Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batas usia kawin bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan namun melanggar hak-hak anak. Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sehingga data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan alat studi dokumen dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang timbul pada perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejauh apa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur mengenai perlindungan anak khususnya anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Penerapan sanksi pun tidak di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi. Selain itu, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sudah memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi anak secara ekonomi. Perlunya penyuluhan hukum kepada masyarakat pedesaan mengenai perlindungan anak terhadap perkawinan di bawah umur.

---

Marriage is a body and soul bond between a man and a woman as husband and wife in purpose to make a happy and permanent family (house hold) based on belief in one an only God. One of the principal which is followed by Law of Marriage, Number 1 Year 1974, a future husband and wife have to be mature body and soul so they can accomplish the aim of a marriage in a proper way, and don't have to ended in divorcement, and have well children. Article 7 Clause (1) Law of Marriage Number 1 Year 1974 set the limit of age for having a marriage, 19 (nineteen) years old for men and 16 (sixteen) years old for women. Under age marriage can be held when we propose an exemption to the court, but of cours, it is againts the juvenile rights. Children are the future hope of a nation and we have to protect their rights. Children have rights to live and grow up and protected from any violence and discrimination.

This research is a desktop study with judicial and normative characteristic.

The aim of this research in to figure how far the Law of Marriage Number 1 Year 1974 and the Law on Child Protection Number 23 Year 2002 set about the child protection, especially a children with economic exploitation. The research itself uses the data which is gained by interviewing resources and desktop study. Also, it uses a qualitative method to restate the collected data for being analyzed.

The conclusion is that the Law of Marriage Number 1 Year 1974 hasn?t been able to give enough protection for children who have under age marriage. The application of the sanction even is not set in the law itself. It is different from the Law on Child Protection Number 23 Year 2002 which has given the protection for the victim of economic exploitation. In addition, the Law of Child Protection Number 23 Year 2002 has set the sanctions to all of the parties who get involved in economic exploitation againts children. It is clear that we need to give a law elucidation to rural society about under age marriage."

"ABSTRACTSejak disahkan, masih banyak ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diabaikan oleh pelaku usaha. Salah satunya adalah pencantuman klausula baku dalam karcis parkir. Apabila terjadi kehilangan kendaraan yang diparkir, selama ini konsumen menjadi pihak yang selalu dirugikan, karena pelaku usaha penyedia jasa layanan parkir menolak untuk memberikan ganti rugi dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab konsumen sebagaimana klausula yang tercantum dalam karcis parkir. Untuk itulah dilakukan penelitian mengenai perlindungan bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir terhadap pengunaan klausula baku dalam karcis parkir berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di wilayah kota Jakarta untuk menjawab beberapa permasalahan yaitu, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir terhadap penggunaan klausula baku dalam karcis parkir berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 di Jakarta, jasa layanan parkir yang ada saat ini termasuk dalam perjanjian sewa menyewa atau penitipan, dan apakah Perda No.5 Tahun 1999 tentang Perparkiran bertentangan dengan UUPK. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan alat wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsumen pengguna jasa layanan parkir kendaraan bermotor seringkali merasa dirugikan dengan penggunaan klausula baku dalam karcir parkir, karena jika terjadi kehilangan kendaraan yang diparkir, konsumen akan menemui kesulitan untuk menuntut ganti rugi, karena pelaku usaha selalu berdalih bahwa kehilangan kendaraan yang diparkir adalah tanggung jawab konsumen sendiri, sesuai ketentuan dalam karcis parkir, sehingga di sini tidak ada perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir. Hubungan hukum yang terjadi dalam jasa layanan parkir adalah perjanjian sewa menyewa, karena didalam sewa menyewa terdapat proses pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha atas jasa sewa lahan parkir tersebut. Perda DKI Jakarta saat ini masih bertentangan dengan UUPK, dalam hal mengesahkan klausula baku. Kondisi ini perlu dibenahi misalnya dengan mencantumkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam karcis parkir, disamping perlunya secara selektif dan efisien dilakukan sosialisasi UUPK di kalangan masyarakat konsumen dan pelaku usaha.

---

ABSTRACT

Act No. 8/1999 on Consumer Protection (ACP) still contains some provisions disregarded by business people since it was legalized in 1999. One of the disobedient actions is the standard clause inclusion on the parking ticket. So far, if the vehicle parked is missing, consumer becomes the disadvantaged party, because the parking service provider refuses to disburse compensation by the reason that the consumer is also responsible for the safety of his or her vehicle, according to the clause attached on the parking ticket. Considering the background, a research on legal protection for the parking service users against the use of standard clause added on the parking ticket according to the Act No. 8/1999 on Consumer Protection (ACP) in Jakarta City was carried out, to response few questions, how legal protection for the parking service users against standard clause added on the parking ticket according to Act No.8/1999 in Jakarta, the parking service in Jakarta is included in leasing contract or deposited contract, and does jurisdiction laws of Jakarta No.5/ 1999 contradictory with consumer protection. Data in use are primary and secondary data. Primary data are obtained from field research using interview and questionnaire instrument, while secondary data are taken through literature study. The result of the research indicates that consumer as the user of the parking service sometimes to feel a loss with the uses of the standard clause added on the parking ticket, because if the vehicle parked is missing, the consumer will have difficulty to disburse compensation, because the parking service provider always prevaricate that the loss of parked vehicle is become the consumer?s responsibility itself, according to the clause attached on the parking ticket, so there is no legal protection for the consumer as the user of the parking service. The parking service in Jakarta is included in leasing contract, because there is a payment process which done by consumer to the parking service provider. Jurisdiction laws of Jakarta at this time still contradictory with the consumer protection that which in ratification on standard clause. This condition needs to be fixed, such as with inserting the consumer and the parking service provider?s rights and compulsory, beside that it is necessary to socialization the Act Consumer Protection (ACP) in consumer and provider?s society with selective and efficient."

"ABSTRAKSertipikat hak atas tanah seharusnya memuat data fisik dan data yuridis yang sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Namun, dalam praktik di lingkungan bermasyarakat, penerbitan sertipikat hak atas tanah menuai berbagai permasalahan, seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3322K/Pdt/2017 yaitu timbulnya kepemilikan sertipikat ganda terhadap satu bidang tanah di Bali. Hal ini yang kemudian menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat karena mempertanyakan kepastian hukum terhadap kepemilikan sertipikat hak atas tanah dan perlindungan hukum yang diberikan Negara apabila telah terdapat hak atas tanah yang digugat. Untuk itu, penulis ingin menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap kepemilikan ganda terhadap satu bidang tanah di Bali dan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum akibat timbulnya sertipikat ganda terhadap pemilik Hak Atas Tanah yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian sengketa baik secara musyawarah dengan Badan Pertanahan Nasional setempat sebagai moderator maupun pengajuan upaya hukum melalui Pengadilan. Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta jual beli harus menaati tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggung jawaban yang dimintakan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan hanya dalam pembuatan akta saja melainkan tanggung jawab pada saat sebelum dan setelah penandatanganan akta jual beli.

---

ABSTRACTCertificate of land ownership rights must contain physical data and juridical data in accordance with the data provided in the measuring certificate and the book of land ownership rights. However, in practice, the issuance of certificates of land ownership rights may cause various problems, such as the Decision of the Supreme Court Number 3322K/Pdt/2017 regarding the emergence of a dispute of two official land ownership certificates for the same plot of land in Bali which caused uncertainty in the society because of the legal certainty of the certificates of land ownership rights and legal protection granted by the State in the event of dispute arising from the land ownership rights. Thus, the authors wish to analyze the legal protection of dual ownership on one plot of land in Bali and the liability of Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT in carrying out their duties and the authorities. The method of the research is a normative juridical method with descriptive analytical research typology. The conclusion of the research is the legal protection due to the emergence of a double certification for each owner for the identical land ownership rights whereby such owner who suffer loss from this double certification may file a dispute either through deliberation with the National Land Office as a moderator or through the court. PPAT in drawing up Deed of Sale and Purchase/AJB must subject to the guidelines and procedures based on the applicables laws and regulations. The liabilities of PPAT is not limited in drawing up the deed but such liabilities exist before and after the signing of the AJB.

"

"Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Dalam perkembangannya, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif telah banyak diminati oleh para pemodal terutama nasabah bank karena proses pembentukkannya lebih mudah. Dalam kegiatan penjualan produk Reksa Dana saat ini lembaga perbankan mulai berperan aktif sebagai agen penjual dalam bentuk kerja sama antara lembaga perbankan dengan Manajer Investasi sebagai penerbit Reksa Dana. Sehingga permasalahan yang diajukan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank pemegang Reksa Dana yang telah membeli Unit Penyertaan melalui bank sebagai agen penjual dan bagaimana tanggung jawab bank sebagai lembaga terpercaya terhadap nasabahnya yang telah membeli Unit Penyertaan Reksa Dana melalui bank sebagai agen penjual?Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan termasuk dalam bentuk penelitian yang evaluatif. Tidak berbeda dengan pemegang Reksa Dana yang membeli Unit Penyertaan tanpa melalui bank sebagai agen penjual, perlindungan hukum terhadap nasabah bank pemegang Reksa Dana yang membeli Unit Penyertaan Reksa Dana melalui bank sebagai agen penjual hanya terlihat dari kewajiban Manajer Investasi yang memberikan kesempatan dengan jangka waktu tertentu kepada pemodal untuk menjual kembali Unit Penyertaannya. Tanggung jawab bank sebagai agen penjual Reksa Dana hanya sebatas kewajiban memberikan transparansi informasi produk secara utuh mengenai karakteristik, risiko serta biaya-biaya yang melekat pada produk yang ditawarkan. Karena Bank Indonesia melalui peraturannya telah mengizinkan perbankan untuk memasarkan produk yang diterbitkan oleh lembaga keuangan selain bank, maka saran yang dapat penulis berikan untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada para nasabah bank adalah agar Bank Indonesia segera membuat ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur perbankan dalam kegiatannya sebagai agen penjual Reksa Dana."

"Perlindungan hukum terhadap pekerja adalah pemenuhan hak dasar dan dilindungi oleh konstitusi. Perlindungan pekerja bertujuan untuk menjamin kesamaan kesempatan, perlakukan tanpa diskriminasi dan mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Perlindungan hukum bagi pekerja adalah perlindungan waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial pekerja pada kantor Notaris di Kabupaten Merauke, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja pada kantor Notaris di Kabupaten Merauke dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pekerja apabila perlindungan hukum baginya tidak mengikuti jaminan sosial sesuai dengan yang diperjanjikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian lapangan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dan penelitian hukum normatif yaitu mengkaji hukum sebagai norma didasarkan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengikatan hubungan kerja pekerja pada kantor Notaris di Kabupaten Merauke adalah dengan perjanjian secara lisan sesuai dengan Pasal 1320 KUHperdata dan pelaksanaan jaminan sosial, perlindungan hukum bagi pekerja pada kantor Notaris di Kabupaten Merauke adalah perlindungan waktu kerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan, perlindungan upah dan perlindungan kesejahteraan dan upaya yang dilakukan oleh pekerja apabila perlindungan hukum baginya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan adalah pekerja Notaris tidak dapat melakukan upaya hukum karena pekerja Notaris tidak membuat perjanjian kerja tertulis, sehingga tidak memiliki pegangan untuk melakukan upaya hukum.

---

Labour is an inseparable part of national development based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Legal protection for workers is the fulfillment of basic rights and is protected by the constitution. Worker protection aims to guarantee equal opportunity, treat without discrimination and realize the welfare of workers and their families. Legal protection for workers is protection of working time, occupational safety and health, wages and welfare. This study aims to determine the implementation of workers' social security In the Notary office in Merauke Regency, to find out the legal protection for workers at the Notary office in Merauke Regency and to find out the efforts made by workers if legal protection for them does not follow social security in accordance with promised. This research is normative juridical legal research, namely field research to collect related data and normative legal research, namely studying law as a norm based on literature research. The data obtained were analyzed qualitatively and then presented in the form of a descriptive description. The results of the study show that the process of binding employment relations in the Notary office in Merauke Regency is by verbal agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code and the implementation of social security, legal protection for workers at the Notary office in Merauke Regency is protection of working time, protection safety and health, protection of wages and protection of welfare and the efforts made by workers if the legal protection for them is not in accordance with what was agreed, namely the Notary worker cannot take legal action because the Notary worker does not make a written work agreement, so he does not have a handle on take legal action."

"Sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi. Dalam menjalankan kegiatannya bank membutuhkan kepercayaan serta dukungan dari masyarakat. Oleh karenanya sudah, seharusnya bank memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat khususnya hak nasabah. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dikeluarkan Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan, yang dirubah dengan PBI Nomor 10/1ZPB1/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Mediasi Perbankan merupakan alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah pertanyaan yakni, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam mediasi perbankan? Apa manfaat mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa perbankan?Untuk meneliti hal-hal tersebut diatas digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer dan sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, mediasi perbankan merupakan regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah secara hukum positif harus dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hierarki perundang-undangan. Oleh karena itu peraturan mengenai mediasi perbankan ini memerlukan penyempurnaan yang lebih komprehensif. Kedua, manfaat mediasi perbankan dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan bank adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank karena dengan berlarut-larutnya sengketa antara nasabah dengan bank dapat menurunkan citra bank. Sedangkan bagi nasabah mediasi perbankan merupakan salah satu aturan hukum untuk melindungi hak-hak nasabah terutama nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil. Karena penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara sederhana, murah dan cepat.

---

Banking sector has a strategic position as an institute of intennediation. In carrying out its activity, a bank needs the trust and support from community. Therefore a bank should have given a protection to the rights of community especially the rights of customers. One of the legal protections produced by Bank Indonesia is Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, changed by PBI Nomor 10/I/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Banking Mediation is an alternative dispute resolution to solve any dispute existing between the customers and the bank. This study was initiated by a number of questions such as how legai protection of banking mediation to the rights od bank customers, what is the advantages of banking mediation as altemative dispute resolution in solving the banking dispute.

Based on the objectives that mention above, this research use the method of normative legai research with qualitative approach. The instrument for collecting data is library research which use primary and secondary data.

The result of study shows that, first, banking mediation is a regulation issued by Bank Indonesia in the implementation of its function of control. Legal protection toward the rights of customers in a legal positive way must be implemented based on the regulation on this banking mediation needs a more comprehensive finishing touch; second, the advantage of banking mediation as altemative dispute resolution in solving the dispute between the customers and the bank is to improving the trust of the community to degrade the bank image. To the customer especially small customers and small and micro business for the dispute solution can be done simply, cheap and accurately.

"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai pengguna e- banking merupakan penelitian yang bersifiat yuridis normative, yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan kekuatan pembuktian terhadap transaksi e banking dan untuk mengetahui keabsahan dan kekuatan pembuktian terhadap transaksi e-banking dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah maupun bank dalam transaksi pembayaran menggunan sistem e-banking. Data yang dicari dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan serta data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yakni dianalisis dengan menguraikan dan menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain secara keseluruhan sehingga akan diperoleh jawaban atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini.Setelah dilakukan analisis terhadap data-data penelitian, dapat diketahui bahwa:1. Perlindungan hukum terhadap nasabah maupun bank dalam penyelenggaraan e-banking telah tertuang di dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005. pihak bank wajib mengungkapkan secara transparan dalam pemberian informasi produk bank kepada nasabah sehingga secara tidak langsung akan mengurangi penyimpangan dalam kegiatan operasional bank. Pembatasan penggunaan data pribadi nasabah hanya untuk keperluan internal bank, juga memberikan perlindungan kepada bank dari tuntutan hukum karena hak-hak nasabah terlindungi dengan baik.2. keabsahan dan kekuatan pembuktian terhadap transaksi e-banking, tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan selain data eletronik berupa digital signature. Untuk dapat diklasifikasikan dalam bentuk tertulis, cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat suatu print out atau copy dari pesan yang berbentuk elektronik.

---

ABSTRACTResearch about Legal Protection to Customer as of e-Banking is a normative juridical research that aims to know legality and an evidence of e-banking transaction and to know legal protection to customer and bank in payment transaction of e-banking system. Data that used to obtain in this research is primary data, that is data that obtains by means of field research through interview and then secondary data, that is data obtained through library research. These obtained data then analyzed through explaining and connected between those data holistically in order to obtain the answer to the research question in this research.After the analysis of the these research data, its appears that:1. Legal protection to customer and bank of e-banking transaction there are, in Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005. Bank is obliged to lay open transparently in giving of bank product information to customer, so that indirectly will be able to lessen deviation in bank operational activity.2. Legality an strength of evidence to transaction of e-banking, no other evidence device able to be used, except electronic data data in form digital signature. So that can be classified in the form of written by making a print out or copy of message still in form of electronic."

"Usaha kecil adalah suatu jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha lemah atau rakyat kecil yang berpenghasilan rendah. Usaha ini termasuk ke dalam jenis ekonomi kerakyatan yang memiliki fungsi dan peran sangat besar dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Peran pengusaha kecil yang mampu bertahan dalam krisis, dengan menggiatkan kelesuan perekonomian nasional sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini, telah mampu menyelamatkan perekonomian bangsa dari kehancuran dan keterpurukan.Namun sayangnya, perhatian Pemerintah terhadap usaha kecil ini masih terlihat sangat minim. Hal itu dapat dilihat dari rendahnya upaya perlindungan hukum terhadap usaha kecil tersebut, seperti pemberian bantuan pembinaan dan pengembangan usaha. Oleh karena itu, perlulah kiranya untuk membuat penelitian dan kajian lebih dalam mengenai usaha kecil dan perlindungan hukum terhadapnya, agar dapat diketahui tentang aspek permasalahan yang ada di dalamnya dan mendapatkan solusinya.Salah satu wilayah di Indonesia, yang memiliki potensi sangat besar dalam hal peningkatan dan pengembangan jumlah dan jenis usaha kecil adalah Kota Bekasi. Kota Bekasi, sebagai salah satu kota jasa dan perdagangan terbesar di Provinsi Jawa Barat, telah menampung ribuan pencari kerja dari berbagai daerah, yang jumlahnya terus melonjak setiap tahunnya. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, pada 2009 angka pengangguran terbuka di Kota Bekasi mencapai sekitar 41.700 orang. Sementara tahun ini (2010) hingga bulan Juli, tercatat sebanyak sekitar 19.000 orang masih belum mendapat perkerjaan. Sedang hingga Desember nanti, angka pengangguran diperkirakan akan terus bertambah menjadi berkisar antara 41.000 hingga 43.000 jiwa. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi pernah menawari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kepada para angkatan kerja yang menganggur. Namun tawaran itu ternyata tidak diminati oleh para pencari kerja karena masih rendahnya tingkat keselamatan dan keamanan bekerja di luar negeri, dalam anggapan mereka.Oleh karena itu, penulis melihat adanya kesempatan dan peluang besar bagi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk menurunkan angka pengangguran terbuka tersebut melalui pemberdayaan usaha kecil, yang akan membuat mereka menjadi mandiri dan dapat memperoleh penghasilan sendiri, bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Di samping itu, pemberdayaan terhadap usaha kecil ini juga akan membantu Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pemberdayaan usaha kecil ini adalah melalui pemberian perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirnya Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menggantikan kedudukan Undang-undang No. 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan adanya Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi, telah mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang aspek pengaturan usaha kecil di Kota Bekasi, beserta pelaksanannya. Apakah terdapat permasalahan yang berkaitan dengan perundang-undangan tersebut, dan jika ada, solusi apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk mengatasinya.

---

Small business is a form of business or economic activity which is committed by the weak employers that has earns less income. This business sector is categorized as economic populist that has big function and role to increase economic populist activity in the development country, included Indonesia. The role of small business employer who is able to resist from the crisis with their activities since before the Independence Day until this year, has save the economy of Indonesia from the destruction and collapsed.

But, unfortunately, the intention from the Government to this small business sector, still minim. The case is able to seen from the less of effort of legal protection for the small business, such as the help of empowerment, safeguard and development of the small business. Because of that, in the mind view of writer, it is necessary to make a research about small business and the legal protection of it, so that people will know and understand about the problem's aspect of small business and get the solutions.

One regional in Indonesia, which has a big potential in the case of increase and develop the amount and category of small business is Bekasi City. This city, as one of the biggest service and traffic in The Province of West Java, has been accepted a hundred of employer from others regional that the amount is increase every year. Based on the data from Regional Department of Employer (Dinas Tenaga Kerja) of Bekasi City, in 2009 the rate of open unemployment in Bekasi City has been reached until 41.700 people. In this year (2010) until July, listed that amount 19.000 people still have no job. Approximated on coming December, the number of open unemployment will be increased until amount 43.000 souls. The Regional Department of Employer (Dinas Tenaga Kerja/Disnaker) Bekasi City has offered the job for the unemployment to work as Indonesian Employer in foreign country. But, the offering is not accepted by them because of the thinking of the less of safety and health of work in foreign country in their minds.

So, the writer see the big chance for The Government of Indonesia or Local Government of Bekasi City to reduce or decrease the rates of open unemployment with the empowerment of small business, that will make them become independent in economic and able to earn their income, and also will be able to open or give the jobs for others. Besides, the empowerment of small business also able to help the Government of Local Government to increase the rate of economic and welfare status of their population, and also to increase the pure local income.

One of the efforts that can be used to empowerment the small business sector is the legal protection providing by the regulation of law. According to Act Number 20 of 2008 regarding The Micro, Small and Middle Business, which has the position as an act which is reply The Act of Number 09 of 1995 regarding Small Business, and according to the Local Act of Bekasi City Number 08 of 2003 regarding The Empowerment and Development of Small Business in Bekasi City, writer has been endorsed and forced to research deeply about the aspects of small business sector in Bekasi City, included its regulation's application. Writers wonders to know whether there is a problem that impacted by the regulation, and if so, what kind of solution that should be done by the Government, especially by Local Government of Bekasi City to encounter and solve it."

"Perjanjian perkawinan pisah harta merupakan suatu bentuk penyimpangan dari terjadinya percampuran harta perkawinan yang oleh undang-undang dimungkinkan diadakan oleh calon suami isteri dan perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dengan ketentuan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah, kecuali bila ada persetujuan suami isteri yang membuatnya untuk dirubah, yang didasari juga pasal 1338 KUHPerdata, namun dengan tidak merugikan pihak ketiga termasuk kreditor, dan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.Sebagai pokok permasalahan, agar pihak ketiga tidak dirugikan, atas suatu perubahan harus ada upaya perlindungan terhadap pihak ketiga, karena apabila dirugikan, maka perubahan dapat tidak diberlakukan terhadap pihak ketiga terbatas hanya atas kepentingannya yang dirugikan saja, sedangkan untuk selebihnya perubahan perjanjian perkawinan tersebut berlaku penuh. Metode penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris kiranya cocok dalam mencermati dan meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan perubahan perjanjian perkawinan tersebut.Pentingnya perlindungan bagi pihak ketiga atas perubahan perjanjian perkawinan menuntut peran dan tanggung jawab notaris dalam membuat setiap akta yang berhubungan dengan perubahan akta perjanjian perkawinan yang sebaiknya mempelajari isi perjanjian perkawinan dengan teliti, serta memasukkan pasal maupun klausula-klausula yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak termasuk pihak ketiga/kreditor ke dalam perubahan aktanya, dan meminta perubahan dilaporkan dan didaftarkan pada instansi yang berwenang.Dapatlah diambil kesimpulan bahwa perubahan atas perjanjian perkawinan dimungkinkan untuk dibuat oleh suami isteri atas dasar kesepakatan diantara mereka, dan perubahan tersebut disamping tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, juga tidak boleh merugikan pihak ketiga/kreditor. Untuk itu, notaris memegang peranan yang penting dalam menciptakan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak termasuk pihak ketiga/kreditor atas setiap akta yang dibuatnya, termasuk akta perubahan perjanjian perkawinan."