Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai wasiat yang melebihi bagian mutlak yang ditinjau secara yuridis. Skripsi ini menganalisis perkara waris ditingkat kasasi antara para ahli waris yakni Pemohon Kasasi selaku anak angkat yang diakui sah dan Termohon Kasasi selaku istri kedua Pewaris. Permasalahan muncul ketika wasiat yang dibuat Pewaris menyatakan Termohon Kasasi berhak atas harta peninggalan satu-satunya, sementara Pemohon Kasasi selaku legitimaris, tidak mendapatkan hak waris dari Pewaris serta diputuskan oleh Hakim bahwa Pemohon Kasasi tidak berhak atas warisan Pewaris karena telah mendapat warisan atas harta gono-gini antara Pewaris dengan Istri pertamanya. Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini meyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 241/K/Pdt/2015 yang mengesahkan wasiat yang dibuat Pewaris, merupakan kekeliruan dalam memahami ldquo;warisan rdquo; yang menyebabkan Pemohon Kasasi tidak mendapatkan hak waris. Sebagai legitimaris, Pemohon Kasasi berhak atas bagian mutlak yang tidak dapat dikesampingkan oleh siapapun. Putusan Mahkamah Agung Nomor 241/K/Pdt/2015 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai bagian mutlak karena Hakim mengesampingkan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang bagian mutlak dan Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang besaran bagian mutlak.

---

ABSTRACT
This research discuss about the exceed of absolute part of the testament with overview legally. This research explain heir lawsuit in Supreme Court level between The heirs are, The Appellant as legitimate adopted child and The Respondent as The Testators second wife. The set of problems occur when the testament that made by The Testator said that The Respondent reserved the right of his one only property, while his legitimate adopted child as legitimate legacy receiver got nothing, and The Judge set that The Appellant not entitled to receive the heir because he has got heir from community property between The Testator and his first wife. This paper uses the method of juridicial normative research, using secondary data. This study conclude that the decision of the Supreme Court No. 241 K Pdt 2015 that has assigned the testament is misunderstanding ldquo heir rdquo that cause The Appellant got nothing from the heir. As legitimate legacy receiver, The Appellant has right of the absolute part that cannot be breaking by anyone. The decision of the Supreme Court No. 241 K Pdt 2015 is not accordance with Indonesian legislation about the absolute part, because The Judge has been ruled out Article 913 of Act Book of the Civil Code about the absolute part and Article 914 of Act Book of the Civil Code about portion of the absolute part.

Abstrak :
Hukum Waris Perdata menetapkan adanya dua jenis pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang (pewarisan ab-intestato) dan pewarisan berdasarkan wasiat (pewarisan ad-testamento). Bagian mutlak (legitime portie) adalah bagian minimum tertentu yang tidak dapat diganggu gugat dan harus diperoleh ahli waris ab-intestaat tertentu dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah yang biasa disebut dengan legitimaris. Namun pada prakteknya, banyak terdapat akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris yang berisi kehendak pewaris yang melanggar bagian mutlak (legitime portie) dari para legitimaris. Padahal akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris merupakan bentuk wasiat yang paling ideal karena dalam pembuatannya notaris dapat memberikan bimbingan dan himbauan kepada pewaris sehubungan dengan akibat-akibat yang timbul dari dibuatnya wasiat tersebut, dan notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Untuk lebih memahami mengenai tanggung jawab notaris untuk memperhatikan bagian mutlak (legitime portie) dalam pembuatan akta wasiat, tesis ini mengadakan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 29/PDT.G/2010/PN.TNG yang mengangkat permasalahan para ahli waris dari pewaris yang menuntut pembatalan akta wasiat yang melanggar bagian mutlak (legitime portie). ...... Civil Inheritance Law establishes the two types of inheritance, those are inheritance which based on the laws (inheritance ab-intestato) and inheritance which based on testament (inheritance ad-testamento). Legitimate portion (legitime portie) is particular minimum parts that is inviolable and must be obtained by the certain ab-intestaat heirs in the vertical relation with the deceased, which commonly known as legitimate heirs. However, in practice, there are many testament deeds before a notary containing the testator?s will which violate the legitimate portion (legitime portie) of the legitimate heirs. Whereas the testament deed before a notary is the most ideal form of testament because in the making of those testament deeds notary can provide guidance and counsel about the consequences arising from the testament deeds to the testator, besides the notary is an authorized officer to make authentic deeds according to Law of Republic of Indonesia concerning Notaries. The research method used in this thesis is juridical normative, the literature research by using the secondary data. For further understanding on the responsibility of notary to regard the legitimate portion (legitime portie) in the making of testament deed, this thesis provides a case study of Tangerang District Court Judgement Number: 29/PDT.G/2010/PN.TNG about the dispute between legitimate heirs and ad-testamento heir where as the legitimate heirs demanding the cancellation of the testament deed before a notary which violate their legitimate portion (legitime portie).

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam perjanjian penanaman modal asing, salah satu bentuk perlakuan yang wajib diberikan oleh negara penerima modal kepada penanam modal asing adalah perlakuan yang adil dan wajar yang dikenal dengan istilah Fair and Equitable Treatment. Saat ini, salah satu unsur standar Fair and Equitable Treatment yaitu legitimate expectations, kerap digunakan sebagai dasar gugatan oleh penanam modal asing terhadap negara penerima modal dalam sengketa penanaman modal asing. Dalam skripsi ini dianalisis putusan-putusan ICSID yang telah mempertimbangkan legitimate expectations. Hasil penelitian ini menjelaskan doktrin legitimate expectations dan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Dewan Arbiter ICSID dalam menginterpretasikan doktrin legitimate expectations dalam sengketa penanaman modal asing.

---

ABSTRACT
n international investment agreements, one form of the treatments that shall be given by the host state to foreign investors is fair and equitable treatment. Nowadays, one of the elements of fair and equitable treatment, namely legitimate expectations, is oftenly used by foreign investors as a claim basis against the host state in foreign investment disputes. This thesis analyzed ICSID arbitration awards that have put legitimate expectations into consideration. The result of this research explains doctrine of legitimate expectations and the approaches used by the ICSID arbitration tribunals to interpret it in foreign investment disputes. ;;

Abstrak :
Tesis ini diletarbelakangi oleh seringnya Notaris terlibat dalam perkara hukum, baik sebagai saksi maupun tersangka. Salah satu penyebabnya adalah para penghadap yang tidak memberikan keterangan ataupun dokumen yang sebenarnya kepada Notaris, sehingga dalam tesis ini dibahas mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan praduga sah dalam akta PPJB dan keabsahan akta PPJB nomor 10 dalam kasus ini. Dalam hal ini dilakukan analisis pada perkara yang termuat dalam putusan nomor 541/PDT.G/2012/PN.JKT.UT, adapun jenis penelitian dari tesis ini yaitu penelitian hukum dengan bentuk penelitian yuridis normatif serta tipe penelitian eksplanatoris dan evaluatif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu peran Notaris dalam melaksanakan praduga sah dalam akta perjanjian pengikatan jual beli ditinjau dari keberwenangan Notaris untuk membuat akta, secara lahiriah dan secara formal telah memenuhi aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris serta secara materiil telah memberikan keyakinan bagi Notaris, maka terhadap akta Notaris tersebut telah dianggap sah dan tiada tanggung jawab Notaris jika dilakukan pembatalan Akta PPJB ke Pengadilan. Tentang keabsahan Akta PPJB nomor 10 (akta kedua) dalam kasus ini, telah memenuhi syarat kesepakatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, namun belum memenuhi syarat kecakapan yaitu melanggar pembatasan kewenangan bertindak, yang mana telah diatur dalam Akta Notaris tanggal 18 Juli 2011 (akta pertama), sehingga Akta PPJB nomor 10 (akta kedua) didegradasikan menjadi akta dibawah tangan dan selanjutnya dibatalkan. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Jakarta Utara, bagi para pihak / para calon pembeli yang dirugikan atas pembatalan Akta PPJB nomor 10 dapat mengajukan tuntutan penggantian kerugian ke Pengadilan. ......This thesis is inspired by the high frequent of Notary, who involved in legal proceedings, either as witnesses or suspects. One of the basis is that the parties often do not give actual information or documents while making a deed to Notary, making them vulnerable to legal exposure thereon. In this thesis the role and responsibilities of a Notary in implementing the presumption of legitimation in the deed of sale and purchase agreements and validity the deed of sale and purchase binding agreement number 10 will be discussed. This thesis will also analyse Court decision number 541/PDT.G/2012/PN.JKT.UT, which will be conducted by the study of law in the form of normative juridical research by explanatory and evaluative research method. The results obtained from the research is that the role of the Notary in implementing the presumption of legitimation deed of sale and purchase agreement is if, in terms of authorization of Notary to make deed, outwardly and formally meet the legal rules on the manufacture of Notary?s deed and as well as in material has given trust to the Notary, then the notarial deed has been deemed valid and so no liability will be imposed if the cancellation of Notary Deed is brought forward to the Court. Specifically in this case, on the validity the deed of sale and purchase binding agreement number 10, has qualified 'deal', "certain things", "good cause", as part of legitimate requirement of a contract, but unqualified "authorized in the act", which has been determined in the Notarial Deed dated 18th July 2011 (the first Deed), so the deed of sale and purchase binding agreement number 10 (the second deed) is degraded into a deed under the hand rather than notariil deed and subsequently canceled. Based on consideration of North Jakarta Court Judges, The injured parties from the cancellation the deed of sale and purchase binding agreement number 10, could make a claim for compensation to the Court.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan Asas Praduga Sah Akta Notaris, bagaimana penerapannya di dalam suatu akta notaris yang di dalamnya terdapat figur palsu yang bertindak menjadi salah satu penghadap sebagaimana yang ada dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 43/PDT/2017/PT.BNA. Permasalahan pada tesis ini adalah: 1) Keabsahan, kekuatan pembuktian, bentuk dan substansi pembatalan; 2) Implikasi hukum terhadap para pihak, pihak ketiga, Notaris, dan perbuatan hukum yang didasari Akta Kuasa Menjual yang di dalamnya terdapat figur palsu. Metode penelitian yang dipakai, yuridis normatif. Tipologi penelitian deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana menghasilkan bentuk hasil penelitian yaitu deskriptif analitis. Simpulan dari penulisan tesis ini adalah akta notaris yang di dalamnya terdapat figur palsu adalah tidak sah, serta mengalami degradasi kekuatan bukti menjadi akta dibawah tangan. Akta dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan karena tidak terpenuhinya syarat cakap pada suatu perjanjian, batal demi hukum karena melanggar Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum, serta kebatalan nonexistent karena unsur pemberi kuasa tidak terpenuhi. Implikasi hukum terhadap para pihak, pihak ketiga adalah dapat memintakan pembatalan akta ke pengadilan. Untuk implikasi hukum terhadap Notaris adalah Notaris tidak bertanggung jawab atas kecacatan dan kepalsuan akta. Untuk perbuatan hukum yang didasari dari akta tersebut diatas adalah tetap dianggap sah sebelum adanya pembatalan dari pengadilan. Saran dari penulis adalah notaris harus lebih berhati-hati, dengan selalu memfotokopi identitas penghadap, memasang cctv di kantornya, dan menghadirkan saksi-saksi pengenal.

---

This thesis discusses the application of The Presumption of Legitimate Principles, how it is applied in a notarial deed in which there is a false figure who acted as one of the party attended as it exists in Banda Aceh High Court Decision No. 43/PDT/2017/PT.BNA. The issues in this thesis are: 1) Validity, strength of proof, form and substance of cancellation; 2) Legal implications of its parties, third parties, Notary, and legal acts based on The Power of Attorney to Sale Deed that contain false figures. The research that used in this thesis, normative juridical. Descriptive research typology, using secondary data collected through literature studies. Using the qualitative approach method, which forms the result of this thesis is descriptive analytical. The conclusion of this thesis is that the notary deed contained an invalid form and was subject to the degradation of the evidence into the deed, and that the deed could be called for revocation to court for failure to comply with the terms of a treaty. The legal implications of these parties, the third party is able to request the cancellation of the deed to the court. The legal implications of a notary are non-existent because the notary is only formally responsible for the act he makes. For any acts of law based on the above act it is still considered valid before the cancellation of the court. The authors suggestion is that the notary should be more careful, always copying the identity that given by the parties, installing cctv and asking for identifying witnesses.

Abstrak :
Seiring dengan perkembangan zaman maka dalam pembuatan dokumen tersebut dapat dibantu dengan dibuatkan oleh notaris. Kewenangan yang diberikan kepada seseorang notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan memperhatikan kewajiban notaris berdasarkan Pasal 16 UUJN. Kewenangan notaris salah satunya pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah (APH). Salah satu peristiwa yang terjadi dalam pembuatan APH ditemukan ketidaktelitian atas penghadap yang dituangkan dalam akta. Terdapat 2 (dua) permasalahan yaitu akibat hukum terhadap akta pelepasan hak atas tanah berdasarkan putusan nomor 1249 K/PID.SUS/2018 dan tanggung jawab hukum notaris terhadap akta pelepasan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif analitis, jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian, surat kuasa dan AJB cacat hukum. APH tidak dapat dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian bagi Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata serta mengajukan pembatalan akta. Kewenangan notaris membuat APH berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf f. Penghadap bukan pemilik yang sah atas tanah dalam APH cakap berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b namun tidak berwenang. Dengan demikian, notaris R. Ahmad Ramali melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris, bertanggung jawab dengan sanksi administratif berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN dan Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris...... Along with the times, the drafting of document as a verification could be drafted by a Notary. The authority that has been given to a notary is stated in Article 15 of the Law of Notary Title and it is considering notary’s responsibility on Article 16 of the Law of Notary Title. One of the drafting of authentic deed is Deed of Relinquishment of Land Rights. The found of inaccuracy made by the appearers is one of the incidents that occur on drafting the authentic deed by the Notary. Therefore there are two issues, legal effect of the Deed of Relinquishment of Land Rights according to Decree Number 1249 K/PID.SUS/2018 and Notary’s legal responsibility of the Deed of Relinquishment of Rights on Land. This research is using juridical normative research methods, descriptive analytical research typologies, secondary data types, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, and data collection tools in the form of document studies, with qualitative data analytical methods and descriptive analytical research results. Research result, power of attorney and Deed of Sale and Purchase has a legal defect. The Deed of Relinquishment of Rights on Land cannot be enforced to the detriment of the Environmental Protection Agency (BLH) and the injured party can claim compensation under Article 1365 and 1366 of the Civil Code and for the cancellation of the deed. The notary authority makes the Deed of Relinquishment of Rights on Land 15 paragraph (2) letter f. Defendant is not the rightful owner of land in the Deed of Relinquishment of Rights on Land under Article 39 paragraph (1) letter b but is not authorized. Accordingly, notary R. Ahmad Ramali contravened Article 16 paragraph (1) letter a Law of Notary Title and Article 3 paragraph (4) Code of the Notary Ethics, responsible for administrative sanctions under Article 16 paragraph (11) Law of Notary Title and Article 6 paragraph (1) Code of the Notary Ethics.

Abstrak :
Undang-Undang sejatinya mengharapkan supaya perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun apabila kenyataannya sudah tidak sebagaimana tujuan yang diharapkan, dibuka kesempatan supaya perkawinan dibubarkan. Penulisan skripsi ini berfokus pada pembubaran perkawinan dengan pembatalan perkawinan, beserta akibat daripada pembatalan perkawinan itu sendiri, terutama dalam kaitannya bahwa dalam pembatalan perkawinan, dianggap bahwa perkawinan tidak pernah terjadi. Bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, Undang-Undang telah menegaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut baginya. Namun tidak jelas bagaimana status dan kedudukan anak dalam kandungan dalam hal dilakukan pembatalan perkawinan. ......The law essentially expects that marriage be carried out with the aim of building a happy and eternal family. But, if the reality is not as expected, the law gives an opportunity for the marriage to be dissolved. The writing of this thesis focuses on the dissolution of marriage with the annulment of the marriage along with the consequences itself, especially relating to the fact in the annulment of marriage, the marriage will be considered as never happened. The law has regulated that for children that are born from the marriage is not affected by the annulment of the marriage (non-retroactive). However, it is unclear how annulment of marriage affects an unborn child.

Abstrak :
Sebagai sebuah jenis sepatu, sneakers tidak hanya menonjolkan aspek fungsional, sneakers memiliki penjelasan kultural tentang hubungan antar pengguna dan sepatu itu sendiri. Tulisan ini fokus pada proses anggota Indo Sneaker Team memperoleh pengetahuan tentang keaslian sneakers. Pada kerangka situated learning dijelaskan bahwa anggota melakukan tatap muka langsung dengan community of practice untuk melakukan pembelajaran dalam konteks yang sesuai. Legitimate Peripheral Participation dalam komunitas tersebut sangat menentukan pengetahuan yang dimiliki anggota kelompok tentang asli atau tidaknya sebuah sneakers. Latar belakang budaya individu membentuk skema-skema pengetahuan yang kemudian menjadi daya motivasi belajar mengidentifikasi keaslian sepatu sneakers, di dalamnya terdapat proses trial and error dan Parallel Distributed Processing. Pendekatan connectionism dimanfaatkan untuk melengkapi pendekatan kognitif melebihi dari deskripsi mengenai apa yang diketahui sekelompok orang, tetapi juga menambahkan proses pembentukan pengetahuan dengan bagaimana keinginan tersebut terbentuk. Etnografi membantu saya dalam mendapatkan data pengetahuan tentang keaslian sneakers dan motivasi belajar mengidentifikasikan sneakers asli.

---

As a type of shoes, sneakers not only emphasize the functional aspects, sneakers have a cultural explanation of the relationship between the user and the shoes itself. This paper focuses on the process of how the Indo Sneaker Team members gaining knowledge about the authenticity of sneakers. In situated learning frame, it is explained that members engage in face to face contact within the community of practice to do learning in a suitable context. Legitimate Peripheral Participation in the community will determine the group members' knowledge about whether or not a pair of sneakers is genuine. The Individuals cultural background shape the knowledge schemes which later become the motivating power of learning to identify the authenticity of sneakers, in which there is a trial and error process and Parallel Distributed Processing. The connectionism approach, used to complement the cognitive approach, exceeds the description of what a group of people knows, but also adds to the process of forming knowledge with how the desire is formed. Ethnography assisted me in obtaining knowledge data about the authenticity of sneakers and the motivation to learn to identify authentic sneakers.