Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerbedaan landasan hukum antara peran dan fungsi notaris sebagai pejabat publik di bidang keperdataan dengan peran dan fungsi penyidik dalam penegakan hukum pidana, menyebabkan penulis tertarik untuk membuat tesis berjudul "PERAN NOTARIS DAN PENYIDIK DALAM PEMANGGILAN NOTARIS BERKENAAN DENGAN PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN AKTA"Pokok permasalahan yang penulis kemukakan adalah apakah pemanggilan notaris oleh penyidik telah sesuai dengan UUJN dan MOD serta apa yang akan dilakukan oleh majelis pengawas apabila terjadi penyimpangan dalam prosedur pemanggilan notaris oleh penyidik dan tindakan apa yang akan dilakukan oleh penyidik dengan adanya keterbatasan waktu pemanggilan dan apabila notaris telah dipanggil sesuai dengan prosedur pemanggilan tetapi tidak hadir memenuhi panggilan tersebut baik dalam kedudukannya sebagai saksi ataupun tersangka.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum yang mempergunakan data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber melalui wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Penyidik. Disamping itu penelitian ini juga termasuk bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori ilmu hukum serta praktek pelaksanaannya sebagai hukum positif mengenai notaris dan polisi. Analisa data dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis memperoleh gambaran dan dapat menyimpulkan bahwa pemanggilan notaris oleh penyidik berkenaan dengan perkara yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris telah sesuai dengan Undang-undang Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan MDU antara Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yaitu harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan pasal 66 UUJN.

---

ABSTRACT

The difference of the law basis concerning the role and function of a notary as a public official in a civil matter, with the one of investigator in the realm of legal enforcement, is the reason of the writer's interest on the thesis's topic.

The main problem to be addressed in this research is whether the appeal of a notary conducted by an investigator has been in accordance with the Law Concerning Notary Position, and the Memorandum of Understanding, and what is the act to be conducted by the Supervision Committee in case there is a violation committed by the investigator in the procedure of appeal, as well as what are the act to be conducted by the investigator concerning the limited time for the appeal, and the notary has been appealed in a legally correct procedure, but the latter party doesn't fill the appeal both in his position as witness as well as suspected.

The method applied in this research is the normative one, means that the research using the primary data, in this case, the one directly collected from an in-depth interview with the respondent from the Regional Council Supervisor and the investigator. Furthermore, this research also can be considered as a descriptive analytical one, since it describes the applicable law which is then connected with the law theories as well as its implementation as a positive law concerning notary and police. A qualitative approach is applied in the data analysis in this research, in this context would mean the one stated by the research objects both wittingly and orally, as well as their obvious behavior.

Based on the research the writer draws a conclusion that the notary appeal conducted by the investigator concerning the case related to the deed had been made by the notary has been in accordance with the Law Concerning Notary Position, as well as the MoU between the Indonesia Notary Association with the Police Department of Republic of Indonesia which mentions that the appeal should be under the approval of the Regional Supervision Council (Article 66 of the Law Concerning Notary Position)."

"Peran Notaris dalam setiap corporate action yang dilakukan emiten sangat penting karena setiap akta yang dibutuhkan harus dibuat dengan akta notaris. Oleh karena itu maka apabila dalam corporate action yang dilakukan emiten tersebut terjadi benturan kepentingan akan menyebabkan adanya pihak-pihak yang dirugikan. Yang menjad pokok masalah dari tesis ini adalah bagaimana peran Notaris dalam corporate action yang dilakukan oleh emiten? Selain itu pokok masalah yang akan dibahas adalah dalam keadaan bagaimanakan seorang Notaris dapat dikatakan mempunyai benturan kepentingan dengan emiten? Pokok masalah yang terakhir adalah bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi benturan kepentingan antara Notaris dan Emiten? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang yang digunakan berupa studi dokumen dan metode analisis data digunakan secara kualitatif. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap corporate action yang dilakukan oleh Emiten. Dokumen-dokumen yang menunjang corporate action ini merupakan akta otentik yang mana akan sangat berpengaruh pada pembuktian nantinya. Notaris dikatakan mempunyai benturan kepentingan ketika Notaris yang sedang melaksanakan tugasnya dalam membuat akta otentik bagi Emiten, mempunyai hubungan dengan salah satu pihak dalam hal ini adalah Emiten, seperti yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris. Upaya penyelesaian jika terjadi benturan kepentingan antara Notaris dan Emiten adalah dengan tindakan preventif dimana sebelum terjadi benturan kepentingan ini harus dicegah terlebih dahulu, dengan aturan yang jelas dan dengan batasan-batasan yang jelas dapat mencegah benturan kepentingan ini. Disamping itu apabila telah terjadi benturan kepentingan antara Notaris dan Emiten, maka pihak yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

The role of Notary in every corporate action, which is done by Public Listed Company, is very important because every title deed that is issued needs to be produced, reviewed, and legalized by a Notary. Therefore, if a conflict of interest occurs in any corporate action that is caused by Public Listed Company, disadvantages might affect other parties. The focus of this thesis is what roles a Notary holds in every corporate action that is done by Public Listed Company. The thesis also reviews about in what circumstances a Notary can be assumed to have a conflict of interest with Public Listed Company. The last focus would be what actions need to be imposed if a conflict of interest between Notary and Public Listed Company occurs. The research method that is used to complete this thesis is done jurisdictionally bibliographical and the type of data that is utilized is secondary data. Qualitative document studies and data analysis are used to compile this thesis. The conclusion of this thesis is: Notary holds a very significant role in every corporate action that is done by Public Listed Company All documents that support every corporate action are authentic title deeds that are deemed to be important to provide any evidence in the future. Notary is suspected to have a conflict of interest if when performing his/her duties in producing authentic title deeds for Public Listed Company, both parties are to be called related as regulated by The Laws of Notary: Article 52. A preventive action before a conflict of interest occurs needs to be made as a solving effort before it occurs between Notary and Public Listed Company by legalizing apparent regulations and limitations that can avoid this conflict of interest. Besides that, if a conflict of interest between Notary and Public Listed Company has already occurred, the disadvantaged party can allege for claims as regulated by The Laws of Notary: Article 84."