Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Gerakan dan organisasi untuk melegalisasikan ganja muncul di Indonesia yang selama ini menempatkan ganja sebagai jenis narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi dan berpotensi tinggi adiktif. Tesis ini ditulis dengan tujuan untuk menelusuri munculnya legalisasi ganja dalam sejarah narkoba, kemudian mengenal gagasan legalisasi ganja di Indonesia melalui pengambilan data primer dari pimpinan Lingkar Ganja Nusantara serta legalisasi ganja dalam pandangan Ketahanan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskripsi analitik. Hasil penelitian bahwa berdasarkan pendekatan sejarah, orang terdahulu mencari obat berasal dari bahan alam. Pemanfaatan tanaman obat makin berkembang dan sampai pada pemanfaatan obat yang dikategorikan sebagai narkotika. Dengan intervensi politik dan pertimbangan moral, tanaman obat yang dianggap berdampak buruk dilakukan pelarangan oleh negara. Pada era sekarang nuansa lama tanaman sebagai obat, khususnya ganja, dimunculkan kembali, termasuk di Indonesia, dengan tujuan pemanfaatan medis, pemanfaatan industri dan kebutuhan rekreasi. Konsekuensi nasional dan global secara keseluruhan digambarkan bahwa kelemahan dasar dari legalisasi ganja adalah dampak buruk terhadap kesehatan sebagai akibat dari ketersediaan ganja legal, mesk ipun diatur dan dalam pengawasan pemerintah. Potensi perdagangan gelap dan penyelundupan ganja juga masih selalu ada. Berkaca pada Cocaine War di Amerika Latin, sistem Ketahanan Nasional kita seharusnya dapat menahan gempuran intervensi negara lain dalam penyusunan kebijakan nasional mengenai narkotika. Sistem Ketahanan Nasional harus mempertimbangkan dinamika yang ada di masyarakat dengan bersumber pada nilai- nilai Pancasila untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Legalisasi ganja perlu mendapat perhat ian dengan mempertimbangkan nilai- nilai yang ada di masyarakat tanpa ada intervensi politik dari pihak luar manapun. Rekomendasi dari penelitian ini adalah bahwa perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai legalisasi ganja dengan menghubungkan dengan variabel lain seperti pajak pemasukan ganja bagi negara, dampak terhadap demand penggunaan ganja, dana penegakan hukum yang terselamatkan, serta tingkat penyelundupan ganja lintas negara.

---

Movements and organization to legalize cannabis has been appeared in Indonesia, which has been put cannabis as a Schedule I of Narcotic that are only used for the development of science, not for therapy and high addictive potential. This thesis was written with the aim to explore the emergence of the legalization of cannabis in a drug history, then get to know the idea of legalizing cannabis in Indonesia through primary data collection from Lingkar Ganja Nusantara and the legalization of cannabis in the view of National Resilience. This study used a qualitative approach and used a analytical description technique. The results of research that is based on the historical approach, the former seeking drug derived from natural materials. Utilization of medicinal plants growing and to the use of drugs that are categorized as narcotics. With the intervention of political and moral considerations, medicinal plants are considered to be bad to prohibit the state. In the current era feel of the old plant as a medicine, in particular cannabis, raised again, including in Indonesia, with the purpose of the medical utilization, utilization of industrial and recreational needs. National and global consequences as a whole is described that the basic weakness of the legalization of cannabis is harmful health effects as a result of the availability of legal cannabis, although regulated and under government supervision. Potential illicit trade and smuggling of cannabis is still always there. Reflecting on Cocaine War in Latin America, the National Resilience system we should be able to withstand the onslaught of the intervention of other countries in the formulation of national policies on drugs. National Resilience system must consider the dynamics that exist in society, referring to the values of Pancasila to achieve the ideals and goals of the nation. Legalizing cannabis need attention by considering the values that exist in society without any political intervention from any outside parties. Recommendations from this study is that it is necessary to study more about the legalization o f cannabis by connecting with other variables such as income tax cannabis for the country, the impact on demand use of cannabis, law enforcement funds are saved, and the level of cross-border cannabis smuggling.

Abstrak :
Ganja menjadi narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia dengan proporsi sebanyak 41,4 persen (Puslitdatin BNN, 2022)bahkan di dunia (UNODC, 2022). Tingginya angka penyalahgunaan ganja menjadi salah satu pertimbangan PBB memasukkan ganja sebagai tanaman yang berbahaya dan Indonesia pun memasukkan ganja ke dalam golongan I Narkotika. Namun, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, tanaman ganja yang dianggap berbahaya dan hampir tidak memiliki manfaat mulai dilirik untuk dilihat pemanfaatannya. Hinggal tahun 2023, sudah lebih dari 50 negara di dunia telah melegalkan pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis. Penelitian-penelitian pun telah banyak dilakukan di seluruh dunia. Melihat perkembangan di dunia, wacana legalisasi ganja medis mulai didorong oleh komunitas-komunitas dan sebagian masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan penelitian, ganja efektif pada terapi pada penyakit-penyakit seperti multiple sclerosis, nyeri neuropatik kronis, mual dan muntah akibat kemoterapi dan epilepsy, antiemetik, stimulan nafsu makan pada penyakit kanker dan AIDS, dan penyakit kronis lainnya (Vickery & Finch, 2020)(Arkell et al., 2023). Namun pemerintah Indonesia Indonesia masih konsisten menggolongkan ganja sebagai tanaman berbahaya. Aspek kesehatan masyarakat, sosial budaya dan keamanan menjadi aspek yang dekat dengan wacana legalisasi ganja medis di Indonesia. Manfaat dan dampak buruk kesehatan, persepsi masyarakat terhadap tanaman ganja, kedekatan sejarah budaya Indonesia dengan tanaman ini serta ancaman penyalahgunaan ganja yang meningkat menjadi hal yang dapat dipertimbangkan dalam wacana legalisasi ganja medis. Memperkuat  regulasi dan membukan kesempatan yang luas untuk penelitian menjadi langkah penting yang dapat diambil untuk menentukan akan dibawa kemana legalisasi ganja medis di Indonesia. ......Cannabis is the most abused narcotic in Indonesia with a proportion of 41.4 percent (Puslitdatin BNN, 2022) even in the world (UNODC, 2022). The high rate of cannabis abuse is one of the UN considerations for including cannabis as a dangerous plant and Indonesia also includes cannabis in group I Narcotics. However, with the development of increasingly advanced science and technology, the cannabis plant, which is considered dangerous and has almost no benefits, has begun to be looked at for its utilization. Until 2023, more than 50 countries in the world have legalized the use of cannabis for medical purposes. Publication research has been carried out all over the world. Looking at developments in the world, the discourse on the legalization of medical cannabis has begun to be pushed by communities and some people who need it. Based on research, cannabis is effective in therapy in diseases such as multiple sclerosis, chronic neuropathic pain, nausea and vomiting due to chemotherapy and epilepsy, antiemetics, appetite stimulants in cancer and AIDS, and other chronic diseases (Vickery & Finch, 2020) (Arkell et al., 2023). However, the Indonesian government of Indonesia is still consistent in classifying cannabis as a dangerous plant. Aspects of public health, social culture and security are aspects that are close to the discourse on the legalization of medical cannabis in Indonesia. The health benefits and harms, public perception of the cannabis plant, the proximity of Indonesian cultural history to this plant and the increasing threat of cannabis abuse are things that can be considered in the discourse on the legalization of medical cannabis. Strengthening regulations and opening up broad opportunities for research are important steps that can be taken to determine where medical cannabis legalization will take in Indonesia.

Abstrak :
Noodtoestand atau keadaan darurat adalah keadaan di mana suatu kepentingan/kewajiban hukum terancam bahaya, yang untuk menghindari ancaman bahaya itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar kepentingan/kewajiban hukum yang lain. Alasan penghapus pidana ini diatur pada Pasal 48 KUHP Lama dan Pasal 42 KUHP Baru, dengan penjelasan-penjelasan lain yang termuat pada doktrin. Konsep ini dapat dihubungkan dengan penggunan ganja sebagai pengobatan (medical cannabis) pada penyakit kronis, karena dari satu sisi penggunaan Ganja dalam bentuk apapun berlawanan dengan kewajiban hukum mematuhi UU 35  tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pada sisi lain, ada penyakit kronis yang dapat mengancam nyawa dan tidak dapat diobati dengan obat-obatan konvensional, seperti epilepsi dan penyakit pada sistem saraf pusat lainnya. Penggunaan ganja dalam kondisi darurat harus memenuhi prinsip proporsionalitas, subsidiaritas,culpa in causa, dan garantenstellung yaitu prinsip dalam keberlakuan daya paksa dan keadaan darurat. Konsep alasan penghapus pidan ini akan diteliti melalui membandingkan dengan Inggris karena kemiripan alasan penghapus di kedua negara, kasus-kasus yang serupa, dan perkembangan pengaturan ganja di Inggris yang mirip dengan Indonesia. Penelitian akan ditutup dengan analisis terhadap tiga putusan pengadilan di Indonesia mengenai penggunaan ganja untuk pengobatan, yaitu Kasus Liston Sembiring, Fidelis Arie Sudewarto, dan Dimas Muhammad Akmal. ......Noodtoestand, or state of emergency, is a situation in which a legal interest or legal obligation is threatened by danger, and to avoid the threat of danger, a deed is committed which in fact violates another legal interest or obligation. This reason for criminal extinction is regulated in Article 48 of the Old Indonesia Criminal Code and Article 42 of the New Indonesia Criminal Code, with other explanations contained in the doctrine. This concept is closely related to the context of the use of marijuana as a treatment (medical cannabis) for chronic diseases because on the one hand, the use of Marijuana in any form is contrary to the legal obligation to comply with Law No. 35 of 2009 on Narcotics. However, on the other hand, there are chronic diseases that can be life-threatening and cannot be treated with conventional drugs, such as epilepsy and diseases of the central nervous system. The use of marijuana in an emergency must meet the principles of proportionality, subsidiarity, and culpa in causa, which are the principles of the validity of a state of emergency. The concept of this reason for criminal extinction will be examined by comparing it with England because of the similarity of the reasons for extinction in both countries, similar cases, and the development of marijuana regulations in England that are similar to Indonesia. The research will be concluded with an analysis of three court decisions in Indonesia regarding the use of marijuana for treatment, namely the Liston Sembiring Case, the Fidelis Arie Case, and the Dimas Muhammad Case.