Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK

International Monetary Fund (IMF) sebagai lembaga keuangan internasional mengimplementasikan kebijakan liberalisme bagi negara yang membutuhkan dana pinjaman. Pada tahun 2016 setelah negosiasi panjang dan banyaknya penolakan dari masyarakat, Pemerintah Mesir pada akhirnya melakukan kesepakatan dengan IMF. Kesepakatan ini merupakan kesepakatan pertama setelah terjadinya revolusi di Mesir pada tahun 2011, yang juga dinilai akibat dari penerapan kebijakan IMF. Masyarakat Mesir merasa bahwa kebijakan yang ditetapkan IMF tidak membawa kesejahteraan secara merata. Pengaruh IMF atas penerapan kebijakan liberalisasi ekonomi ini kemudian menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis latar belakang dan pengaruh IMF terhadap perkembangan liberalisasi ekonomi di Mesir dan menjelaskan bagaimana Mesir mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan IMF. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori neoliberal institusional yang dikembangkan oleh Robert Owen Keohane dan dielaborasikan dengan konsep interdependensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesepakatan negosiasi antara IMF dan Mesir pada tahun 2016 adalah karena perekonomian Mesir dalam keadaan yang terus terpuruk. Dan kesepakatan Program yang telah disepakati dengan IMF sebagai organisasi internasional membawa pengaruh untuk Mesir baik secara moneter, fiskal dan struktural.

---

ABSTRACT

---

International Monetary Fund (IMF) as an international financial institution implements a liberalism policy for countries that need loan funds. In 2016 after lengthy negotiations and numerous rejections from the public, the Egyptian Government finally made an agreement with the IMF. This agreement is the first agreement after the revolution in Egypt in 2011, which was also assessed as a result of implementing IMF policies. Egyptian society feels that the policies set by the IMF did not bring prosperity evenly. The influence of the IMF on the implementation of economic liberalization policies then becomes an interesting thing to study. This study aims to analyze the background and influence of the IMF on the development of economic liberalization in Egypt and explain how Egypt implements the policies set by the IMF. This research is a qualitative research with a descriptive analytical approach. The theory that will be used in this research is the institutional neoliberal theory developed by Robert Owen Keohane and elaborated with the concept of interdependence. This research concludes that the negotiation agreement between the IMF and Egypt in 2016 is because the Egyptian economy is in a state of decline. And the program agreement that was agreed with the IMF as an international organization had an influence on Egypt both in monetary, fiscal and structural terms.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisa serangkaian perubahan dalam kebijakan mengatasi permasalahan pengangguran di Arab Saudi. Arab Saudi sudah mencapai tahap terakhir negara penyewa atau late rentier state, yaitu negara non demokrasi yang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat. Penelitian ini berargumentasi bahwa reformasi ketenagakerjaan adalah bentuk respon Kerajaan untuk mengatasi masalah pengangguran di Arab Saudi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030. Penerapan Saudi Vision 2030 memperlihatkan proses liberalisasi yang dilakukan Arab Saudi dalam berbagai sektor. Selanjutnya, dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menganalisis beberapa permasalahan. Pertama, mengapa Arab Saudi mereformasi sistem ketenagakerjaannya? Kedua, bagaimana implementasi Saudi Vision dalam mengatasi pengangguran warga Saudi? Temuan penelitian ini membuktikan argumentasi bahwa reformasi ketenagakerjaan adalah bentuk respon Kerajaan terhadap fenomena pengangguran dan liberalisasi ekonomi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030. ......This study analyzes a series of changes in policies to address unemployment problems in Saudi Arabia. Saudi Arabia has reached the final stage of a late rentier state, which is a non-democratic state that is responsive to the needs and conditions of society. This study argues that employment reform is a form of the Kingdom's response to overcome unemployment problems in Saudi Arabia in realizing Saudi Vision 2030. The implementation of Saudi Vision 2030 shows the liberalization process carried out by Saudi Arabia in various sectors. Furthermore, with a descriptive qualitative method, this research will analyze several problems. First, why is Saudi Arabia reforming its employment system? Second, how is the implementation of Saudi Vision in overcoming the unemployment of Saudi citizens? The findings of this study prove the argument that labor reform is a form of the Kingdom's response to the phenomenon of unemployment and economic liberalization in realizing Saudi Vision 2030.

Abstrak :
ABSTRAK
Globalisasi yang mengusung tema besar liberalisasi ekonomi dan mekanisme pasar besar telah menyatukan dan mempercepat kegiatan perekonomian di seluruh dunia dengan mengurangi berbagai biaya dan tarif yang menjadi barrier bagi perdagangan internasional. Seiring dengan itu, modal dan investasi asing termasuk dari sektor bisnis ritel, bergerak cepat mencari tempat yang dianggap dapat mendatangkan keuntungan semaksimal mungkin, dan salah satu tempat itu adalah negara Indonesia, negara yang pada akhirnya harus membuka diri dan menerima kehadiran peritel asing dengan sjumlah kebijakan dan regulasi yang membawa implikasi atau dampak postif maupun negatifnya, terutama yang menyangkut erksistensi pasar tradisional, sektor UMKM, dan sektor tenaga kerja.

---

Abstract
The theme of globalization and economic liberalization of the market mechanism has to unite and accelerate economic activity around the world by reducing the various costs and tariffs become barriers to international trade. Along with that, capital and foreign investment, including from the retail business sector, to move quickly to find a place that is considered to be profitable as possible, and one where it is the state of Indonesia, a country which in turn should open up and accept the presence of foreign retailers with a number of policy and regulatory implications as well as negative or positive impact, particularly with respect to the existence of traditional markets, SME sector, and labor sectors.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisa Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi melalui Visi Saudi 2030 Sebagai Sekuritisasi Kepentingan Politik Muhammad bin Salman. Perekonomian Kerajaan Arab Saudi sangat bergantung pada sektor minyak dan gas bumi. Permasalahannya, sektor minyak dan gas bumi bukan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui dan sektor minyak dan gas bumi mengalami fluktuasi harga. Hal tersebut membuat stabilitas ekonomi Kerajaan Arab Saudi sangat rentan. Guna menanggalkan ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas bumi maka Muhammad Bin Salman selaku Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi menginisiasi program Visi Saudi 2030. Yi Feng mengatakan bahwa instabilitas ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas politik. Berdasarkan pernyataan tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana Visi Saudi 2030 sebagai liberalisasi ekonomi dapat mengamankan kepentingan politik Muhammad bin Salman? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan teori liberalisasi ekonomi serta teori keamanan rezim diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Visi Saudi 2030 sebagai liberalisasi ekonomi Arab Saudi merupakan upaya untuk mengamankan kepentingan politik Muhammad bin Salman. ......This study analyzes Saudi Arabia's Economic Liberalization through Saudi Vision 2030 as a Securitization of Political Interests of the Muhammad bin Salman Regime. The economy of the Kingdom of Saudi Arabia is highly dependent on the oil and gas sector. The problem is that the oil and gas sector is not a renewable resource and the oil and gas sector experiences price fluctuations. This makes the economic stability of the Kingdom of Saudi Arabia very vulnerable. In order to get rid of dependence on the oil and gas sector, Muhammad Bin Salman as the Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia initiated the Saudi Vision 2030 program. Yi Feng said that economic instability could affect political stability. Based on this statement, the question of this research is how the Saudi Vision 2030 as economic liberalization can secure the regime of Muhammad bin Salman? By using qualitative research methods and using the theory of economic liberalization and regime security theory, it is expected to be able to answer research questions. This paper concludes that the Saudi Vision 2030 as Saudi Arabia's economic liberalization is an effort to secure the regime of Muhammad bin Salman.