Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas stasus kekayaan dan kerugian anak perusahaan berdasarkan Putusan No. 121k/Pid.Sus/2020 dan Putusan No. 350 K/Pid.Sus/2020. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukan kekayaan negara yang dimasukan penyertaan modal negara pada BUMN Persero atau Perseroan Terbatas, bertransformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN Persero atau Perseroan Terbatas tersebut. Kekayaan negara yang bertransformasi menjadi kekayaan BUMN Persero atau Perseroan Terbatas tersebut, sehingga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Hakim mengenai kerugian Anak Perusahaan Persero. Dalam kasus PT. Pertamina Hulu Energi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019, Mahkamah Agung menilai kerugian anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) bukan merupakan kerugian keuangan Negara yang riil (hanya merupakan penurunan nilai yang fluktuatif). Namun dalam kasus PT. PLN Persero melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 350 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3318 K/Pid.Sus/2019 masih menganggap kekayaan dan kerugian PT. PLN Batubara sebagai Anak Perusahaan PT. PLN (Persero) merupakan kekayaan dan kerugian negara. ......This thesis discusses the legal Status of the Assets and losses of Public Company Subsidiaries based on Decision No. 121k/Pid.Sus/2020 and Decision No. 350 K/Pid.Sus/2020. This research is a normative juridical research, which refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions. The results of the study show that state assets included in state equity participation in Public Company or Limited Liability Companies, are transformed into shares/state capital in the Public Company or Limited Liability Companies. State assets that are transformed into the assets of Public Company or Limited Liability Companies, so that they are subject to Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies. However, there are differences of opinion among Judges regarding the losses of Public Company Subsidiaries. In the case of PT. Pertamina Hulu Energi through Supreme Court Decision Number 121K/Pid.Sus/2020 and Supreme Court Decision Number 3849 K/Pid.Sus/2019, the Supreme Court assessed that the loss of a subsidiary of PT Pertamina (Public Company) was not a real state financial loss (only is a fluctuating decline in value). However, in the case of PT. PLN Persero through Supreme Court Decision Number 350 K/Pid.Sus/2020 and Supreme Court Decision Number 3318 K/Pid.Sus/2019 still considers the wealth and losses of PT. PLN Coal as a Subsidiary of PT. PLN (Public Company) is the state's wealth and losses.

Abstrak :
ABSTRAK
Hingga saat ini, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan minimal dua orang untuk membuat sebuah Perseroan Terbatas. Wacana tentang jumlah pendiri sebenarnya telah dibahas oleh para perancang undang-undang sejak diberlakukannya Undang-Undang Perusahaan yang pertama, Undang-undang No. 1 Tahun 1995. Banyak negara juga telah mengizinkan Perusahaan untuk dibuat oleh satu orang. Dengan demikian, dengan menerapkan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan statuta, teoretis, dan pendekatan komparatif, tesis sarjana ini mengeksplorasi dua masalah utama: (1) alasan untuk memungkinkan Korporasi / Perseroan Terbatas untuk dibuat oleh satu pendiri di Amerika Serikat. Amerika, Singapura dan Belanda, dan (2) apakah ada perbedaan mendasar dari sebuah Korporasi / Perseroan Terbatas yang didirikan oleh satu pendiri dan beberapa pendiri. Tesis sarjana ini menyimpulkan bahwa alasan untuk mengizinkan Korporasi / Perseroan Terbatas di Negara Pembanding adalah efisiensi biaya, dan tidak adanya keperluan untuk melanjutkan memungkinkan Korporasi / Perusahaan Perseroan Terbatas untuk dibuat oleh beberapa pendiri. Perbedaan mendasar dari Korporasi / Perseroan Terbatas yang didirikan oleh satu pendiri dan beberapa pendiri dapat dilihat dalam proses penggabungan, struktur organ perusahaan, keterbatasan pertanggung jawaban, dan perpajakan. Secara keseluruhan, penggabungan Korporasi / Perseroan Terbatas oleh seorang pendiri tunggal di Negara Membandingkan menguntungkan. Namun, jika regulasi tersebut diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, ada dua hal yang harus diregulasikan: (1) mengenai proses pendirian Perseroan Terbatas, dan (2) perpajakan.

---

ABSTRACT
Until the present time, Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies requires minimum two persons to incorporate a Company. The discourse concerning number of incorporators has actually been discussed by legislators since the enactment of the first Company Law, Law No. 1 Year 1995. Numerous states have also allowed for Companies to be incorporated by one person. Thus, by applying the normative legal research using the statute, theoretical, and comparative approach, this undergraduate thesis explores two main issues: (1) the rationale to allow Corporations/Limited Liability Companies to be incorporated by a single- founder in the United States of America, Singapore and the Netherlands, and (2) whether there are fundamental differences of a Corporations/Limited Liability Companies incorporated by a single-founder and multi-founders. This undergraduate thesis concludes that the rationale to allow Corporations/Limited Liability Companies in the Comparing Countries are cost efficiency, and the lack of need to continue allow Corporations/Limited Liability Companies to be incorporated by multi-founders only. Fundamental differences of a Corporations/Limited Liability Companies incorporated by a single-founder and multi-founders can be seen in the incorporation process, board structure, liability exposure, and taxation. Overall, the incorporation of a Corporations/Limited Liability Companies by a single-founder in the Comparing Countries is beneficial. Although, if the regulation were to be applied in Indonesian legal system, there are two regulations that must be amended; (1) incorporation process, and (2) taxation.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis persyaratan dan prosedur pembubaran dan likuidasi Perseroan yang tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) dan pendapat hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (“PN Jakarta Pusat”) dan Mahkamah Agung terhadap pembubaran dan likuidasi PT Artha Komoditi & Energi Services (“PT AKES”). Pemegang saham PT AKES megajukan permohonan pembubaran ke PN Jakarta Pusat dengan alasan bahwa PT AKES tidak pernah menjalankan kegiatan usaha selama 4 tahun secara berturut-turut dengan menggunakan dasar hukum Pasal 146 ayat 1 huruf c butir a Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PN Jakarta Pusat dalam penetapannya menyatakan bahwa permohonan pembubaran PT AKES yang diajukan oleh salah satu pemegang sahamnya tidak dapat diterima dengan alasan prematur karena ada syarat lain yang tidak dipenuhi, yaitu bahwa yang berhak memberitahukan tentang ketidakaktifan Perseroan adalah Direksi dan bukan dilakukan oleh pemegang saham Perseroan. Begitu pun dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menguatkan penetapan PN Jakarta Pusat tersebut. Namun penafsiran Hakim tersebut membuat terciptanya ketidakpastian hukum karena menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara penjelasan dengan isi pasal.

---

This thesis analyzes the requirements and procedures for the dissolution and liquidation of the Company that does not carry out its activities (non-active) and the opinion of the judges of the Central Jakarta District Court and the Supreme Court on the dissolution and liquidation of PT Artha Komoditi & Energi Services ("PT AKES"). One of the shareholders of PT AKES submitted a request for dissolution to the Central Jakarta District Court on the grounds that PT AKES had never carried out its activities for 4 consecutive years by using the legal basis of Article 146 paragraph 1 letter c point a of Act No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Central Jakarta District Court in its decree stated that the application for the dissolution of PT AKES submitted by one of its shareholders could not be accepted as premature because there were other conditions that were not fulfilled. The party entitled to notify the Company of being inactive is the Board of Directors, not the shareholders themselves. Likewise, the decision of the Republic of Indonesia Supreme Court justifies the decree of Central Jakarta District Court. But the interpretation of the Judge created legal uncertainty. This causes an incompatibility between the explanation and the contents of the article.

Abstrak :
Tesis ini membahas masalah hukum terkait dengan penentuan benturan kepentingan ketika seorang Direksi melakukan pengambilan keputusan dalam pengurusannya terhadap PT. Pengambilan keputusan merupakan rutinitas seorang Direksi mengingat wewenang dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengurusan PT sehari-hari, keputusan Direksi akan menentukan arah PT itu bergerak untuk mencapai tujuannya, di saat yang sama dalam pengambilan keputusan, Direksi sedapat mungkin menghindari keputusan yang dapat menyebabkan kerugian PT. Dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak terdapat pengertian yang jelas tentang apa itu benturan kepentingan, juga tidak terdapat tentang apa saja yang dapat dikatakan sebagai benturan kepentingan. Pengertian yang jelas atas benturan kepentingan ini sangat penting khususnya ketika terdapat sengketa yang dihadapkan di muka Pengadilan. Karenanya untuk mencari solusi atas masalah tersebut, dalam tesis ini meneliti tentang bagaimana menentukan kriteria benturan kepentingan dalam keputusan Direksi. Penelitan dalam tesis ini menggunakan teori fiduciary duty yaitu suatu teori dimana dalam pengurusan PT, seorang Direksi harus mengutamakan kepentingan PT, selain itu lebih memperdalam tentang kepentingan, maka tesis ini juga memakai teori economic analysis of law atau pendekatan ekonomi terhadap hukum yang berangkat dari prinsip dalam pengambilan keputusan, manusia akan selalu bersikap rasional yaitu memilih pilihan yang paling maksimal atau menguntungkan untuk dirinya. Tesis ini meninjau kasus yang diputus di Pengadilan yang menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara terkait benturan kepentingan cenderung memutus hanya berdasarkan ketentuan normatif saja tentang keputusan Direksi yaitu dengan menggantungkan pada keputusan RUPS, tanpa melihat fakta mengenai kepentingan Direksi yang terungkap dalam persidangan ......This thesis discusses legal issues related to determining conflicts of interest when the Board of Directors makes decisions in managing PT. Decision making is a routine activity of the Board of Directors considering its authority and responsibility to carry out the day-to-day management of the PT, the decision of the Board of Directors will determine the direction of the PT to receive answers, as well as in decision making, the Board of Directors as far as possible avoids decisions that may harm PT. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, what is clear is the interests of the interests, and nothing can be said to be a conflict of interest. A clear understanding of the interests of these interests is especially important, especially when the dispute is before the Court. Therefore, to find a solution to these problems, this thesis discusses how to determine the criteria for conflicts of interest in the decisions of the Board of Directors. The research in this thesis uses the theory of fiduciary duty, which is a theory where in the management of a university, directors must prioritize the interests of the PT, in addition to deepening the analysis, this thesis also uses legal economic analysis. The theory or economic approach to law that departs from the principle of decision making, humans will always judge rationally that they choose the most optimal or beneficial option for themselves. This thesis examines cases decided in Courts which show that judges in deciding related cases tend to decide cases based solely on normative provisions regarding the decision of the Board of Directors, namely by relying on the decision of the GMS, regardless of the facts. regarding the interests of the Board of Directors as proven in the trial examination

Abstrak :
Penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai salah satu fokus utama pemerintah untuk mewujudkan good and clean government memiliki problematika hukum terkait dengan penerapan hukum tindak pidana korupsi pada kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN khususnya pada Anak Perusahaan BUMN. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan penerapan hukum yang sesuai dengan teori dan asas-asas yang berlaku di dalam hukum, perlu dilakukan penelitian yuridis terhadap status hukum dan aspek hukum keuangan Anak Perusahaan BUMN. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (legal research) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan teori hukum (rechts teorie). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah keuangan Anak Perusahaan BUMN merupakan keuangan publik dan masuk dalam lingkup keuangan publik dan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau sebaliknya keuangan Anak Perusahaan BUMN sebagai badan hukum privat tunduk pada hukum perdata, sehingga segala problematika hukum terkait Anak Perusahaan BUMN harus dilakukan dalam koridor hukum perdata termasuk di dalamnya peraturan mengenai perseroan terbatas. ......Anti Corruption Law enforcement, as one of the main focuses of the government in realizing good and clean government, has legal problems related to anti corruption criminal act enforcement to state financial that are separated from state owned company, especially its subsidiaries. In order to ensure legal certainty and legal application in accordance with the theory and principles applicable in law, it is necessary to conduct juridical research on the legal status and financial legal aspects of the state owned company’s subsidiaries. The method used in this research is the normative juridical method (legal research) through the statute approach and legal theory (rechts theory). This study aims to answer the question whether the finance of the state owned company’s subsidiaries is a subject of public finance and is included in the scope of public finance and state finances as referred to in Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Action Corruption, or vice versa, the finance of the state owned company’s subsidiaries as private legal entities is subject to civil law, so all legal problems related to the state owned company’s subsidiaries must be carried out in the corridor of civil law, including regulations regarding limited liability companies

Abstrak :
Corporate Social Responsibility adalah sebuah konsep yang sedang berkembang di Indonesia berkenaan dengan upaya pemerintah untuk mendorong praktek usaha yang berkelanjutan dengan mendorong perusahaan untuk berkontribusi lebih ke masyarakat sekitar mellaui berbagai kegiatan Corporate Social Responsibility. Hal tersebut terlihat dari adanya undang-undang yang menyatakan Corporate Social Responsibility sebagai praktek wajib perusahaa mdash;terutama perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan yang bergerak di sektor yang memanfaatkan sumber daya alam. Kewajiban yang berlaku untuk banyak jenis perusahaan di Indonesia tersebut menimbulkan pertanyaan, termasuk 'apakah mewajibkan praktek Corporate Social Responsibility sesuai dengan kententuan Undang-Undang Dasar 1945?' sehingga diajukan uji materiil akan kewajiban Corporate Social Responsibility bagi perseroan terbatas sesuai yang tertera dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang mengukuhkan upaya mewajibkan Corporate Social Responsibility di Indonesia bagi usaha-usaha yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam tulisan ini, pergeseran konsep sukarela Corporate Social Responsibility menjadi wajib melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia akan dianalisis. ......Corporate Social Responsibility is a growing concept in Indonesia as the government is enforcing sustainable business practices through encouraging more companies to contribute towards the society through various Corporate Social Responsibility initiatives. This is expressed through several Indonesian national laws that deemed Corporate Social Responsibility as a mandatory company practice mdash particularly State Owned Enterprises and companies operating in sectors which utilize natural resources. The mandatory order applicable to the great number of Indonesian businesses has raised question about its constitutionalism and the obligation for limited liability companies to conduct Corporate Social Responsibility as expressed in Article 74 of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies were put upon a judicial review, resulting in Constitutional Court Decision Number 53 PUU VI 2008 which instead strengthen the idea that Corporate Social Responsibility can be obligated towards businesses of a certain requirement. In this paper, the shift of what had been wholly voluntary activity into a regulated activity in Indonesia is analyzed.