Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaksanaan lelang mewujudkan harga yang wajar karena menggunakan sistemkompetisi penawaran, dilaksanakan oleh pejabat lelang serta dibuat risalah lelangsebagai akta autentik kepada pemenang lelang. Pelaksanaan lelang eksekusi tidaklepas dari kewajiban debitur yang melakukan perkreditan melalui bank dengansebuah jaminan tanah dan bangunan yang telah diikat dengan Akta Pemberian HakTanggungan. Apabila debitur wanprestasi maka Bank selaku pemegang haktanggungan dapat memohon pelaksanaan lelang. Dalam putusan Pengadilan NegeriBandung Nomor 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg, nilai limit atas objek lelang ditetapkanberdasarkan sisa hutang debitur kepada bank. Permasalahan penelitian: penentuannilai limit dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dan perlindungandebitur terhadap pelaksanaan lelang eksekusi dengan nilai limit yang tidak wajar.Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitisdengan menggunakan pendekatan kualitatif. Simpulan penelitian adalah bahwapenetapan nilai limit yang ditetapkan oleh penilai atau penaksir harus dilakukandengan memperhatikan metode-metode yang juga menjadi pertimbangan olehpenilai sehingga nilai limit yang ditetapkan oleh penaksir dapatdipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pelaksanaan lelang eksekusi haktanggungan tidak merugikan debitur. Perlindungan hukum debitur dalampelaksanaan lelang eksekusi yaitu dengan menetapkan nilai limit yang paling tinggipada lelang pertama untuk mendapatkan harga lelang yang setinggi-tingginyamengingat seluruh kewenangan dalam pelaksanaan lelang eksekusi berada padakreditur selaku penjual lelang. Selanjutnya, nilai limit dapat diturunkan secarabertahap pada lelang-lelang berikutnya apabila tidak terdapat pembeli lelang,sampai adanya pembeli lelang.

---

ABSTRACTThe purpose of an Auction is to make a real price using a system of offering, thatis executed by the auction attendant and the treatise of the auction is made into anauthentic deed for the auction winner. The execution of an auction is theresponsibility of the one that makes the credit agreement via the bank with acollateral of a land and building that has been bind with the mortgage deed. If theDebitor failed in keeping the contents of the mortgage deed then the bank have therights to start an auction. In a Civil Court Judgement in Bandung Number274/Pdt.G/2013/PN.Bdg, the limit value of an auction item is based on the rest ofthe debt that the Debitor have to the bank. The problems in this research: thedetermination of the limit value in executing an auction and the protection of theDebitor against the over pricing of the limit value. The Research Method used inwriting this thesis is Juridical Normative, with Descriptive Analysis, with aqualitative approach. The conclusion of this research is that the confirmation of thelimit value that was set by the evaluator or the pricing of the item value has to bedetermined by using the methode available which becomes a consideration for theappraiser so that the item value that has been set can be held responsible by theappraiser so the execution of an auction does not cost the Debitor anything. Theprotection of the law for the debitor in executing an auction is to determine thehighest limit value on the first auction to acquire the highest price considering allthe authority in executing an auction falls on the hands of the creditor as the auctionseller. Next the limit value can be dropped step by step on the next auction if thereis no auction buyer, until there is an auction buyer."

"Dalam pelaksanaan lelang, disyaratkan adanya Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual (kreditur) dengan nilai pasar sebagai prioritas pertama (batas atas) dan nilai likuidasi sebagai alternatif terakhir (batas bawah). Tidak diaturnya ketentuan mengenai kewajaran penetapan Nilai Limit mengakibatkan banyaknya gugatan perdata yang diajukan oleh pihak tereksekusi untuk menuntut ganti kerugian karena objek jaminannya dijual jauh dibawah harga pasar. Penelitian ini akan menjawab bagaimanakah pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam penetapan nilai limit lelang hak tanggungan dalam suatu gugatan perdata dan bagaimanakah metode valuasi objek lelang berupa tanah dan bangunan berdasarkan Appraisal atauPenilai Publik, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui kajian terhadap bahan pustaka maupun data sekunder, serta studi kasus terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bdg. Bahwa pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam penetapan nilai limit lelang hak tanggungan dalam suatu gugatan perdata seharusnya tidak hanya dilakukan dengan menguji unsur pengertian PMH dalam arti sempit yaitu ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain dan/atau pelanggaran atas kewajiban hukum pelaku, namun juga PMH dalam arti luas yakni bertentangan dengan kesusilaan baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Kemudian, untuk menentukan dasar nilai yang akan digunakan sebagai nilai limit, setiap penilai/penaksir dalam melakukan valuasi objek lelang harus menggunakan pedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 205 yangdikeluarkan oleh Majelis Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berlaku melalui pendekatan diantaranya pendekatanpasar, pendapatan, dan biaya

---

In carrying out an auction, a Limit Value is required to be determined by the Seller

(creditor) with market value as the first priority (upper limit) and liquidation value

as the last alternative (lower limit). The absence of provisions regulating the

fairness of limit value determination results in many civil lawsuits being filed by

executable parties seeking compensation because the collateral object is sold far

below the market price. This research will answer how the fulfillment of the element

of unlawful acts in determining the limit value of auctions in a civil lawsuit and the

valuation method for auction objects in the form of land and buildings based on

Appraisals or Public Appraiser, using juridical-normative research methods

through a study of literature and secondary data, as well as case studies on the

considerations of the Panel of Judges in the civil case number 213/Pdt.G/2020/PN

Bdg. The fulfillment of the element of unlawful act in determining the limit value of

the mortgage auction in a civil lawsuit should not only be carried out by examining

the element of unlawful act in the narrow sense, namely whether or not there is a

violation of the subjective rights of other people and/or a violation of the

perpetrator's legal obligations, but also unlawful act in a broad sense which is

contrary to good decency, or contrary to propriety, thoroughness, and prudence.

Then, to determine the basic value to be used as the limit value, each

appraiser/appraiser in valuing the auction object must use the guidelines in the

Indonesian Appraisal Standard (SPI) 205 issued by the Indonesian Appraiser

Profession Council (MAPPI) and Minister of Finance Regulation on Auction

Implementation Guidelines, through several approaches including market

approach, revenue approach, and cost approach"

"Dalam penelitian ini, telah dilakukan pengukuran dosis ekuivalen di titik organ tiroid, sumsum tulang belakang, gonad dan jari tangan pada dua pekerja Instalasi Kedokteran Nuklir MRCCC Siloam serta pada dua pekerja RSPP. Hasilnya menunjukkan bahwa pengukuran telah berada di bawah nilai batas dosis (NBD) yang telah ditetapkan oleh IAEA dan BAPETEN dan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui laju dosis serta aktivitas radiasi pengion untuk setiap kegiatan dari pekerja di Instalasi Kedokteran Nuklir MRCCC Siloam dan RSPP. Evaluasi dosis ekuivalen kumulatif selama 3 bulan pada setiap organ 4 pekerja memiliki range dosis 0.05 mSv hingga 0.11 mSv pada tiroid, 0.1 mSv hingga 0.19 mSv pada sumsum tulang belakang, 0.08 mSv hingga 0.14 mSv pada gonad dan 0.05 mSv hingga 0.24 mSv pada jari tangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dosis ekuivalen yang diterima pekerja di Instalasi Kedokteran Nuklir MRCCC Siloam dan RSPP tidak melewati batasan dosis untuk pekerja radiasi yaitu 20 mSv/tahun. Pengukuran laju dosis sesaat radiasi pengion paling besar dari setiap kegiatan pekerja ketika menginjeksi radiofarmaka kepada pasien sebesar (25.03±26.57) μGy/hr.

---

Within this research, measurement of equivalent doses have been conducted on the thyroid points, bone marrow, gonads and fingers for two employees at Nuclear Installation of MRCCC Siloam and two employees at RSPP. The result show that it has been below of the dose limit value (NBD) as determined by IAEA and BAPETEN and the purpose of this reasearch is to determine the dose rate of ionizing radiation in all of the activities every day of employees in Nuclear Installation of MRCCC Siloam and RSPP. The evaluation for cumulative equivalent dose of employees for 3 months on organ at risk of 4 employees have range dose 0.05 mSv to 0.11 mSv on thyroid, 0.1 mSv to 0.19 mSv on bone marrow, 0.08 mSv to 0.14 mSv on gonads dan 0.05 mSv to 0.24 mSv on fingers. This results show that radiation dose evaluation for the radiation employees in Nuclear Installation of MRCCC Siloam and RSPP is not exceed of the dose limit from BAPETEN for the radiation employee that is 20 mSv/ year. Measurement of highest dose rate in all of the employee activities is on the employee injection of radiopharmaceutical to patient that is (25.03±26.57) μGy/hr."