Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Surat pernyataan hibah yang dibuat di bawah tangan dianggap belum memenuhi unsur pembuktian dari perbuatan hukum hibah. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan apabila dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1426/Pdt.G/2019/PA-JS, penerima hibah merupakan keponakan dari penghibah yang telah ia anggap sebagai anaknya sendiri dikarenakan tidak memiliki keturunan. Dalam gugatan, pihak ahli waris lainnya menyatakan bahwa hibah dianggap tidak sah dikarenakan pada saat pemberiannya penghibah sedang sakit dan tidak ada persetujuan seluruh ahli waris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai keabsahan surat pernyataan hibah yang dibuat untuk salah satu ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya serta akibat hukum terhadap ahli waris lainnya dan proses balik nama di kantor pertanahan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun analisa data dilakukan secara eksplanatoris. Hasil analisis adalah hibah yang dilakukan telah sesuai syarat dan rukun hibah yang ditentukan dalam KHI dan KHES sehingga surat pernyataan hibah dapat menjadi bukti yang sah atas perbuatan hukum hibah. Selain itu akibat hukum kepada ahli waris lainnya adalah hibah tersebut dapat dibatalkan karena melanggar Pasal 231 KHI atau berlaku pengembalian 2/3 harta yang melebihi batas sebagaimana diatur dalam Pasal 726 KHES. Serta proses balik nama tetap dapat dilakukan dengan menjadikan salinan putusan sebagai pengganti dari Akta Hibah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah

---

The letter of grant which privately drawn up is not comply with the provision of authentication’s constituent of grant. Article 37 paragraph (1) of the Indonesian Government Regulation pertaining to Land Registration regulates that conveyance rights of land through grant can only be registered if it proven by a deed made by Land Deed Official. The case as stated in the South Jakarta Religious Court Verdict Number 1426/Pdt.G/2019/PA-JS recount about the grantee acting in their capacity as the granter’s nephew and considered as her own child by reason of not having descendant. Within the pleading, the other heirs affirmed that grant made in 1993 between the granter and the grantee was invalid. It caused by the time of the granting, the granter went through some illness and there was no approval from all heirs. The issues raised in this study regarding to the validity of the letter of grant which made for several heirs unbeknownst to other heirs along with the legal consequences toward other heirs as well as the transfer of land ownership in Municipal Land Office. A normative legal research method is utilize to response those issue. While the data analysis will carry out in explanatory research. The result of this analysis is the implementation of grant according to the case has been appropriate with the provisions and pillars specified in the Islamic and Sharia Economy Law Compilation in Indonesia. Therefore, the letter of grant could be a valid authentication to prove grant legal action. Furthermore, the legal consequences to other heirs is that the grant could be voidable arising out of its contravene to Article 231 of the Indonesian Islamic Law Compilation or reversion of the exceeds limits part as specified in Article 726 of the Indonesian Sharia Economy Law Compilation. Besides, the transfer of land ownership could be settled by using the copy of the verdict as a replacement of grant deed as specified in Article 37 paragraph (2) of Indonesian Government Regulation on Land Registration

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai peraturan pelaksanaan UUPA dan penyempurna Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sesungguhnya PP 24/1997 dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang memiliki dan menguasai tanah dengan itikad baik. Pengadilan merupakan langkah hukum terakhir jika terjadi perselisihan tentang hak atas tanah setelah penyelesaian dengan cara musyawarah atau mediasi tidak menyelesaikan permasalahan. Penelitian ini bermaksud melakukan pengkajian atas permasalahan kekuatan hukum sertipikat yang yang diproses melalui Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT, Surat Keterangan Hibah yang tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan serta Sertipikat Hak Atas Tanah No. 2150/Lkp dan Akta Jual Beli tanah tersebut yang dibatalkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 40/Pdt./2012/PT.TK. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan ketentuan dan teori yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah dengan fokus pada pemindahan hak melalui jual beli dan hibah. Kesimpulan hasil penelitian, Sertifikat hak atas tanah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dengan makna, keseluruhan yang diterangkan dalam sertipikat harus dianggap benar adanya kecuali jika dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti yang lain; Surat Keterangan Hibah bukan merupakan bukti hak atas tanah yang dilindungi oleh undang-undang tetapi hanya dianggap sebagai bukti tertulis berupa perjanjian di bawah tangan serta Sertipikat Hak Atas Tanah No. 2150/Lkp dan Akta Jual Beli tanah tersebut dapat dibatalkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 40/Pdt./2012/PT.TK dengan pertimbangan, para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sertipikat-sertipikat dan AJB atas tanah objek sengketa batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik sah Penggugat. Disarankan PPAT menyertakan saksi yang diyakini dapat memberikan penjelasan untuk mengungkap kebenaran keberadaan para pihak; Perkaban Nomor 8 Tahun dijadikan momentum bagi PPAT untuk memperoleh data yang cukup lengkap dalam pembuatan Akta Pemindahan Hak atas tanah.

---

ABSTRACT
As a rule implementing the PPAT (Land Deed Official) and perfecter of Government Regulation No. 10 of 1961, the real PP 24/1997 to provide legal certainty for the parties who own and control the land in good faith. Court is the last legal step in case of a dispute about land rights after the completion of the way of consultation or mediation does not resolve the problem. This study intends to review the legal power issues certificates that are processed through the Sale and Purchase Agreements made before PPAT. Certificate Grants are not registered at the Land Office and Land Rights Certificate No. 2150/Lkp and the Sale and Purchase Agreements are canceled land in Cape Coral High Court Decision No. 40/Pdt./2012/PT.TK. Research using normative juridical approach based on the terms and theories relating to the transfer of land rights with a focus on the transfer of rights through purchase and grants. The conclusions, land rights certificates have strong probative force with meanings, which are explained in the entire certificate must be considered true unless proven otherwise in court with other evidence; Grant Certificate is not an evidence of land rights are protected by law legislation but only considered as written evidence in the form of an agreement under hand and Certificat of Land Rights No. 2150/Lkp and Sale Deed land can be canceled in Cape Coral High Court Decision No. 40/Pdt./2012/PT.TK consideration, the defendant has committed an unlawful act, certificate of AJB’s (Deed of Sale) object of dispute over land null and void and have no legal effect, and declare that the legitimate object of dispute is the property of the Plaintiff . PPAT is advisable to include a witness who is believed to give an explanation to reveal the truth of the existence of the parties ; Perkaban (Head Of National Land Regulation) No. 8 as a momentum for PPAT to obtain sufficient data to complete the manufacture of the Deed of Transfer of Rights to land.