Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai peranan DPRD dalam proses pemilihan Gubernur/Kepala daerah TK. I secara umum bermaksud mengetahui sejauhmana DPRD telah memainkan peran utama dalam proses pemilihan Gubernur, dengan mengambil kasus pemilihan Gubernur/Kepala daerah TK. I Sulsel Tahun 1992/1993. sebagai diketahui dalam proses politik. khususnya dalam proses pengambilan keputusan. DPRD dinilai kurang memainkan peran. Sekalipun peran yang seharusnya dimainkan merupakan salah satu dari fungsi utamanya. Hal ini tidak terkecuali dalam kasus pelaksanaan pemilihan gubernur yang menjadi tugas DPRD.Pengkajian terhadap permasalahan ini menggunakan pendekatan komunikasi politik, dengan harapan keseluruhan proses pemilihan Gubernur dapat terdeteksi. Tidak saja bagaimana DPR berkomunikasi antar sesame anggota/Fraksi, antar Fraksi maupun dengan kalangan Pemerintah terutama di tingkat pusat, tetapi juga yang terpenting bagaimana DPRD sebagai lembaga perwakilan proses pemilihan Gubernur cukup besar dan menentukan. Setidaknya dalam proses penetapan bakal Calon Gubernur dan proses konsultali dengan Pemerintah Pusat. Peranan tersebut dimaksudkan bahwa peranan atau campur tangan Pemerintah atau kalangan elite politik baik di Daerah maupun di pusat dapat dikatakan sangat kecil. Sementara aspirasi dan kepentingan masyarak:at yang diungkapkan lebih banyak mendapat perhatian DPRD.Pelaksanaan peran tersebut bukannya tanda kendala. pengelompokan anggota berdasarkan Fraksi dan keterikatannya kepada kebijakan induk organisasinya, menyebabkan anggot tidak dapat sepenuhnya menggunakan hak-hak politiknya. hal ini terlihat dalam proses pemungutan suara untuk memilih calon gubernur. Disisi lain dukungan dan partisipasi masyarakat, pemahaman anggota DPRD terhadap tugas-tugasnya yang cukup baik serta adanya sistem nilai budaya untuk mendukung proses interaksi merupakan faktor-faktor yang memotivasi DPRD dalam melaksanakan peranannya.Meskipun hasil penelitian ini tidak bisa digunakan untuk menarik suatu generalisasi mengenai peran DPRD dalam proses pemilihan gubernur di indonesia. namun setidaknya penelitian ini memberi asumsi bahwa peran DPRD lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan orientasi para anggotanya."

"Penulisan tesis ini dilandasi dengan rasa ketertarikan penulis terhadap permasalahan perempuan di Indonesia yang selama ini termarjinalkan dalam ruang publik. Pemilu 2004 dianggap sebagai suatu titik tolak dalam upaya merubah kondisi perempuan ke arah yang lebih baik apalagi dengan dimasukkannya sistem kuota untuk keterwakilan perempuan di DPR. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian tesis ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan sistem kuota 30% terhadap perempuan di DPR pada pemilu legislatif 2004 di Indonesia. Selain itu penulis juga melihat faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi hasil pelaksanaan sistem kuota tersebut.Tulisan ini menggunakan teori-teori yang relevan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada, seperti Teori Demokrasi Irish Marion Young, Sistem Pemilu yang dikemukakan oleh Arend Lijphart, Rekruitmen politik oleh Pipa Norris, serta teori-teori lainnya yang berkaitan erat dengan penulisan ini seperti Sistem Kuota, Representasi Perempuan, Gerakan Perempuan, dan Budaya Politik.Dengan menggunakan studi pustaka dan metode kualitatif serta analisa deskriptif, penulis menemukan bahwa pelaksanaan sistem kuota di Indonesia menuai hasil tidak seperti yang diharapkan. Faktor tidak adanya political will dari pemerintah, kurangnya komitmen partai politik terhadap isu kuota, masih kuatnya budaya patriarki di Indonesia serta gerakan perempuan yang tidak terkoordinasi dengan baik dalam mengedepankan isu kuota menjadi penyebab utama mengapa sistem kuota 30% tidak terpenuhi di DPR pada Pemilu 2004 kali ini dan teori-teori yang berperspektif gender ini seperti Iris Marion Young, Pippa Norris, Anne Philips, Sonia Alvarez, dan Guida West dan Blumberg relevan dalam menjawab permasalahan tentang pelaksanaan kuota perempuan di Indonesia, meskipun Arend Lijphart sendiri tidak memberikan alternatif varian sistem pemilu lain yang mendukung upaya pemenuhan kuota ini.

---

The process of writing this thesis based on interest about women's problems in Indonesia which often delimited in public area. The legislative election in 2004 was deemed as a point to change women's condition for better life moreover with quota system inside for women representation in parliament. So, the main problem in this thesis is to see and analyze the implementation of 30% quota system for women representation in parliament at 2004 legislative election in Indonesia. This thesis also discerns about factors which had influence the output.This thesis used relevant theories to analyze the problem such as theory of democracy by Irish Marion Young, election system theory which proposed by Arend Lijphart, political recruitment by Pipa Norris, and others which interrelated between such as theory of quota system, women representation, women's movement, and political culture.By using literature study, qualitative method, and descriptive analyzed, I found that the implementation of 30% quota system reaps unexpected output like what we actually wanted. So many factors play a role such there is no political will from Indonesian government like wish less commitment from almost all political party to make this system succeed. Patriarchal culture which mixed up with bias religion interpretation made men in super ordinate so the uncoordinated women's movement is the causal factors why the implementation quota system unfulfilled in parliament. The important thing is many theories which has gender perspectives are relevant to analyze and to answer the question of the problem nevertheless Lijphart does not add more alternative variant of election system to gain women representation in parliament."

"Pemilihan Umum Legislatif I April 2004 merupakan babak baru dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Calon anggota legislatif yang meraih suara terbanyak tidak otomatis terpilih mewakili partai untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat, kecuali perolehannya melebihi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Pemilu legislatif 2004 yang menerapkan sistem proporsional daftar terbuka yang berbeda dengan pemilu 1999 merupakan bahan penelitian yang menarik karena sebagian besar calon anggota legislatif di Daerah Pemilihan DKI Jakarta II tidak mencapai angka BPP dan hanya satu orang yang mencapai angka BPP atas nama Dr. Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera.Calon yang tidak mencapai angka BPP akan dipilih berdasarkan nomor unit dan bukan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Permasalahan pokoknya adalah bagaimana dampak sistem pemilu terhadap perolehan suara calon anggota legislatif untuk mendorong proses demokrasi di Indonesia serta faktor-faktor pendukung atau penghambat dalam pencapaian BPP di daerah pemilihan DKI Jakarta II.Menurut Dieter Nohlen bahwa pemilu (sistem pemilu) mempunyai misi keterwakilan,konsentrasi, efektivitas, partisipasi, tidak rumit dan legitimasi. Keterwakilan bagi seluruh kelompok minoritas dalam lembaga perwakilan rakyat bukan didominasi oleh alit partai dan adanya keadilan (fairness) sebagai representasi kekuatan kepentingan dan politik dalam lembaga perwakilan. Sistem pemilu harus mendorong meningkatnya kualitas legitimasi sebagai syarat demokrasi yang partisipatif.Berdasarkan permasalahan pokok penelitian tentang bagaimana dampak sistem pemilu terhadap perolehan suara calon anggota legislatif maka ditemukan hasil penelitian antara lain, calon anggota legislatif sangat sulit mencapai angka BPP karena pemilih lebih mudah mencoblos tanda partai dari pada mencoblos nama calon yang mengakibatkan perolehan suara partai lebih besar ketimbang suara calon. Kedua, penetapan angka BPP setiap daerah pemilihan yang jumlahnya sama antara BPP calon dan BPP Partai juga menjadi hambatan/menyulitkan caleg perempuan untuk mencapai angka BPP. Implikasi teori yang berkaitan misi pemilu (sistem pemilu)yang disarnpaikan Dieter Nohlen tentang perwakilan politik, tidak rumit, efektivitas, legitimasi nampaknya telah sesuai dalam pelaksanaan pemilu 2004. Teori Andrew Reynolds tentang Sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan menggunakan perhitungan BPP yang sudah diterapkan pada pemilu 2004 namun hal tersebut banyak merugikan caleg perempuan.

---

Legislative Election 1 April 2004 is a new phase of democracy in Indonesia. Candidate of legislative member who gets the highest voters is not automatically elected to represent his/her party in the legislative institution, except their voters are more than Voters Divide Number (Bilangan Pembagi Pemilih or BPP). The legislative election in 2004 which implements open list proportional system different from previous election is an interesting topic to be research because most of candidates in the electoral district can not achieve the number. The only candidate who achieves the number is Hidayat Nur Wahid from Prosperous Justice Party.Candidates who cannot achieve the number will be selected based on rank on the list from the party, and the result of each candidates will not be counted. The research question of the research is how is the impact of election system on candidate's voters to endorse democratic process in Indonesia. Other problem is the stimulating and obstacle factors in achieving BPP in the electoral district of DKI Jakarta II.According to Dieter Nohlen, election system has several missions of representative ness, concentration, effectiveness, participation, simple, and legitimate. Representative ness for all of minority groups in the representative house is not dominated by elite of political party and fairness as a power of interest and politics in the house. Election system should endorse the quality of legitimacy as a condition for democratic participation.Based on the problems, it is found that candidates are difficult to achieve the number because the voters are easier to choose symbol of political party rather that choose the name of candidates; therefore the result for political party is higher than candidates' result. Second, in fixing the number in every electoral district that its number is similar between BPP of candidate and political party is also the obstacle for women candidates to achieve it.Theoretical implication related to the mission of election system seems relevant with the implementation of election in 2004. The theory from Andrew Reynolds on open list proportional system using BPP has been implemented in the election; however it is unfavorable for women candidates."

"Juridical approach of new policy on system of elections for legislative body in Indonesia."

"Dalam penelitian ini dicari jawaban atas pertanyaan penelitian mengapa terjadi penurunan suara PDI-P di DKI Jakarta pada Pemilu Legislatif 2004 ? Lokasi penelitian di DKI Jakarta. dan waktu penelitian berlangsung mulai April-Desember 2004. Tujuan penelitian memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya perolehan suara PDI-P pada Pemilu Legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini penurunan perolehan suara di definisikan sebagai perbandingan antara perolehan suara Pemilu 1999 dengan Pemilu 2004 PDI-P di Provinsi DKI Jakarta.Dengan menggunakan teori sistem pemilihan umum, teori kampanye partai politik, teori komunikasi politik, teori partai dan elite politik, serta teori konflik, penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penggabungan dari berbagai cara (triangulasi) dan melalui wawancara. Sebagai sumber data diambil dari wawancara mendalam dengan alit PDI-P yang menjabat sebagai pengurus DPP, DPD, DPC, PAC, dan Ranting sejumlah 18 orang. Asumsi penulis adalah kinerja elit PDI-P dan orientasi pemilih masyarakat DKI Jakarta mejadi penyebab utama turunnya perolehan suara.Dan pertanyaan penelitian di atas ditemukan beberapa penyebab penurunan perolehan suara PDI-P yaitu faktor internal dan faktor ekstemal. Faktor Internal meliputi sumberdaya manusia partai rendah, pengelolaan partai kurang baik, kebijakan DPP yang tidak tepat, konsolidasi partai tidak maksimal, perilaku anggota dewan PDI-P kurang baik, tema kampanye yang tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan rakyat, dan konflik internal yang melanda partai. Faktor Eksternal meliputi kebijakan pemerintahan Megawati yang tidak popular, buruknya kebijakan Gubernur Sutiyoso di mata simpatisan PDI-P, media massa yang tidak berpihak pada Megawati dan PDI-P Partai lain menawarkan tema kampanye yang lebih menarik dan menjanjikan perubahan; orientasi pemilih yang semakin baik; dan Pendataan Penduduk dan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan (P48) yang kurang sempurna.Penemuan lapangan adalah bahwa faktor internal inilah yang menjadi faktor utama penurunan perolehan suara PDI-P di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan faktor eksternal menjadi faktor pendukung penyebab turunnya perolehan suara PDI-P di Provinsi DKI Jakarta.

---

Analysis of Vote Decline of PDI-P on The 2004's Legislatives Election in The Province of DKI JakartaThis research is trying to find out the answer of why the decline of PDIP's vote from DKI Jakarta districts happened during 2004 Legislative Election. The DKI Jakarta province served as the research field from April-December 2004. The cum of this research to describe factors influencing the decline of PDI-P's votes during the 2004's election at the DKI Jakarta province.Using the theories of the election system, political parties campaign, political communication, political parties and elites, and political conflicts. The writer took analyzes with qualitative method and analysis. Data collection was done by combining triangulation technique, and interviews. Data were taken from interviews on the PDI-P's elites from various sources; national level (DPP), regional level (DPD), local level (DPC), PAC and branches of 18 persons. The writer proposed a hypothesis is that PDI-P's work ethic and the orientation of voters in DKI Jakarta's was the main caused of the vote decline.From the above questions we find several causes of the PDI-P's vote decline were found based on internal and external factors. The first internal factors comprises of low human resources in the party, bad internal management, inefficient DPP policies, lack of party's consolidation, bad attitude of the PDI-P's members of council, campaign topics which are not representing the society's aspiration and internal conflicts. The external factors deals with unpopular Megawati's policies, Sutiyoso's bad policies for PDI-P's, unfavorable press reviews on Megawati and PDI-P, more interesting campaign topics from other parties, better voters orientation, and Pendataan Penduduk dan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan (Continuing Census and Voters Registration Program, P4B) imperfect implementation.This internal factors were proven to be the main factors of the PDI-P's voters in DKI Jakarta province while the external factors were supporting factors of the decline."

"Untuk pertama kalinya Pemilihan Umum (Bab VIIB Pasal 22E) dimasukkan dalam amandemen UUD '45. Selanjutnya Pemilu diatur oleh Undang-Undang nomor 12/2003 yang diantaranya memuat tentang Sistem Pemilu Proporsional Dengan Daftar Calon Terbuka. Sistem Pemilu itu merupakan suatu terobosan politik yang baru di Era Reformasi sehingga menarik untuk diteliti.Dari latar belakang tersebut timbul pertanyaan penelitian yaitu: 1. Apakah Sistem Pemilu Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka cukup efektif untuk menjaring calon legislator pilihan rakyat atau malahan menciptakan konflik dan fragmentasi di dalam partai?; 2. Apakah Undang-Undang Pemilu menguntungkan Partai Politik Besar dan merugikan Partai Politik Kecil?; 3. Apakah Undang-Undang Pemilu dapat menciptakan sistem multi-partai sederhana seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Partai Politik nomor 31 tahun 2002 ?Untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 7 orang informan kunci dan penelusuran transkrip rekaman persidangan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu sampai disahkan menjadi Undang-Undang No.1212003, didukung data sekunder hasil pemilu 2004, serta studi pustaka.Teori yang untuk menganalisa penelitian ini memakai: Teori Transisi demokrasi O'Donnel, Teori Sistem Pemilu Reynolds, dan Teori Demokrasi Inklusif Young.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu gagal menjaring calon legislator pilihan rakyat, bahkan sebagian menimbulkan masalah dikalangan legislator terpilih. Undang-Undang Pemilu No. 1212003 memberikan keuntungan bagi Partai Besar berupa over-representation, dan merugikan Partai Kecil dengan under-representation. Undang-Undang Pemilu belum dapat menciptakan sistem multi-partai sederhana, tetapi dampaknya mengurangi jumlah peserta Pemilu 2004.Implikasi teoritisnya adalah teori transisi demokrasi O'Donnel berlaku dalam penelitian ini khususnya bagi Partai Besar PDIP dan Golkar (partai lama), yang mana. Partai Besar cenderung mempertahankan kekuasaannya terhadap pemilih maupun terhadap Partai Kecil dalam pembuatan Undang-Undang Pemilu No. 12/2003.

---

For the first time, election (section VIIB article 22e) is included in the amendment of UUD 1945. Furthermore, election is arranged by the Law number 23 years 2003 which inserts the open list proportional system. This system is a new political breakthrough in the reformation era so that interesting to be explored.

From that background, some research questions rise. They are 1) is the system of open List proportional effective to select legislative candidates who are chosen by the voters or does it emerge political conflict and fragmentation among the parties; 2) does it give any advantages for major parties and oppositely disadvantages minor political parties; 3) is the law can develop simple multiparty system as mentioned in the Law number 31 year 2002 on Political Party.

To answer those question, this research applies qualitative approach and the category of the research is descriptive analytic. Primary data collection is examined by using in-depth interview with seven key informants and tracking transcript of codification sessions of the law. is also supported by secondary data such as the result of election in 2004 and literature study.

Theories applied in the research to analyze the issues are theory of transition to democracy from O'Donnel, theory of election from Reynolds, and theory of inclusive democracy from Young.

The result shows that the system of election applied in the law fail to select legislative candidates chosen by the voters, and even raises problems for elected candidates. The law gives advantages for major parties in term of over-representation and disadvantages minor parties in term of under-representation. The Law of Election has not developed simple multiparty system, even though the implication is degradation the number of political parties which involve in the election.

The theoretical implication of the research is that theory of transition to democracy from O'Donnel is relevant with the result of the research, especially for major parties such as Indonesian Democratic Party-Struggle and Golkar, which tend to maintain their power to their voters and minor parties in the codification of the law."

"ABSTRACTThis paper examines the patterns of campaign funding in the Indonesian 2019 Concurrent Election by focusing on the dimensions of revenue and expenditure both in the presidential and legislative elections. This article also discusses the nature of the political regime as a consequence of the patterns. In doing so, the analysis is based on campaign finance theory supported by the concept of clientelism and programmatic politics. By relying on secondary data, this paper argues that the way the candidates manage their campaign funding shows the strengthening of political clientelism on one side and the waning of programmatic politics on the others side. Consequently, patronage democracy will also strengthen in Indonesia after the 2019 Election."

"Artikel ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian berupa faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi rendahnya keterpilihan penyandang disabilitas pada pemilihan anggota DPRD Jawa Barat 2019. Adapun, perspektif teoretis yang digunakan sebagai landasan analisis merujuk pada teori supply-demand side yang digagas oleh Pippa Norris dan Joni Lovenduski. Dalam perspektifnya tersebut, terdapat tiga faktor utama yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap proses rekrutmen dan seleksi hingga keterpilihan penyandang disabilitas dalam pemilu. Faktor-faktor ini terdiri atas faktor modal politik atau sumber daya dengan cakupan variabel: waktu, finansial, pengalaman politik dan jaringan pendukung. Faktor motivasi politik yang meliputi ambisi, dorongan dan kepentingan yang hendak diperjuangkan. Faktor diskriminasi yang dipengaruhi oleh adanya paradigma atau kultur dalam masyarakat terhadap kelompok disabilitas, sistem regulasi yang berlaku serta kecenderungan pragmatisme partai politik terhadap kandidat disabilitas. Faktor enabling environment berupa regulasi, keterbukaan partai terhadap isu disabilitas, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan peran Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) menjadi faktor yang tak terpisahkan dalam kasus ini. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam terhadap sejumlah informan serta analisis dokumen terhadap sejumlah hal yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini. Sehingga, kesimpulan yang dapat diajukan dari penelitian ini adalah bahwa faktor modal, motivasi politik dan diskriminasi serta enabling environment memiliki pengaruh terhadap rendahnya keterpilihan penyandang disabilitas sebagai anggota DPRD pada pemilu legislatif Jawa Barat tahun 2019.

---

This article was intended to answer research questions in the form of factors that influenced the low electability of people wih disabilities in the Legislative Elections of West Java in 2019. Moreover, the theoretical perspective used as a basis for analysis referred to the supply-demand side theory initiated by Pippa Norris and Joni Lovenduski. In this perspective, there were three main factors that were indicated to have an influence on the recruitment and selection process until the election of persons with disabilities in the election. These factors consisted of political capital factor or resources with a range of variables: time, financial, political experience, and supporting network. Political motivation factor which included ambition, drive, and interests to be fought for. Discrimination factor that was influenced by the existence of a paradigm or culture in society against disability groups, the prevailing regulatory system, and the pragmatism of political parties towards disability candidates. Enabling environment factor consited of regulation, the partiality of election organizers, political party’s openness to the issue of disability and role of disabled people’s organizations became an inseparable factor. Furthermore, this study used a qualitative method with in-depth interviews done to a number of relevant informants and document analysis of several issues related to the problems raised in this study. Thus, the conclusion that could be drawn from this study was that the capital factor, political motivation, discrimination and enabling environment had an influence on the lackness of persons with disabilities candidates being elected as members of the DPRD in the legislative election of West Java in 2019."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keterlibatan selebriti di dalam partai politik dan pemilu karena daya tarik mereka sebagai juru kampanye maupun sebagai kandidat. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terkait proses rekrutmen selebriti di partai politik serta strategi mereka dalam menggunakan modal-modal mereka untuk memenangkan pemilihan umum tahun 2014.Metode pengumpulan data berasal dari beberapa studi literatur dan wawancara mendalam terhadap beberapa subjek penelitian, diantaranya selebriti politik Eko Hendro Purnomo sebagai petahana, Krisna Mukti sebagai selebriti baru yang terpilih, dan Gitalis Dwi Natarina sebagai selebriti yang tidak terpilih, serta ketua tim pemenangan dari masing-masing caleg selebriti dan Wasekjen dari PAN dan PKB.Temuan di lapangan menunjukkan bahwa caleg selebriti direkrut oleh partai politik dikarenakan aspek popularitas yang mereka miliki untuk dijadikan sebagai penunjang strategi pemenangan partai serta berfungsi sebagai supporter partai. Di dalam menggunakan modal-modal yang mereka miliki, selebriti politik terpilih berhasil menggunakan modal-modal tersebut sebagai strategi pemenangan pemilu. Aspek yang paling diunggulkan ialah modal popularitas, yang ditunjang oleh modal politik, sosial dan ekonomi. Sementara selebriti yang tidak terpilih hanya memaksimalkan modal popularitasnya tanpa ditunjang oleh modal lainnya.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa PAN dan PKB menjalankan proses rekrutmen politik dalam tiga tahap sebagaimana yang dikemukakan oleh Pippa Norris, dan model rekrutmen compartmentalization sebagaimana yang dikemukakan oleh Barbarra Geddes. Di dalam menjalankan strateginya, selebriti terpilih menjalankan proses penyusunan strategi politik sesuai teori yang disampaikan oleh Peter Schroder. Sementara selebriti yang tidak terpilih di dalam penelitian ini tidak dapat menjalankan strategi politiknya karena tidak memaksimalkan sumber daya yang ia miliki. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa popularitas selebriti tidak menjamin mereka untuk dapat terpilih di dalam pemilu. Butuh dukungan dari modal-modal lainnya yang diaktualisasikan dalam aksi nyata dan program pemilu untuk memenangkan pemilihan umum.

---

ABSTRACTThe background of this research is the involvement of celebrities in political parties and elections because of their appeal as campaigners and candidates. This research purpose is for getting answers relating to the recruitment process of celebrities in political parties and their strategies in using their assets to win the elections in 2014.In collecting data, this research conducted several literature studies and in depth interviews on several research subjects, including political celebrity Eko Hendro Purnomo as an incumbent, Krisna Mukti as a newly elected celebrity, and Gitalis Dwi Natarina as an unelected celebrity, as well as the leader of the winning team from each celebrity legislative candidate and party elites from PAN and PKB.The result of this study explains that celebrity candidates are recruited by political parties because their popularity aspect has been used as a supporter of party winning strategies and had a function as party supporters. In using their own assets, the selected political celebrities succeeded in using those assets as election winning strategies. The most favored aspect was the popularity asset, which was also supported by political, social and economic asset. While the unelected celebrities only focused on their popularity asset without being supported by other assets.Theoretical implications show that PAN and PKB ran the process of political recruitment in three stages as proposed by Pippa Norris, and the model of recruitment compartmentalization as proposed by Barbarra Geddes. In carrying out their strategies, the selected celebrities ran the process of formulating the political strategies as the theory presented by Peter Schroder. While, the unelected celebrity legislative candidates in this study could not execute their political strategies because they did not utilize the power resources they had. This study also reveals that the popularity of celebrities can not guarantee them to be an elected legislative in the election. It needs support from other asset to become actualized in real action and election program to win the election."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena kecurangan pemilu yang disebabkan adanya jaringan antara Hadi Margo Sambodo (penyelenggara pemilu) – Fandi Utomo (caleg) pada pemilihan legislatif 2019 di Kota Surabaya. Permasalahan kecurangan pemilu yang terjadi di Kota Surabaya disebabkan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Surabaya diluar proses dan kewenangannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memadukan data primer dan data sekunder diperoleh melalui literatur, pemberitaan, dan dokumentasi yang menunjang penelitian ini. Pandangan Lehocq mengenai kecurangan pemilu dipilih sebagai upaya penulis untuk melihat konsep kecurangan pemilu melalui peranan informasinya. Didukung oleh pandangan Michel Callon melihat motif penyelenggara pemilu dalam melakukan kecurangan pemilu. Kemudian, bentuk kecurangan pemilu untuk melakukan manipulasi suara melalui penyimpangan prosedur. Adapun temuan penelitian ini menunjukan adanya jaringan yang terjalin antara Fandi Utomo (caleg) – Hadi Margo Sambodo (penyelenggara pemilu) membuat pengawas pemilu bersikap tidak netral. Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya rekomendasi penghitungan suara ulang oleh Bawaslu Kota Surabaya di seluruh TPS Kota Surabaya. Tujuan dari diadakan penghitungan suara ulang bermaksud untuk memanipulasi suara dan mengubah hasil pemilu dengan melalui relasi yang dimiliki antara Hadi Margo Sambodo (penyelenggara pemilu) – Fandi Utomo (caleg). Disisi lain dengan adanya jaringan yang sudah terjalin lama semasa keduanya berada di organisasi yang sama, memberikan manfaat pada kedua belah pihak. Bagi Fandi Utomo mendapatkan kepentingan elektoralnya sedangkan bagi Hadi Margo Sambodo mendapatkan imbalan materi dari kandidat peserta pemilu. Namun dengan adanya keberpihakan yang dilakukan oleh Hadi Margo Sambodo berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu. Hal ini dibuktikan dengan adanya demontrasi yang dilakukan oleh gabungan masyarakat sipil di kantor Bawaslu Jawa Timur. Tujuan dari demontrasi tersebut agar pihak Bawaslu Jawa Timur melakukan pemberhentian kepada anggota Bawaslu Kota Surabaya yang terlibat praktik kecurangan pemilu. Hal ini sesuai dengan pandangan Pippa Norris yang menyatakan bahwa, segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan melanggar prinsip integritas pemilu akan berpengaruh pada kualitas pemilu. Oleh sebab itu, bagi penyelenggara pemilu perlu menjaga prinsip integritas yang dimilikinya agar dapat menjaga kualitas pemilu yang jujur dan adil.    

---

This study aims to explain the phenomenon of election fraud caused by the network between Hadi Margo Sambodo (election organizer) - Fandi Utomo (candidate) in the 2019 legislative election in Surabaya City. The problem of election fraud that occurred in the city of Surabaya was due to the policies issued by the Surabaya City Election Supervisory Board outside the process and authority. This research is a qualitative research by combining primary data and secondary data obtained through literature, news, and documentation that support this research. Lehocq's view of election fraud was chosen as the author's attempt to see the concept of electoral fraud through the role of information. Supported by Michel Callon's view of the motives of election organizers in committing election fraud. Then, the form of election fraud is to manipulate votes through procedural irregularities. The findings of this study indicate that there is a network that exists between Fandi Utomo (candidate) - Hadi Margo Sambodo (election organizer) making election supervisors not neutral. This is evidenced by the issuance of a recommendation for a recount of votes by the Surabaya City Election Supervisory Board at all Surabaya City TPS. The purpose of holding a recount is to manipulate votes and change the election results through the relationship between Hadi Margo Sambodo (election organizer) and Fandi Utomo (candidate). On the other hand, the existence of a network that has existed for a long time while both are in the same organization, provides benefits to both parties. For Fandi Utomo, he gets his electoral interests, while for Hadi Margo Sambodo, he gets material rewards from candidates participating in the election. However, Hadi Margo Sambodo's partiality has resulted in reduced public trust in election organizers. This is evidenced by the demonstration carried out by a coalition of civil society at the East Java Bawaslu office. The purpose of the demonstration was for the East Java Bawaslu to dismiss members of the Surabaya City Bawaslu who were involved in electoral fraud. This is in accordance with Pippa Norris's view which states that all forms of fraud committed by election organizers by violating the principle of election integrity will affect the quality of the election. Therefore, election organizers need to maintain the principle of integrity they have in order to maintain the quality of honest and fair elections."