Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela terhadap aset Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II Tangerang. Lelang Noneksekusi sukarela yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II seharusnya tidak menyisakan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, Lelang seharusnya aman karena dilakukan secara apa adanya (as is) dan Pembeli dianggap sudah mengetahui kondisi objek yang dilelang. Namun demikian, lelang tersebut digugat oleh pihak lain karena objek lelang ternyata juga merupakan objek sita jaminan/eksekusi pada perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap, antara pemilik objek lelang dengan penggugat. Berdasarkan uraian tersebut, Tesis ini meneliti pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II atas harta milik Perseroan Terbatas dengan permasalahan mengenai prosedur pelaksanaan lelang dan keabsahan lelang. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lelang dapat terlaksana secara sukarela karena dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Informasi mengenai adanya sita jaminan/eksekusi tidak terdapat pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan dalam rangka penyelenggaraan lelang. Informasi tersebut penting dalam menentukan siapa yang berwenang melakukan lelang. Pada penelitian ditemukan perbedaan informasi yang tertera dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan bukti kepemilikan hak atas tanah. Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan kesalahan kewenangan dalam melakukan lelang. Lelang yang seharusnya dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II. Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan lelang terhadap aset Perseroan Terbatas memiliki prosedur yang sama dengan lelang perseorangan. Kekeliruan kewenangan Pejabat Lelang mengakibatkan lelang menjadi tidak sah. Penulis menyarankan bahwa dalam pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela, Pejabat Lelang Kelas II dapat melakukan pemeriksaan lebih jauh atas objek lelang.

---

ABSTRACT This thesis will describe the implementation on the voluntarily non-execution auction of the assets owned by an Indonesian limited liability company. The voluntary auction lead by Class II Auctioneer (Pejabat Lelang Kelas II) was supposed to be conducted voluntarily without dispute and does not leave any future dispute. Considering that the auction conducted "as is", the buyer was expected to realize the condition of the object. In fact, the auction was sued by another party who argues that the object is a confiscation object on another dispute. The information which indicates that the auction object is an object of confiscation does not declared in the Land Registration Letter issued by Land Office. n an auction with fixed assets as objects, the issuance of Land Registration Letter is required to fulfill formal legality of auction object. Land Registration Letter is also a document that became basis in determining who is authorized to conduct the auction. The research found differences between information contained in the Land Registration Letter and information in the Right to Build Certificate. Such discrepancies may result errors in determining auction officers, and it may caused to invalidity of the auction. The research conducted by normative juridical with analytical descriptive method will describe general auction procedure with emphasize on the Limited Liability Company as the owner of auction object."

"ABSTRAKPejabat Lelang sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik berupa Risalah Lelang, bertanggung jawab terhadap autentisitasnya. Pejabat Lelang juga bertanggung jawab terhadap legalitas formal subjek dan objek lelang, serta membantu permohonan lelang yang diajukan padanya. Lelang merupakan sistem jual beli secara terbuka yang handal, aman dan terpercaya, dan harus selalu dilakukan menurut prosedur yang berlaku. Lelang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dari segala bentuk pengalihan hak atas objek lelang. Namun demikian, pada pengalihan hak objek lelang pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/TUN/2016, walaupun lelang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dengan pembatalan objek lelangnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan mengenai keamanan dan perlindungan hukum dari mekanisme lelang, sehingga pada akhirnya dapat menghambat perkembangan lelang noneksekusi sukarela di masyarakat. Berdasarkan kasus tersebut, maka tesis ini menguraikan pengalihan hak melalui mekanisme lelang noneksekusi sukarela untuk objek lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II agar lebih menjamin perlindungan hukum bagi pembeli, dan tanggung jawab pejabat lelang kelas II terhadap objek lelang yang dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. Tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kekeliruan di Badan Pertanahan Nasional BPN yang telah menerbitkan objek lelang ketika sedang dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Agar dimasa mendatang tidak terjadi kasus serupa yang dapat merugikan berbagai pihak, disarankan kepada Pejabat Lelang dan Peserta/Pembeli Lelang selalu menerapkan prinsip ketelitian dan kehati-hatian yaitu dengan meneliti dan mengetahui secara terperinci mengenai keadaan dan status hukum dari objek lelang dimaksud sebelum lelang dilaksanakan. Penulis menyarankan agar dibuat sistem verifikasi, pendaftaran, dan pengalihan hak atas tanah yang terintegrasi antara BPN dan Badan Peradilan Indonesia.Kata kunci:Pejabat Lelang, Lelang Noneksekusi Sukarela, Pengalihan Hak, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Lelang.

---

ABSTRACT An auctioneer is a public officer who creates an authentic deed of auctions. The auctioneer is responsible for the authenticity of the auction deeds and the formal legality of the subject and the object of the auction, as well as assisting the auction request submitted. Auction is an open and reliable and safety selling and buying system, and should always be done according to the applicable procedures. The auction aims to ensure the legal certainty transfer of rights its auction object. However, on the transfer of auction object rights in the case of the Supreme Court Verdict Number 481 K TUN 2016, although the auction has been conducted in accordance with applicable procedures, it has created legal uncertainty with the cancellation of its auction object by the State Administrative Court. This case may lead to distrust of the security and legal protection of the auction mechanism, thereby ultimately impeding the development of non execution voluntary auction in the society. Based on the aforementioned case, this thesis analizes the transfer process of the auction object rights through non execution voluntary auction by Class II Auctioneer to ensure legal protection for the buyer, and the responsibility of Class II Auctioneer on the cancellation of its auction object by the State Administrative Court. This thesis research uses normative juridical method with qualitative descriptive analytical approach. The research found that there is a mistake in The Indonesian National Land Agency who issued the auction object while there is a dispute on that object in the State Administrative Court. Finally, the writer suggests that the auctioneer and the auction participants, particularly buyers, always to apply the precision and prudent principle by researching and knowing in detail the state and legal status of the auction object before the auction is held. The writer also suggests the Government to create a new integrated system between The Indonesian National Land Agency and The Indonesian Judiciary Board on the verification, registration and right transfer of the land. Keywords Auctioneer, Non execution Voluntary Auction, Transfer of Right, Legal Protection For Auction Buyer "