Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The concept of 'legalization' denotes heavy reliance on law as a means of settling social disputes and, in the United States, Germany and many other countries, it carries connotations of excessive reliance on law. In Japan, however, the rate of utilization of law (or litigation) as a means of settling social disputes remains low, despite the democratization process that unfolded after the war and despite profound changes in social structure, such as urbanization and growing individualism. Consequently, it is the lingering unwillingness to make use of the law that tends to be found problematic. Post-war Japanese scholarship of law and society has regarded litigation rates as an index of social modernization. Hence legalization must be analyzed in relation to the related discourse of 'modernization'. This paper examines some of the important approaches to this relationship that have been proposed, namely those emphasizing democratization; the relationship between imported and indigenous law; the company-centered nature of Japanese society; and the processes by which legal decisions are justified. The objective is to elucidate the peculiar locus that the discourse of 'legalization' occupies in Japanese society."

"Notaris berwenang untuk membuat akta otentik, membukukan akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerking), dan akta di bawah tangan yang disahkan (legalisasi). Kenyataannya seringkali Notaris disalahkan apabila terjadi masalah mengenai akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerking) dan disahkan (legalisasi). Hal ini kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis saya yakni bagaimanakah peran notaris terhadap kebenaran isi data akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan serta bagaimana tanggung jawab notaris secara perdata apabila terdapat kesalahan di dalam akta tersebut. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Dalam kesimpulannya peran dan tanggung jawab notaris terhadap isi akta yang dilegalisasinya dibatasi, yaitu hanya sebatas pada tanggung jawab formil saja, tidak pada tanggung jawab materiil, namun notaris wajib memastikan bahwa akta tersebut tetap pada koridor hukum, dan apabila terdapat kesalahan karena kelalaian ataupun kesengajaan dari Notaris yang bersangkutan, maka tanggung jawab notaris secara perdata dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

---

Notary public authorities to create an authentic act, posted the deed under the hand of registered (waarmerking), and deed under the hand that passed (legalization). In fact often Notary blame when problems occur regarding the deed under the hand of registered (waarmerking) and confirmed (legalization). This later became the main problem in my thesis namely how the role of the notary toward the truth of the contents of the deed data under the hand that has obtained the legalization made as evidence in the trial and how the responsibility of the notary by civil liability when there is an error in the deed. The Writer then examine these issues with nomative juridical research method, using secondary data.

In conclusion the role and the responsibility of the notary toward the contents of the deed that legalization restricted, namely only limited on the responsibility of formal requirement only, not on the responsibility of the judicial review but notary are required to ensure that the act remains on the corridors of the law, and when there is an error for negligence or deliberate from Notary concerned, then the responsibility of the notary by civil liability can be a replacement cost, compensation and interest."

"The creditors are considered as unsecured creditors if they are relying only to article 1131 and 1132 of the Civil Code. In order to become a secured creditor, a security agreement must be made. Many financial institutions are now prefer securing its credit by pledge of shares of customer?s enterprise. This article focuses on the legal issues regarding the validity and execution on the pledge share agreement."

"Simpati dan dukungan publik terhadap gugatan Santi Warastuti terhadap UU 35 tahun 2009 untuk melegalkan ganja medis menjadikan BNN sebagai sasaran kemarahan publik dunia maya. Kemarahan netizen ini disebabkan sikap tegas BNN menolak wacana legalisasi medis  ini karena ganja masuk dalam golongan 1 UU narkotika.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan isu legalisasi ganja medis melalui konsep collaborative governance para pemangku kepentingan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis naratif. Pengambilan data dilakukan dengan melalui analisis dokumen dan wawancara kepada Pakar Hukum Narkotika. Hasil penelitian ini menemukan pengelolaan isu legalisasi ganja medis belum mengaplikasikan konsep collaborative governance. Analisis penelitian menemukan, adanya ketimpangan kekuasaan antara pemangku kepentingan, tidak adanya kepemimpinan fasilitatif dan desain kelembagaan kolaborasi yang belum memasukkan aktor non-negara.

---

Public sympathy and support for Santi Warastuti's lawsuit against Law 35 of 2009 to legalize marijuana made BNN the target of cyber public anger. The anger of netizens is due to BNN's firm stance in rejecting this legalization discourse because marijuana is included in group 1 of the narcotics law.  This study aims to analyze the management of medical marijuana legalization issues through the concept of collaborative governance of stakeholders in Indonesia. This research uses a qualitative approach with narrative analysis. Data collection was carried out through document analysis and interviews with narcotics law experts. The results of this study found that the management of the issue of legalization of medical marijuana has not applied the concept of collaborative governance.  The research analysis found that there are power imbalances between stakeholders, the absence of facilitative leadership and collaborative institutional design that has not included non-state actors. "

""Halal" legalization on food product is supposed to in which the consumers can be protected from the "haram" consumtion of foods,remembering that Indonesians are moslem...."

"Tulisan ini hendak berargumen bahwa legalisasi merupakan interaksi yang terintegrasi antara tiga komponen yakni the legalization of politics, the politization of law dan legitimasi dalam sebuah (atau dengan menggunakan) organisasi internasional. Pendekatan ini sedikit berbeda dengan pendekatan sebelumnya karena tulisan ini lebih memfokuskan kepada proses terbentuknya legalisasi. Untuk menjelaskan proses tersebut, tulisan ini menggunakan North America Free Trade Agreement (NAFTA) sebagai studi kasus guna memahami dan kemudian mampu menjabarkan proses legalisasi yang berlangsung termasuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari NAFTA sendiri. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan akan dapat menjelaskan bagaimana negara berinteraksi merumuskan serta menjalankan proses legalisasi termasuk mengidentifikasi karakteristik dari legalisasi itu sendiri.

---

This paper will argue that legalization is an integrated interaction between the three components namely the legalization of politics, the politization of law and legitimacy in a (or using) an international organization. This approach is slightly different from previous approaches because this paper focuses on the formation of legalization. To explain the process, this paper uses the North America Free Trade Agreement (NAFTA) as a case study in order to understand then to outline the legalization process includes identifying weaknesses and strengths of the NAFTA itself. Through this understanding, it is hoped that it will be able to explain how countries interact to formulate and to execute the process of legalization, as well as identifying characteristics of legalization itself."

"ABSTRAKKredit usaha mikro adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk modal kerja. Untuk memberi kepastian hukum bagi kreditur dan debitur, maka dibutuhkan jasa Notaris, salah satunya untuk melegalisasi perjanjian kredit usaha mikro tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kredit usaha mikro menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana akibat hukum perjanjian kredit usaha mikro Bank X yang dibuat di bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu pengaturan kredit usaha mikro terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan akibat hukum perjanjian kredit usaha mikro yang dibuat di bawah tangan, apabila suatu saat terjadi kredit macet lalu muncul gugatan di pengadilan, lalu debitur yang bersangkutan memungkiri tanda tangannya, akan berakibat hilangnya kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dibuat

---

ABSTRACTMicro business loans are granted by banks to borrowers for their capital. To provide legal assurance for both creditors and debtors, Notary services are needed, as to legalise the micro credit agreement. The purpose of this study was to determine how microcredit arrangements under the terms of legislation are enforced in Indonesia and how the legal consequences of micro credit agreement of Bank X made under the hand deed. This research is done by normative juridical method. The results of this study are setting microloans come in a variety of legislation in force in Indonesia, and the legal consequences of agreement microloans made in underhand deed, that if there is unpaid credit which emerged a lawsuit in court, then the debtor in question might belie his signature, and would entail the loss of legal force of credit agreement that has been made."

"ABSTRAKPerbincangan mengenai legalitas aborsi di Federasi Rusia terus menuai kontroversi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendasari perubahan dalam perkembangan undang-undang aborsi di Federasi Rusia dan sejauh mana masalah aborsi dianggap legal oleh pemerintah Rusia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan online research, hasil analisis menunjukkan bahwa angka kelahiran rendah, keluhan dari militer Rusia, meningkatnya kembali pengaruh Gereja Ortodoks Rusia, angka aborsi yang tinggi jika dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, kurangnya tanggung jawab di antara orang tua terhadap anak, terdapat stigma pada perempuan Rusia umumnya bahwa anak dapat membawa perubahan yang tidak diinginkan pada gaya dan standar hidup merupakan faktor-faktor yang melandasi pemerintah Rusia dalam mengubah undang-undang yang mengatur tentang aborsi. Hingga tahun 2016, pemerintah Rusia menganggap legal aborsi dengan syarat tertentu. Data primer yang digunakan bersumber dari undang-undang mengenai dasar perlindungan kesehatan warga di Federasi Rusia. Pendekatan teori yang digunakan untuk mengkaji fenomena perkembangan legalitas aborsi di Federasi Rusia yaitu teori pilihan rasional. Artikel ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan keputusan bagi negara-negara baik yang akan melegalkan atau menolak aborsi.

---

ABSTRACTThe discussion about legalization of abortion in Russian Federation continues to reap controversy. This research aimed to analyze the factors underlying any changes in the development of abortion law in the RF and as far as the problems of abortion was considered legal by the Russian government. By using a qualitative approaches and data collection techniques used are literature studies and online research, the analysis shows that low birth rate, complaints from Russian military, the increasing of the influence of Russian Orthodox Church, the abortion rates was high if we compared with other European countries, lack of responsibility among parents to children, stigma on Russian woman generally that child can make undesirable changes in style and standard of living are factors underlying the Russian government in changing abortion laws. Until 2016, the Russian government considers legal abortion with certain conditions. The primary data based on the foundation of the protection of citizen rsquo s health in the RF. The theory that used to analyze phenomenon of the development of legality abortion in the Russian Federation is rational choice theory. This article can be used as decision considerations for the countries that will legalizing or refusing abortion."

"Pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor merupakan salah satu tugas Polri dibidang Lalu lintas yang sejak dulu hingga kini menjadi perhatian dan sorotan masyarakat, hal ini dikarenakan dambaan masyarakat akan kualitas pelayanan Polri yang cepat, efisien, sederhana dan proporsional masih belum sepenuhnya terwujud.Berbagai kendala yang dihadapi dari segi personil pelaksana yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, sarana dan prasarana pendukung, tata Cara / mekanisme pelayanan serta masyarakat pengguna jasa pelayanan, yang hal tersebut berpengaruh terhadap munculnya berbagai pola-pola perilaku petugas Polisi lalu lintas (Polantas) dalam pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Jakarta. Mengacu kepada permasalahan tersebut maka didalam Tesis ini ditampilkan Kerangka teori yang relevan dengan pokok permasalahan yaitu teori-teori tentang pelayanan yang intinya menyoroti kelima komponen pelayanan yaitu Tugas pelayanan, pelaksana pelayanan, sarana pelayanan, mekanisme pelayanan dan masyarakat pengguna jasa pelayanan serta teori-teori Perilaku yang menitik beratkan pada budaya organisasi, motivasi, sikap, kepentingan, norma, persepsi, prasangka.Untuk mendeskripsikan hal tersebut, maka dilakukan pengumpulan data melalui penelitian kualitatif (memahami prinsip-prinsip umum dari gejala yang saling berhubungan satu sama lain), melalui penerapan metode pengamatan terlibat dengan pendekatan etnometodologi yaitu memahami gejala atau hubungan-hubungan yang berlangsung melalui pengamatan terhadap aktifitas petugas Polantas sehari-hari dalam pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Jakarta. Selanjutnya dilakukan pendalaman melalui wawancara terhadap beberapa Informan yang memahami seluk beluk pelayanan.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dari rangkaian atau proses pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di kantor Samsat Jakarta, telah menghadirkan berbagai pola-pola perilaku petugas Polantas yaitu Perilaku Prosedural, Perilaku diluar Prosedur (mencakup perilaku Toleran, Perilaku Diskriminatif, Perilaku Saling Menguntungkan), Perilaku Penghindaran / menarik diri, Perilaku Rutinitas dan Perilaku tidak bertanggung jawab.Terwujudnya perilaku petugas Polantas dalam pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tersebut merupakan hasil interaksi antara kondisi kemampuan petugas / personil pelaksana yang terbatas, sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai serta masyarakat / pengguna jasa pelayanan."