Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai sebuah lembaga keuangan desa adat yang bernama Lembaga Perkreditan Desa yang didirikan dengan syarat harus memiliki awig-awig desa adat terlebih dahulu. Lembaga Perkreditan Desa yang diteliti dalam skripsi ini adalah Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat Kedonganan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dan metode penelitian normatif. Bentuk perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa adat Kedonganan tidak bertentangan dengan aturan hukum perjanjian yang berlaku. Walaupun merupakan lembaga keuangan desa adat namun beberapa ketentuan hukum perdata digunakan dalam perjanjiannya. Ini dikarenakan Lembaga Perkreditan Desa mencoba mengakomodir perkembangan zaman yang terjadi dengan mengharmonisasikan nilai-nilai adat dengan unsur-unsur hukum perdata yang berlaku di Indonesia. ......This thesis discusses about a traditional village financial institution in Bali, name of this institution is "Lembaga Perkreditan Desa". Traditional Community in Bali should have Awig-Awig first before establish "Lembaga Perkreditan Desa". "Lembaga Perkreditan Desa" that are examined in this thesis is "Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan". This study uses qualitative data analysis methods and normative research methods. The Model of Loan Agreement in "Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan" is not contradict with the general rule of an agreement law in Indonesia. Although it is a traditional village financial institutions in Bali, but some rules of private law is used in the loan agreement. Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan is trying to accommodate the on-going global development by harmonizing traditional values with the applicable private law in Indonesia.

Abstrak :
Lembaga Perkreditan Desa Adat merupakan lembaga keuangan desa adat di Provinsi Bali yang didirikan dengan syarat memiliki awig-awig sebagai pedoman bagi desa adat tersebut. Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan menjalankan kegiatan usahanya, salah satunya yaitu memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat adat Sesetan. Salah satu syarat untuk mengajukan kredit di Lembaga Pekreditan Desa Adat Sesetan ini yaitu adanya jaminan kredit, yaitu jaminan fidusia. Skripsi ini menggunakan metode analisis data kualitatif dan metode penelitian normatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa dalam menjalankan perjanjian jaminan fidusia tersebut, pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan dan debitur tidak melakukan pengikatan jaminan fidusia secara notaril. Pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan hanya melakukan pengikatan dengan akta bawah tangan. Hal ini tidak sesuai dengan pengaturan yang telah diatur dalam Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sedangkan dalam hal ini terkait dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan ini tidak bertentangan dengan aturan hukum perjanjian yang berlaku.

---

Lembaga Perkreditan Desa Adat is a financial Adat institution located in the Province of Bali, duly established with a condition that it has obtained awig-awig as a guideline for such Desa Adat. Lembaga Perkreditan Adat Sesetan runs its business activities, such as giving a credit loans to the community of Sesetan. One of the obligations to apply for credit loans in Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan is having a collateral upon the credit loans, which is Fiducia. This thesis is using analytical and qualitative method and informative research method. From this research, it is known that in terms of conducting the credit loans agreement with fiduciary, Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan and its Debtor are not bound by Notarial deed. Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan and its Debtor is only bound by the privately made deed. This is not conformed with the provisions in the Article 5 Regulation No. 42 Year 1999 on Fiduciary. But on the other hand, the credit loans agreement that made by Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan is actually not violate the applicable law regarding agreement.

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal Lembaga Perkreditan Desa (LPD) X dalam proses pemberian kredit. Salah satu risiko di LPD X adalah risiko kredit. Dengan proses kredit yang dijalankan saat ini nilai non-performing loan (NPL) LPD X pada 3 tahun terakhir yang memiliki kecenderungan terus meningkat, yaitu 10,69%, 24,38%, dan 26.64% (LPD X, 2017). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah accountability theory untuk melihat pertanggungjawaban LPD X pada paruman desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus untuk dapat meneliti fenomena NPL pada LPD X secara lebih dalam dan dapat memberikan evaluasi untuk manajemen LPD X. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, studi dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam menangani pengumpulan kredit yang dilakukan oleh LPD X belum efektif seperti yang dinyatakan dalam teori perbandingan dan perusahaan. LPD X belum melakukan fungsi pengingat untuk pinjaman yang akan jatuh tempo, tidak memiliki SOP penagihan kredit, periode pemberian surat peringatan pertama terlalu jauh dengan batas kredit jatuh tempo, dan LPD X tidak memiliki prosedur untuk ketentuan akun tidak tertagih. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis fungsi kredit lainnya dan menggunakan semua elemen kontrol internal.

---

ABSTRACT

---

This research is conducted to improve the internal control system of rural credit institution (Lembaga Perkreditan Desa, hereinafter referred to as LPD X) in the credit process. One of the risks in LPD X is the fact of credit. With the credit process carried out at present the non-performing loan (NPL) value of LPD X in the last 3 years are 10.69%, 24.38% and 26.64% (LPD X, 2017). The theory in this study is the theory of accountability to see the accountability of LPD X in the paruman. The method in this study is a case study to be able to examine the NPL phenomenon in LPD X more deeply and can provide an evaluation for LPD X management. Data collection is done by observation, document study, and interview methods. The result of this study indicates that the efforts made in handling credit collection conducted by LPD X has not been effective as stated in the comparison theory and company. LPD X has not performed a reminder function for loans that will be due, does not have a credit billing SOP, the period of granting the first warning letter is too far with the credit limit due, and LPD X does not has a procedure for the provision uncollectible accounts. Subsequent research can analyze other credit functions and use all elements of internal control.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai kearifan lokal dalam tata kelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Mengwi dan implikasinya terhadap administrasi publik non-Barat (Non-Western Public Administration [NWPA]). Masalah yang diangkat adalah bagaimana nilai-nilai lokal dapat diintegrasikan dan diperkuat dalam konteks administrasi publik. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal ini memiliki padanan dalam konsep administrasi publik seperti partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pelayanan. Implementasi nilai-nilai tersebut berdampak positif dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap LPD Desa Adat Mengwi. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya melembagakan nilai-nilai lokal dalam struktur dan proses administrasi publik untuk memperkuat tata kelola yang responsif dan inklusif, khususnya dalam konteks NWPA. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dalam pengembangan teori dan praktik administrasi publik. Secara khusus, LPD Desa Adat Mengwi bisa menjadi best practice dalam hal tata kelola bagi LPD lainnya di Bali. ......This research aims to examine the values of local wisdom in the governance of the Mengwi Traditional Village Credit Institution (LPD Desa Adat Mengwi) and its implications for Non-Western Public Administration (NWPA). The issue raised is how local values can be integrated and strengthened in the context of public administration. This research methodology uses a qualitative approach with data collection through field observations and in-depth interviews. The results showed that these local wisdom values have equivalents in public administration concepts such as community participation, accountability, and responsiveness in services. The implementation of these values has a positive impact in increasing public trust in Mengwi Traditional Village Credit Institution. The implication of this finding is the importance of institutionalizing local values in public administration structures and processes to strengthen responsive and inclusive governance, particularly in the context of the NWPA. This research underscores the importance of considering cultural context in the development of public administration theory and practice. In particular, Mengwi Traditional Village Credit Institution can be a best practice in governance for other Village Credit Institutions in Bali.