Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Harjo
"Penyakit kusta di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, disamping besarnya masalah di bidang medis juga masalah sosial yang di timbulkan oleh penyakit ini. Menghadapi masalah ini organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan agar pada tahun 2000 penyakit kusta tidak lagi merupakan masalah kesehatan masyarakat dengan prevalensi rate 1 per 10.000 penduduk. Penurunan prevalensi rate ini dapat dicapai dengan upaya penurunan proporsi penderita kusta yang berobat tidak teratur dalam periode waktu tertentu. prevalensi rate Kabupaten Majalengka cenderung menurun dari tahun ke tahun, tetapi belum mencapai target prevalensi rate yang ditargetkan oleh WHO yaitu kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Namun hal ini berbeda dengan penemuan penderita baru yang cenderung meningkat.
Pencapaian persentase ketidakteraturan berobat penderita kusta di Kabupaten Majalengka pada tahun 2000 sebesar 32,31% sehingga RFT hanya sebesar 67,69%. Angka ini relatif masih rendah bila dibandingkan dengan target RFT (Release From Treatment) rate nasional (keteraturan berobat) sebesar 90%.
Beberapa penelitian terdahulu, misalnya di Kabupaten Kuningan menunjukan bahwa ketidakteraturan berobat (1993) mencapai 18,80%, kemudian di Kabupaten Tangerang menunjukan bahwa ketidakteraturan berobat (1993) mencapai 21,60%.
Berdasarkan kenyataan ini, maka dilakukan penelitian yang mengkaji penyebab ketidakteraturan berobat yang sebenarnya dari penderita kusta yang terdiri dari variabel umur penderita kusta, jenis kelamin penderita kusta, pekerjaan penderita kusta, pendidikan penderita kusta, pengetahuan, sikap dan keyakinan penderita tentang penyakitnya, ketersediaan obat di puskesmas, peran petugas kesehatan dan peran keluarga dalam pengobatan.
Penelitian dilakukan di Kabupaten Majalengka dengan desain cross sectional dan menggunakan data primer. Responden berjumlah 208 orang yang merupakan seluruh populasi yang memenuhi kriteria sampel.
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara statistik diperoleh hubungan yang bermakna pengetahuan penderita kusta (OR: 2,62, 95%CI : 1,44 - 4,76), sikap (OR 2,76, 95%C1 : 1,51 -5,05), ketersediaan obat di puskesmas (OR : 3,34, 95%CI : 1,64 - 6,80), dan peran petugas kesehatan (OR : 2,91, 95%CI : 1,60 - 5,31) dengan ketidakteraturan berobat penderita kusta. Pada penelitian ini tidak ditemukan adanya interaksi pada faktor risiko yang berhubungan dengan ketidakteraturan berobat penderita kusta.
Diperlukan upaya meningkatkan penyuluhan melalui media radio, televisi, buku, majalah dan pamflet yang komunikatif, sederhana dan dapat diterima masyarakat di daerah sehingga dapat mengubah perilaku. Disamping itu perlu adanya perencanaan tahunan kebutuhan obat sesuai dengan jumlah sasaran sehingga tidak terjadi kekurangan obat dan perlu juga pendidikan kesehatan yang persuasif dengan menggunakan peran keluarga atau kelompok sesama penderita dengan melibatkan tokoh masyarakat sekaligus sebagai pengawas menelan obat, serta meningkatkan kemampuan petugas pengelola program kusta, yang diharapkan petugas lebih proaktif dalam melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada penderita kusta dan keluarga dengan mendatangi penderita dan keluarga untuk memberikan dukungan sosial dan konsultasi. Selain itu, diharapkan pula petugas dapat memberikan pelayanan pengobatan sesegera mungkin.
Daftar Pustaka : 52 (1956 ? 2001).

Some Factors Relating to the Leprosy Patients Irregularity for Medical Treatment at the Regency of Majalengka in 1998 ? 2000.
Leprosy was still a public health problem in Indonesia. The disease did not only cause a big problem to the medical area, but also to the community. To overcome this matter, the United Nations World Health Organization (WHO) had determined that in the year 2000 leprosy would no longer become a community problem with the prevalence rate of 1 per 10.000 people. The decrease of the prevalence rate could be abstained by reducing the number of leprosy patients who irregularly visited clinics for medical treatment, There was a tendency that the prevalence rate in Majalengka decreased from year to year, although it had not reached the targeted rate of the WHO, namely less than I per 10.000 people. This, however, was unlike the number of the newly known leprosy patients which tended to increase.
In Majalengka the number of leprosy patients with irregular treatment in the year 2000 stood at 32.32 % which meant that the RFT (Release From Treatment) was only 67,69%. This figure was relatively still lower than the targeted national RFT rate (i.e.regular treatment) of 90%.
Some earlier studies, such as one held in the Regency of Kuningan, showed that the irregular treatment in 1993 reached 18.80%. Another study in the Regency of Tangerang (1993) showed an irregularity of 21.60%.
On the basis of these facts, a study was carried out to learn the actual causes of the irregularity for treatment by leprosy patients. The variables included age, sex, occupations, education, knowledge, attitude and belief of the patients on the disease, provision of medicines in the clinics, the roles of the clinic officials and of the relatives in the treatment.
The study in Majalengka made use of the cross-sectional design and primary data, with 208 respondents, namely the whole population meeting the sample criteria.
Results of the study showed there was statistically significant correlation between the knowledge of patients (OR : 2.62, 95%CI : 1.44 - 4,76), their attitudes (OR :2.76, 95%CI : 1.51 - 5.05), provision of medicines in clinics (OR : 3.34, 95%CI : 1,64 - 6,80), the roles of the clinic officials (OR : 2.91, 95%CI : 1.60 -5.31) and the patients irregularity for treatment. The study did not show any interaction of risk factors related to the patient irregularity for treatment.
It was necessary to improve efforts in giving better information through the radio, television, books, magazines and leaflets in a communicative and simple way which would be more digestible to the local people. In this way people were expected to change their behavior. The study also suggested the necessity of an annual plan by the local government for the need of enough medicines for the targeted patients. The local government should also provide persuasive health education by involving active participation of relatives or groups of other leprosy patients, including some social celebrities who, at the some time, acted as watchers of the patients, discipline in taking medicines. It was also considered necessary to be more pro-active in communication and providing information as well as education to both the patients and their relatives by visiting them for social support and consultation. Apart from that, officials were expected to give treatment to the patients as immediately as possible.
Bibliography : 52 (1956 - 2001).
"
Lengkap +
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T2758
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Osep Hernandi
"Penyakit kusta di Kabupaten Ciamis merupakan penyakit yang masih menjadi permasalahan bidang kesehatan, terutama pada tingkat cacat yang diderita melebihi ketentuan WHO yaitu < 10 % dari seluruh penderita terdaftar. Kabupaten Ciamis merupakan daerah non endemis kusta dengan prevalensi < 1 %o, sehingga target program bukan merupakan masalah utama, tetapi dengan tingginya angka cacat hingga 10,45 % merupakan tantangan program untuk mengantisipasi penularan kasus secara cepat dan tepat. Keterlambatan penemuan penderita dan keterlambatan pelaporan program merupakan faktor pendukung terjadinya kusta dengan cacat di Kabupaten Ciamis, hal ini dikarenakan terlambatnya pengolahan dan analisis data di kabupaten, sehingga berdampak kepada terlambatnya pengambilan keputusan untuk antisipasi permasalahan dengan kecacatan kusta di Puskesmas.
Upaya mengatasi permasalahan kusta di Kabupaten Ciamis, dilaksanakan dengan mengembangkan sistem informasi program kusta melalui pembuatan suatu prototype program untuk mempermudah dalam pengolahan dan analisis data sehingga memberikan informasi berupa keluaran tentang hasil kegiatan program yang dilaporkan Puskesmas dalam bentuk tabel dan grafik, sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat dan akurat.
Tujuan dibuatnya sistern informasi Program Pemberantasan Penyakit Kusta di Kabupaten Ciamis adalah untuk membantu mempermudah proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data di tingkat kabupaten, agar pengelola program kusta kabupaten dapat mengelola program secara cepat melalui sistem yang mudah dioperasikan sesuai dengan kebutuhan pengguna data dan pengambil kebijakan di tingkat kabupaten.
Proses pengembangan sistem informasi Program Pemberantasan Penyakit Kusta dibuat berdasarkan hasil analisis sistem terhadap kebutuhan program dan sumber daya yang ada di Kabupaten Ciamis, untuk kemudian dibuat desain sistem sesuai kebutuhan informasi yang dapat menghasilkan keluaran sesuai indikator yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi program kusta melalui penyederhanaan pelaporan, kemudahan operasional sistem dan keakurasian data keluaran yang dapat dibaca dengan mudah oleh pengelola program di kabupaten.
Hasil akhir dari pembuatan sistem informasi adalah layak atau tidaknya sistem diterapkan di tempat penelitian melalui ujicoba sistem di Laboratorium Komputasi Informatika Kesehatan, Junisan Informatika Kesehatan Universitas Indonesia, dimana ujicoba sistem meliputi; efesiensi, reliabilitas, efektifitas, akurasi dan aksesibilitas sistem. Hasil ujicoba sistem juga menilai kelemahan dan kelebihan sistem, untuk kemudian kelemahan yang ada agar dapat dikembangkan lebih lanjut di Kabupaten Ciamis, sehingga sistem yang dibuat dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pengelola program di kabupaten dalam mengantisipasi setiap permasalahan program yang muncul.
Daftar Pustaka : 44 (1982 - 2002).

Development Information System Eradication Program Leprosy Disease in Health Office Ciamis DistrictLeprosy disease in Ciamis district is disease which still become problems of healthy area, especially at defect level which suffered exceed rule of WHO that is < 10 % from entire ail patient enlist- Ciamis regency is area of non leprosy endemis with prevalence < 1 %o, so that program goals is not such a main problem, but with defect number of height till 10,45 % representing program challenge to anticipate infectious case quickly and precisely. Delay of Invention and patient delay of reporting program is supplementary factor the happening leprosy with handicapped in Ciamis regency, this matter because of losing time of data analysis and processing in this regency, so it affects to losing of decision making for the anticipation of problem with leprosy handicapped in Puskesmas.
The effort overcome the problem of leprosy in Ciamis regency is executed by developing leprosy program information system through making prototype program to make eiser in data analysis and processing so that it give information in the form of output about result of activity reported by Puskesmas in the form of graph and table, so that the decision can be whisked away and is accurate.
The target of making Eradication Disease Leprosy Information Program System in Ciamis regency is to water down of collecting process, data analysis and processing in the regency in order that the organizer of leprosy program can manage the program quickly through the system which is easy to be operated as according to need of data consumer and policy taker in the regency.
Developing Program of Eradication Disease Leprosy information system made pursuant to result of systems analysis to need of resource and program in Ciamis regency, then it is made by system design according to the information need which is able to yield output according to indicator which have been specified, so that it is needed in the plan and leprosy program evaluation through reporting moderation, amenity of operational system and output data accuration which is able to be read easily by program organizer in the regency.
The end of result from making information system is competent or Computing Laboratory of Healthy Information Faculty of Indonesia University, where the experiment in valves efficiency, reliability, effectively, accessible and accuration. Result of experiment system also assess and weakness excess of system, then existing weakness so that can be developed furthermore in Ciamis regency, so that system made can be exploited in an optimal fashion by program organizer in the regency in anticipating every problems of program happens.
Bibliography : 44 ( 1982 - 2002).
"
Lengkap +
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T13010
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Astri Adelia
"Latar belakang: Reaksi reversal (RR) penyebab kecacatan pada 40 pasien kusta. Panduan terapi menurut Pedoman Nasional Program Pengendalian Penyakit Kusta PNPPK tidak menjelaskan lebih lanjut cara evaluasi pengobatan pada RR. Skala van Brakel (SVB) merupakan skala yang bersifat objektif untuk menilai derajat keparahan RR, terdiri atas skor A (menilai kelainan kulit), skor B (menilai fungsi saraf sensorik), dan skor C (menilai fungsi saraf motorik). Skala ini telah digunakan pada beberapa penelitian mengenai pengobatan RR dengan menggunakan azathioprin, siklosporin, dan kortikosteroid intravena.
Tujuan: Membandingkan penilaian perubahan dosis kortikosteroid berdasarkan manifestasi klinis dengan menggunakan SVB dan PNPPK pada pasien kusta dengan RR derajat berat.
Metode: Uji klinis acak tersamar tunggal di Poliklinik Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo pada bulan Desember 2017 hingga Juni 2018. Subjek penelitian terdiri atas pasien RR derajat berat yang akan mendapatkan dosis metilprednisolon sesuai dengan skema pemberian kortikosteroid pada reaksi kusta menurut WHO. Perubahan dosis menyesuaikan nilai skor SVB. Pada kelompok 1 menggunakan penjumlahan skor A, B, dan C, sedangkan kelompok 2 mengguankan skor A. Pemeriksaan saraf sensorik menggunakan Semmes-Weinstein monofilament, sedangkan pemeriksaan saraf motorik menggunakan voluntary muscle test.
Hasil: Penelitian diikuti 22 pasien yang terbagi menjadi dua kelompok. Secara statistik tidak terdapat perbedaan bermakna diantara kelompok tersebut (p>0,05). Manifestasi RR terbanyak adalah kelainan kulit berupa sebagian atau seluruh lesi lama kusta menjadi lebih merah dan meninggi (100%). Kriteria RR derajat berat terbanyak adalah lesi reaksi baru yang disertai rasa panas pada lesi (77,27%). Perubahan dosis terapi dan total skor SVB di dalam kelompok 1 dan 2 bermakna secara statistik (p<0,05). Namun tidak berkna diantara keduannya (p>0.05)
Kesimpulan: Penilaian perubahan dosis kortikosteroid berdasarkan manifestasi klinis dengan menggunakan SVB tidak terbukti lebih baik dibandingan dengan PNPPK pada pasien kusta dengan RR derajat berat.

Background: Reversal reaction (RR) is the cause of disability in 40 of leprosy patients. The management guidelines based on The National Guidelines of Leprosy Disease Management Program, do not explain on the evaluation procedures throughly. Van Brakel scale (VBS) is a scale to objectively evaluate the severity of RR, consisting of score A to evaluate skin abnormalities, score B to evaluate sensoric neural function, and score C to evaluate motoric neural function. This scale has been used in several studies to assess outcomes of RR treatment utilize azathioprine, cyclosporine, and intravenous corticosteroid.
Aim: To compare the assessment of corticosteroid dose adjustment based on clinical manifestations using VBS and The National Guidelines of Leprosy Disease Management Program in severe RR leprosy patients.Method: A single-blind randomized clinical trial was conducted at Dermatology and Venereology Outpatient Clinic, Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital, from December 2017 to June 2018. The subjects were severe RR patients who has been receiving methylprednisolone according to WHO's corticosteroid regimen in leprosy reaction. Group 1 uses the sum of scores A, B, and C, while group 2 uses score A, because it is considered similar to The National Guidelines of Leprosy Disease Management Program. Sensoric neural function examinations were done using Semmes-Weinstein monofilament test, while motoric neural function examinations were done using voluntary muscle test.
Results: This study followed 22 participants divided into two groups and we found no significant difference between the two (p>0,05). The most common manifestation of RR is escalation of inflammatory symptomps on some or all of leprosy lesions and manifestation of severe RR is a new reaction lesions accompanied by burning sensation. The change of total VBS score and the adjustment of therapeutic dose on both groups were statistically significant (p0,05). and no significant differences were found among both groups (p.0,05).
Conclusion: Evaluation of corticosteroid dose adjustment based on clinical manifestation using VBS was proven not to be better than The National Guidelines of Leprosy Disease Management Program in severe RR patients."
Lengkap +
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2018
SP-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library