Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk memprediksi faktor-t`ak1or yang mempengaruhi likuidasi bank dengan menggunakan alal analisa keuangan rasio CAMEL dan SIZE (besaran) bank. Data yang diambil bcrdasarkan direktori perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan dan beberapa media masa yang memuat laporan keuangan akhir tahun. Sampel yang digunakan adalah laporau keuangan bank tahun 1991-|996 d gan 9 bank likuidasi dan 93 bank yang tidak dilikuidasi untuk likuidasi bank 1997-_ Dan untuk likuidasi bank 1999 terdiri dari 24 bank likuidasi dan 78 bank Iidak dilikuidasi. Alat statisiik yang digunakan adalah model regrcsi Iogistik. Hasil studi ini menjelaskan, bahwa faktor yang dominan mempengaruhi likuidasi bank untuk tahun 1997 dan lahun 1999 adalah SIZE (besaran bank) dan Kecukupan Moda! Bank. Untuk likuidasi bank tahun 1999 faktor yang dominan adalah Besaran Bank diikuti dengan faktor Kecukupan Modal Bank, Legal Linding Limit Profitabilitas dan Elisiensi. Dan untuk satu tahun sebelum terjadinya likujdasi bank Iaklor yang signiiikan adalah Kecukupan Modal Bank, Likuiditm dan Besamn Bank. Sedangkan untuk likuidasi 1999 falnor yang mempengaruhi likuidasi bank adalah Legal Lindlng Limit dan Besaran Bank. Untuk dua tahun sebelum likuidasi 1997 faktor yang signiiikan adalah Legal Li/:ding Limit, Elisiensi dan Besaran Bank sedangkan untuk likuidasi 1999 faktor yang signifikan adalah Legal Linding Limit, Besaran Bank dan Efsiensi. Untuk tiga tahun sebelum likuidasi 1997 faktor yang signiiikan adalah Besaran Bank dan untuk Iikuidasi 1999 faktor yang signilikan adalah Elisiensi dan Besaran Bank. Untuk empat tahun sebelum likuidasi 1997 faktor yang signitikan adalah Besaran Bank, Kecukupan Modal Bank dan Efisiensi, sedungkan untuk likuidasi 1999 faktor yang signiflkan mempengaruhi likuidasi bank adalah Kecukupan Modal Bank, Efisiensi, Protitabilitas dan Besaran Bank. Untuk lima tahun sebelum likuidasi 1997 faldor yang signilikan adalah Besaran Bank dan untuk likuidasi 1999 faktor yang signifikan adalah Ensiensi dan Besaran Bank. Dan uutuk cnam tahun sebelum likuidasi |997 faktor yang signilikan mempengaruhi likuidasi bank adalah Besaran Bank dan Kecukupan Modal Bank sedangkan tmtuk likuidasi 1999 faktor yang signifikan mempengaruhi Iilcuidasi adalah Besaran Bank. Dari hasd analisis dengan menggunakan data cross section terlihat bahwa variabel yang dominan mempengaruhi likuidasi bank 1997 dan 1999 adalah pelanggaran terhadap ketentuan batas Modal minimum, Besaran (size) bank, Eiisiensi, Legal Linding Limit. - Berdasarkan hasil uji sampel untuk data cross section dan prediksi likuidasi bank baik untuk likuidasi bank I1-?FT maupun 1999, temyata sebagian besar keputusan likuidasi bank diatas nilai cur of valuenyu, ha] ini berarti keteplatan prediksi Iikuidzuzi bank cukup baik dengan menggunakan data cross section. Sedangkan untuk data pooled hasil uji sampelnya terjadi pada bank-bank yang seharusnya tidak dilikuidasi. Hasil uji regresi logistik baik dengan menggunakan data cross section maupun dengan menggunakan data pooled memmjukkan bahwa faktor analisa keuangan CAMEL dan Size (besaran) bank dapat diguakan untuk memprediski likuidasi bank.

Abstrak :
Tesis ini membahas kemampuan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2007 dalam mencari dan menggunakan informasi secara efektif dalam konteks active learning dan self regulated learning selama mereka mengikuti Program Dasar Pendidikan Tinggi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar dalam pembubaran badan hukum bank berbentuk perusahaan daerah didukung adanya Peraturan Daerah dari daerah yang mendirikan, dan koordinasi yang baik dengan Kementerian Dalam Negeri. LPS merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan UU No. 24 tahun 2004 tentang LPS. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPS menjamin simpanan nasabah penyimpan pada bank dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan dan sistem keuangan bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Dalam konteks menjaga stabilitas sistem perbankan, LPS melaksanakan penyelesaian dan penanganan bank gagal yang diserahkan penanganannya oleh LPP/BI. Agar pelaksanaan pembubaran dan likuidasi oleh LPS dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan hal-hal sebagai berikut: 1. adanya kewenangan publik yang dimiliki oleh LPS yang dapat mengesampingkan ketentuan lain yang mengatur tentang pembubaran dan likuidasi bank; 2. dukungan dan perananan pemerintah daerah dalam membantu kelancaran pelaksanaan pembubaran dan likuidasi bank berbentuk perusahaan daerah melalui penerbitan Peraturan Daerah. ......The focus of this study is the freshman student of Faculty of Law at University of Indonesia experience of acquiring, evaluating and using information, when they enroll in 'Program Dasar Pendidikan Tinggi' 2007. This research is qualitative descriptive interpretive. The conclution of this research suggest to make The Regional Government's Regulation (Perda) by the regional government who established the regional rural bank to support Indonesia Deposit Insurance Corporation's decision in dissoluting and liquidating the regional rural bank on the bases of Law concerning Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). IDIC is a legal entity that was established on the basis of Law No. 24 of 2004 concerning IDIC. In accordance with its role and responsibilities, IDIC insures depositors funds in the banks and actively maintains the stability of the banking and financial systems in close coordination with the Minister of Finance, Bank Indonesia, and the LPP (Financial Supervisory Authority). Within the context of the maintaining the stability of the banking system, IDIC resolves and handles failed banks that are turned over by LPP/BI. The following aspects are required to ensure that the closure and liquidation process are effectively carried out by IDIC: 1) IDIC is duly authorized by the public, whereby it will be able to override other provisions governing bank closures and liquidation; 2) Support and role of the regional government to ensure the effectiveness of the closure and liquidation of regional/provincial-owned banks through the issuance of a Regional/Provincial Regulation.

Abstrak :
ABSTRAK
Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kembali Pembayaran Utang, permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Lina Sugiharti Otto mengajukan permohonan pailit terhadap Bank Global, yang pada saat permohonan pailit diajukan dalam likuidasi, dengan alasan Bank Global sudah bukan bank sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan karena izin usaha Bank global sudah dicabut. Tujuan dari penelitian ini adalah berusaha untuk menjawab permasalahan: Bagaimanakah status hukum dari bank dalam likuidasi dan konsekuensinya? Apakah bank dalam likuidasi dapat dipailitkan berdasarkan permohonan pailit yang diajukan nasabahnya? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bank dalam likuidasi bukan merupakan bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kembali Pembayaran Utang sudah tidak berlaku untuk bank dalam likuidasi. Bank dalam likuidasi dapat dinyatakan pailit berdasarkan permohonan nasabahnya.

---

ABSTRACT
According to Article 2 paragraph (3) of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts, bankruptcy filling for a bank can only be filed by Bank Indonesia. Lina Sugiharti Otto filed a bankruptcy filling for Bank Global, at the time of the filling was in the liquidation process, with the rationale that Bank Global was not a bank as in the law because its operation permit had been terminated. The purpose of this research is to answer the problem: What is the status of a bank which is in the liquidation process and its consequences? Can a customer?s bankruptcy filling make a bank, which is in the liquidation process, declared bankrupt? This research is a normative research. This research shows that the status of a bank, which is in the liquidation process, is not a bank as in the law, so Article 2 paragraph (3) of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts can not be applied to a bank which is in the liquidation process. A bank which is in the liquidation process can be declared bankrupt by its customer?s bankruptcy filling.

Abstrak :
Likuidasi bank adalah proses pembubaran yang diikuti pemberesan terhadap harta dan kewajiban bank yang izin usahanya telah dicabut. Ketika Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 berlaku likuidasi bank dilakukan oleh Menteri Keuangan, setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan yang baru Nomor 10 Tahun 1998 kewenangan dipegang oleh Bank Indonesia. Kemudian terbentuklah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Undang-Undang LPS). Skripsi ini membahas mengenai perbedaan likuidasi bank yang diatur sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang LPS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah Undang-Undang LPS berlaku, kewenangan untuk melakukan likuidasi terhadap bank yang dicabut izin usahanya dipegang oleh LPS. Perbandingan likuidasi bank sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang LPS dapat dilihat dari persamaan dan perbedaan likuidasi bank menurut Bank Indonesia dan LPS, yaitu peranan Tim Likuidasi, mekanisme likuidasi, pengawasan, perubahan kewenangan, campur tangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pengadilan, jangka waktu, dan program penjaminan. ......Bank liquidation is a dissolution process followed by the resolution of asset and obligation from banks which business license have been revoked. When the Banking Act No.7 of 1992 was applied, the liquidation of banks was conducted by the Minister of Finance, after the legalization of the new Banking Act No. 10 of 1998, this authority now held by Bank Indonesia. Then Indonesian Deposits Insurance Corporation (IDIC) was form by the Act No. 24 of 2004 about IDIC (IDIC Act). This thesis discusses the differences of bank liquidation that was arranged before and after the legalization of IDIC Act. This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach. After IDIC Act was applied, the authority to conduct the liquidation of bank licenses that have been revoked is held by IDIC. The comparison of bank liquidation before and after the legalization of IDIC Act can be seen from the similarities and differences of bank liquidation according to Bank of Indonesia and IDIC, which are the role of Liquidation Team, mechanism of liquidation, supervision, change of authority, the intervention from the General Meeting of Shareholders (GMS) and the court, the period, and the guarantee program.

Abstrak :
Nasabah penyimpan dana merupakan pihak yang dapat dirugikan manakala terjadinya likuidasi bank. Oleh karena itu, dalam melindungi dana simpanannya nasabah memiliki hak preferen dalam mendapatkan pembayaran atas dana simpanannya pada saat bank dilikuidasi. Pengaturan hak preferen ini terdapat dalam Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai dilaksanakannya likuidasi bank. Bentuk perlindungan tersebut diatur melalui program penjaminan. Akan tetapi dalam pelaksanaanya, hak preferen tidak dapat sepenuhnya diberikan kepada seluruh nasabah penyimpan dana pada saat bank dilikuidasi. Hal ini dapat menimbulkan asumsi yang berbeda atas kedudukan nasabah dalam memperoleh penjaminan atas dana simpanannya. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian untuk menemukan pengaturan hukum dan pelaksanaan hak preferen bagi nasabah penyimpan dana pada saat bank dilikuidasi maka sifat penelitian ini adalah yuridis normatif dan mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis maupun hukum positif serta didukung bahan hukum lain dan hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pelaksanaan hak preferen bagi nasabah penyimpan dana saat bank dilikuidasi diberikan kepada nasabah yang memperoleh kedudukan status layak bayar dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan guna memperoleh pembayaran simpanannya. ...... Depositors are the ones that can be harmed as incurred of banks liquidation. Therefore, to protect their deposits, customers have preference right to obtain payments of their deposits when the banks are liquidated. This preference right is contained in the regulation of the Deposit Insurance Corporation and the other regulations which governing the implementation of the liquidation of the bank. However, in the actual implementation, these preference right can not be fully given to all depositors when banks are liquidated. This can lead to different assumptions about the position of the customers in obtaining the guarantee of their deposits. In accordance with the problems and goals of research to find a legal setting and the implementation of preference right for depositors when banks are liquidated, then, the character of this research is a normative juridical research and refers to the written regulations or positive laws and also supported by other legal materials and interviews with sources related to the problem. While the method used is a qualitative research method about a descriptive research and tend to use inductive analytical approach. The implementation of preference right for depositors when banks are liquidated are given to customers who obtain the decent pay status position and meet the specified criteria by the Act of the Deposit Insurance Corporation to obtain their payment savings.