Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kompleksitas likuidasi bank, dalam konteks masalah 16 bank dalam likuidasi (BDL) yang dicabut izin usahanya pada 1 November 1997, pada dasarnya terletak pada posisi RUPS yang tidak proporsional; dan tidak tuntasnya mekanisme penyelesaian sisa aset BDL pada tahap akhir proses likuidasi bank. PP No.25 Tahun 1999 berikut peraturan derivatifnya yang menjadi dasar penanganan likuidasi 16 BDL, dalam perspektif pengaturan, lebih memposisikan RUPS secara dominan hanya dalam paradigma keperdataan (privat) semata. Pada sisi yang lain, pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia sebagai otoritas publik di bidang perbankan berdasar Pasal 37 ayat (2) UU Perbankan, tampak jelas mengandung unsur memaksa atau dipaksa, di mana pertimbangan dari aspek hukum publik lebih mengemuka. Oleh karena karakter khusus yang dimiliki bank, terkait dengan sangat besarnya dana masyarakat yang dipercayakan untuk dikelola bank serta sifatnya yang senantiasa menyimpan potensi systemic risk, maka mendudukkan supremasi RUPS yang kurang proporsional terbukti penyelesaian kepentingan publik dalam kerangka likuidasi bank menjadi terhambat. Terlebih lagi dari fakta diketahui banyak masalah perbankan yang timbul, termasuk pada 16 BDL, seringkali akibat keterlibatan pemegang saham dalam urusan bank sehingga bank mengalami kesulitan keuangan. Sebagaimana diketahui pada peristiwa 16 BDL tahun 1997, demi keselamatan dana masyarakat dan sistem perbankan, negara telah turun tangan untuk memberi dana talangan, yang kemudian pengembaliannya digantungkan pada hasil pencairan aset dari proses likuidasi tersebut. Oleh sebab itu, dalam konteks likuidasi bank sudah semestinya pendekatan dari aspek hukum publik harus lebih mengemuka, dan hanya dengan cara demikian memungkinkan kewenangan RUPS untuk diambil alih guna penyelesaian kepentingan publik yang lebih besar. Di samping kaidah hukum publik yang lain, asas Lex spesialis de rogat lex generalis, merupakan prinsip yang dapat menjadi dasar pemberlakuan kaidah perbankan secara lebih powerful dibanding prinsip umumnya sebagai perseroan. Demikian pula dalam upaya penyelesaian sisa aset BDL, apapun kondisinya, secara prinsip hukum dan pertimbangan keadilan, yang lebih berhak atas sisa aset tersebut adalah negara atau pemerintah, karena secara fakta BDL masih menyisakan outstanding dana penjaminan yang belum dibayar.

Abstrak :
ABSTRAK
Likuidasi bank di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 dan 1999 telah mengguncang dunia perbankan di Indonesia. yang juga berdampak kepada Iesunya sektor rill di tanah air. Kebijakan pemerintah terhadap likuidasi bank sangat tidak jelas, karena tidak adanya konsistensi oleh pemerintah mengenai penjeIasan tentang faktor-faktor yang yang mengakibatkan pemerintah melikuidasi bank. Oleh karena itu penulis berusaha dan manganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi likuidasi batik di Indonesia.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya hanyak dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel rasio keuangan seperti CAMEL, LDR, ROE dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menambah variabel non keuangan yaltu campur tangan pemegang saham dalam kepengurusan (CTPS) disamping rasio-rasio keuangan seperti ;(i) Rasio likuiditas (Loan to Deposit Ratio :LDR), (ii) Rasio Permodalan (Modal terhadap aktiva produktif :MA), (iii) Rasio Profitabiliias (Return On Equity :ROE), (iv) Rasio Pertumbuhan ( Pertumbuhan Aktiva :Pr_Ak), (y) Rasio Etsiensi Manajemen (Rasio jumlah kantor terhadap Pendapatan Operasional :KPO), (vi) Size (Ln Asset).

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metoda linear logistic terhadap 80 bank di Indonesia secara cross section dan datapooled, berdasarkan laporan keuangan dalam Direktori Perbankan Indonesia untuk kurun waktu tahun 1992-1997. Penelitian dilakukan dengan dua model, yaitu tanpa memasukan variabel Size (Model I), dan dengan memasukkan variabel Size sebagai controlling variabel (Model 2), Peneliti berasumsi bahwa Size suatu bank sangat berpengaruh terhadap kebijakan Pernerintah untuk melikuidasi bank.

Hasil penelitian yang didapat ternyata, pada model 1 variabel yang signifikan secara berurut-urut adalah CTPS, LDR, dan ROE. Sedangkan pada model 11, ketika unsur size dimasukkan sebagai variabel, maka variabel yang signifikan secara berurut uruut adalah Size, MA. ROE dan LDR. Size merupakan ukuran penting yang membuktikan bahwa bank-bank besar cenderung untuk tidak dilikuidasi oleh pemerintah dengan alasan nilai strategis bank tersebut yaitu sebagai bank pemerintah ataupun memiliki personnel yang besar, sehingga apabila dilikuidasi akan tímbul social cost yang tidak diinginkan. Campur tangan pemegang saham terhadap manajemen ternyata belum mempengaruhi performa bank, yang dapat mempengaruhi bank dilikuidasi. Hal ini berarti bahwa Principal Agency relationship problem tidak terjadi di Indonesia. Untuk penelitian secara cross section belum dapat memprediksi Ilkuidasi bank di Indonesia karena dari tahun-ke tahun tidak ada vaniabel yang secara konsisten dan dominan yang mempengaruhi likuidasi bank.

Abstrak :
Why Bank Tiga was liquidated is the problem of this paper. Based on CAMEL (Capital, Assetquality, Management, Earning, and Liquidity) analyses Bank Tiga is categorized as bank of not healthy and without conservatism principle in operation...

Abstrak :
Pemilihan judul ini untuk memperoleh gambaran dari permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul sehubungan dengan pembubaran perseroan dan likuidasi, yang dibatasi yaitu pembubaran perseroan dan likuidasi yang dilakukan atas inisiatif perseroan sendiri. Bahwa pembubaran perseroan dan likuidasi diatur dalam Undang Undang Nomor I tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Namun dalam prakteknya pada proses pembubaran perseroan dan likuidasi banyak terdapat permasalahanpermasalahan yang tidak tertampung dalam peraturanperaturan dimaksud di atas. Permasalahan-permasalahan dimaksud antara lain (i) tidak adanya kepastian kapan bubarnya badan perseroan, hal mana penting diatur karena pada kenyataannya masih terjadi tindakan (-tindakan) hokum pada proses pembubaran perseroan dan likuidasi,(ii) masalah likuidator, yaitu siapakah yang dapat menjadi likuidator, apakah perseroan terbatas dapat menjadi likuidator, bagaimana bila likuidator mengundurkan diri, (iii) bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada perseroan, dan (iv) masalah pajak dan tagihan pajak. Permasalahan-permasalahan mana merupakan hal yang menarik dibahas dan dicari upaya-upaya penyelesaiannya. Karena dengan melihat apa yang diuraikan di atas, pembubaran perseroan dan likuidasi tidak hanya melibatkan perseroan dimaksud saja akan tetapi kreditur dan atau pihak ketiga amat berkepentingan. Diharapkan dengan penulisan tesis ini permasalahan-permasalahan tersebut dapat dicari upaya-upaya penyelesaiannya

Abstrak :
Akuisisi internal tampaknya makin diminati para investor akhir-akhir ini Berbagai pendapat yang kontroversial banyak dibicarakan oleh masyarakat luas. Di satu pihak banyak yang tidak setuju dilakukannya akuisisi internal, di lain pihak banyak yang berpendapat bahwa akuisisi internal merupakan suatu hal yang wajar. Bila dikelompokkan ada tiga masalah yang perlu ditinjau kembali, yang pertama apakah pemegang saham minoritas dirugikan akibat praktek akuisisi tersebut, yang kedua dan ketiga ialah maalah pajak dan insider trading. Salah satu akuisisi internal yang terjadi pada tahun 1993 ialah pembelian PT AP oleh PT VE dengan harga RP 5.606.250.000 atau Rp 2.156.250 per lembar sahamnya. Sedangkan pembiayaan akuisisi dilakukan dengan mengeluarkan right issue oleh PT VE sejumlah Rp 27.000.000.000. Selain digunakan untuk pembiayaan akuisisi, dana yang diperoleh dipergunakan untuk meningkatkan modal kerja pula. Analisa penilaian perusahaan target yang dilakukan pada karya tulis ini lebih ditekankan pada analisa kuantitatif dibandingkan dengan analisa kualitatif. Analisa dilakukan atas dasar empat belas metode valuasi yaitu Capitalization of Earning, Capitalization of Excess Earning, Capitalized of Cash Flow, Operating Cash Flow, Net Adjusted Book Value, Net Tangible Assets, Liquidation Value, Replacement Cost, Capitalization of Revenue, Profit Margin / Capitalization Rate, dan yang terakhir Discounted Cash Flow. Namun penilaian lebih ditekankan pada metode DCF. Tujuan dari menerapkan berbagai pendekatan mi agar penilaian dapat ditinjau dari pendekatan yang berbeda-beda, tidak hanya stu atau dua sisi. DCF ialah salah satu metode pendekatan yang menilai perusahaan melalui proyeksi cash flow dan nilai residu perusahaan. Sedangkan faktor diskonto yang dipergunakan ialah dengan rata-rata tertimbang biaya modal (WACC) yang terdiri dari biaya hutang dan biaya modal sendiri / ekuitas. Dalam mencari biaya ekuitas, penulisan inimenggunakan pertimbangan empat metode yaitu Return On Equity (ROE), Return On Cash Earning (ROCE), Divkkn Discount Model (DDM) dan Price Earning Ratio(PER). Dari hasil perhituñgan yang dilakukan, estimasi harga perusahaan target dengan rata-rata tertimbang beberapa metode di atas ialah berkisar antara Rp4.5000.000.000 dan Rp 5.000.000.000. Dan bila ditinjau dari nilai pembelian aktualnya, metode Operating Cash Flow dan Discounted Cash Flow paling mendekati nilai aktual. Di samping membahas secara kuantitatif, analisa kualitatif pun dilakukan dengan meninjau industri dan internal perusahaan. Perusahaan pengakuisisi, yaitu PT VE merupakan perusahaan yang bergerak dengan kabel sebagai hasil produksinya, sedangkan PT AP selaku perusahaan yang diakuisisi merupakan perusahaan yang bergerak pada bahan baku produk kabel (aluminium wire rod). Akuisisi yang terjadi ml merupakan integrasi vertikal dalam rangka memperlancar pasokan serta dapat mengontrol harga baku. Prospek PT AP sangat tergantung pada masa depan PT VE, sedangkan prospek PT VE sendiri tampak sangat baik dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan kelistrikan dan telekomunikasi di Indonesia. Namun bila dilihat dari prospek PT AP sendiri tampak tidak ada indikasi sebaik prospek PT VE, malah dapat dikatakan pesimis dengan menurunnya tingkat pertumbuhan penjualan. Indikasi ini yang tampaknya menjadikan tujuan akuisisi semula agak rancu. Sebenarnya dalam menganalisa suatu kasus akuisisi, tidak cukup bila hanyadiperoleh data yang bersifat kuantitatif, berbagai data dan informasi secara makro juga dibutuhkan agar data yang dipergunakan sebagai masukan penilaian dan analisa dapat mencerminkan kondisi masa depan.

Abstrak :
ABSTRAK
Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kembali Pembayaran Utang, permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Lina Sugiharti Otto mengajukan permohonan pailit terhadap Bank Global, yang pada saat permohonan pailit diajukan dalam likuidasi, dengan alasan Bank Global sudah bukan bank sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan karena izin usaha Bank global sudah dicabut. Tujuan dari penelitian ini adalah berusaha untuk menjawab permasalahan: Bagaimanakah status hukum dari bank dalam likuidasi dan konsekuensinya? Apakah bank dalam likuidasi dapat dipailitkan berdasarkan permohonan pailit yang diajukan nasabahnya? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bank dalam likuidasi bukan merupakan bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kembali Pembayaran Utang sudah tidak berlaku untuk bank dalam likuidasi. Bank dalam likuidasi dapat dinyatakan pailit berdasarkan permohonan nasabahnya.

---

ABSTRACT
According to Article 2 paragraph (3) of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts, bankruptcy filling for a bank can only be filed by Bank Indonesia. Lina Sugiharti Otto filed a bankruptcy filling for Bank Global, at the time of the filling was in the liquidation process, with the rationale that Bank Global was not a bank as in the law because its operation permit had been terminated. The purpose of this research is to answer the problem: What is the status of a bank which is in the liquidation process and its consequences? Can a customer?s bankruptcy filling make a bank, which is in the liquidation process, declared bankrupt? This research is a normative research. This research shows that the status of a bank, which is in the liquidation process, is not a bank as in the law, so Article 2 paragraph (3) of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts can not be applied to a bank which is in the liquidation process. A bank which is in the liquidation process can be declared bankrupt by its customer?s bankruptcy filling.