Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perubahan UUD 1945 telah memberikan pada DPR kekuasaan legislasi yang lebih tegas dan bukan sekedar hak. Secara kelembagaan kekuasaan legislatif ada pada 2 (dua) lembaga yaitu Presiden dan DPR, sebelum perubahan UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Setelah Perubahan UUD 1945 dinyatakan bahwa DPR membentuk Undang-Undang. Selanjutnya ditentukan secara terbalik bahwa Presiden diberikan hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Dengan demikian pemegang utama (primer) kekuasaan legislatif untuk membentuk undang-undang adalah DPR, sedangkan Presiden hanyalah pemegang kekuasaan sekunder. Disamping itu Pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR, berarti telah mengubah dari prinsip pembagian kekuasaan (distribution of powers) kepada prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) antara lembaga legislatif (DPR) dan eksekutif (Pemerintah). Dengan adanya Perubahan UUD 1945 dibidang legislasi atau pembuatan undang-undang, dari sisi mekanisme (proses) tidak ada perubahan yang berarti hanya dipersingkatnya tahapan pembicaraan dari 4 tahap menjadi 2 tahap. Persoalan yang lebih ditonjolkan adalah penekanan terhadap kekuasaan legislatif DPR sehingga lembaga tersebut dapat bekerja secara optimal, khususnya dalam bidang Usul Inisiatif guna pembentukan Undang-Undang. Dalam rangka mewujudkan optimalisasi kinerja DPR seperti yang diamanatkan konstitusi, kemudian memberdayakan lembaga Badan Legislasi DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, disamping itu staf Ahli DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, disamping itu staf Ahli DPR juga diperkuat. Persoalan selanjutnya yang dicermati adalah faktor pendukung dan penghambat pergeseran kekuasaan legislatif di DPR, ada beberapa faktor yang sebelumnya merupakan penghambat saat ini menjadi faktor pendukung, yaitu peraturan tata tertib DPR, dengan memberikan kelonggaran jumlah inisiator, jumlah fraksi dari usul inisiatif Rancangan Undang-Undang dan juga dipersingkatnya tahapan pembicaraan (UU No. 03ADPR-R /112001-2002). Hal ini tentu menjadi faktor pendukung, iklim politik juga mendukung untuk mendorong penggunaan usul inisiatif. Persoalan yang masih menjadi penghambat adalah masalah anggaran untuk pembentukan Rancangan Undang-Undang. Hal ini karena minimnya sehingga menghambat ruang gerak dan optimalisasi kinerja DPR dalam bidang legislasi. Idealnya agar kekuasaan legislatif DPR lebih bermakna maka perlu sarana pendukung dan anggaran yang memadai, sehingga DPR dapat melaksanakan semua fungsi yang dimilikinya. Apalagi setelah lembaga perwakilan menganut sistem bikameral (adanya DPR dan DPD) persoalan pembentukan Undang-Undang tentu menjadi lebih rumit.

Abstrak :
Kemenangan perempuan atas seluruh kursi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019 merupakan fenomena baru dalam sejarah masyarakat Sumsel. Ini merupakan anomali di tengah budaya patriarki yang masih melekat di Sumsel, perempuan bisa menguasai kursi DPD daerah Sumsel. Terlebih, mereka semua merupakan wajah baru dan tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui iklim politik perempuan di Sumsel, dengan mencari tahu faktor apa yang mendukung kemenangan keempat anggota perempuan DPD terpilih Sumsel tahun 2019. Penelitian ini menggunakan Teori Modal Politik dari Piere Bordeu (1986) untuk mengetahui modal yang dimiliki kandidat DPD RI terpilih daerah Sumsel. Selain itu, penelitian ini ingin mengungkap strategi pemasaran politik keempat kandidat tersebut dengan Teori Pemasaran Politik Lees-Marshment (2001). Penelitian ini menganalisa peningkatan peran gender dalam kehidupan sosial politik di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk menjelaskan kemenangan perempuan di DPD RI daerah Sumsel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan meritrokasi atau keluarga dengan pejabat daerah dan partai politik masih menjadi modal terbesar perempuan bisa memenangkan suara legislatif. Dalam hal pemasaran politik, strategi Market Oriented Party (MOP) terbukti menghasilkan suara terbanyak dalam kandidasi ini. Isu kesejahteraan perempuan, rumah tangga, kesehatan dan anak menjadi narasi andalan yang mereka sampaikan saat berkampanye. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah keterpilihan perempuan di kursi legislatif di Sumsel meliputi kebijakan kuota 30 persen untuk perempuan, meningkatnya jumlah tenaga kerja perempuan dan jumlah perempuan yang menempuh pendididikan tinggi, serta budaya yang semakin moderat. Sehingga, faktor yang berkontribusi atas kemenangan perempuan di kursi DPD Sumsel adalah modal politik yang kuat dengan pejabat daerah atau partai politik, menggunakan strategi pemasaran politik yang tepat, serta adanya peningkatan peran gender dalam kehidupan sosial politik dan berkembangnya budaya moderat.

---

The victory of women overall seats in the Regional Representative Council (DPD) of the Province of South Sumatra (Sumsel) 2019 is a new phenomenon in the history. This is an anomaly in the midst of the patriarchal culture that is still attached to South Sumatra, women can dominate the DPD seats in the South Sumatra region. Moreover, they were all new faces and had no previous political experience. The research aims to examine the political climate in Sumsel during the 2019 general elections, in particular the elected of the four female members of the DPD in Sumsel. This work uses the Political Capital Theory from Piere Bordeu to see the strengths of the elected DPD candidates in the Sumsel region. This study also reveals political marketing strategies that use Lees- Marshment's political marketing theory. This study examines the increasing gender roles in social and political life in Sumsel. This research uses a case study to explain the women's victory over the DPD in the South Sumatran area. The results of this study suggest that the relationship between meritrocracy or family with regional officials and political parties is the biggest force for women who can win legislative. In terms of political marketing, the Market Oriented Party (MOP) strategy proved to produce the highest number of voters in this candidacy. This research also determine factors that also affect the number of women elected to legislative seats in Sumsel are the 30 percent quota policy for women, the number of women workers and adult females who get high education, also an increasingly moderate culture. So, the factors that contributed to the victory of women in DPD seats in the South of Sumatra were political capital of political officials or political parties, using the correct political marketing strategy, increasing gender roles in socio-political life and growing moderation of culture

Abstrak :
shows why a normative theory of the legitimacy of constutional review. he further argues that this function should be institutionalized in a complex, multilocation structure including not only independent contutional courts , but also legislative and executive self - review that will be enable interbranch consitutional dialogue and constitutional forums.

Abstrak :
Collection of 1992-2002 general assemblies and annual session of the Indonesian People's Consultative Assembly on the process of amendments to Indonesian 1945 Constitution concerning legislative bodies.