Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerpustakaan menjadi penting di Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena merupakan satu-satunya sumber informasi yang dapat diakses anak didik. Perpustakaan di Lembaga Pembinaan harus mampu menjalankan fungsinya untuk kepentingan pendidikan dan hiburan. Penelitian terhadap fungsi perpustakaan LPKA Kelas I Tangerang dilakukan untuk menjelaskan fungsi perpustakaan sebagai sarana penunjang pendidikan bagi program pendidikan yang dijalani anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara. Dengan Turun langsung ke lapangan, peneliti dapat menemukan berbagai fakta tentang fungsi perpustakaan yang dijalankan Perpustakaan LPKA Kelas I Tangerang. Fungsi Perpustakaan LPKA Kelas I Tangerang dirasakan masih kurang mendukung untuk program pendidikan. Anak didik merasa dengan membaca dan mengunjungi perpustakaan menjadi terapi bagi mereka untuk dapat merasakan ketenangan dan kesenangan. Oleh sebab itu, fungsi perpustakaan bukan hanya untuk hiburan tapi juga sebagai biblioterapi.

---

ABSTRAKLibrary become important in Juvenile prison because it is one of information resources that a child prisoners can access. Library in Juvenile prison must be implement their function for education and entertainment. LPKA Kelas I Tangerang rsquo s Library trying to implement that function with their effort to library service. That research about library function in LPKA Kelas I Tangerang is to explain library function as a facility to supporting education for education programs which is lived by the child prisoners in LPKA Kelas I Tangerang. This research is qualitative research by using case study with interview. Case study can be allowing the researchers to looking for the fact about library function that obtain by LPKA Kelas I Tangerang rsquo s Library. Library function of LPKA Kelas I Tangerang rsquo s Library is still felt less to supporting education programs. Child prisoners felt that reading and visit the library is some therapy for them to feel serenity and pleasure. Therefore, Library Function is not only for entertainment but also for bibliotherapy. "

"Tulisan ini meneliti perlindungan hukum pelaksanaan restorasi terhadap anak yang melakukan kekerasan fisik selama pelaksanaan masa pemidanaan penjara, khususnya melalui program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta. Melalui pendekatan sosiolegal, tulisan ini menguji dampak pembinaan dari aspek hukum dan non-hukum bagi anak yang melakukan kekerasan fisik melalui penerapan keadilan restoratif, terkhusus pada tahap pasca-adjudikasi. Tulisan ini menemukan bahwa hak-hak yang berorientasi pada pemberian restorasi bagi anak yang menjalani masa pemidanaan hanya dilindungi pada regulasi hukum tentang pemasyarakatan. UU SPPA dan UU Perlindungan Anak hanya merumuskan perlindungan dan restorasi bagi anak yang masih dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, pembinaan anak yang melakukan kekerasan fisik di LPKA Kelas II Jakarta telah terlaksana sesuai dengan perumusan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun demikian, program pembinaan LPKA Kelas II Jakarta tidak berjalan paralel dengan dampak restorasi bagi anak binaanya. Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam program pembinaan diberikan secara minimal dan kurang menyasar pada kebutuhan sosial dan perkembangan personal anak, dua faktor utama yang melatarbelakangi anak melakukan kekerasan fisik. Akibatnya, pembinaan yang diberikan belum efektif mewujudkan restorasi anak yang berkonflik dengan hukum sesuai konsep keadilan restoratif.

---

This paper examines the legal protection of restorative justice implementation for children who commit physical violence during their imprisonment, particularly through rehabilitation programs at the Special Child Development Institution Class II Jakarta. Using a socio-legal approach, it investigates the impact of rehabilitation from legal and non-legal perspectives for children who engage in physical violence, focusing on the post adjudication stage. The paper finds that restoration-oriented rights for children in incarceration are protected only under regulations related to corrections. The Juvenile Justice System Law and Child Protection Law provide protection and restoration for children only during the judicial process. In practice, the rehabilitation of children who commit physical violence at the LPKA Class II Jakarta aligns with the formulated rights for children in conflict with the law. However, the LPKA Class II Jakarta rehabilitation program does not effectively parallel the restorative impact for its inmates. The rights of children in conflict with the law are minimally provided, lacking focus on social needs and personal development, the primary factors underlying children's violent behaviour. Consequently, the rehabilitation provided has not effectively achieved the restoration of children in conflict with the law as per the restorative justice concept."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaga yang melakukan pembinaan bagi anak yang terpidana melakukan tindak pidana kekerasan seksual ialah Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembinaan anak di LPKA Kelas I Tangerang tidak sepenuhnya dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Serang dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan internal LPKA Kelas I Tangerang. Pembinaan bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual juga tidak dibedakan dari anak yang melakukan tindak pidana lain, dan pembinaan khusus hanya akan diadakan ketika muncul hal yang sifatnya darurat.

---

This study aims to determine the rehabilitation development of juvenile sex offenders in the Youth Correctional Center (LPKA) Tangerang. The results showed that the criminal prosecution of juvenile sex offenders should be referred to the Law No. 11 Year 2012 on Children Criminal Justice System. Institutions which are providing supervision for children who are convicted of a criminal act of sexual violence is the Agency is assisted by the Special Child and Community Advisors.

Rehabilitation development of children in LPKA Tangerang is not fully accompanied along by Social Counsellor (Pembimbing Kemasyarakatan) from The Central Penitentiary (Bapas) Serang due to limitation of human resources and internal policies of LPKA Tangerang. Guidance for juvenile sex offenders inside LPKA Tangerang is no different from children who commit other crimes, and special guidance will only be held when it appeared the nature of the issue a child has is an emergency."

"LPKA menyediakan fasilitas, dan menerapkan aturan yang sama kepada semua anak binaan dengan tujuan untuk menunjang program pembinaan. Selama berada di LPKA, anak binaan juga mengalami proses enkulturasi dan internalisasi yang sama. Akan tetapi, respon siswa binaan terhadap pembinaan tidak selalu sama. Tesis ini menjelaskan respon-respon yang terbentuk pada anak binaan dalam mengikuti program pembinaan di LPKA. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, sejak Januari hingga Maret 2023 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari. Penelitian ini menggunakan metode etnografi, dengan teknik pengumpulan datanya adalah pengamatan berjarak, pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Temuan dalam tesis ini dianalisis dengan model connectionism yang dikembangkan oleh Claudia Strauss dan Naomi Quinn. Adapun respon yang terbentuk adalah respon mental berupa makna dan juga respon tindakan. Perbedaan respon anak binaan dalam menjalani pembinaan di LPKA disebabkan karena adanya pengalaman hidup yang berbeda. Pengalaman hidup terinternalisasi dalam diri inividu menjadi pengetahuan dan membentuk skema. Pengetahuan yang membentuk skema akan menjadi sebuah makna jika mendapatkan rangsangan dari struktur ekstrapersonal. Skema yang membentuk makna mengandung daya motivasi yang dapat mendorong seseorang untuk bertindak. Pengetahuan yang teraktifkan karena rangsangan dari struktur ekstrapersonal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan respon pada anak binaan, baik respon mental maupun tindakan.

---

LPKA provides facilities and applies rules to all assisted children to support the development program. While at LPKA, assisted children also experience the same process of enculturation and internalization. However, the response of guided students to coaching is not always the same. Therefore, this research explains the responses formed in fostered children when participating in the coaching program at LPKA. This research was conducted for three months from January to March 2023 at the LPKA Kelas II Kendari. This research used an ethnographic method with data collection techniques namely observation, participant observation, and in-depth interviews. The findings in this thesis were analyzed using the connectionism model developed by Claudia Strauss and Naomi Quinn. The response that is formed is a mental response, in this case, meaning and also an action response. The differences in the responses of assisted children undergoing coaching at LPKA are due to different life experiences. Life experiences are internalized within the individual and become knowledge and form schemas. The knowledge that forms a schema will become meaningful if it receives stimulation from extrapersonal structures. The schema that forms meaning contains motivational power that can encourage someone to act. The knowledge that is activated due to stimulation from extrapersonal structures is what causes differences in responses in assisted children."

"Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan sekolah filial yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif untuk menjelaskan mengenai analisis implementasi kebijakan sekolah filial yang ada di LPKA Palembang dengan melihat aspek konten dan konteks sebagai suatu kebijakan. Untuk menganalisis kebijakan sekolah filial, maka peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle serta Mazmanian dan Sabatier untuk mendukung proses analisis implementasi yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan di LPKA Palembang. Hasil penelitian menunjukkan kendala-kendala penyelenggaraan sekolah filial yang belum efektif. Dari aspek konten kebijakan diketahui bahwa permasalahan anggaran merupakan permasalahan utama dalam implementasi kebijakan sekolah filial di LPKA Palembang. Selain itupun, masa hukuman peserta didik yang berbeda-beda dan relatif singkat juga mempengaruhi implementasi kebijakan sekolah filial. Kebijakan ini akan lebih terasa manfaatnya bila dilaksankan di luar LPKA Palembang. Bila diluar LPKA anak didik pemasyarakatan bisa berinteraksi dengan pihak lain dan konsepsi dari pemasyarakatannya sendiri akan semakin terasa. Dari aspek konteks kebijakan diketahui bahwa belum adanya kepedulian dari pimpinan atas. Sehingga menyebabkan belum adanya mekanisme penegakan aturan yang jelas dalam kebijakan sekolah filial untuk lingkup nasional serta ditambah belum adanya suatu sistem yang dapat mendorong pelaksanaan kebijakan sekolah filial yang lebih efektif.

---

This study aims to investigate policy implementation of filial school at Palembang Child Correctional Institution (LPKA Palembang). It uses post-postivist approach and qualitative method to explain the policy implementation of filial school at Palembang Child Correctional Institution. It analyzes the content and context aspects of the policy. Policy implementation theories by Merilee S. Grindle and by Mazmanian and Sabatier are used to support analysis process of implementation that influence the enforcement of education-based coaching for correctional students at LPKA Palembang. The results indicated contraints to organizing filial school that have not been effective. From the content aspect of policy, it is known that budget problem is the main problem in filial school policy implementation at LPKA Palembang. Students sentece periods which are vary and relatively short also affect the implementation of filial school policy. The policy will be more beneficial if implemented outside LPKA Palembang. Outside correctional institution, correctional students can interact with other parties and the concept of correctional itself will be more felt. Context aspect of policy discovered that there is no concern yet from the top leadership. It causes there has been no clear enforcement mechanism in filial school policy for the national scope, and also the absence of a system that can encourage the more effective implementation of filial school policy."