19 pandemic and includes a brief analysis of State-Owned Enterprises’ behaviour. The selection of samples uses purposive sampling techniques, where the samples are companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2011 to 2020. In summary, the results showed that the application of thin capitalization rules affects changes in the company's capital structure but does not affect the listed companies' tax avoidance level. The study's results also found that the impact of the economic crisis due to the Covid-19 pandemic was able to moderate the influence of thin capitalization rules on tax avoidance practices and company capital structures.

Abstrak :
Peran Notaris dalam setiap corporate action yang dilakukan emiten sangat penting karena setiap akta yang dibutuhkan harus dibuat dengan akta notaris. Oleh karena itu maka apabila dalam corporate action yang dilakukan emiten tersebut terjadi benturan kepentingan akan menyebabkan adanya pihak-pihak yang dirugikan. Yang menjad pokok masalah dari tesis ini adalah bagaimana peran Notaris dalam corporate action yang dilakukan oleh emiten? Selain itu pokok masalah yang akan dibahas adalah dalam keadaan bagaimanakan seorang Notaris dapat dikatakan mempunyai benturan kepentingan dengan emiten? Pokok masalah yang terakhir adalah bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi benturan kepentingan antara Notaris dan Emiten? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang yang digunakan berupa studi dokumen dan metode analisis data digunakan secara kualitatif. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap corporate action yang dilakukan oleh Emiten. Dokumen-dokumen yang menunjang corporate action ini merupakan akta otentik yang mana akan sangat berpengaruh pada pembuktian nantinya. Notaris dikatakan mempunyai benturan kepentingan ketika Notaris yang sedang melaksanakan tugasnya dalam membuat akta otentik bagi Emiten, mempunyai hubungan dengan salah satu pihak dalam hal ini adalah Emiten, seperti yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris. Upaya penyelesaian jika terjadi benturan kepentingan antara Notaris dan Emiten adalah dengan tindakan preventif dimana sebelum terjadi benturan kepentingan ini harus dicegah terlebih dahulu, dengan aturan yang jelas dan dengan batasan-batasan yang jelas dapat mencegah benturan kepentingan ini. Disamping itu apabila telah terjadi benturan kepentingan antara Notaris dan Emiten, maka pihak yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

The role of Notary in every corporate action, which is done by Public Listed Company, is very important because every title deed that is issued needs to be produced, reviewed, and legalized by a Notary. Therefore, if a conflict of interest occurs in any corporate action that is caused by Public Listed Company, disadvantages might affect other parties. The focus of this thesis is what roles a Notary holds in every corporate action that is done by Public Listed Company. The thesis also reviews about in what circumstances a Notary can be assumed to have a conflict of interest with Public Listed Company. The last focus would be what actions need to be imposed if a conflict of interest between Notary and Public Listed Company occurs. The research method that is used to complete this thesis is done jurisdictionally bibliographical and the type of data that is utilized is secondary data. Qualitative document studies and data analysis are used to compile this thesis. The conclusion of this thesis is: Notary holds a very significant role in every corporate action that is done by Public Listed Company All documents that support every corporate action are authentic title deeds that are deemed to be important to provide any evidence in the future. Notary is suspected to have a conflict of interest if when performing his/her duties in producing authentic title deeds for Public Listed Company, both parties are to be called related as regulated by The Laws of Notary: Article 52. A preventive action before a conflict of interest occurs needs to be made as a solving effort before it occurs between Notary and Public Listed Company by legalizing apparent regulations and limitations that can avoid this conflict of interest. Besides that, if a conflict of interest between Notary and Public Listed Company has already occurred, the disadvantaged party can allege for claims as regulated by The Laws of Notary: Article 84.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh kas pada hubungan antara modal kerja bersih dan kinerja perusahaan. Menggunakan data panel seimbang dengan analisis regresi data pada sampel 266 perusahaan tercatat di BEI untuk periode dari tahun 2011 sampai 2015. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang kuat cembung antara modal kerja bersih dan kinerja ROA dan Tobins Q-Ratio dengan tidak adanya kas; Namun, hubungan menjadi cekung setelah mengambil kas menjadi pertimbangan. Hasil lebih lanjut menunjukkan bahwa perusahaan dengan kas di bawah median sampel memiliki investasi modal kerja yang lebih rendah, tapi perusahaan dengan kas di atas median sampel memiliki investasi modal kerja yang lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer harus mempertimbangkan kas perusahaan saat menentukan investasi yang tepat untuk di jadikan modal kerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja.

---

ABSTRACT
This thesis aims to examine the influence of cash flow on the relationship between net working capital and firm performance. Balanced panel data regression is used for the analysis on a sample of 266 listed companies in Indonesia for the period from 2011 to 2015. The outcomes demonstrate a solid arched connection between net working capital and performance ROA and Tobins QRatio without cash flow in any case the relationship winds up plainly inward subsequent to contemplating cash flow. The outcomes additionally demonstrate that organizations with icash flow beneath the specimen middle show bring down interest in working capital, yet firms with income over the example middle have higher interest in working capital. The outcomes propose that manager ought to consider their organizations income while deciding the suitable venture to be made in working capital, in order to enhance execution.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menganalisis dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana penerapan antara Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 dengan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Kedua, bagaimana solusi atas permasalahan yang ditemukan dalam penerapan antara Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 dengan peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan ketentuan tentang pemberhentian anggota Direksi yang rangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Negara yang merupakan Perseroan Terbuka. Selain itu, juga untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan dalam penerapan pemberhentian anggota Direksi yang rangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Negara yang merupakan Perseroan Terbuka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Solusi atas permasalahan dalam penerapan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 yaitu memberhentikan dahulu anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebelum diangkat menjadi anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara yang lain atau menunggu lampaunya waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sejak pengajuan pengunduran diri.

---

ABSTRACT
This thesis analyses two main problems. The first problem regarding the implementation of Minister of State Owned Enterprises Regulation no. PER 03 MBU 02 2015 with the Law on State Owned Enterprises Number 19 Year 2003 and Limited Liability Company Law Number 40 Year 2007. The second problem is concerning the solution of issues found in the implementation of Minister of State Owned Enterprises Regulation no. PER 03 MBU 02 2015 with related regulations and legislation. This research is conducted through normative juridical method which aimed to know and comprehend the provision on the implementation of dismissal of member of board of directors who holds dual position in listed state owned company. Further to provide a solution to the issue found in the implementation of dismissal of member of board of directors who also holds a position in the listed state owned company. This research shows that the implementation of Minister of State Owned Enterprises Regulation no. PER 03 MBU 02 2015 is conflicting with the provision of Law on State Owned Enterprises Number 19 Year 2003 and Limited Liability Company Law Number 40 Year 2007. The solution offered concerning the issue on the implementation of Minister of State Owned Enterprises Regulation no. PER 03 MBU 02 2015 is to firstly dismiss the member of board of directors through The General Meeting of Shareholders before the person is being appointed as a member of the Board of Directors of other State Owned Company, otherwise to wait certain period of time as stipulated in the Articles of Association after the submission of the resignation.

Abstrak :
ABSTRAK Thin capitalization merupakan perencanaan pajak yang dilakukan dengan mengoptimalkan utang perusahaan atau meminimalkan modal. Perencanaan tersebut meningkatkan kesempatan penggunaan beban bunga untuk mengurangi nilai pajak penghasilan perusahaan. Thin capital diukur dari perbandingan jumlah utang dengan modal. Penelitian ini menganalisis ketentuan thin capitalization yang berlaku di Indonesia dan Australia dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi thin capitalization. Australia menjadi pembanding karena ketentuan thin capitalization yang jelas dan studi literatur yang lengkap. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan thin capitalization yang lebih ketat di Australia dibanding Indonesia. Secara rata-rata, nilai thin capitalization di Indonesia lebih tinggi dari Australia, namun di Indonesia terjadi penurunan rasio utang setelah dikeluarkan peraturan tentang thin capitalization. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa perusahaan dengan subsidiari di luar negeri, perusahaan dengan subsidiari di haven countries, dan perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor memiliki nilai thin capitalization yang lebih kecil. Hasil penelitian secara umum tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa variabel tersebut justru meningkatkan thin capitalization. Kepemilikan asing terbukti mempengaruhi hubungan foreign exposure terhadap thin capitalization.

---

ABSTRACT Thin capitalization is a form of tax planning through optimization of company's debt or minimizing capital. This plan will create an opportunity to use interest expense in reducing company income tax. Thin capital is measured by comparing the amount of debt and capital. This study analyzes thin capitalization rule in Indonesia and Australia and examines the factors that influence thin capitalization. Australia used as a comparison because it has pronounced thin capitalization rule and comprehensive literature. Study results show thin capitalization rule is stricter in Australia compared to Indonesia. On average, thin capitalization in Indonesia is higher than Australia, but there is a decrease in Indonesia debt ratio after the issuance of thin capitalization rule. Regression test results show that companies with subsidiaries abroad, companies with subsidiaries in haven countries, and companies that carry out export activities have lower thin capitalization value. The results of the study are generally not in accordance with previous research, which states that these variables increase thin capitalization. Foreign ownership is proven to affect the relationship of foreign exposure and thin capitalization.

Abstrak :
Setiap perusahaan didirikan dengan harapan bahwa perusahaan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, berkembang dengan pesat dan ada untuk jangka waktu yang panjang. Namun demikian banyak kendala yang dihadapi oleh perusahaan untuk mewujudkannya, salah satunya ialah dalam hal memperoleh modal atau dana. Disinilah kemudian Pasar Modal hadir sebagai salah satu alternatif sarana untuk memperoleh dana secara cepat san mudah dari investor maupun kreditur diluar sektor perbankan. Pasar modal berkaitan erat dengan kegiatan penawaran umum di pasar perdana (Initial Public Offering) dan perdagangan efek di pasar sekunder melalui bursa (secondary market). Dengan selesainya penawaran umum perdana berarti kehidupan baru perusahaan sebagai Perusahaan publik akan dimulai dan berbagai kewajiban mulai dikenakan terhadap perusahaan. Perusahaan yang beroperasi sebagai perusahaan publik, pada dasarnya harus siap dengan berbagai konsekuensi dan kewajibannya, yaitu melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, melakukan keterbukaan informasi, dan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan beserta aturan pelaksanaan yang mengikutinya. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka perusahaan publik tersebut bisa dihapuskan dari pencatatan di bursa atau disebut dengan Delisting. Namun demikian dengan delisting-nya suatu efek perusahaan di bursa bukan berarti perusahaan tersebut berubah menjadi perusahaan tertutup. Selama perusahaan tersebut masih memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan publik, maka perusahaan tersebut tetap memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai perusahaan publik. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan publik adalah memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas sebagai wujud perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang saham minoritas dalam kaitannya dengan pasar modal dimulai sejak perusahaan tersebut terdaftar sebagai perusahaan publik, dan terus berlangsung selama perusahaan tersebut masih berstatus sebagai perusahaan publik walaupun perusahaan tersebut sudah tidak tercatat lagi di bursa karena delisting. ......Every public-listed company is established with vision that such company would be able to have a sustained development and exist in a long-term period. However, this vision is challenged by many factors, one of which is capital or any other forms of fundings obtained. By this kind of obstacle, the role of Capital Market is triggered as one of alternatives to obtain fundings for the company in a fast and easy manner. Capital Market gives opportunity for companies to obtain funding from investors or creditors outside the banking sector. Capital Market is highly associated with the Initial Public Offering activities in primary market and stock exchange in secondary market. As the initial public offering in primary market ends, a public-listed company is established and it begins to bear different kinds of obligations. A public-listed company essentially is required to be aware of all of its consequences and obligations inter alia protecting the interests of minority shareholders, conducting information disclosure and acting in accordance with relevant national laws and regulations. If such obligations are neglected, the company may jeopardize its existence in the stock exchange listing. It may be delisted. However, a delisted company does not automatically turn its status from public-listed company to Private Company. As long as the company runs with fulfilled requirements to become a public-listed company, it still bears the aforementioned obligations. One of obligations that has to be fulfilled is that for the company giving protection to minority shareholders. Legal protection for the minority shareholders in connection with Capital Market begins as soon as the company listed as public-listed company and lasts as long as the company is still regarded as public-listed company although having delisted from the stock exchange.