Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, pemerintah menetapkan proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) sebagai langkah reformasi perpajakan berbasis digital. Pilar utama proyek ini adalah implementasi Core Tax Administration System (CTAS), yang mulai diterapkan secara menyeluruh pada awal 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap CTAS berdasarkan persepsi, efisiensi, pengalaman penggunaan, dan keyakinan terhadap institusi pengelola perpajakan. Penelitian menggunakan paradigma positivisme dan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed-method, yaitu survei sebagai data utama dan wawancara mendalam sebagai penguat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap CTAS berada pada kategori sedang (70,23%). Artinya, responden belum merasakan kemudahan sejak menggunakan CTAS akibat kendala teknis seperti kesulitan login, error berulang, dan ketidakstabilan sistem. Minimnya respons dari otoritas pajak pada awal implementasi, keterlambatan sosialisasi, dan keterbatasan pemahaman petugas memperkuat persepsi pelaksanaan yang terburu-buru dan kurang mitigasi risiko. Namun, terdapat perbaikan signifikan antara Januari hingga Mei 2025, dengan penurunan gangguan teknis dan peningkatan stabilitas sistem. Penelitian merekomendasikan reformasi bertahap dengan perbaikan teknis menyeluruh, edukasi berkelanjutan, dan komunikasi kebijakan konsisten untuk membangun pengalaman positif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital baru.

---

Through Presidential Regulation Number 40 of 2018, the government established the Core Tax Administration System (CTAS) project as part of the Digital-Based Tax Administration Reform (PSIAP). CTAS began its full implementation in early 2025. This study aims to analyze taxpayers’ trust in CTAS based on their perceptions, efficiency, experiences and challenges, and trust and engagement with key actors in the system. The research adopts a positivist and quantitative paradigm, employing a mixed-method data collection technique using surveys as the primary data source and in-depth interviews as supporting evidence. The results indicate that taxpayers’ trust in CTAS is at a moderate level (70.23%). Many respondents have not experienced increased convenience due to technical issues such as login difficulties, frequent errors, and system instability. Additionally, limited responses from tax authorities during early implementation, delayed socialization, and inadequate staff understanding contributed to perceptions of a rushed rollout with insufficient risk mitigation. Nonetheless, a notable improvement was observed between January and May 2025, evidenced by a reduction in technical disruptions and enhanced system stability. The study recommends a phased reform approach emphasizing comprehensive technical improvements, ongoing education, and consistent policy communication to build positive user experiences and strengthen public trust in the new digital tax administration system."

"Kepercayaan dari publik merupakan hal yang penting untuk kelancaran proses pemerintahan. Penelitian ini menganalisis kegiatan humas politik yang menggunakan media sosial sebagai alat dalam mempengaruhi tingkat kepercayaan generasi millennials. Kegiatan humas politik dalam konteks ini adalah kegiatan humas politik yang menunjukkan gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Penelitian kuantitatif ini menggunakan kuesioner online sebagai teknik pengumpulan data teknik sampel purposive dalam menentukan responden, yaitu generasi millennials di wilayah Jabodetabek. Pengujian data dilakukan dengan uji analisis faktor dan uji regresi linear yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kegiatan humas politik dengan tingkat kepercayaan.

---

Trust from the public is important for the government process. This study analyzes political public relations activities using social media as a tool affects millennials generation rsquo s trust levels. Political public relations activities in this context are political public relations activities that show leadership style of a leader. This quantitative research uses an online questionnaire as a data collection technique and using purposive sampling in determining the respondents that are the millennials generation in the Jabodetabek area. The data test is done by factor analysis test and linear regression test which shows that there is influence between political relations activities and the level of trust."

"Era globalisasi mendorong pemerintah Indonesia, khususnya DKI Jakarta, memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi. Pelayanan secara elektronik berguna untuk memudahkan kebutuhan masyarakat/warga DKI Jakarta. Untuk mengujudkan hal tersebut, DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City mencipatakan inovasi produk berupa aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Namun, dalam implementasinya masih banyak keluhan masyarakat/warga mengenai pelayanan yang diberikan secara elektronik (e-government) sehingga membuat timbulnya ketidakpercayaan publik. Terkait hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepercayaan pada layanan e-government berupa penggunaan aplikasi JAKI di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan melalui survei. Sementara itu, teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam kepada 5 narasumber. Peneliti menggunakan teori trust in e-government untuk mengukur tingkat kepercayaan pada penggunaan teknologi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pelayanan secara elektronik dengan persentase 85,40%. Meskipun demikian, secara kualitatif terdapat kekurangan dari pelayanan secara elektronik. Penelitian ini memberikan beberapa saran atau rekomendasi agar pelayanan melalui aplikasi JAKI berjalan dengan baik, yaitu komunikasi dua arah perlu ditingkatkan, pelayanan dari setiap fitur perlu diperbaiki agar efektif, dan perlu membuat landasan hukum agar data pribadi pengguna aman.

---

The era of globalization encourages the Indonesian government, especially DKI Jakarta, to provide effective and efficient services by utilizing technology. Electronic services are useful to facilitate the needs of the residents of DKI Jakarta. To demonstrate this, DKI Jakarta through Jakarta Smart City created a product innovation in the form of the Jakarta Kini (JAKI) application. However, in its implementation there are still many complaints from the residents regarding services provided electronically (e-government) so as to cause public distrust. Related to this, the purpose of this study is to analyze the level of trust in e-government services in the form of the use of the JAKI application in DKI Jakarta. This research approach uses quantitative with mixed method data collection techniques. Quantitative data collection techniques are carried out through surveys. Meanwhile, qualitative data collection techniques through in-depth interviews with 5 speakers. Researchers use the theory of trust in e-government to measure the level of trust in the use of technology. The findings of this study show that respondents have high confidence in electronic services with a percentage of 85.40%. However, qualitatively there are disadvantages of electronic services. This research provides several suggestions or recommendations so that services through the JAKI application run well, namely two-way communication needs to be improved, the services of each feature need to be improved to be effective, and it is necessary to create a legal basis so that user personal data is safe."