Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan ini menganalisis perbandingan pengaturan antara fasilitas pelayanan kesehatan online di Indonesia dan di Inggris, perbandingan pengaturan mengenai rahasia kedokteran di Indonesia dan di Inggris, dan perbandingan tanggung jawab hukum dokter dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan terkait rahasia kedokteran pelayanan kesehatan online di Indonesia dan di Inggris. Metode penelitian yang dilakukan berbentuk yuridis normatif, dan menggunakan tipe deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa di Indonesia belum terdapat pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan online, berbeda dengan Inggris yang telah mengatur mengenai hal tersebut, selanjutnya di Indonesia, pengaturan mengenai rahasia kedokteran tidak dikaitkan pada pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, sebagaimana dilakukan di Inggris. Kemudian, tergambarkan pula bahwa tanggung jawab hukum dokter dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan terkait rahasia kedokteran dalam proses tindakan medis di fasilitas pelayanan kesehatan online di Indonesia terbagi atas 3 tiga aspek, yakni pidana, perdata, dan administratif. Seluruh aspek pertanggungjawaban hukum tersebut saat ini hanya diatur dalam sektor kesehatan, berbeda dengan di Inggris yang mana pengaturan mengenai hal tersebut justru diatur dan dirujuk pada peraturan mengenai perlindungan data pribadi. Berdasarkan pemaparan di atas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perlu melakukan perancangan regulasi dalam rangka memberi kepastian hukum perlindungan terkait rahasia kedokteran dalam proses tindakan medis di fasilitas pelayanan kesehatan online di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis analyzes the legal standing of an online health care facility in Indonesia and its comparison with England, the regulation concerning medical confidentiality in Indonesia and its comparison with England, and the legal liabilities of doctors and healthcare providers regarding the concept of medical confidentiality in online healthcare facilities in Indonesia, and its comparison with England. The method of research conducted is in the form of juridical normative, and using the descriptive type. The results of this writing illustrate that Indonesia has no legal statutory regarding specifically the provision of online healthcare facilities, unlike England that has regulated this matter. Secondly, in Indonesia, the regulation of medical secrets is not related to the arrangement of personal data protection, as conducted in England. Furthermore, it has also been illustrated that the legal liabilities of doctors and healthcare providers regarding the concept of medical confidentiality in medical treatments which are processed by online healthcare facilities in Indonesia are divided into 3 three aspects, namely criminal, civil and administrative. All aspects of legal liability are currently only regulated in the health sector, whereas in England, the regulation on such matters is specifically regulated and refereed to the rules on personal data protection. Based on the explanation written above, Indonesia rsquo s Ministry of Health needs to conduct regulatory drafting in order to provide certainty of medical confidentiality safeguard law in every medical treatment processed by online healthcare facility in Indonesia.

Abstrak :
Layanan kencan online memberikan kesempatan bagi pengguna untuk bertemu calon pasangan pada aplikasinya. Namun, dengan meningkatnya aktivitas kencan online dalam beberapa tahun terakhir, hal tersebut juga membuka pintu bagi terjadinya berbagai tindak pidana siber yang menargetkan pengguna aplikasi kencan online. Oleh karena itu, layanan kencan online dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas tindak pidana siber yang terjadi pada layanannya. Dengan fokus penelitian pada aplikasi kencan online Tinder dan Bumble, penelitian ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai (i) bagaimana layanan kencan online sebagai penyelenggara sistem elektronik diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia; (ii) tanggung jawab hukum yang ditanggung oleh layanan kencan online jika terjadinya tindak pidana siber; dan (iii) kepatuhan layanan kencan online terhadap ketentuan yang mengatur penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, ditemukan bahwa layanan kencan online di Indonesia diatur antara lain oleh UU ITE dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019. Ketentuan tersebut mengatur bahwa layanan kencan online dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas terjadinya tindak pidana siber dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban hukumnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tinder dan Bumble, sebagai penyelenggara sistem elektronik asing yang beroperasi di Indonesia, juga ditemukan belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. ......Online dating services provide an opportunity for users to meet potential romantic partners on their platforms. However, with the rise in activity on many online dating applications in recent years, it has also opened the doors to various cybercrimes targeting users on these platforms. Hence, online dating services could be held liable for the occurrence of cybercrimes on their platforms. With a focus on the online dating applications Tinder and Bumble, this research will further elaborate on (i) how online dating services as an electronic system provider are regulated within Indonesian laws and regulations; (ii) the legal liabilities online dating services bear in the occurrence of cybercrimes; and (iii) online dating services’ compliance to provisions governing electronic system providers in Indonesia. With a juridical-normative research method and a qualitative approach, it is found that online dating services in Indonesia are governed among others by the ITE Law and Government Regulation No. 71 of 2019. Such provisions stipulate that online dating services may be held liable for the occurrence of cybercrimes if they have not performed all of their legal obligations provided within the regulations. Tinder and Bumble, as foreign electronic system providers conducting operations in Indonesia, are also found to have not fully complied with Indonesian laws and regulations subjected to them.