Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Laoly, Yasonna H.(Hamonangan)
"On policies and diplomacies of Indonesia on transnational crime."
Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019
364.135 LAO d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Christan Reksa Arinda Setyobudi
"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan e-government terhadap tingkat persepsi korupsi dengan menggunakan studi lintas negara. E-Government diharapkan dapat mendorong reformasi administrasi dan budaya transparansi informasi publik demi memperkuat inisiatif pemberantasan korupsi. Penelitian ini mengukur e-government menggunakan digunakan E-Government Development Index EGDI yang terdiri dari dimensi kualitas layanan online dimensi sumber daya manusia dan dimensi infrastruktur telekomunikasi. Sampel penelitian terdiri dari 122 negara dengan 521 observasi dari tahun 2009 hingga 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government berpengaruh negatif terhadap indeks persepsi korupsi. Penelitian ini mendukung dorongan bagi pemerintah negara negara untuk menerapkan e-government serta lebih berinvestasi pada sektor infrastruktur telekomunikasi dalam upaya menurunkan tingkat korupsi.

This study is done to explain the impact of e-government implementation on corruption level using a cross country study. E-Government is expected to encourage administration reform and transparency culture in order to support anti corruption initiatives. This study measures e government using E-Government Development Index EGDI consisting of online services index human capital index and telecommunications infrastructure index. This study utilizes 521 observations from 122 countries in year 2009 through 2013 for research sample. Results show negative impact of e-government implementation towards corruption perception index This study supports encouragement for countries to implement e-government and invest more on telecommunications infrastructure in their anti corruption efforts."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S61645
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fadhil Rahmat Novialdi
"Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh akuisisi lintas negara terhadap financial leverage perusahaan pengakuisisi non keuangan yang terdaftar pada bursa efek di wilayah Asia. Untuk Karakteristik akuisisi Untuk membedakan karakteristik masing-masing negara maka dimasukkan sistem hukum sebagai variabel pemoderasi. Kepemilikan yang dianggap berpengaruh signifikan dan memiliki pengendalian diasumsikan adalah kepemilikan dengan persentase lebih dari 20 . Penelitian ini dilakukan dengan melakukan regresi data panel untuk data yang diambil selama periode 2011 hingga 2014.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan signifikan pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap biaya audit pada negara-negara yang menganut civil law dan berpengaruh negatif signifikan pada negara-negara yang menganut common law. Namun kepemilikan signifikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya audit pada sampel keseluruhan yang menggabungkan negara-negara yang menganut sistem hukum common law dan civil law.

This study aims to find empirical evidence regarding the impact of the cross border acquisition on the financial leverage in a public company to acquire a foreign company. The scope of this study was to regions of Asia. To examine the relationship between the cross border acquisition with the acquirer 39 s financial leverage, the researcher used the target nation and experience in the foreign market as moderation variable.
The results show that cross border acquisitions has negative significant effect on financial leverage. Furthermore, the target nation is negatively significantly weaken transnational acquisitions in relationship with financial leverage, while the experience in foreign market has no effect.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S62759
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zahratun Nadhir
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh derajat konvergensi IFRS dan kualitas audit terhadap kualitas laba perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga meneliti peran moderasi derajat konvergensi IFRS terhadap pengaruh kualitas audit dengan kualitas laba perusahaan. Penelitian dilakukan dalam lingkup negara-negara di ASEAN yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand danVietnam. Keenam negara tersebut dirasa telah mewakili beragam iklim usaha dan derajat konvergensi IFRS di ASEAN. Metodologi yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode Least Square. Beberapa kontribusi dari penelitian ini antara lain meneliti pengaruh derajat konvergensi IFRS dan kualitas audit terhadap kualitas laba perusahaan, termasuk peran moderasi derajat konvergensi IFRS terhadap pengaruh kualitas audit dengan kualitas laba perusahaan dengan menggunakan analisis antar negara ASEAN yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam.
Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa semakin tinggi derajat konvergensi IFRS, semakin rendah kemungkinan adanya discretionary accruals yang artinya kualitas laba perusahaan akan semakin baik. Sementara itu, ukuran dan spesialisasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba yang digambarkan dengan nilai discretionary accruals. Artinya, pada perusahaan yang diaudit oleh KAP Big-4 atau terspesialisasi, tidak menjamin semakin rendah kemungkinan adanya discretionary accruals yang artinya tidak menjamin kualitas laba perusahaan akan semakin tinggi. Di sisi lain, derajat konvergensi IFRS tidak memiliki peran moderasi terhadap pengaruh kualitas audit dengan kualitas laba perusahaan.

The purpose of this research is to analyze the effect of the degree of convergence of IFRS and Audit Quality on company's earnings quality. In addition, this research also investigates the moderation role of the degree of convergence of IFRS and Audit Quality on company's earnings quality. This research covers several ASEAN countries, consists of Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailandand Vietnam. These countries have different characteristics, mainly concerning business atmosphere characteristics and accounting standards. The methodology used in this research is the multiple regressions by using Least Square method. Some of the contributions of this research are to analyze the effect of the degree of convergence of IFRS and audit quality on the quality of corporate profits, including the role of moderating the degree of convergence of IFRS to influence the quality of the audit to the quality of the company's profit by using analysis between ASEAN countries Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Vietnam.
Based on the results, it was found that the higher the degree of convergence of IFRS, the lower the possibility of discretionary accruals, which means the quality of corporate profits, is the better. Meanwhile, the size and specifications of the auditor had no significant effect on earnings quality which is described by the value of discretionary accruals. That meant that being audited by Big 4 accounting firm or specialized, does not guarantee the lower the possibility of discretionary accruals, which means do not guarantee that the earnings quality will be better. On the other hand, the degree of convergence of IFRS did not havea moderating role degree that influence the effect of audit quality to the earnings quality.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S66301
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Musdah Mulia
"Bukan perjalanan biasa! Buku ini istimewa karena begitu jernih memotret perjalanan intelektual dan spiritual dari seorang pejuang kemanusiaan, Musdah Mulia. Isinya menceritakan perjalanan penulis ke seratus kota lebih di 51 negara, menghadiri berbagai forum internasional bertema kemanusiaan, globalisasi dan perdamaian. Pembaca bukan hanya disuguhi gambaran kota-kota yang dikunjungi, melainkan lebih tajam mengulik isu-isu kontemporer terkait demokrasi, HAM, agama, teknologi dan kebudayaan.
Kehadiran penulis di berbagai ajang dunia tersebut melahirkan perjumpaan lintas batas dengan beragam warga negara, bangsa, suku, budaya, gender, agama, kepercayaan dengan seluruh variannya. Perjalanan ini juga membawanya berinteraksi secara intens dengan kelompok rentan-tertindas (al-mustadh’afin) akibat posisi mereka sebagai minoritas. Perjumpaan dengan orang-orang berbeda dimungkinkan karena penulis teguh memegang prinsip humanis, inklusif, toleran dan terbuka. Dia selalu berusaha membuka diri dan berempati kepada semua golongan tanpa kecuali, tanpa stigma dan prejudice. Baginya, semua manusia adalah setara dan sederajat sebagai makhluk Tuhan Maha Pengasih.
Menjadi lebih istimewa karena penulis bangga merepresentasikan dirinya sebagai Muslimah reformis, perempuan aktivis sekaligus ulama yang tak bosan mengingatkan umat Islam agar mengedepankan pendekatan maqashid al-syari`ah (tujuan universal agama). Esensi agama tiada lain membimbing manusia agar teguh mengamalkan prinsip keadilan, kesetaraan, persaudaraan sehingga bermanfaat bagi semua makhluk (rahmatan lil alamin).
Melalui perjalanan lintas batas tersebut, penulis menyajikan informasi paling komprehensif tentang berbagai isu krusial di dunia modern. Di antaranya, isu kelompok agama minoritas, masyarakat adat dan indigenous religion (penganut agama-agama lokal), para pengungsi yang terusir dari negaranya, buruh migran, perempuan korban trafficking, anak-anak korban perang, para disabilitas, mereka yang terpapar HIV/Aids, kelompok trans-gender dan orientasi seksual berbeda yang hak asasi mereka kerap diabaikan. Ironisnya, pelanggaran hak asasi manusia kerap didasarkan pada dalih agama.
Intinya, seluruh tulisan reflektif ini menggugah kesadaran nurani untuk segera meyakini bahwa hakikat hidup adalah perjalanan menuju Tuhan. Hiduplah penuh makna, memperjuangkan harkat dan martabat sesama serta merawat kelestarian alam demi perdamaian abadi dan peradaban dunia yang lebih baik!
"
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023
204.4 MUS p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Mirza Setiyono
"ABSTRAK
Tulisan ini menjelaskan fenomena pemenuhan hak korban human trafficking untuk tujuan perbudakan yang dialami oleh ABK PT. Kwojeng dengan menggunakan pendekatan kekerasan struktural dan kriminologi kesejahteraan. Sebanyak 163 ABK asal Indonesia telah diperdagangkan sebagai budak oleh PT. Kartigo untuk dipekerjakan pada kapal-kapal PT. Kwojeng. Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan ganti rugi terhadap ABK dengan memenuhi hak korban ABK yang telah mengalami kejahatan perbudakan yang sangat tidak manusiawi. Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah wawancara mendalam dengan korban dan staff LPSK yang menangani kasus ini, serta putusan sidang kasus ini. Temuan dalam tulisan ini adalah bahwa negara mengabaikan hak korban ABK yang disebabkan oleh faktor-faktor struktural, seperti aturan yang tidak memihak kepada korban, tidak ada konseling hukum, dan faktor-faktor lainnya. Saran dalam tulisan ini adalah untuk merubah regulasi hak korban, seperti jaminan untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi bagi korban.

ABSTRACT
This thesis discusses the fulfillment of Kwojeng.Co ships crew using structural violence and welfare criminology as perspective. In 2012, Kartigo. Co sold 163 people to Kwojeng. Co to be used as slaves in ships. State must repay the victimization felt by victims by providing restitution and compensation. The data used in this thesis is consist of interview with one of the victims, and victim support officer. Other data involved is trial document. The conclusion of this thesis is the state is ignoring the fullfillment of kwojeng Co victims right because of the structural factors, such as regulations, not providing assistance, and by making a false restitution scheme. This thesis also contains feedback for the state to repair their restitution scheme and to focus more on making a better welfare system."
2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rafi Ardiyu Santoso Marsoem
"Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak adopsi IFRS terhadap prakiraan laba analis dengan enforcement sebagai variabel pemoderasi. Akurasi dalam prakiraan analis melalui proksi forecast error dan dispersi digunakan untuk mengukur perubahan kualitas laporan keuangan sebelum dan sesudah adopsi IFRS. Legal tradition melalui pengklusteran negara civil law dan common law digunakan untuk memproksikan tingkat enforcement negara. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa forecast error dan dispersi menjadi lebih rendah setelah adopsi IFRS. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelaporan keuangan menjadi lebih tinggi setelah mengadopsi standar IFRS. Akan tetapi hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dampak adopsi IFRS terhadap forecast error dan dispersi di negara-negara dengan enforcement tinggi lebih lemah dibanding di negara-negara yang memiliki enforcement rendah.

The purpose of this research is to analyze the impact of IFRS adoption on analyst forecast with enforcement as the moderating variable. Accuracy on analyst forecast through forecast error and dispersion are used as proxy to measure the change in the quality of financial reporting before and after IFRS adoption. Legal tradition through civil law and common law clustering are used as proxy for enforcement. Results showed that forecast error and dispersion is lower after adopting IFRS. This indicates that there is an increase in quality of financial reporting after the adoption of IFRS. However, results also show that the impact of IFRS adoption through forecast error and dispersion is weaker at countries with high level of enforcement."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S55880
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2009
R 345.025 98 IND k
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Salsabilla Azzahra Jayputri
"Kegiatan ekonomi antar negara membukakan pintu para investor untuk dapat menanamkan investasinya di negara lain. Seiring dengan meningkatnya kegiatan transaksi ekonomi internasional, terbuka besar kemungkinan munculnya masalah kepailitan lintas negara. Maka dari itu, instrumen hukum kepailitan di sebuah negara harus ditingkatkan. Dalam menghadapi masalah kepailitan lintas negara, beberapa negara telah mencari jalan keluar seperti halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menciptakan UNCITRAL Model Law 1997, dan European Union yang telah menciptakan peraturan regional yang disebut dengan Council Regulation (EC) No. 1356/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings. Permasalahan kepailitan lintas negara juga dapat diatasi dengan perjanjian bilateral seperti yang dilakukan Singapura dengan Malaysia dalam Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic of Singapore and Malaysia on Cross-Border Insolvency. Indonesia merupakan salah satu negara yang belum memiliki satupun peraturan yang mengatur mengenai kepailitan lintas negara. Skripsi ini akan membahas mengenai kemungkinan diterapkannya pengaturan mengenai kepailitan lintas negara di Indonesia dengan meninjau pengaturan kepailitan lintas negara yang dilakukan Singapura dengan perjanjian bilateral bersama Malaysia, dan juga langkah Singapura dalam mengadopsi UNCITRAL Model Law melalui studi kasus. Selain itu, Skripsi ini juga membahas mengenai pengaturan regional kepailitan lintas negara yang diciptakan oleh European Union.
Economic activity between countries opens opportunities for investors to be able to invest in other countries. Along with the increase of international economic transactions, there is possibility of the emergence of Cross-Border Insolvency inssues. Therefore, bankruptcy instruments in a country must be improved. In dealing with Cross-Border Insolvency, several countries have sought solutions. The United Nations created the UNCITRAL Model Law on 1997, and the European Union created a regional regulation called Council Regulation (EC) No. 1356/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings. The Cross-Border Insolvency issues can also be settled by bilateral agreements such Mutual Recognition and Mutual Enforcement of the Republic of Singapore and Malaysia on Cross-Border Insolvency which conducted by Singapore and Malaysia. Indonesia does not yet have a single regulation that governs Cross-Border Insolvency. This study will discuss the possibility of applying Cross-Border Insolvency instruments in Indonesia by reviewing the Cross-Border Insolvency Instruments undertaken by Singapore with bilateral agreements with Malaysia, and also Singapore's steps in adopting the UNCITRAL Model Law through case studies. In addition, this study also discusses regional regulation on Cross-Border Insolvency created by the European Union
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alya Anindita Maheswari
"Transaksi melalui e-commerce lintas negara mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jual beli konvensional, hal tersebut tentunya memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mencari keuntungan dengan cara merugikan masyarakat selaku konsumen. Dalam praktiknya, konsumen seringkali menjadi pihak yang dirugikan seperti karena informasi produk yang tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya. Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) telah mengatur mengenai transaksi melalui e-commerce baik dalam negeri dan luar negeri tetapi undang-undang tersebut hanya terbatas pada e-commerce luar negeri yang memiliki perwakilan (kantor cabang) di Indonesia. Tujuan daripada penulisan ini adalah sebagai referensi bagi konsumen mengenai perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang bertransaksi jual beli melalui e-commerce luar negeri yang tidak memiliki perwakilan (kantor cabang) di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

Transactions through cross-border e-commerce have different characteristics from conventional buying and selling, this certainly provides an opportunity for business actors to seek profit by harming the community as consumers. In practice, consumers are often the aggrieved parties, such as product information that does not match the actual goods. Government Regulation No. 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems (PP PMSE) has regulated transactions through e-commerce both domestically and abroad but the law is only limited to overseas e-commerce that has representatives (branch offices) in Indonesia. The purpose of this paper is as a reference for consumers regarding the protection provided to consumers who transact buying and selling through e-commerce abroad who do not have representatives (branch offices) in Indonesia. The type of research used is a normative legal research method with a conceptual approach, a statute approach, and a comparative approach."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>