Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak atas merek menganut sistem konstitutif, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, dengan sistem konsitusif ini barang siapa yang mereknya terdaftar dalam Dalam Daftar Umum Kantor Merek maka dialah yang berhak atas merek tersebut dan dianggap sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan tersebut. Suatu pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila bertentangan dengan Pasal 4(itikad tidak baik), Pasal 5 dan Pasal 6 (persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhannya) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Namun pada prakteknya ternyata Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak melaksanankan tugasnya sebagaimana mestinya hal ini dapat terlihat dari kasus-kasus pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia, beberapa diantaranya adalah perkara merek "SO KLIN" antara PT. Wings Surya melawan Yanti Tjandra, Putusan Pengadilan No. 13/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. Perkara berikutnya, putusan Pengadilan No. 48/Merek/2003/PN.Niaga. Jkt.Pst., diajukan oleh PT. Wings Surya dengan mereknya "WINGS" melawan Hony Suningrat dengan merek "WING". Kemudian perkara merek No. 57/Merek/2003/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu perkara merek "MUSTIKA RATU" antara PT. Mustika Ratu, TBK. melawan Arif Prayudi. Kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bagi PT. Wings Surya atas mereknya "SO KLIN" dan "WINGS", dan PT. Mustika Ratu Tbk. dengan mereknya "MUSTIKA RATU", yaitu dengan membatalkan dan mencoret merek "SO KLIN" milik Yanti Tjandra, merek "WING" milik Hony Suningrat dan merek "MUSTIKA RATU" Ratu milik Arif Prayudi dari Daftar Umum Direktorat Merek. Pembatalan ini dilakukan melalui proses persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat."

"ABSTRAKHak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamaan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. Kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kredirtor-kreditor yang lain. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung mengenai penyitaan harta benda korporasi dimana harta benda korporasi yang melakukan tindak pidana dapat disita jika korporasi tidak membayar denda maka akan terjadi benturan dengan konsekuensi Hak Tanggungan apabila obek yang disita merupakan objek Hak Tanggungan. Dalam hal terjadi penyitaan harta benda korporasi, sebagai upaya mencapai harmonisasi antara satu perturan dengan peraturan yang lain serta untuk mencapai kepastian hukum digunakan asas lex superior de rogat legi generali.

---

ABSTRACTMortgage rights give prominent position to certain reditor toward other creditor. Mortgage rights holders have the right to sell the land which is a collateral through public auction by having bigger rightfull authority than other creditors. In the manner of Supreme Court regulations concerning the confiscation of corporation 39 s properties, where the corporation commit criminal act and not paying fines that caused properties confiscation, Therefore it will collide with the consequences of mortgage rights, if the confiscation object is mortgage rights. Within the matter of corporation 39 s properties confiscation, as means of attaining harmonization between one reguation towards others, as well as attaining legal security by using lex superior de rogat legi generali principle."

"Dalam era globalisasi saat ini, kebutuhan akan terpenuhinya pembangunan infrastruktur menjadi prioritas untuk mengejar kompetisi dan keunggulan antar negara. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Indonesia antara lain telah menyusun sejumlah proyek strategis nasional yang diharapkan dapat melibatkan sejumlah aktor sebagai pemangku kepentingan. Untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan di bidang pembangunan perekonomian dan informasi strategis, gagasan intelijen hukum (legal intelligence) perlu diterapkan. Premis dasarnya adalah seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam aktivitas perekonomian adalah tunduk ketentuan hukum termasuk peraturan perundang-undangan. Pihak yang menyusun, memahami dan menetapkan hukum ialah pihak yang memiliki posisi yang unggul dan menentukan dalam kompetisi maupun kooperasi. Atas dasar inilah, tesis ini mengkaji perjanjian kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam proyek strategis Mata Air Umbulan di provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ialah untuk menganalisa efektifitas perjanjian kerjasama dalam skema KPBU dan melihat peran sistem intelijen hukum dalam proyek strategis nasional seperti pada Proyek SPAM Umbulan ini. Hasil penelitian menunjukkan dengan skema KPBU telah menunjukkan terlaksananya kerjasama pengelolaan air minum dari perencanaan proyek sebelumnya, namun masih ada sejumlah celah hukum pada perjanjian kerjasama dimaksud yang berpotensi menimbulkan resiko dan kerawanan di masa mendatang. Hal ini menunjukkan perlu adanya penguatan sistem legal intelligence dalam perumusan aturan hukum terkait ikatan perjanjian kerjasama pembangunan infrastruktur, utamanya proyek-proyek strategis nasional. Dengan demikian pembangunan infrastruktur SPAM Umbulan ini menjadi salah satu proyek infrastruktur penting guna meningkatkan kegiatan perekonomian dalam rangka ketangguhan ketahanan nasional

---

In these era of globalization, infrastructure development has become a priority to pursue competition and excellence between countries. To make it happen, the government has compiled a number of national strategic projects involving a number of actors as the stakeholders. To anticipate vulnerabilities in the field of economy development and strategic information, the idea of legal intelligence needed to be implemented. The basic premise is that all human activities, incuding in economic field must be subject to Law including regulations. Those who formulate, understand and determine the rules are those who have a superior and decisive position in competition and cooperation. On this basis, this thesis examines the cooperation agreement between the government and the private sector in the Umbulan Spring strategic project in East Java province. The research objective is to analyze the effectiveness of cooperation agreements in the KPBU (public-private partnership) scheme and see the role of the legal intelligence system in national strategic projects such as the Umbulan SPAM Project. The results show that the KPBU (public-private partnership) has shown improvements in drinking water management cooperation from the previous project, but there are still a number of legal loopholes in the cooperation agreement that have the potential to cause risks and vulnerabilities in the future. This shows the need to strengthen the legal intelligence system in the formulation of legal rules related to infrastructure development cooperation agreements, especially national strategic projects. Therefore, the development of infrastructure of SPAM Umbulan is an important infrastructure project for increasing economic activities in strengtening the National Resilience."