Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDisertasi ini merupakan studi tentang peran organisasi Barisan Merah Putih dalam memperjuangkan salah satu kebijakan afirmasi, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Pembahasan terutama difokuskan pada perjuangan Barisan Merah Putih terhadap kuota tambahan satu perempat anggota DPR-Papua bagi orang asli Papua pada pemilu 2009 dan 2014. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji: 1 kepentingan Barisan Merah Putih dalam memperjuangkan kuota anggota DPRP bagi orang asli Papua; 2 strategi Barisan Merah Putih dalam memperjuangkan kuota anggota DPRP bagi orang asli Papua, baik pada pemilu 2009 maupun pemilu 2014; 3 faktor-faktor yang menyebabkan kuota anggota DPRP bagi orang asli Papua sulit direalisasikan.Teori utama yang digunakan sebagai kerangka analisis adalah: teori kelompok kepentingan dari Gabriel A. Almond, Janda, Berry dan Golman. Teori negara korporatis dari Malloy dan Anna Batta serta teori negara neopatrimonial dari James C. Scot. Sedangkan teori pendukung adalah: 1 teori hubungan pusat ndash;daerah desentralisasi dari Brian C. Smith; 2 teori etnisitas dari Dwight Vick, Max Weber dan Fredik Barth; 3 teori konflik politik dari Maswadi Rauf.Metode penelitian terdiri dari: pendekatan kualitatif, dan studi kasus. Data primer yang digunakan diperoleh dari wawancara mendalam in-depth interview kepada sejumlah narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka dan dokumen.Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: 1 peran organisasi BMP, dilatarbelakangi oleh kepentingan: masyarakat adat Papua, kepentingan negara, dan kekuasaan. 2 lobi lobby , menjadi cara utama yang digunakan BMP; 3 hambatan direalisasikan kursi afirmasi ini, disebabkan rendahnya political will dari elit politik serta adanya pro-kontra antara aktor.Temuan studi ini, menunjukkan bahwa perjuangan yang dilakukan BMP Papua tidak semata mempengaruhi keputusan politik, tapi juga ingin memperoleh kekuasaan. Di sisi lain, dalam mempengaruhi direalisasinya kursi afirmasi ini, BMP Papua cukup menghindari tindakan mobilisasi massa dan kekerasan.Implikasi dari teori utama, yaitu: teori kelompok kepentingan yang menjelaskan, bahwa kelompok kepentingan, hanya mempengaruhi kebijakan politik tanpa berkehendak memperoleh jabatan politik, perlu dilihat kembali, sebab studi ini menemukan bahwa BMP selaku kelompok kepentingan memiliki tendensi kuat untuk berkuasa. Sedangkan teori negara korporatis dan neopatrimonial, meskipun lebih tepat menjelaskan politik di negara otoriter, namun dalam kasus tertentu, bagi negara demokrasi, teori ini masih relevan digunakan sebagai kerangka analisis.

---

ABSTRACTThis dissertation is a study on the organizational role of Barisan Merah Putih BMP in defending one of the affirmative policies that is mandated in the Special Autonomy Law in Papua. Accentuated in this study is BMP rsquo s fight for theaddition of one fourth of the indigenous Papuans rsquo quota, or number of seats, in the legislative body during the 2009 and 2014 elections. This research discusses three important matters 1 the role of BMP in defending the quota for indigenous Papuans in the legislative body 2 BMP rsquo s strategy in defending the quota during both the 2009 and 2014 elections and 3 the factors that causedthe addition of one fourth of the indigenous Papuans difficult to be realized. The main theories that are used as the analytical framework of this dissertation are the theory of advocacy groups by Gabriel A. Almond, Janda, Berry dan Golman, the theory of corporate state by Malloy and Anna Batta, and the theory of state neopatrimonialism by James C. Scott. In addition, the theory of decentralization by Brian C. Smith, the theory of ethnicity by Dwight Vick, Max Weber, and Fredik Barth, as well as the theory of political conflict by MaswadiRauf are used as the supporting theories. This research uses a qualitative approach and case study. The primary data is collected through in depth interviews with several sources, while the secondary data is attained through various literary sources and documents. The result of this research leads to three conclusions. First, the organizational role of BMP is based on the interest of the indigenous people of Papua, the state, and power. Second, lobbying became BMP rsquo s main strategy. Third, low political will of the political elite and pro contra between the actors results in the obstacle to realize the addition of the indigenous people rsquo s number of seats in the People rsquo s Representative Council. The principal findings of this research show that BMP rsquo s fight for Papua is not only for the purpose of gaining a voice in political decisions, but also for the purpose of gaining power. On the other hand, BMP avoids mass mobilization and conflict in its fight for the addition of the number of seats. The theoretical implication of the main theory, which is the theory of advocacy groups that explains advocacy groups only influence political policies without the desire to gain political standing, while BMP has a tendency to gain authority and power. The theory of corporate state and the theory of state neopatrimonialism as supporting theories, explains the political in authoritarian countries, but in this case, in democratic countries. This theory is still relevant to be used as an analytical framework for this dissertation. "

"ABSTRAKDisertasi ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bagaimana pola rekrutmen politik, yang dilakukan oleh partai politik pada pemilihan umum tahun 1999. Pada dasarnya rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik mencakup beberapa bentuk, seperti pengisian struktur partai, baik di tingkat nasional maupun lokal, pengisian lembaga eksekutif, dan legislatif. Studi ini hanya memfokuskan kajian pada rekrutmen yang dilakukan oleh tiga partai politik (Golkar, PDIP, dan PPP) untuk mengisi jabatan legislatif di DPRD Riau.Studi ini dilakukan atas kenyataan, dimana meskipun pergantian rezim politik telah terjadi di Indonesia pada tahun 1998, tetapi secara prosedural dan substantif relatif tidak membawa perubahan yang mendasar terhadap sistem kepartaian di Indonesia. terutama berkaitan dengan cara-cara partai melakukan rekrutmen terhadap kandidat untuk menduduki kursi legislatif sebagaimana ditemukan dalam kasus Golkar, PDIP dan PPP di Riau pada pemilihan umum tahun 1999. Keputusan untuk merekrut atau tidak merekrut seorang kader merupakan suatu pilihan strategis yang berhubungan dengan berbagai faktor seperti kemampuan finansial (uang), faktor politik berupa kedekatan dengan elit tertentu di partai, serta ikatan-ikatan primordial berupa pertalian suku, agama, dan daerah asal.Analisis terhadap rekrutmen dilakukan dengan menggunakan teori rekrutmen yang berisi kajian terhadap sistem perundang-undangan, sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum, Studi ini juga memakai analisis kekuasaan yang berlangsung dalam lingkungan para penjaga pintu (gate keepers), serta sistern dan struktur kepartaian. Proses penelitian dilakukan melalui berbagai tahapan. Penulis memulainya dengan deskripsi konsep partai politik dan pola-pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, seperti wawancara mendalam 'dengan para informan kunci dan melakukan review terhadap dokumen baik yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen partai (AD/ART). Strategi penelitian bersifat studi kasus. Analisis dilakukan dengan multi level analisis, yakni: Panama dengan menganalisa aktor-aktor baik yang terpilih menjadi anggota legislatif (DPRD Riau) maupun yang tidak terpilih. Kemudian terhadap lembaga yang terlibat dalam proses rekrutmen baik pada tingkat lokal maupun di pusat.Berdasarkan studi yang dilakukan, ditemukan bahwa rekrutmen untuk menduduki jabatan legislatif di tingkat provinsi secara formal memang dimulai dari struktur bawah partai (DPC), tetapi dalam kenyataannya, pemegang otoritas tertinggi berada di dalam struktur atas partai terutama para pengurus DPDIW (Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah) di provinsi, serta panitia seleksi yang dibentuk menjelang dilangsungkannya pemilihan umum. Panitia seleksi berwewenang dalam menentukan jumlah dan nomor unit kandidat. Sementara DPP (Dewan Pimpinan Pusat Partai) memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan dan/atau campur tangan terhadap kebijakan yang diambil oleh partai di tingkat bawah (lokal).Secara teoritis, studi ini dapat memperlihatkan bahwa teori-teori rekrutmen yang dikembangkan dalam tradisi masyarakat demokratis yang melibatkan aspek-aspek legal formal, sistern kepartaian, sistem pemilihan umum, dukungan kandidat dan tuntutan penjaga pintu (gate keepers) relevan dalam memahami pola rekrutmen yang dilakukan di negara-negara yang berada dalam transisi demokrasi seperti Indonesia. Akan tetapi, selain dari itu studi ini juga menunjukkan bahwa analisis pola rekrutmen oleh partai politik menghendaki pemahaman budaya kepartaian secara lebih mendalain. Di samping itu, pada tataran kebijakan, rekrutmen kandidat legislatif yang berlangsung dengan pola ascritive style telah melahirkan implikasi berupa rendahnya perhatian partai terhadap persoalan masyarakat di tingkat lokal, kesetiaan seorang kandidat yang direkrut lebih condong kepada elit partai, PERDA yang lebih menguntungkan pihak legislatif, kemiskinan, dan munculnya radikalisme yang bersifat vertikal dan horizontal.Sehubungan dengan hal tersebut, studi ini merekomendasikan pentingnya untuk menelaah lebih jauh tentang bagaimana pola-pola yang dilakukan oleh partai politik untuk melakukan rekrutmen guna menduduki struktur partai yang dibentuk, baik pada tingkat nasional maupun lokal, kemudian jabatan di pemerintahan seperti gubernur, bupati/wali kota, serta implikasi rekrutmen terhadap karier seseorang dalam jabatan politik. Selain itu, adalah juga penting untuk mengetahui dampak rekrutmen terhadap perluasan partisipasi politik masyarakat sebagai bagian yang penting dalam membangun pemerintah dan masyarakat yang demokratis."

"Fraksi di parlemen dimaksudkan untuk mengefektifkan kinerja para anggota dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Nyatanya, fraksi sering menekan kemandirian anggota untuk tujuan politik partai. Bagaimana Fraksi Partai GOLKAR (FPG) RI mempengaruhi kemandirian para anggotanya dalam proses pengambilan keputusan Perubahan II APBN 2005, yang berdampak pada dinaikannya harga BBM melalui Penpres 55 Tahun 2005 ? Inilah pertanyaan permasalahan yang hendak dijawab dalam penulisan tesis ini. Studi ini menarik karena pertama, peranan fraksi di parlemen sangat srategis sebagaimana diatur dalam UU Susduk, dan kedua, kajian tentang fraksi dalam studi perwakilan politik di Indonesia masih langka, terutama coal peranan fraksi dalam kaitannya dengan kemandirian anggota.Pembahasan difokuskan pada persoalan peranan fraksi dan kemandiriaan anggota dengan memakai teori Faksi, teori Peran, Teori Kekuasaan Gene Sharp, dan Teori Perwakilan Politik sebagai pilau analisis. Teori Faksi menjelaskan keberadaan fraksi di parlemen, berikut dampak dan tujuan adanya fraksi, serta apa perbedaan faksi dengan fraksi. Teori Peran mengupas masalah peran DPR sebagai wakil rakyat; Teori Kekuasaan sedikit banyak mengambarkan logika dasar kekuasaan politik sebagai acuan untuk menakar perilaku para anggota dan kineija fraksi. Selanjutnya, teori Perwakilan Politik secara eksplisit menegaskan dalil-dalil pokok perwakilan politik dalam sistem demokrasi.Sebagai studi kualitatif penulisan tesis menggunakan data primer berupa iiasil wawancara mendalam terhadap unsur pimpinan, Korbid Umum, Panitia Anggaran, Pimpinan Kornisi FPG dan Korbid Eku DPP Partai GOLKAR dan data sekunder dari berbagai literatur. Perdebatan utama dalam tesis ini adalah apakah keputusan FPG untuk mendukung kebijakan Pengurangan Subsidi dihasilkan melalui mekanisme yang demokratis ataukah melalui tekanan politik yang memperlemah kemandirian anggota? Temuan penelitian membuktikan bahwa keputusan itu tidak dihasilkan melalui tekanan tetapi melalui forum dialog dan rembuk demokratis dengan menghargai kebebasan masing-masing anggota dalam berpikir dan bertindak. Para anggota mengambil sikap berdasarkan pertimbangan yang kritis setelah melakukan kajian atas data obyektif dan mendapat penjelasan fraksi yang memakai.Implikasi teoretis dari tesis ini antara lain fraksi ternyata berbeda dengan faksi, meskipun tujuan dan ciri-ciri faksi yang mapan dapat menjelaskan keberadaan fraksi di parlemen Indonesia. Selain itu, teori Peran dalam konteks ini berlaku karena keputusan FPG mencerminkan harapan masyarakat terhadap peran wakil, mengingat keputusan tersebut be rnanfaat bagi perbaikan ekonomi jangka panjang, sekaligus mencerminkan kebebasan anggota dalam menafsir perannya sebagai wakil. Sebaliknya, teori Mandat cendrung tidak berlaku karena keputusan FPG tidak mencerminkan mandat "rakyat". Keputusan tersebut justru mencerminkan berlakunya teori Kebebasan karena para anggota FPG mengambil keputusan secara bebas dan kritis tanpa dipengaruhi oleh desakan atau tekanan pihak luar. Akhirnya, teori Kekuasaan Sharp bisa benar bahwa kekuasaan tidak secara intrinsik ada di tangan the rollers yang terbukti ketika ada aksi protes dan demonstrasi terhadap pemerintah terkait kebijakan pengurangan subsidi. Namun, apa yang dibayangkan Sharp tidak terjadi karena upaya delegitimasi yang serius dalam kenyataan tidak terjadi. Pemerintahan tetap berlangsung tanpa perlawanan serius dari the loci of power.

---

The existence of fraction inside the parliament is basically aimed at keeping the performance of legislative members effective in executing their political role as people's representatives. But in fact, the fraction tends to press the autonomy of members for the sake of party's interest. How does the GOLKAR Party's fraction influence members in making the decision about the Second Amendment of APBN 2005 that lately affects on the rise of petrol and gas market-price through Penpres No 55/2005. This thesis is written to answer such question. The study stays interesting for two reasons, firstly, fraction plays a strategic role in parliament and secondly, the study of fraction in the context of political representation study, is still less, especially the study about fraction role and the autonomy of members.

The analysis is focused on the term of role of fraction on one side, and the member's autonomy on other side by using the Faction Theory, Role Theory, Gene Sharp's Power Theory, and the Political Representation Theory as the analytical razors. Faction Theory explains about the character of fraction in Indonesia; Role Theory guides the explanation to the substantial role of legislative as the representative of the constituents; Power Theory to a certain degree remands the basic logic of political power as an indicator to measure the political role of the member and of the fraction. Furthermore, Political Representation Theory explicitly states the main principles of political representation in the democratic system.

As a qualitative study, writing this thesis uses primary data from in depth-interview with leaders and sectional coordinators of Golkar Party's Fraction and member of Central Functionaries of Golkar Party and the secondary data from collected-references. The basic debate is that weather the Golkar Party's Fraction position to agree the government's Subsidy-Decreasing Policy is produced through the democratic mechanism or is produced by political pressure that weakening member's autonomy? Some interesting findings from this study are like the decision is not produced by many kinds of pressures but through the dialogue and democratic consensus by and with keep members free to think and to act. Members critically determine their position guided by the provided-objective and rational data.

Thus the theoretical implications such as fraction are different with faction, although the aims and characters of faction suit to explaining fraction in Indonesian parliament. Beside that, Role Theory comes true since FPG's decision reflects what people expects from the legislative role, in regard that such decision is effective for the long term- economic reform, as well as reflects member's autonomy in interpreting his/her role as a representative. Oppositely, Mandate Theory tends to not work for such decision does not reflect what people want. That actually signs the truth of Freedom Theory as the FPG make a decision freely and critically without pressure and demands from outsides. Lastly, Sharp's Power Theory is true that the power does not intrinsically come from the ruder that is proved by the demonstration and mass strike following after the release of such policy. But what Sharp thinks does not take place because the process of seriously de-legitimization is still far in the sky. The governance is till going on without resistances from the loci of power."

"Riset ini berangkat dari fakta mendominasinya kekerabatan politik dalam representasi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di setiap periode, termasuk anggota perempuan. Representasi anggota perempuan terpilih pada Pemilu 2019 mencapai 30 persen, akan tetapi mayoritas merupakan keluarga penguasa ataupun pimpinan partai politik. Di tengah mendominasinya anggota parlemen dari lingkaran keluarga politik, terdapat dua anggota perempuan yang terpilih, meskipun tanpa dukungan kekerabatan politik dan baru pertama kali mengikuti pemilihan umum. Penelitian ini menganalisis dua anggota perempuan DPRD berlatarbelakang non-kekerabatan politik dalam memanfaatkan modal sosial dan politik yang mereka miliki untuk memenangkan Pemilu 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori modal sosial dari Robert D. Putnam, mengenai analisis jaringan, norma dan kepercayaan terkait kepemilikan modal sosial. Temuan studi menunjukkan bahwa kandidat perempuan terpilih meskipun tanpa latar belakang kekerabatan politik memanfaatkan pendekatan silaturahmi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan memanfaatkan jaringan keluarga besar yang mampu mendorong keterpilihan mereka. Meskipun baru terlibat dalam pemilihan legislatif tetapi kedua kandidat mampu membangun koneksi dengan tokoh politik untuk memudahkan pencalonan. Kemampuan kandidat memanfaatkan identitas religius baik melalui kedekatan dengan kelompok sosial berlatar belakang agama Islam serta kendaraan partai politik turut berperan dalam keterpilihan. Selain penempatan nomor urut pada surat suara, modal ekonomi juga tidak memberi pengaruh signifikan dalam keterpilihan kedua kandidat tersebut.

---

This research has based on the fact in the domination of kinship politics in the member’s representation of of kinship politics in the member’s representation of Regional People‘s Representative Council (DPRD) of South Sulawesi Province in each period, including women members. The elected women member’s representation in the Pileg (Legislative Election) of 2019 reached 30 percent, however, the majority were the ruling family or leader of the political party. In the dominating of parliament members from the political family, there were two elected women members even without the support of kinship politics and the first time following the election. This research analyzed two women member's non-kinship-based politics of DPRD in utilizing their social and political capital to win the  Pemilu of 2019. The used research method is qualitative with the case study. This research uses Robert D. Putnam’s social capital theory about the analysis of networks, norms, and beliefs related to social capital possession. The study findings show that the elected women candidates even without political kinship background, utilized silaturahmi (hospitable relationship) approach to the community leaders, religious leaders, and utilizing big family networks that can encourage their electedness. Even just involved in the legislative election, but both candidates can build connections with political figures to ease the candidacy. The candidate’s ability to utilize religious identity through the proximity with Islam-based social community and political party motor has also a role in the electedness. Besides the placement of ballot number in ballot paper, economical capital has not also given significant effects on the electedness of both candidates."