Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia belum menjalankan kegaiatan usahanya secara maksimal, sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Selain itu, penanganan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diatur oleh sebuah peraturan internal lembaga yang bersangkutan. Peraturan internal tersebut didasarkan oleh sebuah Peraturan Menteri Keuangan yang diudangkan pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan mengundangkan suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Namun, sampai saat penulisan skripsi ini, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia masih berpedoman kepada peraturan internal yang didasarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan yang sudah digantikan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bentuk-bentuk pemberian fasilitas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia beserta dengan bentuk-bentuk pemberian fasilitas yang secara riil diberikan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Setelah itu, penelitian ini akan menunjukkan perbandingan bentuk-bentuk fasilitas yang diberikan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan Export-Impot Bank of The United States dan Export, Finance, and Insurance Corporation untuk menemukan bentuk-bentuk fasilitas yang belum diberikan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diatur oleh sebuah peraturan internal lembaga yang didasarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan yang sudah digantikan. Konsekuensinya terdapat kekosongan pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang mempengaruhi prosedur penilaian dan penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

---

Indonesia Eximbank has yet to conduct its business activities to the maximum extent that has been allowed by the Indonesia Eximbank Act. Moreover, the handling of non performing loans by Indonesia Eximbank is governed by an internal guidance manual of the related institution. This internal guidance manual is based on a Ministry of Finance Regulation that was promulgated in 2009. Whereas in 2015, the Financial Services Authority (Otoristas Jasa Keuangan) of Indonesia enacted a Financial Services Authority Regulation, which replaces the aforementioned Ministry of Finance Regulation. Nevertheless, up to the creation of this study, Indonesia Eximbank remains to rely on the internal guidance manual that is based on the Ministry of Finance Regulation that has since been replaced. By using a normative judicial research method, this study shows the forms of facilities that are allowed to be carried out by the Indonesia Eximbank on the basis of the Indonesia Eximbank Act and compares it to the forms of facilities that are actually being carried out by the Indonesia Eximbank. Next, this study will show the comparison of facilities being carried out by the Indonesia Eximbank, the Export-Import Bank of the United America and the Export, Finance, and Insurance Corporation of the Commonwealth of Australia to find forms of facilities that have not yet been conducted by the Indonesia Eximbank. In addition to that, this study shows the handling of non performing loans by Indonesia Eximbank is governed by an internal guidance manual based on a Ministry of Finance Regulation, which has since been replaced. Consequently, there is an absence of a guidance manual that is applicable for the guidance and supervision of Indonesia Eximbank, where the absence take effect to the procedure of the assessment and handling of non performing loans conducted by the Indonesia Eximbank.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif studi kasus. Penerapan kepatuhan terhadap POJK dapat dinilai dari laporan keuangan LPEI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPEI secara umum sudah menerapkan POJK terkait. Namun terdapat satu aspek dalam POJK yang belum dapat dipenuhi oleh LPEI yaitu terkait dengan Pembiayaan kepada UMKM. Hal tersebut dikarenakan sulitnya LPEI menemukan UMKM yang sesuai dengan kriteria pada Undang-undang tentang UMKM serta berorientasi ekspor.

---

This study aimed to analyze the compliance of LPEI for the OJK rules. The method used is qualitative research methods case study . The implementation of the compliances can be judged by the LPEI rsquo s financial statements. The results of this study indicate that generally, LPEI is already implementing the regulations. However, there rsquo s one aspect in the regulations that LPEI can not comply yet, i.e. about the financing for micro, small, and medium Enterprises. It is because the difficulties faced by LPEI to find the right criteria of micro, small, and medium Enterprises which is in accordadnce with the micro, small, and medium Enterprises regulations itself and with the export oriented ones.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis fungsi asuransi pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dilihat dari segi hukumnya. Penelitian dan penulisan hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak yang berwenang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa LPEI adalah suatu lembaga khusus yang menjalankan fungsi pembiayaan, penjaminan dan asuransi untuk memajukan ekspor nasional berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Fungsi asuransi pada LPEI adalah asuransi kerugian, dalam hal ini asuransi ekspor. Dalam menjalankan fungsi asuransinya, LPEI tidak tunduk pada UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, namun demikian tunduk pada Bab Kesembilan Buku Kesatu KUHD mengenai asuransi.